RUU Peangampunan Pajak : Pembahasan Tarif AlotRUU Peangampunan Pajak : Pembahasan Tarif AlotSenin 13 Jun 2016 12:43Administratordibaca 855 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty siap dibawa ke sidang paripurna pada 20 Juni. Namun, belum adanya kesepakatan mengenai besaran tarif tebusan diprediksi membuat pembahasan aturan itu bakal berjalan alot. Potensi alotnya pembahasan tarif repatriasi maupun nonrepatriasi berpeluang dijadikan ruang tawar menawar antara pemangku kepentingan dengan pihak lain,selengkapnya

 Pengaduan pajak turun pada tahun 2019 karena digitalisasi layananPengaduan pajak turun pada tahun 2019 karena digitalisasi layananSelasa 12 Nov 2019 15:18Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim jumlah pengaduan atas pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) menurun sepanjang tahun 2019.selengkapnya

 Relaksasi MAP Diterbitkan, Ini Penjelasan DJPRelaksasi MAP Diterbitkan, Ini Penjelasan DJPRabu 22 Mei 2019 09:44Ridha Anantidibaca 506 kaliSemua Kategori

Pemerintah merelaksasi kebijakan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) seiring dengan semakin intensifnya pemeriksaan pajak terkait isu transfer pricing dan isu perpajakan internasional lainnya.selengkapnya

 Pemerintah Klaim Pengelolaan Piutang Pajak Makin KredibelPemerintah Klaim Pengelolaan Piutang Pajak Makin KredibelKamis 31 Mei 2018 09:38Ridha Anantidibaca 665 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengklaim pengelolaan piutang pajak makin kredibel dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Administrasi Penghapusbukuan Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa.selengkapnya

 HASIL AUDIT BPK: OJK Belum Patuh PajakHASIL AUDIT BPK: OJK Belum Patuh PajakRabu 19 Sep 2018 15:57Ridha Anantidibaca 642 kaliSemua Kategori

Meski memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017 masih menyimpan persoalan terkait kewajiban perpajakanselengkapnya

 Intip Data Kartu Kredit Dibanjiri Keluhan, ini kata Ditjen PajakIntip Data Kartu Kredit Dibanjiri Keluhan, ini kata Ditjen PajakKamis 9 Jun 2016 07:11Administratordibaca 1741 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menanggapi berbagai keluhan mengenai kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit. Hal ini dilakukan untuk tujuan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana, Ditjen Pajak memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diterima dari pihak lain.selengkapnya

 Mengenal Lebih Dekat Fasilitator Penanganan Covid-19 di Bea Cukai SoettaMengenal Lebih Dekat Fasilitator Penanganan Covid-19 di Bea Cukai SoettaSenin 15 Jun 2020 15:39Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Masih seputar pandemi corona, berbagai upaya pencegahan dari pemerintah terus dilakukan demi meratakan kurva penyebaran Covid-19. Seluruh elemen negara digenjot semaksimal mungkin untuk menanggulangi penyebaran virus.selengkapnya

 Ditjen Pajak Klarifikasi Terkait Tunggakan Pajak Tax AmnestyDitjen Pajak Klarifikasi Terkait Tunggakan Pajak Tax AmnestySabtu 23 Jul 2016 12:08Administratordibaca 2836 kaliSemua Kategori

Kepala Sub-Direktorat Hubungan Masyarakat Direktur Jenderal Pajak, Ani Natalia menegaskan, fiskus tidak bisa bermain dalam menaikkan tunggakan pajak. Pasalnya, tunggakan pajak itu sudah tersistem dan tidak terkait dengan declarewajib pajak secara langsung.selengkapnya

 DJP: Selama Transaksi Benar, Pengguna Kartu Kredit tak Usah KhawatirDJP: Selama Transaksi Benar, Pengguna Kartu Kredit tak Usah KhawatirRabu 8 Jun 2016 15:37Administratordibaca 1025 kaliSemua Kategori

Pada 22 Maret lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meneken PMK Nomor 39/ PMK.03/2016 yang memuat rincian jenis data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Salah satunya, bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit wajib melaporkan data transaksi yang bersumber dari lembar penagihan bulanan setiap nasabah kartu kredit.selengkapnya

 Bea Cukai Kudus Tetap Semangat Lakukan Operasi GempurBea Cukai Kudus Tetap Semangat Lakukan Operasi GempurRabu 28 Ags 2019 10:01Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Kudus melakukan penindakan terhadap empat buah bangunan di dua lokasi berbeda, yang diduga digunakan sebagai tempat penimbunan/pengemasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal di Desa Robayan, Kab Jepara pada Selasa (20/8) lalu.selengkapnya

 Ini Ciri Wajib Pajak yang Jadi Sasaran Pemeriksaan Ditjen PajakIni Ciri Wajib Pajak yang Jadi Sasaran Pemeriksaan Ditjen PajakRabu 25 Apr 2018 14:47Ridha Anantidibaca 1516 kaliSemua Kategori

Pada umumnya, ada dua alasan mengapa wajib pajak (WP) menjadi sasaran pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Petugas pajak akan dicopot jika tidak melayani dengan baikSri Mulyani: Petugas pajak akan dicopot jika tidak melayani dengan baikSenin 17 Sep 2018 09:55Ridha Anantidibaca 611 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam petugas pajak yang memberikan pelayanan secara tidak baik atau semena-mena kepada masyarakat wajib pajak akan dicopot dari jabatannya. Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani saat berada di acara seminar nasional yang diselenggerakan di Kempinski Grand Ballroom, Grand Indonesia, Jumat (14/9).selengkapnya

 Pemerintah Dorong Pengusaha MLM Bayar PajakPemerintah Dorong Pengusaha MLM Bayar PajakSabtu 4 Jun 2016 10:56Administratordibaca 1312 kaliSemua Kategori

Pemerintah mendorong para pelaku usaha pemasaran berjenjang alias Multi Level Marketing (MLM) agar bersedia membayar pajak penghasilan (PPh). Pajak itu dipungut dari bonus yang diterima oleh pengusaha MLM tersebut. Selama ini, para pelaku usaha MLM masih enggan membayar pajak penghasilan. Sebab, mereka mengeluhkan penghasilan dari bonus yang diperolehnya masih harus dikurangi biaya lainnya.selengkapnya

 Reformasi Pajak Tak Hanya Berhenti pada Tax AmnestyReformasi Pajak Tak Hanya Berhenti pada Tax AmnestySenin 17 Sep 2018 09:28Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai bahwa upaya untuk mereformasi sistem perpajakan di Tanah Air tidak boleh berhenti hanya dengan melahirkan Undang-undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty pada 2016.selengkapnya

 Kian Mudah, Bayar Pajak Online Kini Bisa di TokopediaKian Mudah, Bayar Pajak Online Kini Bisa di TokopediaSenin 12 Ags 2019 10:44Ridha Anantidibaca 645 kaliSemua Kategori

Tokopedia bekerja sama dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengumumkan peluncuran fitur pembayaran lebih dari 900 jenis penerimaan negara.selengkapnya

 Ini Kontribusi Bea Cukai dalam Sidang Tingkat Tinggi WCOIni Kontribusi Bea Cukai dalam Sidang Tingkat Tinggi WCOSelasa 2 Jul 2019 10:52Ridha Anantidibaca 324 kaliSemua Kategori

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, menghadiri pertemuan The 133rd/134th Sessions of Customs Co-operation Council. Pertemuan diadakan dari tanggal 27 - 29 Juni 2019 di kantor pusat World Customs Organization (WCO) di Brussels.selengkapnya

 Usai Pailit, Peritel Bali Ini Dihadapkan pada Utang PajakUsai Pailit, Peritel Bali Ini Dihadapkan pada Utang PajakSenin 4 Des 2017 14:28Ridha Anantidibaca 2330 kaliSemua Kategori

Sejak diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak 9 November 2017, pendiri jaringan ritel di Bali, Hardys, Gede Hardiawan, kini dihadapkan pada piutang pajak dengan angka fantastis.selengkapnya

 KPK Kembangkan Suap Restitusi PajakKPK Kembangkan Suap Restitusi PajakSenin 19 Ags 2019 11:41Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus suap restitusi pajak yang melibatkan petugas pajak dan PT Wahana Auto Ekamarga (WAE), perusahaan penanaman modal asing. Pada Jumat (16/8), KPK memeriksa Komisaris PT WAE Darwin Maspolim sebagai tersangka.selengkapnya

 Panglima TNI: Dirjen Pajak Adalah `Debt Collector` LegalPanglima TNI: Dirjen Pajak Adalah `Debt Collector` LegalKamis 31 Mar 2016 13:52Administratordibaca 1226 kaliSemua Kategori

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan tiga wakil kepala staf angkatan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak masing-masing secara elektronik dengan menggunakan e-filling. Dalam kesempatan itu Gatot menyatakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merupakan 'debt collector' legal.selengkapnya

 PAJAK KERTAS : Pelaku Industri Media Tunggu Niat Baik Menkeu Sri MulyaniPAJAK KERTAS : Pelaku Industri Media Tunggu Niat Baik Menkeu Sri MulyaniSenin 19 Ags 2019 10:17Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Serikat Perusahaan Pers (SPS) menunggu niat baik Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo terkait permintaan relaksasi PPN bagi pembelian kertas dan penjualan media cetak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :