Pemangkasan Pajak Final UMKM Segera DiterapkanPemangkasan Pajak Final UMKM Segera DiterapkanSenin 4 Jun 2018 13:22Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun termasuk koperasi menjadi tinggal 0,5 persen dari omzet segera diberlakukan.selengkapnya

 Tarif PPh Final UKM Sebesar 0,5% Berlaku Mulai Juli 2018Tarif PPh Final UKM Sebesar 0,5% Berlaku Mulai Juli 2018Kamis 24 Mei 2018 10:27Ridha Anantidibaca 1816 kaliSemua Kategori

Implementasi revisi Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 2018.selengkapnya

 PENGHITUNGAN PERDARAN BRUTO: Ini Alasan Ditjen PajakPENGHITUNGAN PERDARAN BRUTO: Ini Alasan Ditjen PajakSelasa 6 Mar 2018 09:45Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengkaim tujuan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto adalah untuk menghindari sengketa pajak.selengkapnya

 Terapkan Pajak Progresif Tanah, Sistem Administrasi Penduduk Perlu DibenahiTerapkan Pajak Progresif Tanah, Sistem Administrasi Penduduk Perlu DibenahiJumat 10 Feb 2017 14:36Ajeng Widyadibaca 775 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan pajak progresif bagi kepemilikan tanah menganggur atau tidak produktif. Jika diterapkan, dikhawatirkan dapat menyebabkan celah baru bagi pemilik tanah.selengkapnya

 Peraih Medali Jabar Sesalkan Besar Pajak Bonus PON XIX 2016Peraih Medali Jabar Sesalkan Besar Pajak Bonus PON XIX 2016Selasa 31 Jan 2017 10:50Ajeng Widyadibaca 888 kaliSemua Kategori

Gejolak di kalangan atlet PON XIX Jabar terkait pajak bonus semakin memanas. Mereka menilai petugas pajak salah kaprah dengan mengelompokan mereka sebagai peserta lomba olahraga, bukan sebagai olahragawan pemberi jasa.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah, Administrasi dan Pajak Harus TerintegrasiPajak Progresif Tanah, Administrasi dan Pajak Harus TerintegrasiRabu 25 Jan 2017 15:04Ajeng Widyadibaca 1270 kaliSemua Kategori

Pajak progresif untuk tanah tidak produktif atau menganggur boleh saja diterapkan, namun harus ada syarat yang harus dipenuhi pemerintah. Salah satunya administrasi pertanahan dan pajak yang harus terintegrasi.selengkapnya

 Tax Amnesty, Istana: Kepercayaan Asing ke Indonesia MeningkatTax Amnesty, Istana: Kepercayaan Asing ke Indonesia MeningkatJumat 15 Jul 2016 20:03Administratordibaca 1166 kaliSemua Kategori

Pemerintah berkeyakinan usai kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty diterapkan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia akan meningkat pesat.selengkapnya

 HIPMI: UU Tax Amnesty, Cukup SekaliHIPMI: UU Tax Amnesty, Cukup SekaliKamis 30 Jun 2016 20:05Administratordibaca 621 kaliSemua Kategori

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap, pengusaha memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty) secara optimal. Selain itu, kebijakan ini hanya sekali diterapkan. "Kami harapkan ini merupakan yang pertama sekaligus yang terakhir," kata Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia di Jakarta, Rabu (29/6/2016).selengkapnya

 Tax Amnesty Bisa Pengaruhi APBNP 2016Tax Amnesty Bisa Pengaruhi APBNP 2016Senin 13 Jun 2016 14:37Administratordibaca 1112 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak. RUU Pengampunan Pajak harus secepatnya disahkan menjadi UU dan diterapkan demi keberlangsungan negara. Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengatakan, pengampunan pajak sangat mendesak untuk disahkan. Sebab, pengampunan pajak ini memiliki kaitan erat dengan nasib APBN Perubahanselengkapnya

 DPR Diminta Loloskan RUU Tax AmnestyDPR Diminta Loloskan RUU Tax AmnestySabtu 11 Jun 2016 10:31Administratordibaca 860 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). RUU Pengampunan Pajak harus secepatnya disahkan menjadi UU dan diterapkan demi keberlangsungan negara. Pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan Roni Bako menilai, pengesahan pengampunan pajak sangat mendesak. Sebab, pengampunan pajak ini memiliki kaitan erat dengan nasib APBN Perubahselengkapnya

 Kadin Minta Pengampunan Pajak Berlaku Bagi UMKMKadin Minta Pengampunan Pajak Berlaku Bagi UMKMSelasa 31 Mei 2016 16:55Administratordibaca 1139 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan diterapkan harus menganut asas keadilan. Pengampunan tersebut tak hanya bagi pengusaha besar namun juga harus berlaku bagi pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani mengungkapkan, sebagai bentuk wirausaha yang baru dimulai,selengkapnya

 Sidang DPR Dimulai, RUU Pengampunan Pajak Diminta DidukungSidang DPR Dimulai, RUU Pengampunan Pajak Diminta DidukungRabu 18 Mei 2016 12:40Administratordibaca 1009 kaliSemua Kategori

Masa persidangan V DPR RI telah dimulai. Ada sembilan rancangan undang-undang (RUU) yang ditargetkan selesai pembahasannya, salah satunya adalah RUU Pengampunan Pajak. Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam, mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendukung RUU Pengampunan Pajak. Menurut dia, pengampunan pajak penting diterapkanselengkapnya

 Ada wacana relaksasi pajak, Gaikindo optimistis target penjualan di 2020 tercapaiAda wacana relaksasi pajak, Gaikindo optimistis target penjualan di 2020 tercapaiSenin 19 Okt 2020 13:21Ridha Anantidibaca 349 kaliSemua Kategori

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) masih optimis mengejar target penjualan ritel nasional sebanyak 600.000 unit sampai tutup tahun nanti. Dalam hal ini, wacana relaksasi pajak kendaraan dinilai bisa mendorong realisasi target tersebut apabila jadi diterapkan.selengkapnya

 Masih dikaji, Kemenkeu perkirakan penerimaan cukai minuman berpemanis Rp 6,25 triliunMasih dikaji, Kemenkeu perkirakan penerimaan cukai minuman berpemanis Rp 6,25 triliunSelasa 25 Feb 2020 11:38Ridha Anantidibaca 551 kaliSemua Kategori

Eskalasi barang kena cukai semakin digalakkan pemerintah. Setelah menyasar kantong plastik, secara pararel Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengenakan cukai minuman berpemanis. Bea Cukai memperkirakan setidaknya penerimaan cukai dari minuman berpemanis bisa mencapai Rp 6,25 triliun per tahun.selengkapnya

 Draft RUU Reklasasi Pajak Ditargetkan Rampung Akhir TahunDraft RUU Reklasasi Pajak Ditargetkan Rampung Akhir TahunJumat 6 Sep 2019 10:58Ridha Anantidibaca 328 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan, draft Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dapat diserahkan ke DPR pada tahun ini.selengkapnya

 Selandia Baru Terapkan Pajak Turis Atasi Wisatawan BerlebihSelandia Baru Terapkan Pajak Turis Atasi Wisatawan BerlebihSenin 6 Mei 2019 10:33Ridha Anantidibaca 572 kaliSemua Kategori

eptember tahun lalu, Selandia Baru mengumumkan rencana penerapan pajak kepada turis yang hendak memasuki negara tersebut. Penerapan pajak untuk turis yang baru dilakukan pertama kali oleh Selandia Baru ini akan diterapkan pada paruh kedua 2019.selengkapnya

 Berapa Besar Potensi Pajak E-Commerce? Ini PenjelasannyaBerapa Besar Potensi Pajak E-Commerce? Ini PenjelasannyaRabu 16 Jan 2019 11:12Ridha Anantidibaca 291 kaliSemua Kategori

Jika benar efektif diterapkan, PMK No. 210/PMK.010/2018 yang mengatur mengenai kewajiban perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik akan memperbaiki peforma penerimaan PPN dalam negeri.selengkapnya

 Pertukaran Data Lintas Negara Tingkatkan Efektivitas Big Data PajakPertukaran Data Lintas Negara Tingkatkan Efektivitas Big Data PajakKamis 13 Sep 2018 10:18Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara atau Automatic Exchange of Information (AEoI) bakal memperkuat basis informasi big data yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Pembahasan Cukai Plastik Masih TerganjalPembahasan Cukai Plastik Masih TerganjalSelasa 15 Mei 2018 10:16Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui rencana pengenaan cukai plastik masih terganjal oleh sejumlah kendala. Salah satunya karena sikap Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang dianggap belum sejalan dengan rencana tersebut.selengkapnya

 PASAR MODAL: Pajak Produk Alternatif Akan DisetarakanPASAR MODAL: Pajak Produk Alternatif Akan DisetarakanJumat 4 Mei 2018 09:17Ridha Anantidibaca 1130 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengupayakan penyeragaman tarif dan skema pajak untuk produk alternatif berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :