Periode I program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan berakhir hari ini. Mengantisipasi adanya lonjakan peserta, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berjanji akan bekerja hingga para Wajib Pajak (WP) selesai mendaftarkan diri.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebaiknya harus introspeksi diri terlebih dahulu sebelum benar-benar melakukan penagihan pajak kepada Google di Indonesia.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani, mengatakan dirinya akan mengikuti program Tax Amnesty atau pengampunan pajak pada 27 September mendatang. September ini merupakan batas akhir periode tarif tebusan terendah Tax Amnesty sebesar 2 persen.selengkapnya

Peraturan untuk membayar pajak pada perusahaan berbasis internet tak hanya diberlakukan pada Google saja, Pemerintah Indonesia juga akan segera memeriksa pajak perusahaan berbasis Internet milik Amerika Serikat lainya seperti Facebook dan Twitter di Indonesia.selengkapnya

Google saat ini masih menjadi sorotan utama dari pemerintah. Selain mangkir pajak, Google juga dianggap tidak kooperatif dengan Ditjen Pajak. Buktinya, ketika Ditjen Pajak mengajukan surat pemeriksaan pajak, bulan lalu Google memutuskan untuk menolaknya.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengaku saat ini pihaknya tak terlalu fokus pada penerimaan pengampunan pajak atau Tax Amnesty sebesar Rp 165 triliun. Menurutnya, target penambahan Wajib Pajak (WP) baru sebanyak 1.929 jauh lebih penting dari Tax Amnesty.selengkapnya

Jumlah harta dari hasil program pengampunan pajak atau tax amnesty hingga hari ini baru mencapai Rp42,32 triliun. Sementara jumlah uang tebusan baru mencapai Rp859 miliar.selengkapnya

Presiden Joko Widodo hari ini, Senin (8/8/2016) dijadwalkan melakukan sosialisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty di Bandung, Jawa Barat. Acara sosialisasi tax amnesty tersebut dijadwalkan pukul 16.00 WIB di Hotel Intercontinental Bandung.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji mempercepat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai instrumen investasi pengampunan pajak. Saat ini, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia untuk mematangkan peraturan.selengkapnya

Undang-Undang (Tax Amnesty) sudah diterapkan. Sosialisasi dan pengumuman juga terus dilakukan agar target dana tebusan bisa tercapai. Bank Indonesia (BI) melihat, berlakunya tax amnesty tidak akan berpengaruh banyak pada tingkat inflasi tahun ini.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mengeluarkan aturan teknis terkait kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Rencananya aturan tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat.selengkapnya

Investasi infrastruktur dari dana hasil pengampunan pajak alias tax amnesty tidak akan semarak tahun ini. Pasalnya, pemodal tax amnesty akan lebih menempatkan dana repatriasi pada sektor keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, meski dana repatriasi tax amnesty sudah masuk, investasi langsung luar negeri atau foreign direct investment (FDI) di sekror riilselengkapnya

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana membebaskan biaya pencatatan saham. Selain mendorong perusahaan melantai di bursa, terobosan itu juga bertujuan untuk menghimpun dana repatriasi.selengkapnya

Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Singapura Tharman Shanmugaratnam membantah isu tentang iming-iming insentif dari Singapura kepada warga negara Indonesia (WNI) sebagai upaya menggagalkan Kebijakan Pengampunan Pajak (tax amnesty) Indonesia.selengkapnya

Anggota komisi IX DPR, Mukhamad Misbakhun tak mempermasalahkan adanya gugatan atau judical review terkait disahkanya Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) angkat bicara terkait upaya Singapura menjegal program pengampunan pajak (tax amnesty), utamanya repatriasi dana kembali ke Indonesia.selengkapnya

Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah melakukan sejumlah persiapan untuk program pengampunan pajak. Salah satunya adalah membentuk help desk melalui call center.selengkapnya

Guna menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak, pemerintah memastikan bank Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) atau swasta nasional serta bank asing akan menjadi bank persepsi.selengkapnya

Pemerintah telah memilih dan menunjuk perusahaan sekuritas, manajer investasi (MI), dan bank sebagai penampung dana tax amnesty. Berikut daftar lengkapnya.selengkapnya

Direktur Utama PT Bank MNC lnternasional Tbk (BABP) atau MNC Bank Benny Purnomo mengemukakan, kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) menguntungkan bank BUKU I dan II. Sebab, tidak terjadi lagi perang suku bunga dengan BUKU III dan IV.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya