Tax Amnesty Tidak Berpihak Kepada Pengusaha LokalTax Amnesty Tidak Berpihak Kepada Pengusaha LokalAhad 19 Jun 2016 08:04Administratordibaca 1079 kaliSemua Kategori

Pemerintah rencananya ingin menarik pajak dari pengusaha Indonesia di luar negeri demi menambah pemasukan negara. Hal ini dilakukan melalui pengampunan pajak (tax amnesty). Mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasutionmengungkapkan tax amnesty tidak berpihak kepada pengusaha lokal.selengkapnya

 Menkeu: Tax Amnesty Bukan `Jebakan Batman`Menkeu: Tax Amnesty Bukan `Jebakan Batman`Jumat 17 Jun 2016 14:48Administratordibaca 1844 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa pengampunan pajak (tax amnesty) bukan "jebakan Batman" untuk menggiring masuk wajib pajak yang tidak melaporkan kekayaan, kemudian setelah masuk mereka akan diperiksa dan dipermasalahkan. “Saya tegaskan bahwa tax amnesty bukan 'jebakan Batman', yakni menarik wajib pajak di luar negeri terus kita kenakan macam-macam,” ujar menkeuselengkapnya

 StanChart Mengaku Tidak Ada Pengurangan NasabahStanChart Mengaku Tidak Ada Pengurangan NasabahJumat 17 Jun 2016 14:28Administratordibaca 812 kaliSemua Kategori

General Manager of Retail Banking Product Consumer Banking Indonesia Standard Chartered, Jacqueline Hartono mengatakan, pihaknya mendukung penuh regulasi sinkronisasi data nasabah kartu kredit yang digaungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam hal ini, Ditjen Pajak ingin melakukan sinkronisasi data untuk mengetahui apakah data belanja nasabah sesuai dengan penghasilannya.selengkapnya

 Hindari Pajak Rp 120 Triliun, Microsoft Beli LinkedIn dengan UtangHindari Pajak Rp 120 Triliun, Microsoft Beli LinkedIn dengan UtangRabu 15 Jun 2016 11:48Administratordibaca 1964 kaliSemua Kategori

Microsoft telah mengumumkan rencananya mengakuisisi jejaring sosial LinkedIn, pada Senin (13/6) lalu. Melalui perjanjian antarkedua perusahaan ini, Microsoft akan membayar US$ 196 per lembar saham LinkedIn, atau senilai total US$ 26,2 miliar (setara dengan Rp 351,1 triliun). Yang menarik, meski seluruh pembayaran dilakukan secara tunai, Microsoft mendanai hajatan tersebut dengan cara berutang.selengkapnya

 Lembaga PajakLembaga PajakSelasa 14 Jun 2016 14:15Administratordibaca 1271 kaliSemua Kategori

Bola Rancangan Undang Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) kini sudah menggelinding di markas wakil rakyat di Senayan. Salah satu poin besar dari RUU KUP tersebut adalah soal kelembagaan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang selama ini di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera berdiri sendiri.selengkapnya

 Wewenang Ditjen Pajak Akan DiperkuatWewenang Ditjen Pajak Akan DiperkuatSenin 13 Jun 2016 14:34Administratordibaca 1306 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memperkuat kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pengajuan revisi Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga yang kini berada di bawah kendali Kementerian Keuangan tersebut akan didorong bersifat semi-otonom yang bertanggung jawab kepada Presiden.selengkapnya

 RUU Peangampunan Pajak : Pembahasan Tarif AlotRUU Peangampunan Pajak : Pembahasan Tarif AlotSenin 13 Jun 2016 12:43Administratordibaca 865 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty siap dibawa ke sidang paripurna pada 20 Juni. Namun, belum adanya kesepakatan mengenai besaran tarif tebusan diprediksi membuat pembahasan aturan itu bakal berjalan alot. Potensi alotnya pembahasan tarif repatriasi maupun nonrepatriasi berpeluang dijadikan ruang tawar menawar antara pemangku kepentingan dengan pihak lain,selengkapnya

 Ditjen Pajak: Teruslah Belanja dengan Kartu KreditDitjen Pajak: Teruslah Belanja dengan Kartu KreditSabtu 11 Jun 2016 10:20Administratordibaca 1117 kaliSemua Kategori

Sejumlah perbankan nasional hingga saat ini masih mengeluhkan adanya peraturan Kementerian Keuangan yang dapat mengintip data transaksi para nasabah demi kepentingan perpajakan. Aturan itu dianggap telah membuat kabur para nasabah pengguna kartu kredit. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, mengimbau kepada seluruh elemen pengguna kartu kredit, agar tidak terlaluselengkapnya

 Asyik, Kini e-Filing Pajak SPT Badan Lebih Mudah Lewat OnlinePajakAsyik, Kini e-Filing Pajak SPT Badan Lebih Mudah Lewat OnlinePajakJumat 10 Jun 2016 15:14Administratordibaca 2543 kaliSemua Kategori

Sebagian dari Anda bisa jadi pernah mengantre dan merasa membuang waktu saat lapor pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Namun, kini masalah tersebut sudah terpecahkan. Anda dapat menghemat waktu dan menekan biaya operasional dengan lapor pajak online atau e-Filing pajak. e-Filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik dan terhubung melalui internet pada website DJP Online atauselengkapnya

 Lembaga Pajak diperkuat lewat RUU KUPLembaga Pajak diperkuat lewat RUU KUPJumat 10 Jun 2016 13:14Administratordibaca 1422 kaliSemua Kategori

Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi salah satu pasal krusial dalam Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dengan yang ada saat ini, nantinya Ditjen Pajak akan berubah menjadi Lembaga Perpajakan.selengkapnya

 Pemerintah Perkuat Lembaga PajakPemerintah Perkuat Lembaga PajakJumat 10 Jun 2016 12:55Administratordibaca 1073 kaliSemua Kategori

Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi salah satu pasal krusial dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan yang ada saat ini, nantinya Ditjen Pajak akan berubah menjadi Lembaga Perpajakan. Dalam draft RUU yang menjadi inisiatif pemerintah ini, otoritas pajak yang selama ini ada di bawah Kementerian Keuangan (Kemkeu)selengkapnya

 Shortfall Tinggi, Inilah Hemat Anggaran ala MenkeuShortfall Tinggi, Inilah Hemat Anggaran ala MenkeuJumat 10 Jun 2016 12:41Administratordibaca 586 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro sadar bahwa penerimaan negara tahun ini bakal seret. Angka shortfall berkisar Rp 150 triliun hingga Rp 180 triliun. Tahun ini, Indonesia benar-benar masuk eranya paceklil. Di mana, penerimaan negara meleset dari target (shortfall), cukup tinggi. Kondisi inilah yang membuat Menkeu Bambang mumet.selengkapnya

 CEO AirAsia Soroti Tingginya Pajak di IndonesiaCEO AirAsia Soroti Tingginya Pajak di IndonesiaJumat 10 Jun 2016 07:11Administratordibaca 1116 kaliSemua Kategori

CEO AirAsia Tony Fernandes mengatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan RI Bambang Brojonegoro untuk membicarakan kemungkinan pengurangan pajak untuk industri penerbangan. Menurut Tony, pengurangan pajak menjadi salah satu kunci agar industri aviasi di Indonesia lebih menarik dan dilirik investor.selengkapnya

 Tingginya Pajak Industri Penerbangan dan Harga Avtur Jadi Perhatian CEO Air AsiaTingginya Pajak Industri Penerbangan dan Harga Avtur Jadi Perhatian CEO Air AsiaKamis 9 Jun 2016 19:40Administratordibaca 944 kaliSemua Kategori

CEO AirAsia Tony Fernandes mengatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan RI Bambang Brojonegoro untuk membicarakan kemungkinan pengurangan pajak untuk industri penerbangan. Menurut Tony, pengurangan pajak menjadi salah satu kunci agar industri aviasi di Indonesia lebih menarik dan dilirik investor.selengkapnya

 Revisi UU Ketentuan Pajak Dipercepat, Besaran Denda DiturunkanRevisi UU Ketentuan Pajak Dipercepat, Besaran Denda DiturunkanKamis 9 Jun 2016 12:43Administratordibaca 926 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Salah satu poin pembahasan beleid yang diharapkan rampung akhir tahun ini adalah, menurunkan besaran denda bagi pembyara pajak yang tidak patuh. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, revisi UU KUP ini diharapkan bisa rampung dibahas sebelum akhir tahun iniselengkapnya

 TERPOPULER: 9 Alasan Ditjen Pajak `Keukeuh` Intip Data Kartu KreditTERPOPULER: 9 Alasan Ditjen Pajak `Keukeuh` Intip Data Kartu KreditKamis 9 Jun 2016 08:37Administratordibaca 880 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini dapat mengintip data transaksi kartu kredit. Meski demikian, hal tersebut diklaim tidak akan menurunkan minat nasabah untuk melakukan penggunaan maupun transaksi kartu kredit. Dalan keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/6/2016), menanggapi pemberitaan di media massa akhir-akhir ini tentang kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit,selengkapnya

 JK Kaji Kembali Target Penerimaan Negara dari Tax AmnestyJK Kaji Kembali Target Penerimaan Negara dari Tax AmnestyKamis 9 Jun 2016 08:19Administratordibaca 965 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kembali target pemasukan bisa diperoleh setelah penerapan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty. Jadi angka yang menjadi asumsi pemerintah tidak berlebihan. "Berapa sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini yang memungkinkan, kita juga tidak ingin terlalu optimis melihat kondisi ekonomi dunia pada dewasa ini," kata JK di Kantorselengkapnya

 Intip Data Kartu Kredit Dibanjiri Keluhan, ini kata Ditjen PajakIntip Data Kartu Kredit Dibanjiri Keluhan, ini kata Ditjen PajakKamis 9 Jun 2016 07:11Administratordibaca 1752 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menanggapi berbagai keluhan mengenai kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit. Hal ini dilakukan untuk tujuan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana, Ditjen Pajak memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diterima dari pihak lain.selengkapnya

 9 Alasan Ditjen Pajak Ingin Intip Data Kartu Kredit Nasabah9 Alasan Ditjen Pajak Ingin Intip Data Kartu Kredit NasabahRabu 8 Jun 2016 20:56Administratordibaca 1504 kaliSemua Kategori

Aturan kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit nasabah oleh pihak perbankan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menuai kontroversi. Dampaknya bahkan sudah menggerus nominal transaksi belanja nasabah hingga penutupan kartu kredit. Ditjen Pajak seolah menutup mata atas permasalahan tersebut, karena pemerintah mempunyai alasan kuat untuk menjalankan kebijakan ini.selengkapnya

 9 Alasan Ditjen Pajak Pantang Mundur Intip Data Kartu Kredit9 Alasan Ditjen Pajak Pantang Mundur Intip Data Kartu KreditRabu 8 Jun 2016 15:40Administratordibaca 1125 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini dapat mengintip data transaksi kartu kredit. Meski demikian, hal tersebut diklaim tidak akan menurunkan minat nasabah untuk melakukan penggunaan maupun transaksi kartu kredit. Dalan keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/6/2016), menanggapi pemberitaan di media massa akhir-akhir ini tentang kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit,selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :