Wajib isi data pembeli di e-faktur mundur ke AprilWajib isi data pembeli di e-faktur mundur ke AprilSenin 8 Jan 2018 11:37Ridha Anantidibaca 1290 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) non-retail untuk mencantumkan identitas pembeli dalam faktur pajak elektronik (e-faktur) yang diterbitkannya. Aturan itu semestinya sudah berlaku sejak Desember 2017.selengkapnya

 Masih Ada yang Bebas Pajak di Arab Saudi, Apa Saja?Masih Ada yang Bebas Pajak di Arab Saudi, Apa Saja?Rabu 3 Jan 2018 12:00Ridha Anantidibaca 1979 kaliSemua Kategori

Otoritas Makanan dan Obat Arab Saudi (Food and Drug Authority/FDA) mengungkapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan dikenakan pada obat-obatan, vitamin, dan peralatan medis lainnya yang terdaftar.selengkapnya

 Menkeu Janji Penagihan Pajak Lebih `Halus`Menkeu Janji Penagihan Pajak Lebih `Halus`Rabu 3 Jan 2018 11:58Ridha Anantidibaca 710 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tata cara penagihan pajak kepada perusahaan dan pelaku usaha akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di bawah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru, Kemenkeu yakin bisa meraih capaian pajak yang sesuai dengan target dan kebutuhan.selengkapnya

 PENERIMAAN PAJAK: Seluruh Sektor Tumbuh PositifPENERIMAAN PAJAK: Seluruh Sektor Tumbuh PositifRabu 3 Jan 2018 09:24Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hampir semua sektor penerimaan pajak tumbuh cukup siginifikan.selengkapnya

 Butuh aturan pajak berbasis dataButuh aturan pajak berbasis dataRabu 27 Des 2017 09:26Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Bisnis jual beli online (e-commerce) tengah berkembang pesat. Dalam beberapa tahun ke depan, perdagangan dalam jaringan (daring) diprediksi semakin besar. Mengantisipasi pertumbuhan e-commerce, pemerintah pun menyiapkan regulasi yang terkait dengan mekanisme transaksi perdagangan digital.selengkapnya

 Asal Tak Bocor, idEA Sambut Positif Pengumpulan Data e-CommerceAsal Tak Bocor, idEA Sambut Positif Pengumpulan Data e-CommerceSenin 18 Des 2017 15:05Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Asosiasi e-Commerce Indonesia ( idEA) mengatakan rencana pengumpulan data e-commerce atau e-dagang oleh pemerintah Indonesia punya manfaat positif, asalkan data milik individu perusahaan tidak bocor ke mana-mana.selengkapnya

 Barang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-CommerceBarang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-CommerceSenin 18 Des 2017 11:34Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mewacanakan pada awal 2018 akan mengenakan bea masuk pada barang tak berwujud atau intangible seperti software, e-book, musik hingga film.selengkapnya

 idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingSelasa 12 Des 2017 09:24Ridha Anantidibaca 626 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

 PMK E-commerce Mencakup Barang Tak BerwujudPMK E-commerce Mencakup Barang Tak BerwujudSenin 11 Des 2017 15:22Ridha Anantidibaca 609 kaliSemua Kategori

Perlakuan fiskal terhadap barang tak berwujud (Intangible Goods) akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang e-commerce atau dagang el.selengkapnya

 Kerja Berat Dua Tahun Robert PakpahanKerja Berat Dua Tahun Robert PakpahanSenin 11 Des 2017 13:31Ridha Anantidibaca 587 kaliSemua Kategori

DI ERA pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak selalu menjadi sorotan banyak kalangan. Maklum, beban yang harus dipikul di pundaknya teramat berat. Lancarnya program-program pembangunan pemerintahan Jokowi ada di tangan Dirjen Pajak.selengkapnya

 Darmin Nasution: Tak ada KUR khusus e-commerceDarmin Nasution: Tak ada KUR khusus e-commerceJumat 8 Des 2017 14:26Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) segera mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) dalam waktu dekat. Dalam hal ini, dunia usaha mengharapkan insentif dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi merchant yang menyetorkan PPN.selengkapnya

 Pemerintah Godok Sistem Perpajakan E-Commerce dan UKMPemerintah Godok Sistem Perpajakan E-Commerce dan UKMJumat 8 Des 2017 12:52Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat koordinasi tentang e-commerce di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 7 Desember 2017.selengkapnya

 Jelang Tutup Tahun, Sri Mulyani Harus Kumpulkan Pajak Rp 300 TJelang Tutup Tahun, Sri Mulyani Harus Kumpulkan Pajak Rp 300 TKamis 7 Des 2017 11:42Ridha Anantidibaca 525 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut, realisasi penerimaan pajak hingga November 2017 mencapai Rp 920,34 triliun atau 71,7 persen dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun.selengkapnya

 Sri Mulyani: Bertemu WP Jadi Godaan Pegawai Pajak Buat KorupsiSri Mulyani: Bertemu WP Jadi Godaan Pegawai Pajak Buat KorupsiRabu 6 Des 2017 15:00Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menilai Wajib Pajak (WP) merupakan godaan terbesar dari seorang pegawai pajak. Integritas menjadi faktor penting di Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk meningkatkan persepsi institusi terbaik dan bersih.selengkapnya

 Sri Mulyani Dikomplain Wajib Pajak di Media SosialSri Mulyani Dikomplain Wajib Pajak di Media SosialRabu 6 Des 2017 14:21Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merupakan salah satu menteri yang aktif di sosial media, khususnya Facebook dan Instagram. Dia kerap mengabadikan kegiatan-kegiatannya sebagai pejabat negara di sosial media pribadinya tersebut.selengkapnya

 IKPI Minta DPR Segera Mengesahkan RUU Konsultan PajakIKPI Minta DPR Segera Mengesahkan RUU Konsultan PajakSenin 4 Des 2017 14:00Ridha Anantidibaca 989 kaliSemua Kategori

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendorong DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak yang saat ini sudah berada di Senayan. Pasalnya, ketentuan hukum yang mengatur keberadaan dan pelaksanaan konsultan pajak selama ini hanya berupa keputusan atau peraturan menteri keuangan.selengkapnya

 Soal Keadilan Pajak PTS, Ini Rekomendasi BP-PTSISoal Keadilan Pajak PTS, Ini Rekomendasi BP-PTSISenin 4 Des 2017 11:09Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menggelar seminar nasional perpajakan bertajuk "Strategi Perencanaan Pajak PTS Menyongsong Era Baru Perpajakan" guna membahas masalah-masalah perpajakan terkait perundang-undangan terbaru, khususnya terkait Yayasan sebagai penyelenggara PTS, di Hotel Borobudur, Jakarta dalam siaran persnya, Kamis (30/11/2017).selengkapnya

 Pengusaha: Robert Pakpahan tidak menakutkanPengusaha: Robert Pakpahan tidak menakutkanSenin 4 Des 2017 10:06Ridha Anantidibaca 702 kaliSemua Kategori

Dilantiknya Robert Pakpahan menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru mendapat sambutan positif dari kalangan pengusaha. Bahkan, pengusaha menilai Robert bukan sosok yang menakut-nakuti.selengkapnya

 Termasuk E-Commerce, Pajak Airbnb Dibahas Secara KomprehensifTermasuk E-Commerce, Pajak Airbnb Dibahas Secara KomprehensifKamis 30 Nov 2017 14:41Ridha Anantidibaca 966 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menyatakan akan mengatur pajak bisnis penyewaan kamar nonhotel berbasis aplikasi seperti Airbnb dalam aturan pajak e-commerce. Peraturan tersebut tengah dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Menkeu Antisipasi Grey Area dalam Penerapan PMK 165Menkeu Antisipasi Grey Area dalam Penerapan PMK 165Rabu 29 Nov 2017 09:39Ridha Anantidibaca 640 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku, pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 165 tahun 2017 bisa menimbulkan area abu-abu yang dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu. Seperti diketahui, dalam aturan tersebut WP bisa terhindar dari sanksi apabila melaporkan harta sebelum ditemukan oleh petugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :