Asosiasi Minta Draf Aturan Pajak E-Commerce Diuji PublikAsosiasi Minta Draf Aturan Pajak E-Commerce Diuji PublikKamis 1 Feb 2018 13:36Ridha Anantidibaca 643 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta Menteri Keuangan untuk melakukan uji publik atas naskah Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perpajakan Pelaku Usaha Perdagangan Berbasis Elektronik (RPMK Pajak E-Commerce) sebelum diterbitkan. Uji publik atas naskah RPMK Pajak E-Commerce harus dilakukan sebelum disahkan agar asas formal dan material pembentukan peraturan terwujud.selengkapnya

 Sri Mulyani: Pelaporan Pajak RI Masih RendahSri Mulyani: Pelaporan Pajak RI Masih RendahJumat 21 Okt 2016 08:13Administratordibaca 776 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, kepatuhan penyampaian pajak di Indonesia hingga kini masih rendah sehingga membuat rasio pajak menjadi kecil.selengkapnya

 Menkeu: Seluruh Pegawai Pajak Berkontribusi dalam PembangunanMenkeu: Seluruh Pegawai Pajak Berkontribusi dalam PembangunanJumat 21 Okt 2016 06:50Administratordibaca 765 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa seluruh pegawai pajak berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.selengkapnya

 Tax Amnesty: Dirjen Pajak Belum PuasTax Amnesty: Dirjen Pajak Belum PuasKamis 13 Okt 2016 07:38Administratordibaca 604 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai pelaksanaan Amnesti Pajak masih belum maksimal, ditandai relatif kecilnya peserta yang memanfaatkan fasilitas tersebut.selengkapnya

 Penanganan UKM Perlu DisederhanakanPenanganan UKM Perlu DisederhanakanRabu 12 Okt 2016 15:32Admindibaca 498 kaliSemua Kategori

Penanganan UKM Perlu Disederhanakan JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kalangan menyarankan penanganan usaha kecil dan menengah untuk ikut program pengampunan pajak dengan mendekati langsung pelaku usaha. Formulir untuk mereka disarankan juga lebih sederhana.Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Braman Setyo, Selasa (11/10)selengkapnya

 Pemerintah Jokowi Akan Dianggap Sebagai Rezim Toleran Terhadap KorupsiPemerintah Jokowi Akan Dianggap Sebagai Rezim Toleran Terhadap KorupsiSenin 15 Ags 2016 07:44Administratordibaca 1003 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk mengganti PP 99 Tahun 2012. RPP tersebut satu subtansinya mempermudah atau melonggarkan syarat pemberian remisi dan pembebasan untuk koruptor.selengkapnya

 Pengurangan Pajak Insentif Pemicu Industri Mobil ListrikPengurangan Pajak Insentif Pemicu Industri Mobil ListrikSenin 19 Ags 2019 11:19Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Digitalisasi perpajakan merupakan terobosan baru dalam menjawab tantangan abad ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menginginkan proses membayar pajak bisa semudah mengisi pulsa. Hal itu mengingat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.selengkapnya

 Ditjen Pajak Tegaskan Pentingnya AEoIDitjen Pajak Tegaskan Pentingnya AEoISelasa 14 Nov 2017 14:08Ajeng Widyadibaca 1280 kaliSemua Kategori

Dalam rangka memperdalam edukasi mengenai praktik penghindaran pajak, aggressive tax planning dan berbagai tantangannya, Universitas Tarumanegara menyelenggarakan seminar bertajuk Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

 Tax Amnesty, Ekonom: Kebijakan Pemadam KebakaranTax Amnesty, Ekonom: Kebijakan Pemadam KebakaranSabtu 9 Jul 2016 08:01Administratordibaca 860 kaliSemua Kategori

Ekonom Universitas Sam Ratulangi menganggap hadirnya Undang-Undang Tax Amnesty sebagai kebijakan pemadam kebakaran, yang mencoba mengatasi persoalan yang timbul dari kebijakan hulu, rezim devisa bebas.selengkapnya

 Tax Amnesty Disebut Efektif untuk Perluas Basis Pajak BaruTax Amnesty Disebut Efektif untuk Perluas Basis Pajak BaruSelasa 10 Mei 2016 20:45Administratordibaca 1135 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi instrumen efektif untuk menarik kembali uang orang Indonesia dari luar negeri (repatriasi) dan memperkuat basis pajak baru. Sebab itu, tax amnesty dinilai harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. Ini diungkapkan Pengamat Pajak Ronni Bako dan Darussalam dari Universitas Indonesia. Menurut Ronni, tax amnesty cukupselengkapnya

 Pengamat: Tax Amnesty Instrumen Efektif Repatriasi ModalPengamat: Tax Amnesty Instrumen Efektif Repatriasi ModalSelasa 10 Mei 2016 20:15Administratordibaca 921 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi instrumen efektif terjadinya repatriasi modal dan memperkuat basis pajak baru. Karena itu, tax amnesty harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. "Apa lagi database kita belum canggih ya. Ini yang harus diperbaiki ke depannya," ujar Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan, Ronni Bako di Jakarta, Minggu.selengkapnya

 Pajak Elektronik Genjot Kenaikan PADPajak Elektronik Genjot Kenaikan PADSelasa 29 Okt 2019 15:54Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Pembayaran pajak daerah secara elektronik di Kota Solo mampu menggenjot kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, kenaikan PAD di Kota Solo melampaui rata-rata standar nasional.selengkapnya

 Kalbar Genjot Pajak Pertambangan dan AgribisnisKalbar Genjot Pajak Pertambangan dan AgribisnisSelasa 2 Okt 2018 11:08Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Kalbar berupaya mengoptimalkan pendapatan pajak dari sektor Sumber Daya Alam.selengkapnya

 Kepatuhan Membayar Pajak Warga Semarang Baru 70%Kepatuhan Membayar Pajak Warga Semarang Baru 70%Rabu 14 Mar 2018 15:17Ridha Anantidibaca 1477 kaliSemua Kategori

Kepala Bidang Pajak Daerah I Bapenda Kota Semarang, Saryono mengatakan kepatuhan membayar pajak warga Kota Semarang baru mencapai 70%. Untuk itu, Bapenda Semarang akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak di tahun 2018 bisa mencapai 75% dari seluruh Wajib Pajak (WP) yang ada.selengkapnya

 Bapenda Kota Semarang Targetkan Kepatuhan Pajak Mencapai 75%Bapenda Kota Semarang Targetkan Kepatuhan Pajak Mencapai 75%Selasa 13 Mar 2018 13:52Ridha Anantidibaca 643 kaliSemua Kategori

Tingkat kepatuhan membayar pajak warga Kota Semarang baru mencapai 70%. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang menargetkan kepatuhan membayar pajak untuk tahun ini bisa mencapai 75% dari seluruh Wajib Pajak (WP) yang ada di Kota Semarang.selengkapnya

 Pemkot Semarang Terus Genjot Pendapatan PBBPemkot Semarang Terus Genjot Pendapatan PBBSelasa 13 Mar 2018 10:40Ridha Anantidibaca 1220 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Semarang, terus menggenjot pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan menargetkan pajak PBB mencapai Rp376 miliar sepanjang 2018.selengkapnya

 Pajak PBB Naik 70%, Dewan Minta Warga Tak Bayar DuluPajak PBB Naik 70%, Dewan Minta Warga Tak Bayar DuluRabu 28 Feb 2018 14:43Ridha Anantidibaca 1615 kaliSemua Kategori

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tinggi sebesar 70%, meresahkan masyarakat karena sangat memberatkan.selengkapnya

 Ngemplang Pajak Kok Sampai Tujuh Tahun, Ya DisegelNgemplang Pajak Kok Sampai Tujuh Tahun, Ya DisegelKamis 29 Des 2016 09:26Ajeng Widyadibaca 769 kaliSemua Kategori

Tiga tempat usaha di Palembang disegel lantaran mengemplang pajak selama tujuh tahun. Pengelola berdalih tidak mempunyai uang untuk membayar lantaran usahanya sedang sepi. Penyegelan dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang, Rabu (28/12).selengkapnya

 Ditjen Pajak Perlu Sosialisasi ke Kalangan ProfesiDitjen Pajak Perlu Sosialisasi ke Kalangan ProfesiSelasa 18 Okt 2016 12:28Ajeng Widyadibaca 880 kaliSemua Kategori

Rendahnya kesadaran wajib pajak (WP) dari kalangan profesi dalam membayar pajak merupakan akibat lemahnya pemahaman mereka terhadap kewajiban tersebut dan bagaimana membayar pajak penghasilan (PPh).selengkapnya

 Periode Pertama Tax Amnesty, BNI Kantongi Rp 210 MPeriode Pertama Tax Amnesty, BNI Kantongi Rp 210 MSelasa 11 Okt 2016 10:53Admindibaca 605 kaliSemua Kategori

Bank Negara Indonesia (BNI) Solo berhasil kantongi uang tebusan hingga Miliaran Rupiah, pada periode pertama program tax amnesty. Para wajib pajak (WP) yang mendeklarasikan hartanya berasal dari berbagai kalangan, baik perorangan maupun badan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :