PNBP Nikah per Oktober Capai 1,7 TriliunPNBP Nikah per Oktober Capai 1,7 TriliunSelasa 15 Nov 2016 14:41Ajeng Widyadibaca 1098 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014. PMA ini mengatur bahwa pernikahan gratis jika dilakukan di KUA dan dikenakan biaya Rp600.000 jika dilakukan di luar KUA.selengkapnya

 Kini, Bayar Pajak Kendaraan Bisa di Lima ATM BankKini, Bayar Pajak Kendaraan Bisa di Lima ATM BankSelasa 15 Nov 2016 12:38Ajeng Widyadibaca 1030 kaliSemua Kategori

Penandatanganan kerjasama dilakukan antara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dengan Direksi Bank CIMB Niaga disaksikan pula oleh Kapolda dan Dirlantas Jabar serta Sekda dan Kadispenda Jabar, di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Senin (14/11/2016).selengkapnya

 Pedagang Pasar Klewer Wajib Memiliki SHP dan NPWPPedagang Pasar Klewer Wajib Memiliki SHP dan NPWPSelasa 15 Nov 2016 10:01Ajeng Widyadibaca 1723 kaliSemua Kategori

Ribuan pedagang yang akan masuk Pasar Klewer wajib memiliki Surat Hak Penempatan (SHP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mereka juga diwajibkan mengikuti program e-Retribusi yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.selengkapnya

 Puji Jokowi, Bos Lippo: Tax Amnesty Hapus Ekonomi `Bawah Tanah`Puji Jokowi, Bos Lippo: Tax Amnesty Hapus Ekonomi `Bawah Tanah`Jumat 7 Okt 2016 15:25Admindibaca 565 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia dinilai paling sukses di dunia dari sisi perolehan dana tebusan dan harta yang dideklarasikan. Para konglomerat besar pun berbondong-bondong melaporkan hartanya pada hari-hari terakhir periode pertama program tersebut. Tak ketinggalan, pemilik Lippo Gorup, Mochtar Riady, menyambut positif kebijakan pemerintah tersebut.selengkapnya

 TA Mau Sukses, Pemerintah Jangan Main WP RecehanTA Mau Sukses, Pemerintah Jangan Main WP RecehanRabu 14 Sep 2016 13:28Administratordibaca 1158 kaliSemua Kategori

Ekonom Ikhsan Modjo mengatakan, suka atau tidak, program tax amnesty atau pengampunan pajak tak efektif. Dana repatriasi dan uang tebusan, sangat cekak.selengkapnya

 PENDANAAN BANK BUMN: Tergantung dari Pengampunan PajakPENDANAAN BANK BUMN: Tergantung dari Pengampunan PajakSelasa 13 Sep 2016 12:01Administratordibaca 745 kaliSemua Kategori

Bank-bank BUMN masih fokus pada kebijakan amnesti pajak untuk memperkuat pendanaan pada akhir tahun ini sambil mencari sumber lainnya guna mengantisipasi permintaan kredit lebih tinggi tahun depan Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, belum ada rencana penarikan pinjaman bilateral oleh bank-bank BUMN hingga kuartal IV tahun ini.selengkapnya

 Kurangi Sampah Plastik, Kemenkeu Percepat Pengenaan CukaiKurangi Sampah Plastik, Kemenkeu Percepat Pengenaan CukaiKamis 29 Nov 2018 15:51Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Persoalan sampah plastik masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Selain sulit terurai, tingkat konsumsi dan pemakaian bahan baku plastik juga masih tinggi di masyarakat.selengkapnya

 Bakal diterapkan cukai plastik tahun depan? ini pertimbangannyaBakal diterapkan cukai plastik tahun depan? ini pertimbangannyaKamis 29 Nov 2018 09:53Ridha Anantidibaca 523 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis kebijakan pengenaan cukai terhadap plastik tak ramah lingkungan, dapat diterapkan pada tahun depan.selengkapnya

 Fasilitas pembebasan PPN dan PPnBM kepada badan internasional dipermudahFasilitas pembebasan PPN dan PPnBM kepada badan internasional dipermudahSelasa 10 Apr 2018 11:53Ridha Anantidibaca 644 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyederhanakan ketentuan pelaksanaan pembebasan PPN dan/atau PPnBM atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) kepada atau oleh Badan Internasional. Hal ini tertuang dalam PMK 33/2018.selengkapnya

 Dua Bulan Lagi, Cukai Plastik Ditargetkan Bisa BerlakuDua Bulan Lagi, Cukai Plastik Ditargetkan Bisa BerlakuSelasa 27 Mar 2018 14:28Ridha Anantidibaca 591 kaliSemua Kategori

Pemerintah berharap implementasi cukai plastik bisa dilakukan dalam 2 bulan ke depan, karena Panitia Antar Kementerian (PAK) sedang membahas hal teknis terkait cukai plastik, dan menunggu persetujuan dari DPR.selengkapnya

 Peraih Medali Jabar Sesalkan Besar Pajak Bonus PON XIX 2016Peraih Medali Jabar Sesalkan Besar Pajak Bonus PON XIX 2016Selasa 31 Jan 2017 10:50Ajeng Widyadibaca 878 kaliSemua Kategori

Gejolak di kalangan atlet PON XIX Jabar terkait pajak bonus semakin memanas. Mereka menilai petugas pajak salah kaprah dengan mengelompokan mereka sebagai peserta lomba olahraga, bukan sebagai olahragawan pemberi jasa.selengkapnya

 Rahasia Sukses Tax Amnesty, Ada Generasi Y di BaliknyaRahasia Sukses Tax Amnesty, Ada Generasi Y di BaliknyaSelasa 4 Okt 2016 12:38Administratordibaca 1205 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak alias tax amnesty periode pertama terbilang sukses. Bahkan pemerintah mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sebagai panitia dari program tersebut.selengkapnya

 Tak Transparan, Pajak Freeport Diusut Tim InvestigasiTak Transparan, Pajak Freeport Diusut Tim InvestigasiKamis 22 Sep 2016 06:52Administratordibaca 539 kaliSemua Kategori

Panitia Khusus (Pansus) Freeport DPR Papua (DPRP) menggelar pertemuan dengan PT Freeport Indonesia untuk membahas pembayaran pajak perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) itu kepada pemerintah pusat. Dicurigai pihak Freeport tidak transparan mengenai pembayaran pajak, oleh karenanya kedua belah pihak sepakat membentuk tim kecil untuk melakukan investigasi.selengkapnya

 PENEGAKAN HUKUM PENUNGGAK PAJAK : DJP & Polda Jabar Akan Tindak TegasPENEGAKAN HUKUM PENUNGGAK PAJAK : DJP & Polda Jabar Akan Tindak TegasKamis 26 Mei 2016 14:54Administratordibaca 1126 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan pelaksanaan tahun penegakan hukum pada tahun ini sudah semakin siap diterapkan, khususnya di Jawa Barat, seiring dengan telah disosialisasikannya addendum, pedoman kerja, dan implementasi kerja sama antara Ditjen Pajak dan Polri kepada kedua belah pihak hingga level bawah.selengkapnya

 Investment Allowance: Mengapa Harus 300 Tenaga Kerja? Ini AlasannyaInvestment Allowance: Mengapa Harus 300 Tenaga Kerja? Ini AlasannyaKamis 19 Mar 2020 10:15Ridha Anantidibaca 506 kaliSemua Kategori

Ada alasan khusus mengapa suatu industri padat karya harus mempekerjakan secara rata-rata minimal 300 orang tenaga kerja Indonesia dalam setahun untuk memperoleh fasilitas investment allowance.selengkapnya

 Pengusaha minta agar dana kompensasi TKA tidak jadi penerimaan negara bukan pajakPengusaha minta agar dana kompensasi TKA tidak jadi penerimaan negara bukan pajakJumat 22 Jan 2021 10:18Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Pengusaha menyebut Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) jangan menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).selengkapnya

 Kata pengamat pajak terkait RPP Perpajakan turunan UU Cipta KerjaKata pengamat pajak terkait RPP Perpajakan turunan UU Cipta KerjaJumat 22 Jan 2021 11:23Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Calon beleid ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.selengkapnya

 Pengempelang Pajak Kian Sulit Buron Ke Luar NegeriPengempelang Pajak Kian Sulit Buron Ke Luar NegeriSenin 28 Mei 2018 09:36Ridha Anantidibaca 239 kaliSemua Kategori

Pelacakan dan pencegahan ke luar negeri pelaku tindak pidana pajak atau pengemplang pajak makin optimal melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Imigrasi. Selain itu, kerja sama ini juga memberi jalan bagi otoritas pajak untuk mendeteksi para pekerja asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia.selengkapnya

 Konglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanKonglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanSelasa 7 Feb 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1083 kaliSemua Kategori

PPATK menilai konglomerasi dan perusahaan multinasional merupakan sektor yang paling rawan untuk melakukan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Substansi draf RUU PPh yang beredar tidak validDitjen Pajak: Substansi draf RUU PPh yang beredar tidak validJumat 26 Jul 2019 09:46Ridha Anantidibaca 517 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menampik pemberitaan soal isi dari draf Revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang beredar.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :