Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan bea dan cukai akhir Juli 2018 sebesar Rp 93,28 triliun. Jumlah tersebut baru mencapai 48,08% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.selengkapnya
Meski mendapat penolakan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) bergeming dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.229/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian dan Kesepakatan Internasional. Ditjen Bea Cukai yakin aturan yang diimplementasikan 28 Januari 2018 tersebut tidak bermasalah.selengkapnya
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, jumlah importir yang dikenai sanksi 10% akibat terlambat memberikan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) tak banyak.selengkapnya
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum mengindikasikan memberikan relaksasi terkait implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian dan Kesepakatan Internasional.selengkapnya
Pemerintah tengah mengevaluasi peran penerimaan negara dari sektor cukai. Evaluasi itu dilakukan terhadap tiga jenis barang kena cukai (BKC) di tengah alotnya proses ekstensifikasi cukai.selengkapnya
Kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau terhadap perpajakan setiap tahun menunjukkan peningkatan. Namun demikian, kinerja CHT ini diperkirakan tergerus seiring dengan makin ketatnya pengaturan produk hasil tembakau.selengkapnya
Cukai hasil tembakau (CHT) masih mendominasi penerimaan cukai Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai (DJBC).selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada kuartal I-2018 sebesar Rp 17,89 triliun atau tumbuh 15,84% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.selengkapnya
Kementerian Keuangan mengubah ketentuan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 20/PMK.04/2018 tentang perubahan kedua PMK No.148/2015.selengkapnya
RUU tentang Cukai terus dibahas secara intensif oleh pemerintah, dan mulai disusun naskah akademik perubahan undang-undang tersebut.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang telah melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 senilai Rp189,1 triliun.selengkapnya
Tinggal sebulan lagi sebelum tutup tahun, realisasi penerimaan bea dan cukai masih jauh dari target. Realisasi penerimaan bea dan cukai hingga akhir November 2017 baru mencapai 75,94% dari target.selengkapnya
Direktorat Jenderal Bea Cukai menetapkan cukai rokok eletrik sebesar 57% dari harga jual eceran.selengkapnya
Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya
Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengharapkan adanya sosialisasi yang jelas, transparan, dan detail terkait kebijakan Tax Amnesty yang dikeluarkan pemerintah.selengkapnya
Pemerintah telah memilih dan menunjuk perusahaan sekuritas, manajer investasi (MI), dan bank sebagai penampung dana tax amnesty. Berikut daftar lengkapnya.selengkapnya
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa lembaganya hanya bisa menghemat anggaran sebesar 6% dalam memenuhi target 13,9% dari total alokasi APBN 2016 sebesar Rp222,78 miliar. Pramono mengatakan telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Keuangan bahwa pihaknya hanya bisa menghemat 6% dari total anggaran atau mencapai Rp13,37 miliar.selengkapnya
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menolak tax amnesty yang kemarin dibahas oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan tak dipertimbangkannya unsur korupsi. Sekjen Fitra Yenny Sucipto mengatakan pihaknya menyayangkan sikap Presiden yang tak mempertimbangkan unsur dana hasil korupsi yang ditimbun di luar negeri. "Rapat terbatas itu semakin menegaskan bahwa RUU Tax Amnesty dekatselengkapnya
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau mencatat penyerapan anggaran daerah di wilayah itu masih sebesar 56,51% menjelang akhir tahun, akibatnya penyaluran dana alokasi umum ditunda oleh pemerintah pusat.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya