Soal Aturan Pajak e-Commerce, Pemerintah Bantah Kejar SetoranSoal Aturan Pajak e-Commerce, Pemerintah Bantah Kejar SetoranKamis 17 Jan 2019 13:09Ridha Anantidibaca 273 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai telah mengadakan pertemuan dengan idEA (Asosiasi e-Commerce Indonesia). Hal ini sehubungan dengan pemberitaan mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 tahun 2018 tentang e-Commerce.selengkapnya

 POLEMIK PAJAK E-COMMERCE: Ini Kesepakatan Antara Pemerintah dan Pelaku UsahaPOLEMIK PAJAK E-COMMERCE: Ini Kesepakatan Antara Pemerintah dan Pelaku UsahaRabu 16 Jan 2019 11:15Ridha Anantidibaca 757 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menanggapi polemik implementasi PMK No. 210/PMK.010/2018 tentang Ecommerce dengan menggelar pertemuan antara Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai serta idEA (Asosiasi ecommerce Indonesia).selengkapnya

 Aturan pajak e-commerce, DDTC: Yang diperlukan upaya kepatuhan sajaAturan pajak e-commerce, DDTC: Yang diperlukan upaya kepatuhan sajaRabu 16 Jan 2019 10:47Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Beberapa waktu yang lalu, pemerintah sudah mengeluarkan aturan pajak atas transaksi di Sistem Elektronik (E-commerce) yang tercantum dalam PMK 210/2018.selengkapnya

 Sri Mulyani Guyur Insentif Pajak Buat Kendaraan ListrikSri Mulyani Guyur Insentif Pajak Buat Kendaraan ListrikSelasa 15 Jan 2019 11:02Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan memberikan tarif pajak lebih murah kepada setiap produksi kendaraan bermotor listrik.selengkapnya

 Sejumlah Pekerjaan Rumah Pemberlakuan Pajak Dagang-ElSejumlah Pekerjaan Rumah Pemberlakuan Pajak Dagang-ElSenin 14 Jan 2019 09:22Ridha Anantidibaca 292 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengungkapkan terbitnya PMK No.210/PMK.010/2018 patut diapresiasi karena sudah cukup lama ditunggu untuk memberi kepastian bagi para pelaku usaha dan fiskus di lapangan.selengkapnya

 DJP: Selebgram Sudah Kena PajakDJP: Selebgram Sudah Kena PajakJumat 11 Jan 2019 10:41Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan para selebgram yang memperoleh pendapatan dari unggahan sebuah produk telah dikenakan pajak. Namun pajak yang ditarik dari para selebgram ini bersifat umum.selengkapnya

 Aturan Kredit Pajak Luar Negeri Direvisi, Ini RinciannyaAturan Kredit Pajak Luar Negeri Direvisi, Ini RinciannyaKamis 10 Jan 2019 13:14Ridha Anantidibaca 669 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri. Tujuannya untuk memudahkan dan memberikan kepastian kepada wajib pajak. Selain itu, mendorong wajib pajak untuk mengklaim manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).selengkapnya

 Pemerintah Revisi Aturan Kredit Pajak Luar NegeriPemerintah Revisi Aturan Kredit Pajak Luar NegeriKamis 10 Jan 2019 10:40Ridha Anantidibaca 752 kaliSemua Kategori

Pemerintah merevisi aturan kredit pajak luar negeri untuk meningkatkan kemudahan dan kepastian serta mendorong Wajib Pajak (WP) mengklaim manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).selengkapnya

 Tahun Ini, Pemkab Bekasi Proyeksikan Penerimaan Pajak Capai Rp2,5 TTahun Ini, Pemkab Bekasi Proyeksikan Penerimaan Pajak Capai Rp2,5 TRabu 9 Jan 2019 15:00Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Bekasi memproyeksikan penerimaan pajak ditahun 2019 bisa mencapai Rp2,5 triliun. Pemkab Bekasi optimis target itu bisa terpenuhi karena perolehan pajak tahun lalu menembus angka sebesar Rp2 triliun atau meningkat 25 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun.selengkapnya

 Kemenperin Keberatan dengan Cukai Plastik, Begini AlasannyaKemenperin Keberatan dengan Cukai Plastik, Begini AlasannyaKamis 27 Des 2018 14:58Ridha Anantidibaca 312 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian menyatakan keberatan dengan rencana pengenaan cukai untuk produk kantong plastik. Hal ini disebabkan kebijakan tersebut dinilai bakal berdampak pada industri kecil dan menengah (IKM).selengkapnya

 Perusahaan batubara minta perlakukan pajak nailed down sama seperti FreeportPerusahaan batubara minta perlakukan pajak nailed down sama seperti FreeportRabu 26 Des 2018 14:36Ridha Anantidibaca 1354 kaliSemua Kategori

Perusahaan pemegang kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) meminta perlakukan perpajakan yang sama seperti PT Freeport Indonesia. Selain mendapatkan perpanjangan operasi 20 tahun ke depan, perusahaan PKP2B yang kontraknya akan habis juga meminta skema pajak tetap atau nailed down.selengkapnya

 BKF: Akan ada pajak nail down dalam pertambangan batubaraBKF: Akan ada pajak nail down dalam pertambangan batubaraRabu 26 Des 2018 14:30Ridha Anantidibaca 523 kaliSemua Kategori

Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang perlakuan perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bidang usaha pertambangan batubara.selengkapnya

 CITA: Pengenaan cukai plastik atas konsumsi kantong plastik sudah tepatCITA: Pengenaan cukai plastik atas konsumsi kantong plastik sudah tepatKamis 20 Des 2018 11:31Ridha Anantidibaca 794 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan cukai plastik di tahun mendatang. Plastik dikenakan cukai, lantaran konsumsinya yang dianggap perlu dikendalikan, peredaran yang perlu diawasi dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.selengkapnya

 BPRD DKI Adakan Samling dan Sisir Penunggak Pajak KendaraanBPRD DKI Adakan Samling dan Sisir Penunggak Pajak KendaraanSenin 17 Des 2018 10:45Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta membuka layanan Samsat Keliling atau Samling dan melakukan penyisiran penunggak pajak kendaraan, Minggu (16/12/2018).selengkapnya

 Kejati Riau Tahan Penunggak Pajak Rp 700 JutaKejati Riau Tahan Penunggak Pajak Rp 700 JutaSelasa 11 Des 2018 14:05Ridha Anantidibaca 741 kaliSemua Kategori

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menahan pengusaha penunggak pajak inisial ZU. Pengusaha ini diduga menggelapkan nilai pajak sebesar Rp 700 juta.selengkapnya

 Andalkan Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Ditargetkan Tumbuh 15,4% pada 2019Andalkan Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Ditargetkan Tumbuh 15,4% pada 2019Selasa 27 Nov 2018 09:42Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 15,4% pada 2019 dengan mengandalkan membaiknya kepatuhan Wajib Pajak.selengkapnya

 CITA: Keringanan pajak membuka kunci kemandekan sektor propertiCITA: Keringanan pajak membuka kunci kemandekan sektor propertiJumat 23 Nov 2018 11:32Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mengubah aturan pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) serta memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.selengkapnya

 PRODUK ALTERNATIF: Keringanan Pajak Belum Rangsang RDPT & DinfraPRODUK ALTERNATIF: Keringanan Pajak Belum Rangsang RDPT & DinfraJumat 23 Nov 2018 09:44Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah untuk memangkas pos pajak pada reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dan Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra) diyakini belum akan mengerek minat manajer investasi untuk aktif meluncurkan dua produk alternatif itu.selengkapnya

 Realisasi Penerimaan bea dan cukai per Oktober Rp 144,14 triliunRealisasi Penerimaan bea dan cukai per Oktober Rp 144,14 triliunRabu 21 Nov 2018 14:37Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Pemerintah sosialisasikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Aturan baru itu menggantikan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.selengkapnya

 Era Baru Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, Ini 5 Fokus UtamaEra Baru Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, Ini 5 Fokus UtamaRabu 21 Nov 2018 13:55Ridha Anantidibaca 674 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mensosialisasikan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Menyambut Era Baru Tata Kelola PNBP. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengerti mengenai PNPB yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :