Alot, Pembahasan Aturan Skema Dana Tax Amnesty ke Sektor RiilAlot, Pembahasan Aturan Skema Dana Tax Amnesty ke Sektor RiilRabu 3 Ags 2016 13:04Administratordibaca 1020 kaliSemua Kategori

Pemerintah hingga saat ini belum menerbitkan satu aturan teknis yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Penyebabnya, pemerintah masih belum dapat menentukan skema penempatan dana hasil kebijakan tersebut ke sektor riil.selengkapnya

 Ditjen Pajak Beri Sinyal Kaji Ulang Pemeriksaan Data Kartu KreditDitjen Pajak Beri Sinyal Kaji Ulang Pemeriksaan Data Kartu KreditJumat 20 Mei 2016 13:33Administratordibaca 1551 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) saat ini mengaku mengalami kerugian setelah adanya aturan Kementerian Keuangan yang mewajibkan penerbit kartu kredit dan bank melaporkan data dan transaksi setiap bulan. Akibat aturan ini, penutupan kartu kredit BCA telah meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelum diterbitkannya aturan tersebut.selengkapnya

 Aturan cukai plastik masih pembahasan antar kementerianAturan cukai plastik masih pembahasan antar kementerianSelasa 29 Jan 2019 09:55Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Walau sudah dicanangkan sejak lama, aturan terkait cukai plastik tak kunjung diterbitkan. Padahal, pemerintah sudah percaya diri aturan ini bisa dilaksanakan tahun ini.selengkapnya

 Aturan Pajak e-Commerce Terbit, Pedagang Online Wajib Punya NPWPAturan Pajak e-Commerce Terbit, Pedagang Online Wajib Punya NPWPKamis 17 Jan 2019 11:26Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Pemerintah baru saja merilis aturan perpajakan untuk e-Commerce. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).selengkapnya

 Pemerintah Kaji Skema Penarikan Pajak UMKM OnlinePemerintah Kaji Skema Penarikan Pajak UMKM OnlineSenin 25 Jun 2018 14:42Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Pascapenurunan besaran pajak penghasilan (PPh) UMKM dari 1% menjadi 0,5%, pemerintah tengah mengkaji aturan pajak lain bagi UMKM di sektor perdagangan elektronik.selengkapnya

 ATURAN PPnBM: Keluarkan Aturan Baru, Bagaimana Nasib Yacht dan Hunian Mewah?ATURAN PPnBM: Keluarkan Aturan Baru, Bagaimana Nasib Yacht dan Hunian Mewah?Selasa 18 Jun 2019 10:15Ridha Anantidibaca 893 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.86/PMK.010/2019 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.selengkapnya

 Aturan Kapal Pesiar Bebas Pajak Barang Mewah Kelar Kuartal I-2019Aturan Kapal Pesiar Bebas Pajak Barang Mewah Kelar Kuartal I-2019Jumat 1 Feb 2019 10:02Ridha Anantidibaca 1671 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan aturan penghapusan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) kapal yacht atau pesiar asing yang masuk Indonesia selesai di kuartal I 2019. Langkah tersebut menjadi salah satu cara mendorong pariwisata.selengkapnya

 Jokowi Terbitkan Aturan PNBP Tambang, Pajak Freeport Bisa TurunJokowi Terbitkan Aturan PNBP Tambang, Pajak Freeport Bisa TurunKamis 9 Ags 2018 11:34Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan mengenai perlakukan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2018 itu nantinya bisa menjadi payung hukum bagi PT Freeport Indonesia dalam bernegosiasi dengan pemerintah.selengkapnya

 Aturan Libur Bayar Pajak Direvisi, Pengusaha: Agar Bisa BersaingAturan Libur Bayar Pajak Direvisi, Pengusaha: Agar Bisa BersaingSelasa 13 Mar 2018 13:49Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang melakukan revisi terhadap beberapa aturan pajak yang diharapkan selesai pada akhir Maret. Salah satunya aturan 'libur pajak' atau tax allowance dan tax holiday.selengkapnya

 Cara lain hitung omzet dianggap ilegal, ini penjelasan pengamatCara lain hitung omzet dianggap ilegal, ini penjelasan pengamatSenin 5 Mar 2018 11:45Ridha Anantidibaca 607 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. PMK ini hanya diperuntukkan bagi WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak PerusahaanDitjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak PerusahaanRabu 22 Feb 2017 10:28Ajeng Widyadibaca 627 kaliSemua Kategori

Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) memikirkan ulang keberatan perusahaan terkait aturan perpajakan yang harus ditaati. Hal ini setelah pemerintah mengharuskan PTFI mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).selengkapnya

 Demi Pajaki Google, Sri Mulyani Akan Terbitkan Aturan KhususDemi Pajaki Google, Sri Mulyani Akan Terbitkan Aturan KhususSelasa 20 Sep 2016 09:05Administratordibaca 770 kaliSemua Kategori

Google saat ini masih menjadi sorotan utama publik. Tak hanya pemerintah, dunia usaha pun juga turut menyoroti mengenai pajak Google yang meresahkan berbagai negara ini.selengkapnya

 Aturan Dirombak, Bos OJK Makin Optimis Program TAAturan Dirombak, Bos OJK Makin Optimis Program TASelasa 6 Sep 2016 21:14Administratordibaca 922 kaliSemua Kategori

Untuk mensukseskan program amnesti pajak, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Amnesti Pajak atau tax amnesty (TA).selengkapnya

 Alasan Dirjen Pajak Keluarkan Aturan Baru Tax AmnestyAlasan Dirjen Pajak Keluarkan Aturan Baru Tax AmnestyRabu 31 Ags 2016 07:49Administratordibaca 1618 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan alasan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Padahal, UU Tax Amnesty sudah disahkan dan mulai berlaku pada Juli 2016 lalu.selengkapnya

 Pemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasPemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasRabu 24 Ags 2016 14:14Administratordibaca 1414 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Aturan ini berisi tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan revisi aturan tersebut sudah hampir final. Kemungkinan pekan depanselengkapnya

 Pengusaha Takut Aturan BEPS DiberlakukanPengusaha Takut Aturan BEPS DiberlakukanKamis 9 Jun 2016 12:37Administratordibaca 1331 kaliSemua Kategori

Pengusaha saat ini takut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan memberlakukan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Kebijakan tersebut melarang pengalihan keuntungan perusahaan multinasional dari negara satu ke negara lain, memakai tarif pajak rendah.selengkapnya

 Komentar Dirjen Pajak soal Dampak Wajib Lapor Kartu KreditKomentar Dirjen Pajak soal Dampak Wajib Lapor Kartu KreditSabtu 21 Mei 2016 15:21Administratordibaca 1463 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak/Ditjen Pajak Kementerian Keuangan enggan percaya dengan informasi yang beredar aturan wajib lapor data transaksi kartu kredit telah memicu maraknya penutupan dan turunnya transaksi kartu kredit. Padahal Presiden Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk sudah mengalami dampak langsung dari pemberlakuan aturan tersebut. Terjadi kenaikan penutupan kartuselengkapnya

 SUPER DEDUCTION TAX: Aturan Turunan Bisa Contoh PMK Tax HolidaySUPER DEDUCTION TAX: Aturan Turunan Bisa Contoh PMK Tax HolidaySelasa 30 Jul 2019 11:34Ridha Anantidibaca 1028 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2019 terkait dengan super deduction tax harus terukur.selengkapnya

 Menkeu Siap Revisi Aturan Pajak demi IPOMenkeu Siap Revisi Aturan Pajak demi IPORabu 5 Des 2018 13:12Ridha Anantidibaca 301 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku siap merevisi aturan pajak demi menarik minat investor terhadap penawaran saham perdana (IPO). Pasalnya, aturan yang ada sudah berjalan hampir 10 tahun dan perlu dievaluasi.selengkapnya

 Aturan Pajak E-Commerce Segera TerbitAturan Pajak E-Commerce Segera TerbitKamis 24 Mei 2018 09:57Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Siap-siap setelah implementasi revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46/2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, aturan lain terkait e-commerce bakal segera dirampungkan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :