Wapres: Kekuatan Negara Tergantung pada PajakWapres: Kekuatan Negara Tergantung pada PajakSabtu 5 Mar 2016 10:34Administratordibaca 1356 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, pada 1980, pajak hanya menjadi pendapatan nomor dua untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan pertama berasal dari minyak. "Sekarang negara makin besar kebutuhan. Minyak makin kecil dari APBN kita. Peran pajak sangat penting. Dari APBN, pendapatan pajak 76 persen dari seluruh penerimaan," kata JK di Wisma Kalla, Makassar, Jumat 4selengkapnya

 Jokowi: Masih Ada Ruang Menaikkan Penerimaan PajakJokowi: Masih Ada Ruang Menaikkan Penerimaan PajakJumat 4 Mar 2016 19:24Administratordibaca 1191 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masih ada ruang untuk meningkatkan penerimaan negara, baik melalui pajak maupun nonpajak. Presiden mengungkapkan, saat ini tax ratio atau tingkat kesadaran pembayaran pajak masih sangat rendah, yaitu sekitar 11 persen.selengkapnya

 Presiden Serahkan SPT Tahunan PPh Tahun 2015 dengan e-FilingPresiden Serahkan SPT Tahunan PPh Tahun 2015 dengan e-FilingJumat 4 Mar 2016 10:56Administratordibaca 1829 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo melakukan pengisian dan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara online di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang pada Kamis (3/2). Tahun ini menjadi kali kedua Presiden menyerahkan SPT Tahunan PPh menggunakan e-filing atau berbasis elektronik.selengkapnya

 DJP Kini Punya Direktorat Pajak InternasionalDJP Kini Punya Direktorat Pajak InternasionalKamis 3 Mar 2016 13:06Administratordibaca 3133 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan tantangan dalam bidang administrasi perpajakan, memperkuat kapasitas perpajakan internasional serta persiapan pembentukan kelembagaan baru. Dalam rilis DJP yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan melalui restrukturisasi ini maka DJP membentuk dua unit baru setingkat eselon dua yaituselengkapnya

 Dirjen Pajak Kejar 102 Juta Kelas Menengah ke Atas RI yang Tak Ber-NPWPDirjen Pajak Kejar 102 Juta Kelas Menengah ke Atas RI yang Tak Ber-NPWPRabu 2 Mar 2016 04:45Administratordibaca 2608 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, hingga sekarang baru 27 juta orang yang tergolong menengah ke atas di Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah kelas menengah ke atas di Indonesia menurut Ditjen Pajak mencapai 129 juta orang.selengkapnya

 Dirjen Pajak Resmi Dilantik, Menkeu Minta Tancap GasDirjen Pajak Resmi Dilantik, Menkeu Minta Tancap GasSelasa 1 Mar 2016 16:18Administratordibaca 1541 kaliSemua Kategori

Ken Dwijugiastiadi hari ini resmi dilantik sebagai pejabat definitif Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Ken telah menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) sejak awal Desember lalu untuk menggantikan Sigit Priadi Pramudito yang memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. Berdasarkan pantauan Okezone, pengambilan sumpah Ken dilakukan pada pukul 13.20 WIB. Pelantikanselengkapnya

 Dorong Penerimaan Pajak Badan, Kemenkeu Akan Jemput BolaDorong Penerimaan Pajak Badan, Kemenkeu Akan Jemput BolaSelasa 1 Mar 2016 08:00Administratordibaca 1001 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak. Gagalnya capaian penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp1.294 triliun membuat pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerapkan strategi berbeda pada tahun ini.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Pajak Barang dan JasaSelasa 1 Mar 2016 07:50Administratordibaca 3643 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengarahkann pengenaan pajak atas barang dan jasa (good and service tax/ GST) dan bukan pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) . Artinya, sebuah barang tidak harus berubah bentuk atau dikatakan ada dinilai tambah untuk dikenakan pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Sudah Petakan 440.000 Wajib PajakDitjen Pajak Sudah Petakan 440.000 Wajib PajakAhad 28 Feb 2016 04:00Administratordibaca 756 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah berhasil memetakan 440.000 wajib pajak untuk program ekstensifikasi berbasis teknologi bernama geo-tagging yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jenis potensi yang berbeda-beda. "Kita sudah berhasil memetakan sebanyak 440.000 poin,"ungkap Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP, Awan Nurmawan Nuh, dalam acara mediaselengkapnya

 Kurang Bayar Wajib Pajak 2011-2015 Capai Rp225 TriliunKurang Bayar Wajib Pajak 2011-2015 Capai Rp225 TriliunJumat 26 Feb 2016 12:29Administratordibaca 2170 kaliSemua Kategori

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Edi Slamet Irianto mengungkapkan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dikeluarkan dalam empat tahun terakhir mencapai Rp225,12 triliun. Edi memaparkan, SKPKB yang dikeluarkan dalam empat tahun terakhir tercatat pada periode 2014 sampai dengan periode 2015. Nilai kurang bayar wajib pajak mengalamiselengkapnya

 Melantai di Bursa, BUMN Dapat Keringanan PajakMelantai di Bursa, BUMN Dapat Keringanan PajakSelasa 23 Feb 2016 14:04Administratordibaca 1324 kaliSemua Kategori

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendorong kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat melakukan Initial Public Offering/IPO. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, mengungkapkan banyak keuntungan BUMN jika melantai di bursa. Salah satunya, menurut dia, adalah mendapatkan keringanan pajakselengkapnya

 Lima Negara dengan Tarif Pajak Tertinggi di DuniaLima Negara dengan Tarif Pajak Tertinggi di DuniaAhad 21 Feb 2016 08:44Administratordibaca 2757 kaliSemua Kategori

Setiap tahun, The World Economic Forum (WEF) merilis Global Competitiveness Report yang berkaitan dengan ekonomi dunia. Untuk membuat laporan itu, WEF melihat dari berbagai aspek data, mulai dari pola pengajaran matematika di sekolah, hingga inflasi di setiap negara. Data tersebut dikompilasi untuk kemudian diperoleh gambaran ekonomi suatu negara.selengkapnya

 Bayar Pajak Lebih Mudah Dengan Sistem OnlineBayar Pajak Lebih Mudah Dengan Sistem OnlineSabtu 20 Feb 2016 10:45Administratordibaca 1886 kaliSemua Kategori

Penerimaan negara dari pajak saat ini masih rendah. Rumitnya membayar pajak menjadi salah satu faktor. Pembayaran pajak melalui online, menjadi salah satu hal yang diharapkan mampu menggenjot penerimaan pajak negara. Melalui online pajak, yang bekerjasama dengan aplikasi yang dikelola pihak dari luar pemerintah, pengguna dapat membuat laporan pajak dengan mudah.selengkapnya

 Ikea dituduh hindari pajak US$ 1,1 miliar di EropaSelasa 16 Feb 2016 04:34Administratordibaca 1763 kaliSemua Kategori

Ikea mendapat tuduhan serius terkait pajak di Eropa. Berdasarkan laporan yang dirilis partai Hijau di Parlemen Eropa, Ikea dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan US$ 1,1 miliar. Hal tersebut dilakukan Ikea pada kurun waktu 2009 hingga 2014.selengkapnya

 Target Pajak Kanwil Jawa Barat I Naik 39,5%Target Pajak Kanwil Jawa Barat I Naik 39,5%Sabtu 13 Feb 2016 10:44Administratordibaca 2424 kaliSemua Kategori

arget penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I tahun ini naik 39,5% dari realisasi 2015, yakni sebesar Rp30,13 triliun. Tahun lalu, penerimaan pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I tercatat senilai Rp21,6 triliun atau di bawah target yang jumlahnya Rp25,6 triliun.selengkapnya

 Menkeu: Penerimaan Pajak Tak Boleh Salahkan Kondisi EkonomiMenkeu: Penerimaan Pajak Tak Boleh Salahkan Kondisi EkonomiJumat 12 Feb 2016 18:11Administratordibaca 1009 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam APBN 2016 menargetkan raihan pajak sebesar Rp 1.350 triliun. Target pajak ini meningkat sekira 30 persen dari total raihan pajak pada tahun 2015 yang hanya mencapai Rp1.060,85 triliun. Namun, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku optimis terhadap raihan pajak pada 2016. Menurutnya, pemerintah tak boleh menyerah dengan pertambahan ekonomi yang terjadi saat ini.selengkapnya

 Suami-Istri Sudah Gabung NPWP Kemudian Bercerai, Bagaimana Pajaknya?Suami-Istri Sudah Gabung NPWP Kemudian Bercerai, Bagaimana Pajaknya?Kamis 4 Feb 2016 09:23Administratordibaca 8513 kaliSemua Kategori

Salah satu kasus ditemui bahwa pasangan suami istri yang merupakan karyawan pada perusahaan berbeda telah berada dalam satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tapi beberapa tahun kemudian, kedua pasangan ini bercerai, bagaimana perhitungan pajaknya? Yuk simak simulasi detikFinance bersama Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Selasa (2/2/2016).selengkapnya

 Penerimaan Pajak dari Revaluasi Baru Rp 20,5 MPenerimaan Pajak dari Revaluasi Baru Rp 20,5 MRabu 3 Feb 2016 11:40Administratordibaca 1805 kaliSemua Kategori

Minat revaluasi masih tinggi pada tahun 2015. Namun, menurut Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal pajak Mekar Satria Utama, jumlah Pajak Pengasilan (PPh) atas revaluasi yang masuk baru Rp 20,52 miliar.selengkapnya

 Wanita RI Punya Suami WNA, NPWP Digabung atau Tidak?Wanita RI Punya Suami WNA, NPWP Digabung atau Tidak?Selasa 2 Feb 2016 17:03Administratordibaca 14561 kaliSemua Kategori

Aturan pajak memiliki banyak pilihan tergantung masing-masing kebutuhan Wajib Pajak (WP). Termasuk untuk wanita Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), juga memiliki aturan khusus. detikFinance bersama Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Selasa (2/2/2016), menyiapkan satu simulasi untuk kasus tersebut. Berikut simulasinya:selengkapnya

 Indonesia Tolak Rencana Pajak Sawit PrancisIndonesia Tolak Rencana Pajak Sawit PrancisSelasa 2 Feb 2016 12:33Administratordibaca 1223 kaliSemua Kategori

Indonesia menolak keras rencana penetapan pajak progresif untuk semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh Prancis. Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Menko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam diskusi terbatas bersama wartawan mengatakan rencana penetapan pajak tersebut terdapat dalam rancangan undang-undang tentang keanekaragaman hayati yang diputuskan senat Prancis pada 21 Januari.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :