Cegah Kebocoran Penerimaan Cukai Rokok, Pemerintah Wajib Gandeng KPKCegah Kebocoran Penerimaan Cukai Rokok, Pemerintah Wajib Gandeng KPKRabu 28 Ags 2019 14:14Ridha Anantidibaca 261 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah kebocoran penerimaan cukai dari industri hasil tembakau (IHT) yang bernilai triliunan. KPK dinilai dapat memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan tarif cukai rokok.selengkapnya

 Menyoal Rencana Relaksasi Sanksi Administrasi PajakMenyoal Rencana Relaksasi Sanksi Administrasi PajakSelasa 10 Sep 2019 09:56Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua Kategori

Selain relaksasi PPh badan dari 25% ke 20%, pemerintah juga melonggarkan besaran sanksi admisnistratif bagi wajib pajak yang kurang patuh.selengkapnya

 Pemerintah dan DPR Lanjutkan Pembahasan Tata Cara PerpajakanPemerintah dan DPR Lanjutkan Pembahasan Tata Cara PerpajakanKamis 9 Jun 2016 09:32Administratordibaca 1414 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke tingkat panitia kerja (panja). Dengan itu, artinya pemerintah dan DPR serius untuk menjadikan RUU ini menjadi Undang-undang KUP.selengkapnya

 Darmin Gelar Rapat e-Commerce yang Aturannya Dicabut Sri MulyaniDarmin Gelar Rapat e-Commerce yang Aturannya Dicabut Sri MulyaniKamis 18 Jul 2019 09:29Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kembali mengundang beberapa pejabat negara ke kantornya. Kali ini, dirinya memimpin rapat koordinator (rakor) mengenai e-commerce.selengkapnya

 GoTo dinilai berpeluang tingkatkan ekonomi digital nasionalGoTo dinilai berpeluang tingkatkan ekonomi digital nasionalJumat 28 Mei 2021 09:36Ridha Anantidibaca 791 kaliSemua Kategori

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy menilai penggabungan dua perusahaan teknologi terbesar asal Indonesia Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo akan semakin memperbesar peluang meningkatnya ekonomi digital di dalam negeri.selengkapnya

 Kejar Pajak Google Cs, Sri Mulyani Keluarkan Jurus IniKejar Pajak Google Cs, Sri Mulyani Keluarkan Jurus IniKamis 13 Jun 2019 13:43Ridha Anantidibaca 298 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengejar pajak Google hingga Facebook. Berbagai cara telah dilakukan, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT).selengkapnya

 KADIN: Tax Amnesty Pintu Masuk Darurat Atasi Defisit APBNKADIN: Tax Amnesty Pintu Masuk Darurat Atasi Defisit APBNRabu 20 Apr 2016 19:36Administratordibaca 1554 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI mengundang kalangan dunia usaha untuk mendengar tanggapan atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang sudah diajukan Pemerintah kepada DPR. Dunia usaha diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dipimpin Zainal Bintang, sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, sementaraselengkapnya

 Selain Cukai, Vape Juga akan Dikenakan Bea MasukSelain Cukai, Vape Juga akan Dikenakan Bea MasukSelasa 30 Jan 2018 11:39Ridha Anantidibaca 2044 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengenakan tarif cukai produk hasil pengolahan tembakau (HPTL), seperti e-ciggarette, tobacco molasses, snuffing tobacco, chewing tobacco, serta cairan rokok elektrik atau vape mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif yang akan dikenakan sebesar 57 persen dari harga jual eceran.selengkapnya

 Hantaman Keras Institusi Pajak di Tengah Perbaikan CitraHantaman Keras Institusi Pajak di Tengah Perbaikan CitraKamis 24 Nov 2016 12:14Ajeng Widyadibaca 814 kaliSemua Kategori

Citra baik Direktorat Jenderal Pajak yang baru kembali pulih dari serentetan kasus suap yang dialaminya, kini tercoreng kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin lalu, 21 November 2016, menangkap tangan pegawai pajak atas kasus suap.selengkapnya

 Amnesti Pajak: OJK Tambah 23 GatewayAmnesti Pajak: OJK Tambah 23 GatewayJumat 30 Sep 2016 10:19Administratordibaca 1097 kaliSemua Kategori

Derasnya aliran dana repatriasi amnesti pajak membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menambah 23 perusahaan laporan daftar pintu masuk (gateway) dari manajer investasi dan perantara pedagang efek.selengkapnya

 Langkah Pemerintah Pangkas Pajak Dinilai TepatLangkah Pemerintah Pangkas Pajak Dinilai TepatJumat 21 Jun 2019 13:49Ridha Anantidibaca 258 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memangkas perpajakan dan memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi asing. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi investasi asing sepanjang tahun 2018 anjlok 8,8 persen dibanding 2017, yakni Rp 328 triliun dari sebelumnya 430,5 triliun.selengkapnya

 Uji Materi UU Tax Amnesty akan Dibahas Pimpinan MuhammadiyahUji Materi UU Tax Amnesty akan Dibahas Pimpinan MuhammadiyahSenin 29 Ags 2016 10:07Administratordibaca 1343 kaliSemua Kategori

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir membenarkan adanya masukan agar Muhammadiyah melakukan uji materi Undang Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun menurutnya, hal itu masih sebatas pertimbangan.selengkapnya

 Tax Amnesty Pernah Berlaku di Era Soekarno dan SoehartoTax Amnesty Pernah Berlaku di Era Soekarno dan SoehartoSelasa 3 Mei 2016 16:39Administratordibaca 3859 kaliSemua Kategori

Pengampunan pajak (tax amnesty) sebenarnya pernah berlaku di Indonesia, tepatnya di era pemerintahan mendiang Presiden Soekarno dan Soeharto. Namun, kebijakan itu tidak berlangsung lama. Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan tax amnesty pernah diberlakukan pada tahun 1964 dan 1984. Tapi tidak bisa berkelanjutan karena ada peristiwa besar dan perubahan sisteselengkapnya

 Aturan Pajak e-Commerce Dicabut, Sri Mulyani Selesaikan PR IniAturan Pajak e-Commerce Dicabut, Sri Mulyani Selesaikan PR IniSelasa 2 Apr 2019 15:55Ridha Anantidibaca 304 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Regulasi itu mulanya berlaku efektif mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Pemerintah realisasikan penurunan tarif pajak UMKMPemerintah realisasikan penurunan tarif pajak UMKMJumat 16 Mar 2018 13:59Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua Kategori

Pemerintah segera merealisasikan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk UMKM sebagai upaya mendorong daya saing dengan produk-produk impor sebagaimana dijanjikan sebelumnya.selengkapnya

 Pemerintah jamin tax allowance dan tax holiday akan lebih mudahPemerintah jamin tax allowance dan tax holiday akan lebih mudahRabu 7 Mar 2018 14:06Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengevaluasi kebijakan tax allowance dan tax holiday. Insentif pajak ini akan ditinjau ulang agar lebih mudah diperoleh oleh para pelaku usaha.selengkapnya

 Regulasi Penurunan Pajak UMKM Masih DikajiRegulasi Penurunan Pajak UMKM Masih DikajiJumat 16 Mar 2018 14:37Ridha Anantidibaca 320 kaliSemua Kategori

Pemerintah siap menurunkan tarif pajak penghasilan 1 persen menjadi 0,5 persen dalam bulan ini untuk UMKM. Hal tersebut guna mempercepat perkembangan UMKM sekaligus menjawab keluhan UMKM selama ini.selengkapnya

 Hore!! Tarif Pajak untuk UMKM Segera TurunHore!! Tarif Pajak untuk UMKM Segera TurunJumat 16 Mar 2018 15:00Ridha Anantidibaca 1150 kaliSemua Kategori

Pemerintah segera merealisasikan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk UMKM sebagai upaya mendorong daya saing dengan produk-produk impor sebagaimana dijanjikan sebelumnya.selengkapnya

 Januari 2018, BPS mulai sisir data e-commerceJanuari 2018, BPS mulai sisir data e-commerceSenin 18 Des 2017 10:32Ridha Anantidibaca 1171 kaliSemua Kategori

Ketiadaan data soal transaksi online kerap menyulitkan pemerintah susun kebijakan ekonomi digital. Padahal di sisi lain, kebutuhan regulasi soal tata kelola ekonomi digital sangat dibutuhkan saat ini.selengkapnya

 Investasi di Bawah Rp 500 Miliar Bakal Dapat Diskon Pajak 60 PersenInvestasi di Bawah Rp 500 Miliar Bakal Dapat Diskon Pajak 60 PersenJumat 28 Sep 2018 11:23Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengatakan Pemerintah masih terus membahas skema mini tax holiday bagi investor dengan nilai investasi di bawah Rp 500 miliar.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :