Batas Impor Bebas Bea dan Pajak Diturunkan Jadi USD75Batas Impor Bebas Bea dan Pajak Diturunkan Jadi USD75Senin 17 Sep 2018 14:29Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengubah batasan impor untuk barang kiriman yang terkena pembebasan bea masuk dan pajak.selengkapnya

 Soal Tanda Terima Lewat Pos Urusan Pajak, Ini Bunyi Keputusan MKSoal Tanda Terima Lewat Pos Urusan Pajak, Ini Bunyi Keputusan MKSenin 4 Jun 2018 10:06Ridha Anantidibaca 2105 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permintaan untuk mengubah definisi tanggal penerimaan surat, keputusan, atau putusan terkait dengan perpajakan pajak lewat pos yang mengacu pada tanggal penerimaan dokumen tersebut oleh wajib pajak.selengkapnya

 Thomas Lembong: Tax Holiday `Kurang Nendang`Thomas Lembong: Tax Holiday `Kurang Nendang`Selasa 24 Apr 2018 16:07Ridha Anantidibaca 668 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih membuka kemungkinan untuk mengubah kembali aturan mengenai tax holiday, sehingga diharapkan dapat menjaring lebih banyak investor.selengkapnya

 Hore! Pembuatan NPWP & Pengukuhan PKP Sekarang Makin MudahHore! Pembuatan NPWP & Pengukuhan PKP Sekarang Makin MudahKamis 5 Apr 2018 09:09Ridha Anantidibaca 2014 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mulai mengubah berbagai aturan terkait perpajakan guna kemudahan layanan.selengkapnya

 Percepatan restitusi pajak disiapkanPercepatan restitusi pajak disiapkanSelasa 3 Apr 2018 13:45Ridha Anantidibaca 903 kaliSemua Kategori

Selain mempermudah dan memperluas insentif tax holiday, Kementerian Keuangan mengubah aturan untuk percepatan proses restitusi pajak. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan, aturan baru akan memuat tiga langkah agar wajib pajak bisa mendapatkan percepatan restitusi.selengkapnya

 Berikut Aturan Baru Pembebasan Bea Masuk Impor Barang Untuk Keperluan Badan InternasionalBerikut Aturan Baru Pembebasan Bea Masuk Impor Barang Untuk Keperluan Badan InternasionalSelasa 6 Mar 2018 14:54Ridha Anantidibaca 1648 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengubah ketentuan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 20/PMK.04/2018 tentang perubahan kedua PMK No.148/2015.selengkapnya

 Dorong investasi, BEI usul pajak dividen dihapusDorong investasi, BEI usul pajak dividen dihapusSenin 5 Mar 2018 11:32Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mengusulkan untuk menghapuskan pajak dividen bagi investor yang sudah melakukan investasi besar di pasar saham. Langkah ini diambil untuk mendorong investor ritel berinvestasi di pasar saham.selengkapnya

 BEI usulkan peniadaan pajak dividenBEI usulkan peniadaan pajak dividenJumat 2 Mar 2018 14:32Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

Manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bahwa pihaknya tengah mengusulkan peniadaan pajak dividen bagi investor-investor yang sudah melakukan investasi yang cukup besar.selengkapnya

 Ditjen Pajak belum siap menerapkan wajib lapor data kartu kreditDitjen Pajak belum siap menerapkan wajib lapor data kartu kreditRabu 14 Feb 2018 14:38Ridha Anantidibaca 712 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum siap menerapkan aturan wajib lapor data nasabah kartu kredit. Ditjen Pajak, misalnya, membuka kemungkinan untuk mengubah batasan transaksi Rp 1 miliar per tahun per kartu kredit yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak belum siap terapkan wajib lapor data kartu kreditDitjen Pajak belum siap terapkan wajib lapor data kartu kreditRabu 14 Feb 2018 14:35Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum siap menerapkan aturan wajib lapor data nasabah kartu kredit. Ditjen Pajak, misalnya, membuka kemungkinan untuk mengubah batasan transaksi Rp 1 miliar per tahun per kartu kredit yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak.selengkapnya

 Ini Catatan Pengamat Tentang Rencana Penurunan Tarif PPh Final 1%Ini Catatan Pengamat Tentang Rencana Penurunan Tarif PPh Final 1%Senin 22 Jan 2018 10:25Ridha Anantidibaca 1186 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah untuk mengubah besaran PPh final dari 1% menjadi 0,5% melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu seharusnya diperuntukkan bagi seluruh wajib pajak Usaha Kecil Menengah (UKM), termasuk pelaku bisnis konvensional agar tercipta keseselengkapnya

 Uni Eropa hapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam `tax haven`Uni Eropa hapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam `tax haven`Kamis 18 Jan 2018 09:57Ridha Anantidibaca 662 kaliSemua Kategori

Pejabat-pejabat Uni Eropa telah mengusulkan untuk menghapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam "tax haven" atau surga bagi para penghindar pajak, yang diadopsi blok tersebut pada Desember, dalam kritik yang mungkin dianggap sebagai pukulan terhadap kampanyenya menentang penghindaran pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak perbarui aturan pertukaran data pajak lintas negaraDitjen Pajak perbarui aturan pertukaran data pajak lintas negaraJumat 12 Jan 2018 10:04Ridha Anantidibaca 895 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengeluarkan aturan baru soal pertukaran data pajak lintas negara.selengkapnya

 Sri Mulyani Bakal Ubah Istilah Wajib Pajak Jadi Pembayar PajakSri Mulyani Bakal Ubah Istilah Wajib Pajak Jadi Pembayar PajakKamis 11 Jan 2018 10:18Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengubah istilah Wajib Pajak (WP) menjadi pembayar pajak. Perubahan tersebut tercantum dalam draft Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang masih dibahas antara DPR dan pemerintah.selengkapnya

 Saran pengamat benchmarking reformasi pajak ASSaran pengamat benchmarking reformasi pajak ASJumat 29 Des 2017 09:37Ridha Anantidibaca 755 kaliSemua Kategori

Agenda reformasi pajak Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Presiden Trump telah disetujui Senat. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan, reformasi yang mengubah sistem pajak AS itu bisa jadi tolok ukur bagi Indonesia.selengkapnya

 Kemkeu ingin pembahasan KUP lebih intensifKemkeu ingin pembahasan KUP lebih intensifJumat 29 Des 2017 09:22Ridha Anantidibaca 727 kaliSemua Kategori

Agenda reformasi pajak Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Presiden Trump telah disetujui Senat. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyarankan, reformasi yang mengubah sistem pajak AS itu bisa jadi tolok ukur bagi Indonesia.selengkapnya

 BKF: RUU PPh & PPN akan adopsi reformasi pajak ASBKF: RUU PPh & PPN akan adopsi reformasi pajak ASJumat 29 Des 2017 09:17Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Agenda reformasi pajak Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Presiden Trump telah disetujui Senat. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyarakan, reformasi yang mengubah sistem pajak AS itu bisa jadi tolok ukur bagi Indonesia.selengkapnya

 Reformasi pajak AS jadi benchmark UU PPh, PPN, KUPReformasi pajak AS jadi benchmark UU PPh, PPN, KUPKamis 28 Des 2017 10:02Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Agenda reformasi pajak Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Presiden Donald Trump akhirnya disetujui Senat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, reformasi yang akan mengubah sistem pajak AS itu bisa jadi tolok ukur bagi Indonesia.selengkapnya

 RUU KUP, dunia usaha masih diberatkanRUU KUP, dunia usaha masih diberatkanKamis 7 Des 2017 11:22Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menilai, skema keberatan yang berlaku dalam UU KUP saat ini memiliki plus dan minusnya sendiri. Pemerintah sendiri ingin mengubah ketentuan ini dalam RUU KUP yang baru namun hal ini dirasa memberatkan oleh pengusaha.selengkapnya

 Transformasi DJP Harus Mengarah ke Lembaga OtonomTransformasi DJP Harus Mengarah ke Lembaga OtonomSenin 13 Nov 2017 13:17Ajeng Widyadibaca 461 kaliSemua Kategori

Perubahan bentuk kelembagaan Ditjen Pajak masih menjadi wacana besar di Indonesia, meskipun dalam draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sudah mengarahkan Ditjen Pajak menjadi lemabaga yang lebih otonom.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :