UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiUU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiSelasa 1 Mar 2016 07:29Administratordibaca 2021 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya

 Revisi APBN 2016, Pemerintah Dinilai Terlalu OptimistisRevisi APBN 2016, Pemerintah Dinilai Terlalu OptimistisJumat 3 Jun 2016 20:06Administratordibaca 3133 kaliSemua Kategori

Para ekonom menilai pemerintah masih terlalu optimistis dalam mengelola anggaran negara tahun ini. Hal itu tercermin dari penurunan target penerimaan yang tidak signifikan dalam draf revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Padahal, kondisi ekonomi masih lesu sehingga mengancam penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak.selengkapnya

 Tanpa Tax Amnesty, Deklarasi Pajak Diandalkan Tambal Anggaran NegaraTanpa Tax Amnesty, Deklarasi Pajak Diandalkan Tambal Anggaran NegaraSenin 13 Jun 2016 15:13Administratordibaca 975 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak masih berjalan alot di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal, pemerintah berharap beleid itu bisa disahkan akhir bulan ini sehingga potensi penerimaannya bisa diperhitungkan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016. Jika gagal, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengaku sudahselengkapnya

 Andalkan Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Ditargetkan Tumbuh 15,4% pada 2019Andalkan Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Ditargetkan Tumbuh 15,4% pada 2019Selasa 27 Nov 2018 09:42Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 15,4% pada 2019 dengan mengandalkan membaiknya kepatuhan Wajib Pajak.selengkapnya

 Petani Tembakau Bersyukur Cukai Tak Jadi NaikPetani Tembakau Bersyukur Cukai Tak Jadi NaikKamis 8 Nov 2018 15:27Ridha Anantidibaca 282 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif cukai rokok tahun 2019 dan menunda penerapan kebijakan penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai rokok. Keputusan ini berdasarkan rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Bogor, Jumat (2/11) lalu.selengkapnya

 Majukan Industri, Legalisasi Vape Diapresiasi Pelaku UsahaMajukan Industri, Legalisasi Vape Diapresiasi Pelaku UsahaRabu 25 Jul 2018 15:02Ridha Anantidibaca 713 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melegalisasi Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Pelegalan ini sangat diapresiasi karena langkah Indonesia setara dengan yang sudah dilakukan di Inggris dan Selandia Baru sekaligus akan memajukan industri baru ini.selengkapnya

 Dorong Investasi, Sektor Hulu Migas Tunggu Insentif PajakDorong Investasi, Sektor Hulu Migas Tunggu Insentif PajakKamis 5 Apr 2018 16:06Ridha Anantidibaca 969 kaliSemua Kategori

Guna mempercepat arus investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), pemerintah dinilai perlu menyiapkan insentif pajak bagi investor. Dalam hal ini, pemerintah diminta tidak berfokus pada upaya meningkatkan pendapatan, namun berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik bagi para penanam modal di sektor hulu migas.selengkapnya

 Pemerintah Berharap DPR Bisa Setujui RUU `Tax Amnesty` Akhir MeiPemerintah Berharap DPR Bisa Setujui RUU `Tax Amnesty` Akhir MeiJumat 27 Mei 2016 12:58Administratordibaca 806 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih terus mengusahakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty bisa segera selesai pembahasannya di DPR. Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengatakan lobi-lobi yang dilakukan pemerintah dengan parlemen, selama ini berlangsung lancar. DPR secara prinsip setuju dengan kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

 Investasi Melempem, Pemerintah Jor-joran Pangkas PajakInvestasi Melempem, Pemerintah Jor-joran Pangkas PajakJumat 21 Jun 2019 13:45Ridha Anantidibaca 267 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengambil langkah lebar demi menarik lagi investasi asing masuk ke Indonesia, setelah sempat melempem dalam beberapa tahun terakhir.selengkapnya

 Cukal Rokok Bakal Naik 17%, Pukulan Kedua bagi GappriCukal Rokok Bakal Naik 17%, Pukulan Kedua bagi GappriSenin 26 Okt 2020 15:49Ridha Anantidibaca 275 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menaikan cukai rokok pada 2021. Beredar kabar kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17%.selengkapnya

 UU ITE Bantu Pemerintah Tarik Pajak GoogleUU ITE Bantu Pemerintah Tarik Pajak GoogleRabu 9 Nov 2016 09:11Administratordibaca 1006 kaliSemua Kategori

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengemukakan revisi UU ITE yang telah rampung dibahas oleh pemerintah bersama DPR dinilai dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk menarik pajak Google di Indonesia.selengkapnya

 Soal wacana kenaikan cukai, GAPPRI minta hal ini ke pemerintahSoal wacana kenaikan cukai, GAPPRI minta hal ini ke pemerintahSenin 26 Okt 2020 14:09Ridha Anantidibaca 292 kaliSemua Kategori

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) berpendapat, beredarnya isu di media mengenai kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17% tahun depan sebaiknya disikapi dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Pasalnya, sampai saat ini informasi tersebut sumbernya belum jelas.selengkapnya

 Gaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak, Negara Kehilangan Rp 18 TriliunGaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak, Negara Kehilangan Rp 18 TriliunKamis 7 Apr 2016 14:31Administratordibaca 1954 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan. Namun dari kebijakan tersebut, penerimaan pajak dipastikan melayang hingga Rp 18 triliun pada 2016. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan menaikkan PTKP dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 jutaselengkapnya

 Gaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak Berlaku Surut di Januari 2016Gaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak Berlaku Surut di Januari 2016Kamis 7 Apr 2016 11:15Administratordibaca 3972 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan. Aturan tersebut dijanjikan terbit pada Juni 2016 dan berlaku surut mulai Januari 2016. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah akan menaikkan PTKP dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta sebulan keselengkapnya

 Pekerja Tekstil Dapat Diskon PajakPekerja Tekstil Dapat Diskon PajakSelasa 1 Nov 2016 07:14Administratordibaca 896 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan diskon pajak penghasilan (PPh) sebesar 50 persen bagi para pekerja industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu yang diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober lalu.selengkapnya

 Tax Amnesty Jadi Kebijakan Ekonomi yang Menyita Perhatian MasyarakatTax Amnesty Jadi Kebijakan Ekonomi yang Menyita Perhatian MasyarakatSelasa 27 Des 2016 10:41Ajeng Widyadibaca 837 kaliSemua Kategori

Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi kebijakan yang menyita perhatian seluruh kalangan masyarakat pada tahun ini, baik itu pro maupun kontra.selengkapnya

 Rebutan Kursi Menteri Dibalik Tax AmnestyRebutan Kursi Menteri Dibalik Tax AmnestyJumat 10 Jun 2016 12:49Administratordibaca 1100 kaliSemua Kategori

Ini masih seputar rencana pemerintah menerapkan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Bukan apa-apa, penerimaan pajak terancam jeblok, dan anggaran negara sangat bergantung tax amnesty. Wah, gawat. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengaku miris dengan konsep ekonomi yang dimainkan tim ekonomi Jokowi.selengkapnya

 Belanja Pemerintah Diyakini Perbaiki Pajak Pertambahan NilaiBelanja Pemerintah Diyakini Perbaiki Pajak Pertambahan NilaiRabu 9 Nov 2016 07:46Administratordibaca 785 kaliSemua Kategori

Akselerasi belanja pemerintah diyakini mampu mengkatrol realisasi penerimaan pajak atas konsumsi yang saat ini masih terkontraksi.selengkapnya

 Pemerintah Pede Terapkan Pengampunan Pajak Bulan DepanPemerintah Pede Terapkan Pengampunan Pajak Bulan DepanJumat 19 Feb 2016 09:27Administratordibaca 960 kaliSemua Kategori

Pemerintah percaya diri bisa memberlakukan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty mulai bulan depan. Meskipun sampai saat ini bakal beleid tersebut belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adalah Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi yang mengungkapkan target pemberlakuan pengampunan pajak tersebut.selengkapnya

 Google Kemplang Pajak di Banyak NegaraGoogle Kemplang Pajak di Banyak NegaraSenin 19 Sep 2016 08:10Administratordibaca 1253 kaliSemua Kategori

Penolakan atas kewajiban membayar pajak tidak hanya dilakukan Google di Indonesia. Perusahaan raksasa internet asal Amerika Serikat itu juga berurusan dengan otoritas berbagai negara karena kasus serupa.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :