Miliarder George Soros Ingin Pajak Orang Kaya NaikMiliarder George Soros Ingin Pajak Orang Kaya NaikKamis 27 Jun 2019 15:13Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Miliarder George Soros mengirim surat terbuka agar pajak orang kaya dinaikan. Permintaan ini ia sampaikan karena pajak para miliarder dinilai bisa menyelesaikan berbagai masalah seperti krisis iklim dan membantu pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Pengamat nilai rencana pengenaan cukai pada BBM bisa kurangi subsidiPengamat nilai rencana pengenaan cukai pada BBM bisa kurangi subsidiSenin 1 Apr 2019 10:35Ridha Anantidibaca 334 kaliSemua Kategori

Usulan tim pemenangan Jokowi-Amin terkait perluasan pengenaan cukai pada barang-barang yang memiliki efek buruk untuk keberlangsungan hidup, seperti pengenaan cukai pada bahan bakar minyak (BBM) dinilai positif.selengkapnya

 Kebijakan Motor Masuk Tol Bukti Negara Hadir Untuk Pembayar PajakKebijakan Motor Masuk Tol Bukti Negara Hadir Untuk Pembayar PajakKamis 31 Jan 2019 15:27Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

Pembolehan jalur khusus sepeda motor ada di dalam jalan tol terus mendapat dukungan. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk hadirnya negara dalam memberikan keadilan untuk semua warganya tanpa membedakan strata kemampuan ekenomi.selengkapnya

 Pemprov DKI Siapkan Pergub Larang Penggunaan Kantong PlastikPemprov DKI Siapkan Pergub Larang Penggunaan Kantong PlastikJumat 30 Nov 2018 15:34Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur larangan penggunaan kantong plastik. Sebagai sampah yang paling banyak diproduksi, plastik dinilai berbahaya karena butuh waktu lama untuk bisa diurai.selengkapnya

 Sri Mulyani: Saya Tetap Kampanye Bayar Pajak Meski Dinyinyir OrangSri Mulyani: Saya Tetap Kampanye Bayar Pajak Meski Dinyinyir OrangKamis 15 Nov 2018 16:16Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua Kategori

Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) saat ini masih menggunakan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar. Namun saat ini penarikan pajak dari warga negara Indonesia dinilai masih sulit.selengkapnya

 Kejar Pajak, Pemerintah Perlu Pakai Pendekatan Tekanan SosialKejar Pajak, Pemerintah Perlu Pakai Pendekatan Tekanan SosialSelasa 9 Okt 2018 15:22Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai perlu menggunakan pendekatan tekanan sosial guna membuat masyarakat patuh membayar pajak. Langkah ini dianggap lebih efektif ketimbang pemaksaan kepatuhan pajak oleh otoritas.selengkapnya

 Pemerintah Tak Bisa Hanya Bersandar pada Booming PNBPPemerintah Tak Bisa Hanya Bersandar pada Booming PNBPJumat 3 Ags 2018 10:37Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Kendati melaju cukup kencang, pemerintah dinilai tetap tak bisa mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai alat stabilisasi APBN.selengkapnya

 Pengamat: UU Konsultan Pajak bisa dorong kepatuhan wajib pajakPengamat: UU Konsultan Pajak bisa dorong kepatuhan wajib pajakKamis 19 Jul 2018 09:35Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur profesi Konsultan Pajak akan segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beleid ini dinilai mampu tingkatkan profesi Konsultan Pajak di Indonesia yang masih kurang.selengkapnya

 Kemenkeu disarankan tak pajaki laba ditahan, ini sebabnyaKemenkeu disarankan tak pajaki laba ditahan, ini sebabnyaSelasa 10 Jul 2018 11:37Ridha Anantidibaca 1782 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan berencana memajaki laba ditahan (retained earnings) perusahaan. Tak hanya itu, Kemenkeu juga akan mengenakan pajak bagi warisan. Rencana ini kemudian dinilai akan menjadi disinsentif dan melemahkan dunia usaha.selengkapnya

 Pelaku Kewirausahaan Sosial Belum Rasakan Dampak Keringanan PajakPelaku Kewirausahaan Sosial Belum Rasakan Dampak Keringanan PajakJumat 29 Jun 2018 09:02Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Sejumlah pelaku kewirausahan sosial mengaku belum merasakan dampak langsung kebijakan penurunan pajak penghasilan (PPh) UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Dampak langsung dari kebijakan tersebut terhadap keberlangsungan usaha UMKM dinilai baru dapat dirasakan pada tahun mendatang.selengkapnya

 PPH 0,5 persen bukti keberpihakan pemerintah terhadap IKMPPH 0,5 persen bukti keberpihakan pemerintah terhadap IKMSelasa 26 Jun 2018 10:44Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Penerbitan PPH 0,5 persen untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang juga Industri Kecil Menengah (IKM) dinilai sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan IKM.selengkapnya

 Pajak progresif daerah ini menjadi yang terendah se-IndonesiaPajak progresif daerah ini menjadi yang terendah se-IndonesiaRabu 30 Mei 2018 14:03Ridha Anantidibaca 535 kaliSemua Kategori

Pajak atas kepemilikan lebih dari satu kendaraan bermotor atau yang dikenal sebagai pajak progresif yang diterapkan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai paling terendah di Indonesia. Hal ini diharapkan akan mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan baru di Makassar.selengkapnya

 Pajak Progresif Terendah di Indonesia Ada di Daerah IniPajak Progresif Terendah di Indonesia Ada di Daerah IniRabu 30 Mei 2018 09:10Ridha Anantidibaca 565 kaliSemua Kategori

Pajak yang dikenakan untuk kepemilikan lebih dari satu kendaraan bermotor atau yang dikenal sebagai pajak progresif yang diterapkan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai paling terendah di Indonesia.selengkapnya

 Pengusaha cangkang sawit minta penyesuaian pajak eksporPengusaha cangkang sawit minta penyesuaian pajak eksporKamis 3 Mei 2018 15:32Ridha Anantidibaca 1284 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (APCASI) meminta penyesuaian pajak ekspor cangkang sawit. Pasalnya cangkang sawit memiliki potensi ekspor untuk digunakan sebagai biomassa.selengkapnya

 Tak Sesuai Harapan, Bekasi Gali Potensi Pajak Air TanahTak Sesuai Harapan, Bekasi Gali Potensi Pajak Air TanahKamis 8 Mar 2018 14:24Ridha Anantidibaca 1316 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menemukan banyaknya potensi pajak yang tidak tergali. Salah satunya pajak penggunaan air tanah yang serapannya dinilai tidak masuk akal. Sebab, pajak yang diterima pemerintah dari penggunaan air tanah tidak mencapai Rp10 miliar setiap tahunnya.selengkapnya

 Perpres BO Bikin Pemerintah Makin `Garang`Perpres BO Bikin Pemerintah Makin `Garang`Kamis 8 Mar 2018 09:29Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Implementasi Perpres Nomor 13/2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme dinilai bisa menambah ‘garang’ pemerintah.selengkapnya

 Amnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih LuasAmnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih LuasSenin 20 Nov 2017 15:57Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah yang akan kembali membuka pintu amnesti bagi wajib pajak,dinilai sebagai pilihan pemerintah untuk melihat kepentingan yang lebih luas, meskipun Ditjen Pajak terlihat 'kebelet' untuk menggencarkan penegakan hukum pasca amnesti jilid satu.selengkapnya

 Alasan Kemenkeu Naikkan Pajak Rokok Jadi 9,1 PersenAlasan Kemenkeu Naikkan Pajak Rokok Jadi 9,1 PersenRabu 11 Jan 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 919 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rokok dari 8,7 persen menjadi 9,1 persen. Namun kenaikan tarif pajak ini dinilai sebagai upaya untuk menyetarakan tarif PPN dengan produk lain seperti makanan dan minuman.selengkapnya

 PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015PENERIMAAN PAJAK 2016 BAKAL MENGULANGI KONDISI BURUK 2015Selasa 6 Des 2016 10:18Ajeng Widyadibaca 1403 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada tahun 2016 ini, akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun dinilai hanya kurang dari 85 persen dari target di APBN.selengkapnya

 Kemenkeu Masih Kaji Potensi Penurunan Pajak UMKMKemenkeu Masih Kaji Potensi Penurunan Pajak UMKMSabtu 26 Nov 2016 12:18Ajeng Widyadibaca 607 kaliSemua Kategori

Presiden Jokowi berjanji akan menurunkan pajak bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,25%. Pernyataan itu diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga usai mendampingi 31 pelaku UKM bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jumat lalu. Menkop mengatakan, keinginan Presiden Jokowi menurunkan pajak UKM sebagai respons atas permintaan pelaku UKM. Pajak 1% yang dibebankan negara dinilai cukupselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :