Insentif Pajak Tak Keluar, Bos Samsung Curhat ke Sri MulyaniInsentif Pajak Tak Keluar, Bos Samsung Curhat ke Sri MulyaniSabtu 4 Feb 2017 11:24Ajeng Widyadibaca 715 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Direktur PT Samsung Elektronics Indonesia, Lee Kang Hyun menumpahkan seluruh unek-unek kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati terkait janji insentif pajak tax allowance yang tak kunjung diberikan pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Padahal, perusahaan elektronik raksasa asal Korea Selatan ini sudah menanamkan modal banyak di Indonesia.selengkapnya

 Pengamat Pertanyakan Rencana Kemendikbud Cari Dana Bukan PajakPengamat Pertanyakan Rencana Kemendikbud Cari Dana Bukan PajakRabu 25 Jan 2017 13:44Ajeng Widyadibaca 1071 kaliSemua Kategori

Pakar pendidikan dari Universitas Paramadina, Andreas Tambah, mempertanyakan, rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberdayakan sejumlah satuan kerja untuk mencari dana bukan pajak. Pasalnya, fasilitas pendidikan merupakan tanggung jawab negara/pemerintah.selengkapnya

 Pengusaha Keluhkan Ketidakpastian Restitusi Pajak Batu BaraPengusaha Keluhkan Ketidakpastian Restitusi Pajak Batu BaraKamis 10 Nov 2016 13:25Administratordibaca 586 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan restitusi pajak para pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III. Pasalnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa batu bara tidak termasuk barang kena pajak (BKP) dinilai tidak konsisten.selengkapnya

 Selebgram dan Penjual di Facebook Akan Dikenai PajakSelebgram dan Penjual di Facebook Akan Dikenai PajakRabu 12 Okt 2016 17:40Administratordibaca 766 kaliSemua Kategori

Dalam rangka penutupan defisit fiskal di tahun anggaran 2016, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bakal memberlakukan pengenaan pajak kepada para pengguna yang memakai akunnya untuk keperluanendorsement produk dan lapak jual beli barang.selengkapnya

 Kemenkeu Masih akan Kejar Pendapatan Pajak Rutin Selain AmnestiKemenkeu Masih akan Kejar Pendapatan Pajak Rutin Selain AmnestiSenin 3 Okt 2016 08:39Administratordibaca 711 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah tetap fokus pada penerimaan perpajakan rutin untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1.320 triliun. Angka yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sudah dikurangi dengan defisit fiskal sebesar Rp 219 triliun. Amnesti pajak dinilai bisa menyokong defisit anggaran yang tahun ini diperlebar di kisaran 2,5selengkapnya

 Buruh Minta UU Tax Amnesty Dicabut, ini Kata PengusahaBuruh Minta UU Tax Amnesty Dicabut, ini Kata PengusahaKamis 29 Sep 2016 16:49Administratordibaca 807 kaliSemua Kategori

Sejumlah kelompok buruh berencana akan melakukan unjuk rasa di Jakarta hari ini. Dalam aksi tersebut, buruh menuntut pemerintah untuk mencabut Undang-undang Tax Amnesty yang dinilai membebani masyarakat.selengkapnya

 Menkeu: Agar Kita Lebih KompetitifMenkeu: Agar Kita Lebih KompetitifSabtu 24 Sep 2016 15:53Administratordibaca 688 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang biaya operasi yang dapat diganti atau cost revovery dan pajak penghasilan di industri hulu minyak dan gas bumi.selengkapnya

 Pengampunan Pajak UMKMPengampunan Pajak UMKMSelasa 19 Jul 2016 19:11Administratordibaca 1600 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak (WP). Kebijakan yang mulai diimplementasikan awal pekan ini tanpa mengecualikan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk merepatriasi atau mendeklarasikan hartanya.selengkapnya

 Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanSenin 20 Sep 2021 10:10Ridha Anantidibaca 2117 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

 Sarimelati Kencana (PZZA) mengharapkan keringanan pajak PB1 dari pemerintahSarimelati Kencana (PZZA) mengharapkan keringanan pajak PB1 dari pemerintahRabu 30 Sep 2020 13:59Ridha Anantidibaca 1426 kaliSemua Kategori

Perpanjangan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat di Jakarta sangat berdampak bagi emiten PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA), pengelola gerai Pizza Hut di Indonesia. PZZA mengurangi pembukaan outlet di mal dan sebagai gantinya akan lebih memfokuskan penjualan di outlet yang berada di luar mal.selengkapnya

 Tagih ke wajib pajak, Pemerintah raup sekitar Rp 133 triliunTagih ke wajib pajak, Pemerintah raup sekitar Rp 133 triliunRabu 27 Nov 2019 15:25Ridha Anantidibaca 421 kaliSemua Kategori

Jelang akhir tahun pemerintah melakukan extra effort penagihan pajak baik lewat intesifikasi maupun ekstensifikasi. Upaya tersebut diharapkan bisa mendomplang penerimaan pajak akhir tahun yang masih kurang Rp 559,09 triliun.selengkapnya

 Tarif cukai hasil tembakau akan naik di atas 10%, begini prospek saham rokokTarif cukai hasil tembakau akan naik di atas 10%, begini prospek saham rokokKamis 5 Sep 2019 13:44Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau di atas 10% atau double digit pada tahun 2020. Ini sejalan dengan kesepakatan pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menaikkan target penerimaan cukai menjadi Rp 180,53 triliun atau tumbuh 9% secara tahunan.selengkapnya

 Pengamat perpajakan: Percepatan restitusi pajak perlu dilanjutkanPengamat perpajakan: Percepatan restitusi pajak perlu dilanjutkanRabu 14 Ags 2019 15:42Ridha Anantidibaca 772 kaliSemua Kategori

Sejak tahun lalu pemerintah mempercepat laju restitusi pajak. Hal ini dinilai mampu membantu cashflow wajib pajak.selengkapnya

 Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan masih angan-anganPemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan masih angan-anganSelasa 30 Jul 2019 10:49Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Sejak tahun lalu, pemerintah mencanangkan pemisahan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, hingga kini wacana tersebut masih jadi angan-angan.selengkapnya

 Curhatan Sri Mulyani Sulitnya Tarik PajakCurhatan Sri Mulyani Sulitnya Tarik PajakJumat 26 Jul 2019 14:05Ridha Anantidibaca 215 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu pembicara dalam acara seminar Astra terkait Ekonomi Makro 2019.selengkapnya

 Ditjen Pajak Segera Kumpulkan Pedagang Daring Bahas Pajak E-CommerceDitjen Pajak Segera Kumpulkan Pedagang Daring Bahas Pajak E-CommerceSelasa 20 Feb 2018 10:51Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Pemerintah segera mengumpulkan para pelaku e-commerce atau pedagang daring terkait rencana implementasi beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce.selengkapnya

 idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingSelasa 12 Des 2017 09:24Ridha Anantidibaca 619 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

 Sudah 9 Tahun Setoran Pajak RI Tak Pernah Capai TargetSudah 9 Tahun Setoran Pajak RI Tak Pernah Capai TargetRabu 15 Nov 2017 15:16Ridha Anantidibaca 819 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak yang ditargetkan pemerintah sudah mulai sulit direalisasikan terhitung sejak terjadinya penurunan harga komoditas. Tercatat, pemerintah berhasil mencapai target hanya pada 2008.selengkapnya

 25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di DaerahJumat 20 Jan 2017 15:01Ajeng Widyadibaca 787 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

 Jokowi Kerek Tarif STNK&BPKB, Negara Jatuh Miskin?Jokowi Kerek Tarif STNK&BPKB, Negara Jatuh Miskin?Jumat 6 Jan 2017 10:43Ajeng Widyadibaca 773 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2016 tentang kenaikan tarif STNK, BPBB dan TNKB sebesar 300%.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :