Restitusi pajak terus naik, begini kata pengamatRestitusi pajak terus naik, begini kata pengamatJumat 11 Okt 2019 13:53Ridha Anantidibaca 673 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sepanjang Januari-Agustus 2019 total pengembalian pajak atau restitusi pajak tumbuh 32%.selengkapnya

 Pengamat pajak perkirakan efek pemilu mendongkrak penerimaan pajak dari PPNPengamat pajak perkirakan efek pemilu mendongkrak penerimaan pajak dari PPNJumat 12 Apr 2019 10:23Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Tahun ini untuk pertama kalinya Indonesia mengadakan pemilu serentak yakni pemilihan presiden dan anggota legislatif. Rupanya pesta demokrasi kali ini dinilai bisa meningkatkan penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Turun, Ada Potensi Tak Capai Target 2019Pertumbuhan Penerimaan Pajak Turun, Ada Potensi Tak Capai Target 2019Selasa 26 Mar 2019 15:41Ridha Anantidibaca 611 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak hingga Februari 2019 baru mencapai Rp 160,85 triliun atau tumbuh 4,7% dibandingkan Februari tahun lalu. Angka itu baru mencapai 10,2% dari target peneriman pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Pengamat Pajak DDTC Darussalam pun memperkirakan potensi kekurangan penerimaan (shortfall) pajak kembali terjadi pada tahun ini. "Pertumbuhannya tidak akan sesuaselengkapnya

 Pengamat: Perlambatan ekonomi dunia berpotensi tekan penerimaan pajakPengamat: Perlambatan ekonomi dunia berpotensi tekan penerimaan pajakKamis 24 Jan 2019 11:39Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Kepala Peneliti Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji meminta pemerintah lebih mewaspadai perlemahan pertumbuhan ekonomi global. Ia menilai, kondisi ekonomi global yang melemah bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti dalam pendapatan negara berupa pajak.selengkapnya

 Cara lain hitung omzet dianggap ilegal, ini penjelasan pengamatCara lain hitung omzet dianggap ilegal, ini penjelasan pengamatSenin 5 Mar 2018 11:45Ridha Anantidibaca 617 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. PMK ini hanya diperuntukkan bagi WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan.selengkapnya

 Sejumlah Tugas Berat untuk Dirjen Pajak Baru, Robert PakpahanSejumlah Tugas Berat untuk Dirjen Pajak Baru, Robert PakpahanSenin 4 Des 2017 09:24Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengapresiasi penunjukkan Robert Pakpahan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru. Dia berharap, Robert bisa membawa pembaharuan dalam sistem perpajakan di Indonesia serta asas keadilan bagi para wajib pajak.selengkapnya

 Ekonom Ini Prediksi Paket Ekonomi XIV Berisi Tarif Pajak E-CommerceEkonom Ini Prediksi Paket Ekonomi XIV Berisi Tarif Pajak E-CommerceSenin 24 Okt 2016 14:39Administratordibaca 961 kaliSemua Kategori

Pengamat ekonomi Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Thomas Ola Langoday mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang segera diterbitkan pemerintahan Jokowi-JK kemungkinan berisi tarif pajak yang akan diterapkan terhadap e-commerce atau perdagangan elektronik.selengkapnya

 Pengamat: Perlu Buat Jenis Pajak Baru agar Google Tak MangkirPengamat: Perlu Buat Jenis Pajak Baru agar Google Tak MangkirRabu 12 Okt 2016 14:18Admindibaca 467 kaliSemua Kategori

Beberapa waktu lalu, Google diduga mengemplang pajak di Indonesia. Bahkan, raksasa mesin pencari itu sempat menolak diperiksa petugas pajak karena selama ini mangkir dari menyetor pajak di Indonesia.selengkapnya

 Tanpa Bayar Pajak, Google akan Mematikan Media NasionalTanpa Bayar Pajak, Google akan Mematikan Media NasionalSenin 19 Sep 2016 09:32Administratordibaca 888 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo menilai langkah pemerintah untuk memaksa Google Indonesia membayar pajak patut didukung. Meskipun sudah terlambat,langkah ini perlu diapresiasi.selengkapnya

 Demi Keadilan, Google Indonesia harus Bayar PajakDemi Keadilan, Google Indonesia harus Bayar PajakSenin 19 Sep 2016 07:24Administratordibaca 988 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo menilai langkah pemerintah untuk memaksa Google Indonesia membayar pajak patut didukung. Meskipun sudah terlambat,langkah ini perlu diapresiasi. Jika Google tidak membayar pajak, sementara semua media nasional membayar pajak, ini akan menimbulkan ketidakadilan dan iklim berusaha yang timpang di bidang media dan informasi.selengkapnya

 Pemerintah Jangan Terlena dengan Gegap Gempita Amnesti PajakPemerintah Jangan Terlena dengan Gegap Gempita Amnesti PajakSenin 8 Ags 2016 15:53Administratordibaca 663 kaliSemua Kategori

Pengamat dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengingatkan agar pemerintah jangan sampai terlena dengan gegap gempita amnesti pajak. Pemerintah dinilai harus menyiapkan opsi darurat agar kebijakan ini berhasil.selengkapnya

 UMKM juga Perlu Tax AmnestyUMKM juga Perlu Tax AmnestyJumat 17 Jun 2016 08:16Administratordibaca 2945 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty agar aset WNI yang ada di luar negeri bisa kembali ke Indonesia. Pengenaan tax amnesty itu diusulkan jangan hanya untuk pengusaha besar saja. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seharusnya juga bisa mendapatkan pengampunan pajak.selengkapnya

 DPR dan Pemerintah Diminta Hentikan `Drama` Tax AmnestyDPR dan Pemerintah Diminta Hentikan `Drama` Tax AmnestySelasa 7 Jun 2016 00:14Administratordibaca 773 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty belum juga disahkan. Padahal, Tax Amnesty digadang-gadang bisa menarik ribuan triliun dana yang parkir di luar negeri. Sayangnya, masih ada beberapa aturan atau pasal yang masih diperdebatkan. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, prinsipnya Tax Amnesty dibuat selain sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak,selengkapnya

 DJP Dinilai Belum Maksimalkan Data Wajib PajakDJP Dinilai Belum Maksimalkan Data Wajib PajakKamis 2 Jun 2016 20:41Administratordibaca 1251 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menurut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo dinilai belum memaksimalkan data konkrit wajib pajak. Menurutnya hal ini harus ini harus dikaji lebih dalam lagi untuk mensinkronisasi antara strategi dengan kepatuhan pajak dari wajib pajak itu sendiri.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Warisan Tidak Perlu Masuk Tax AmnestyDirjen Pajak: Warisan Tidak Perlu Masuk Tax AmnestyRabu 31 Ags 2016 12:02Administratordibaca 2867 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, jika harta warisan tidak perlu dimasukkan dalam objek untuk pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Kenaikan PBB DKI Dinilai Memberatkan Kelas MenengahKenaikan PBB DKI Dinilai Memberatkan Kelas MenengahRabu 30 Mei 2018 14:08Ridha Anantidibaca 795 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta saat ini diketahui tengah mengkaji kenaikan berbagai pungutan pajak dan juga telah menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Rencana tersebut tidak terlepas dari target Pemprov DKI mengerek pendapatan pajak dari Rp36,125 triliun menjadi Rp38,125 triliun tahun ini.selengkapnya

 Pemerintah diminta tetap tarik pajak penghasilan perusahaan digital asingPemerintah diminta tetap tarik pajak penghasilan perusahaan digital asingSenin 19 Okt 2020 13:16Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun dan pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mendorong pemerintah untuk menjalankan aksi unilateral atas pengenaan pajak penghasilan perusahaan digital asing.selengkapnya

 CITA menilai insentif perpajakan tidak menarik minat wajib pajakCITA menilai insentif perpajakan tidak menarik minat wajib pajakRabu 7 Okt 2020 14:09Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Center for Indonesia taxation Analysis Fajry Akbar mengatakan, memang di lapangan masih jarang sekali wajib pajak (WP) yang berminat untuk mengajukan insentif perpajakan yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020.selengkapnya

 Restitusi pajak kuartal I 2020 tumbuh 10,8%Restitusi pajak kuartal I 2020 tumbuh 10,8%Senin 20 Apr 2020 15:03Ridha Anantidibaca 683 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total restitusi pajak sepanjang Januari-Maret 2020 sebesar Rp 56,07 triliun.selengkapnya

 Begini harapan pengusaha dan konsultan pajak tentang omnibus law perpajakanBegini harapan pengusaha dan konsultan pajak tentang omnibus law perpajakanJumat 6 Des 2019 10:59Ridha Anantidibaca 621 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih merancang undang-undang (UU) sapu jagat perpajakan yang terangkum dalam skema Omnibus Law Perpajakan. Rabu (4/12) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar hearing atau dengar perdapat dari pengusaha dan konsultan pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :