Beda Sikap Pejabat Publik di Panama PapersBeda Sikap Pejabat Publik di Panama PapersKamis 28 Apr 2016 14:02Administratordibaca 2655 kaliSemua Kategori

Keterlibatan pejabat publik, baik langsung maupun melalui saudara dan kerabat dalam The Panama Papers memicu protes serta tuntutan untuk meletakkan jabatan.selengkapnya

 BEI: Dampak Pengampunan Pajak Untungkan Pembangunan Jangka PanjangBEI: Dampak Pengampunan Pajak Untungkan Pembangunan Jangka PanjangKamis 28 Apr 2016 11:35Administratordibaca 1667 kaliSemua Kategori

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio menuturkan adanya dampak positif jika kebijakan pengampunan pajak diberlakukan di Indonesia. Dia menuturkan dampak tersebut bisa memberikan keuntungkan yang berkelanjutan. Menurutnya, akan lebih baik jika penggunaan dana yang diperoleh dari pemberlakuan tax amnesty tidak hanya untuk pembangunan jangka pendek saja namun sebagian dananya digunakanselengkapnya

 PP Deklarasi, Opsi jika RUU Tax Amnesty MandegPP Deklarasi, Opsi jika RUU Tax Amnesty MandegKamis 28 Apr 2016 11:24Administratordibaca 913 kaliSemua Kategori

Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah punya langkah cadangan apabila nantinya pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak atau tax amnesty mentok di DPR RI. Pemerintah tengah menyiapkan beleid lain berupa rancangan peraturan pemerintah (PP) terkait deklarasi pajak.selengkapnya

 Pakar Pajak se-Dunia Bertemu Di Amsterdam, ini yang DibahasPakar Pajak se-Dunia Bertemu Di Amsterdam, ini yang DibahasKamis 28 Apr 2016 11:22Administratordibaca 875 kaliSemua Kategori

Sejumlah pakar perpajakan internasional akan berkumpul di Amsterdam, Belanda, pada 13 Mei 2016, untuk merumuskan format kebijakan perpajakan global guna merespons perkembangan sekaligus kompleksitas permasalahan perpajakan di berbagai negara. Pertemuan itu direncanakan akan menghasilkan rekomendasi rancangan kebijakan perpajakan yang dapat diterapkan secara global—seperti yang disiapkan lembagaselengkapnya

 Skema `Peniadaan Pajak` untuk Startup Perlu DidukungSkema `Peniadaan Pajak` untuk Startup Perlu DidukungKamis 28 Apr 2016 11:19Administratordibaca 1044 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyatakan insentif untuk e-commerce sangat penting. Menurut dia, intensif yang diberikan pemerintah, dalam hal ini bukan hanya soal pajak, namun juga berupa fasilitas dan pendanaan. "Harus dong, macam-macam (bentuk insentif). Fasilitas kan juga insentif, soal pajak bisa juga (disebut insentif), seperti penundaan pajak, tapi tetapselengkapnya

 PLN Gunakan Dana PMN untuk Bayar PajakPLN Gunakan Dana PMN untuk Bayar PajakSelasa 26 Apr 2016 22:04Administratordibaca 1348 kaliSemua Kategori

Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan menggunakan dana Penyertaaan Modal Negara (PMN) untuk membayar pajak. Sofyan menjelaskan, dana PMN sebesar Rp 13 triliun digunakan untuk menutup kewajiban pajak sebesar Rp 19 triliun. "PMN itu untuk pajak, sisa pajak Rp 6 triliun itu kami akan kita bayar sendiri," ujarnya saat diwawancarai, Selasa (26/4/2015).selengkapnya

 Soal Tax Amnesty, Jokowi Harus Tampil di DepanSoal Tax Amnesty, Jokowi Harus Tampil di DepanAhad 24 Apr 2016 22:51Administratordibaca 1430 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo menyarankan Presiden Joko Widodo turun gunung. Agar, pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bisa segera dimulai DPR. "Beranikah Presiden Jokowi tampil di depan untuk mendudukan masalah tax amnesty, secara proporsional dan objektif, untuk ditelaah ulang. Apakah memberikan manfaat yang lebih besar untuk kepentingan bangsa," ungkap Ariselengkapnya

 RI Bakal Kesulitan Terapkan Keterbukaan Data Pajak dan BankRI Bakal Kesulitan Terapkan Keterbukaan Data Pajak dan BankJumat 22 Apr 2016 21:48Administratordibaca 1790 kaliSemua Kategori

Indonesia diyakini akan kesulitan menerapkan keterbukaan dan pertukaran informasi perbankan untuk pajak dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) pada akhir 2017. Pasalnya Indonesia memiliki kelemahan data perpajakan yang dapat diberikan kepada negara lain yang memberlakukan AEoI.selengkapnya

 Dirjen Pajak Ken tak Sabar Menanti Tax AmnestyDirjen Pajak Ken tak Sabar Menanti Tax AmnestyKamis 21 Apr 2016 12:39Administratordibaca 1256 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeastiadi terlihat tak sabar untuk segera menerapakan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bagi para pengemplang pajak. Ketika ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (20/4/2016), Ken tampak ceria sekali. Wajahnya optimis terpancar dari pria penggenggam titel pendidikan Master of Science in Tax Auditing dari Opleidings Institute Financien, Den Haag, Belanda ini.selengkapnya

 IMF, Bank Dunia, PBB, dan OECD Perangi Penggelapan PajakIMF, Bank Dunia, PBB, dan OECD Perangi Penggelapan PajakRabu 20 Apr 2016 19:34Administratordibaca 1040 kaliSemua Kategori

Empat organisasi besar dunia bekerjasama untuk memerangi masalah perpajakan internasional, khususnya terkait praktik penggelapan pajak yang diungkap oleh Panama Papers. Dilansir Reuters, Rabu, 20 April 2016, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) akan bergabung untuk mengembangkan alat dan standarselengkapnya

 Ditjen Pajak Pastikan Data Tax Amnesty AmanDitjen Pajak Pastikan Data Tax Amnesty AmanRabu 20 Apr 2016 12:39Administratordibaca 938 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Ken Dwijugiasteadi mengatakan pemerintah menjamin keamanan data-data peserta tax amnesty. Menurut dia, data-data yang sudah ada dalam database mereka tidak boleh digunakan untuk penunjang data tindak pidana. Jaminan keamanan juga termasuk untuk nama-nama yang akan masuk tax amnesty, namun orang tersebut bermasalah sejak lama dari sisi hukum.selengkapnya

 Seorang Remaja Australia Bayar Pajak Lebih Dari Rp 5 MSeorang Remaja Australia Bayar Pajak Lebih Dari Rp 5 MSenin 18 Apr 2016 10:39Administratordibaca 1632 kaliSemua Kategori

Informasi yang diperoleh ABC mendapati seorang remaja Australia yang sudah terjun di dunia bisnis membayar pajak lebih dari 500 ribu dolar AS (lebih dari Rp 5 miliar) di tahun keuangan 2013-2014. Dalam waktu bersamaan, perusahaan besar termasuk McDonald's, Qantas, Virgin Australia, General Motors dan William Hill tidak membayar pajak pendapatan sama sekali.selengkapnya

 Panama Papers dan Praktik Penghindaran PajakPanama Papers dan Praktik Penghindaran PajakSenin 11 Apr 2016 10:29Administratordibaca 3004 kaliSemua Kategori

Secara global, jumlah kekayaan dunia yang tersimpan dalam rekening yurisdiksi tax haven (bebas pajak) di berbagai penjuru jagat raya diperkirakan mencapai sekitar 7,6 triliun dolar AS (setara Rp 102.600 triliun). Hal terungkap dalam investigasi jurnalis Guardian, Luke Harding, yang mengambil data tersebut berdasarkan ahli ekonomi asal Amerika Serikat, Gabriel Zucman.selengkapnya

 Jelang Rapat Paripurna, Presiden Panggi Menteri Bahas R-APBNP 2016Jelang Rapat Paripurna, Presiden Panggi Menteri Bahas R-APBNP 2016Senin 4 Apr 2016 12:36Administratordibaca 993 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memanggil sejumlah menteri untuk mempersiapkan pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2016 dalam rapat paripurna yang akan digelar sekembalinya Presiden dari kunjungan kerja ke Indonesia Timur. "Saya diminta Presiden untuk menyiapkan rapat paripurna pada Kamis nanti," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/4/2016selengkapnya

 Ini Alasan Batas Waktu Lapor Pajak E-Filling Mundur ke 30 AprilIni Alasan Batas Waktu Lapor Pajak E-Filling Mundur ke 30 AprilKamis 31 Mar 2016 10:40Administratordibaca 2980 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menjelaskan alasan memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dari semua 31 Maret 2016 menjadi 30 April 2016. Salah satunya karena terkendala gangguan sistem SPT online atau server down.selengkapnya

 Presiden Joko Widodo Hadiri Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal PajakPresiden Joko Widodo Hadiri Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal PajakSelasa 29 Mar 2016 12:50Administratordibaca 1751 kaliSemua Kategori

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyempatkan diri hadir di Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengarahan terkait kesiapan Ditjen Pajak mengamankan target penerimaan pada tahun 2016 ini. Sebelumnya, Jokowi juga telah menyampaikan SPT Tahunannya melalui e-filing.selengkapnya

 Tiap Detik, 10.000 Data Pajak Bisa Masuk via e-FillingTiap Detik, 10.000 Data Pajak Bisa Masuk via e-FillingSelasa 29 Mar 2016 06:02Administratordibaca 1133 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun ini menargetkan peningkatan jumlah pelaporan SPT melalui e-filing naik hingga 250 persen. Pasalnya, saat ini masyarakat semakin mengandalkan teknologi. Tahun lalu, DJP hanya menargetkan pelaporan pajak melalui skema e-filing sebesar 2 juta wajib pajak. Tahun ini, DJP menargetkan total pelaporan pajak melalui skemae-filing sebesar 7 juta wajib pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Targetkan Lapor SPT Lewat e-Filing Tembus 4 JutaDitjen Pajak Targetkan Lapor SPT Lewat e-Filing Tembus 4 JutaSenin 28 Mar 2016 16:16Administratordibaca 1889 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menargetkan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan secara elektronik atau e-Filing tembus 4 juta hingga Senin (28/3/2016). Realisasi tersebut diharapkan terus meningkat 7 juta hingga akhir 2016.selengkapnya

 Taksi dan Ojek Online Harus Kena Pajak 10-30%Taksi dan Ojek Online Harus Kena Pajak 10-30%Senin 28 Mar 2016 06:54Administratordibaca 5401 kaliSemua Kategori

Jika pemerintah tidak segera menerapkan aturan terkait layanan transportasi online, maka potensi kehilangan pajak negara akan sangat besar. Oleh karena itu, perusahaan transportasi online yang berbadan hukum, harus segera ditarik pajaknya. Pengamat Pajak Universitas Pelihat Harapan Roni Bako mengatakan, perusahaan layanan transportasi tidak bisa mengelak pajak, jika pemerintah menagih pembayaranselengkapnya

 Ditjen Pajak Incar Rp 4 Triliun dalam Waktu Satu HariDitjen Pajak Incar Rp 4 Triliun dalam Waktu Satu HariSelasa 22 Mar 2016 12:14Administratordibaca 1273 kaliSemua Kategori

Dalam satu hari, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan harus mengumpulkan pajak mencapai Rp4 triliun lebih, jika menginginkan target penerimaan pajak tercapai pada tahun 2016. Tercatat, target pajak yang telah dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp1.546,7 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :