Darmin Beberkan Sulitnya Cari Solusi Hindarkan Petani dari PajakDarmin Beberkan Sulitnya Cari Solusi Hindarkan Petani dari PajakRabu 20 Feb 2019 15:20Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih memutar otak supaya putusan Mahkamah Agung (MA) tentang hasil olahan produk pertanian kena pajak tidak merugikan petani. Pajak yang dikenakan ini adalah pajak pertambahan nilai (PPN).selengkapnya

 Soal Tanda Terima Lewat Pos Urusan Pajak, Ini Bunyi Keputusan MKSoal Tanda Terima Lewat Pos Urusan Pajak, Ini Bunyi Keputusan MKSenin 4 Jun 2018 10:06Ridha Anantidibaca 2128 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permintaan untuk mengubah definisi tanggal penerimaan surat, keputusan, atau putusan terkait dengan perpajakan pajak lewat pos yang mengacu pada tanggal penerimaan dokumen tersebut oleh wajib pajak.selengkapnya

 PERLUASAN MAKNA KUASA WAJIB PAJAK: Siapa yang Berhak Lakukan Uji KompetensiPERLUASAN MAKNA KUASA WAJIB PAJAK: Siapa yang Berhak Lakukan Uji KompetensiRabu 2 Mei 2018 11:12Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 63/PUU/XV/2017 telah memperluas makna pihak yang bisa menjadi kuasa wajib pajak (WP). Namun demikian, masalah tak hanya sampai di situ, saat ini pascaputusan itu muncul pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang berhak melakukan uji kompetensi kepada kuasa WP.selengkapnya

 Uji Materi UU KUP, MK Kabulkan SebagianUji Materi UU KUP, MK Kabulkan SebagianJumat 27 Apr 2018 10:32Ridha Anantidibaca 800 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pengaturan sebagian pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa atau konsultan wajib pajak lewat peraturan menteri keuangan bertentangan dengan UUD 1945.selengkapnya

 Pemda diminta mencari alternatif sumber pajakPemda diminta mencari alternatif sumber pajakKamis 26 Apr 2018 10:33Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

Menanggapi putusan Mahkamah Agung yang menghapus pajak air permukaan PT Freeport Indonesia sesuai kesepakatan kontrak karya, Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan ini menjadi bukti kelemahan pemerintah provinsi dalam mencari alternatif sumber pajak. Ibaratnya, pemprov gagal berinovasi mencari alternatif pemasukan daerah.selengkapnya

 Jubir: Putusan MA mempertegas Freeport tidak punya tunggakan pajak airJubir: Putusan MA mempertegas Freeport tidak punya tunggakan pajak airRabu 25 Apr 2018 15:22Ridha Anantidibaca 902 kaliSemua Kategori

Menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan pajak air PT Freeport Indonesia, Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama mengonfirmasi hal tersebut.selengkapnya

 Telat bayar uang kuliah, mahasiswa menggugat UU Pajak Bumi dan BangunanTelat bayar uang kuliah, mahasiswa menggugat UU Pajak Bumi dan BangunanRabu 14 Feb 2018 14:04Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Gara-gara telat membayar uang kuliah, seorang mahasiswa bernama Ezra Prayoga Maanihuruk menggugat Undang-Undang (UU) No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 PAABI: Alat berat tidak lagi dikutip PKBPAABI: Alat berat tidak lagi dikutip PKBRabu 22 Nov 2017 09:46Ridha Anantidibaca 3342 kaliSemua Kategori

Ketua Perhimpunan Agentunggal Alat Berat Indonesia (PAABI), Djonggi Gultom mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutkan alat berat masih terkena pajak kendaraan bermotor (PKB). Menurutnya, kabar mengenai surat keputusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XV/2017 yang membenarkan pungutan tersebut adalah salah tafsir.selengkapnya

 Putusan MK Belum Berlaku, Pajak Alat Berat Tetap DipungutPutusan MK Belum Berlaku, Pajak Alat Berat Tetap DipungutSelasa 14 Nov 2017 13:57Ajeng Widyadibaca 1636 kaliSemua Kategori

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Kalimantan Utara tetap memberlakukan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada kendaraan alat berat, meski hasil uji materi atau judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan alat berat tidak dikenakan jenis pajak itu.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK: Per 2 November, Pernyataan Harta Rp3.889 Triliun. Sepekan Naik Rp17 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 2 November, Pernyataan Harta Rp3.889 Triliun. Sepekan Naik Rp17 TriliunKamis 3 Nov 2016 07:06Administratordibaca 775 kaliSemua Kategori

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Rabu (2/11/2016), pukul 16.25 WIB, mencapai hampir Rp3.889 triliun.selengkapnya

 Amnesti Pajak Sebagai Kesempatan Terakhir?Amnesti Pajak Sebagai Kesempatan Terakhir?Rabu 2 Nov 2016 18:59Administratordibaca 681 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menyebutkan bahwa kebijakan amnesti pajak dapat dimaknai sebagai satu kesempatan terakhir yang bersifat memaksa bagi wajib pajak yang tidak patuh.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK: Itu Menguntungkan Negara, Kata GunadiAMNESTI PAJAK: Itu Menguntungkan Negara, Kata GunadiRabu 2 Nov 2016 18:55Administratordibaca 1068 kaliSemua Kategori

Guru Besar Ilmu Administrasi Pajak Universitas Indonesia, Gunadi, menilai program amnesti pajak dapat memberikan keuntungan kepada negara.selengkapnya

 Darussalam: Amnesti Pajak Kesempatan Terakhir bagi WP Tak PatuhDarussalam: Amnesti Pajak Kesempatan Terakhir bagi WP Tak PatuhRabu 2 Nov 2016 17:29Administratordibaca 1368 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menyebutkan bahwa kebijakan amnesti pajak dapat dimaknai sebagai satu kesempatan terakhir yang bersifat memaksa bagi wajib pajak yang tidak patuh.selengkapnya

 Pakar: Amnesti Pajak Bersifat OptionalPakar: Amnesti Pajak Bersifat OptionalRabu 2 Nov 2016 17:19Administratordibaca 505 kaliSemua Kategori

Guru Besar Ilmu Administrasi Pajak Universitas Indonesia, Gunadi, mengatakan bahwa kebijakan amnesti pajak merupakan pilihan karena bersifat optional.selengkapnya

 Tak Ada Uang Kotor di Amnesti PajakTak Ada Uang Kotor di Amnesti PajakKamis 13 Okt 2016 11:20Administratordibaca 775 kaliSemua Kategori

Ketika proses uji materi masih berjalan di Mahkamah Konstitusi, pemerintah berusaha meyakinkan dunia terkait dengan posisi dan implementasi UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak di Tanah Air.selengkapnya

 Sri Mulyani Wakili Presiden Di Sidang Uji Materi UU Amnesti PajakSri Mulyani Wakili Presiden Di Sidang Uji Materi UU Amnesti PajakRabu 21 Sep 2016 06:28Administratordibaca 637 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai perwakilan dari Presiden Joko Widodo dijadwalkan memberikan keterangan dalam sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Dirjen Pajak: Tax Amnesty Bukan Cari PopularitasDirjen Pajak: Tax Amnesty Bukan Cari PopularitasRabu 7 Sep 2016 13:19Administratordibaca 691 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, pelaksanaan UU Tax amnesty bukan untuk mencari popularitas bagi Direktorat Jenderal pajak maupun Kemenkeu. Pernyataan ini sekaligus menjawab tuduhan para penggugat tax amnesty yang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.selengkapnya

 Tax Amnesty Digugat, Dirjen Pajak dan Sri Mulyani Siap Hadiri SidangTax Amnesty Digugat, Dirjen Pajak dan Sri Mulyani Siap Hadiri SidangRabu 7 Sep 2016 10:06Administratordibaca 764 kaliSemua Kategori

Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2016 Tax Amnesty digugat. Bahkan sudah empat pemohon yang mengajukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu pemohon adalah gabungan serikat pekerja atau buruh yang meminta UU Tax Amnesty dibatalkan karena mencederai keadilan.selengkapnya

 Pemohon Uji Materi UU Tax Amnesty Diminta Perbaiki GugatanPemohon Uji Materi UU Tax Amnesty Diminta Perbaiki GugatanKamis 1 Sep 2016 16:15Administratordibaca 825 kaliSemua Kategori

Sidang perdana uji materi Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) ditunda. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemohon untuk memperbaiki gugatan terkait penjelasan legal standing atau kedudukan hukum pemohon.selengkapnya

 Ketua DPR Sebut Sosialisasi Amnesti Pajak MenyimpangKetua DPR Sebut Sosialisasi Amnesti Pajak MenyimpangRabu 31 Ags 2016 13:54Administratordibaca 1341 kaliSemua Kategori

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan pemerintah harusnya tegas dalam menerapkan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Adanya upaya membawa undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi, kata Ade, karena penyimpangan dalam sosialisasi pengampunan pajak atau tax amnesty. "Saya kira pemerintah harus tegas soal ini. Nggak usah ditakut-takuti. Sekarang ada penyimpangan dari sosialisasinya," katanya, Jakarta, Selselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :