Pelayanan di Perbatasan, Bea Cukai Atambua Luncurkan Aplikasi SILAWANPelayanan di Perbatasan, Bea Cukai Atambua Luncurkan Aplikasi SILAWANJumat 22 Feb 2019 13:55Ridha Anantidibaca 976 kaliSemua Kategori

Petugas Bea Cukai Atambua kembali membuat terobosan dalam memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan kepada para pelintas batas dengan meluncurkan aplikasi SILAWAN. Aplikasi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui alamat website http://bcatambua.beacukai.go.id/SILAWAN.selengkapnya

 Penerimaan Negara dari Sektor Tambang Sudah Lewati TargetPenerimaan Negara dari Sektor Tambang Sudah Lewati TargetKamis 20 Sep 2018 11:39Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara (minerba) pada tahun ini sudah melampaui target.selengkapnya

 Menpar Ingin Tax Refund Buat Turis DipermudahMenpar Ingin Tax Refund Buat Turis DipermudahRabu 19 Sep 2018 14:05Ridha Anantidibaca 682 kaliSemua Kategori

Menpar Arief Yahya menilai perlu ada jurus agar turis asing lebih doyan wisata belanja di Indonesia. Salah satunya dengan mempermudah proses Tax Refund.selengkapnya

 Mudahnya Sistem MPN G2Mudahnya Sistem MPN G2Rabu 17 Feb 2016 09:16Administratordibaca 2604 kaliSemua Kategori

Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) saat ini tengah digencarkan oleh Kementerian Keuangan. Pada tanggal 10 Februari 2014, pemerintah telah menerbitkan payung hukum pelaksanaan MPN G2 ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor: 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.selengkapnya

 Marcelo Tambah Panjang Daftar Pesepakbola Gelapkan Pajak di SpanyolMarcelo Tambah Panjang Daftar Pesepakbola Gelapkan Pajak di SpanyolRabu 12 Sep 2018 15:12Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Bek Real Madrid, Marcelo, terjerat kasus penggelapan pajak. Mengikuti kasus serupa yang menimpa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.selengkapnya

 Jalankan Roadmap e-Commerce, Ini Langkah PemerintahJalankan Roadmap e-Commerce, Ini Langkah PemerintahJumat 8 Des 2017 13:59Ridha Anantidibaca 578 kaliSemua Kategori

Guna menjalankan roadmap e-Commerce yang sudah dicetuskan, pemerintah kemudian membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Ini tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau e-Commerce yang diundangkan pada Agustus 2017 lalu.selengkapnya

 Inilah pintu masuk KPK bongkar korupsi pajakInilah pintu masuk KPK bongkar korupsi pajakJumat 25 Nov 2016 13:23Ajeng Widyadibaca 1212 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif menyebut kasus dugaan suap oknum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dapat menjadi pintu masuk menelusuri korupsi lainnya di sektor perpajakan.selengkapnya

 Tak Ada Lagi Ambang Batas Pengenaan Pajak dalam Rangka ImporTak Ada Lagi Ambang Batas Pengenaan Pajak dalam Rangka ImporSelasa 24 Des 2019 08:29Ridha Anantidibaca 810 kaliSemua Kategori

Selain menurunkan ambang batas pembebasan bea masuk atau de minimis value, pemerintah juga memastikan pengenaan pajak dalam rangka impor bagi barang kiriman.selengkapnya

 KPK Dalami Keterlibatan Pegawai Pajak Lain dalam Kasus SuapKPK Dalami Keterlibatan Pegawai Pajak Lain dalam Kasus SuapRabu 23 Nov 2016 14:44Ajeng Widyadibaca 934 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengembangkan kasus dugaan suap untuk penghilangan pajak Rp78 miliar oleh Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakkan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno (HS). Hal ini untuk menemukan kemungkinan keterlibatan pegawai pajak lainnya selain Handang, sebab KPK menilai ada kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.selengkapnya

 Awkarin dkk bakal dikenai pajakAwkarin dkk bakal dikenai pajakKamis 13 Okt 2016 16:05Admindibaca 979 kaliSemua Kategori

Direktorat jenderal Pajak (Ditjen Pajak) saat ini tengah gencar menggejot penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu caranya adalah dengan mengenakan pajak ke para pengguna media sosial yang menjual atau mempromosikan barang dagangannya.selengkapnya

 Soal Google Ogah Bayar Pajak Jadi Perhatian KPPUSoal Google Ogah Bayar Pajak Jadi Perhatian KPPUSelasa 20 Sep 2016 08:27Administratordibaca 634 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf, turut berkomentar persoalan menolaknya Google untuk diperiksa pajak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan. Menurutnya, penolakan Google untuk diperiksa pajak oleh instansi terkait akan menjadi salah satu isu yang akan terus dipantau oleh pihaknya.selengkapnya

 Batas Impor Bebas Bea dan Pajak Diturunkan Jadi USD75Batas Impor Bebas Bea dan Pajak Diturunkan Jadi USD75Senin 17 Sep 2018 14:29Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengubah batasan impor untuk barang kiriman yang terkena pembebasan bea masuk dan pajak.selengkapnya

 DJP Gandeng BNI Kampanyekan Lapor Pajak e-FilingDJP Gandeng BNI Kampanyekan Lapor Pajak e-FilingSelasa 20 Mar 2018 09:16Ridha Anantidibaca 700 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (BNI) untuk mengkampanyekan pelaporan pajak menggunakan e-Filing atau dinamakan Spectaxcular 2018. Hal itu dilakukan menjelang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, khususnya untuk Wajib Pajak orang pribadi.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Tax Amnesty RI Buat Negara Lain GerahDirjen Pajak: Tax Amnesty RI Buat Negara Lain GerahSenin 7 Nov 2016 14:02Ajeng Widyadibaca 1047 kaliSemua Kategori

Suksesnya program tax amnesty yang dicanangkan pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membuat negara-negara lain yang terkena dampaknya menjadi gerah terhadap Indonesia. Demikian disampaikan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.selengkapnya

 ASEAN Sebut Facebook-Twitter Untung Besar di AsiaASEAN Sebut Facebook-Twitter Untung Besar di AsiaSabtu 17 Sep 2016 20:20Administratordibaca 923 kaliSemua Kategori

Ribut-ribut soal pajak Google di Indonesia, Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari organisasi ASEAN. Dukungan ASEAN tersebut berdasarkan data pengguna media sosial seperti Facebook dan Twitter yang tertinggi di Asia Tertangga.selengkapnya

 Pendiri Kaskus: Semua Pemain Industri Internet harus Bayar PajakPendiri Kaskus: Semua Pemain Industri Internet harus Bayar PajakSabtu 17 Sep 2016 07:14Administratordibaca 779 kaliSemua Kategori

Kabar Google menolak untuk diperiksa pajak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan membuat petinggi Kaskus angkat bicara. Founder Kaskus, Andrew Darwis mengatakan, sudah semestinya semua pemain internet baik dari lokal maupun global harus diperlakukan sama di mata hukum, terutama soal pajak.selengkapnya

 DJP Jateng I Bentuk Satgas Amnesti PajakDJP Jateng I Bentuk Satgas Amnesti PajakSelasa 26 Jul 2016 15:57Administratordibaca 955 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I membentuk satuan tugas (Satgas) khusus pengampunan pajak atau Tax Amnesty pada setiap kantor pelayanan pajak (KPP). Kepala Kanwil DJP Jateng I Awan Nurmawan Nuh mengatakan, telah menyiapkan 36 petugas khusus yang merupakan orang-orang pilihan.selengkapnya

 Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Barang Impor Maksimal USD500/OrangPemerintah Bebaskan Bea Masuk Barang Impor Maksimal USD500/OrangSenin 7 Jan 2019 14:38Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Pemerintah menetapkan biaya batas bea masuk untuk barang-barang impor yang dibawa dari luar negeri. Pembebasan barang bawaan tersebut sebesar USD500 per orang.selengkapnya

 Target Penerimaan Perpajakan jadi Rp1.783,7 TriliunTarget Penerimaan Perpajakan jadi Rp1.783,7 TriliunRabu 19 Sep 2018 15:08Ridha Anantidibaca 573 kaliSemua Kategori

Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati target penerimaan perpajakan untuk tahun depan menjadi Rp1.783,76 triliun. Target tersebut naik dari Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2019 awal sebesar Rp1.781 triliun.selengkapnya

 Uganda Pungut Pajak Warga yang Bergosip di MedsosUganda Pungut Pajak Warga yang Bergosip di MedsosSenin 4 Jun 2018 13:48Ridha Anantidibaca 633 kaliSemua Kategori

Karena tak ingin layanan media sosial (medsos) dan pesan instan dijadikan alat untuk bergosip, negara satu ini menerapkan pungutan pajak kepada warganya yang menggunakan platform tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :