Buwas Pantau Tes Urine Dirjen hingga Pegawai PajakBuwas Pantau Tes Urine Dirjen hingga Pegawai PajakSenin 16 Mei 2016 11:44Administratordibaca 922 kaliSemua Kategori

Sebanyak kurang lebih 3.200 pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pagi ini menjalani tes urinee yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Pantauan Okezone di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (16/5/2016), tes urine ini dipimpin langsung oleh Kepala BNN Budi Waseso. Berdasarkan informasi yang diperoleh Okezone di lokasi, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi punselengkapnya

 Bunga SBN Bebas Pajak akan Segarkan PasarBunga SBN Bebas Pajak akan Segarkan PasarSenin 16 Mei 2016 11:10Administratordibaca 1962 kaliSemua Kategori

Realisasi wacana bunga obligasi negara bebas pajak diterawang akan berdampak positif bagi pasar Surat Berharga Negara (SBN). Namun, pemerintah sebaiknya cermat dan waspada dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia berencana menghapus atau membebaskan pajak atas diskonto obligasi yang dicairkan pada saat jatuh tempo dan sebelum jatuh tempo.selengkapnya

 DPR: Kami Masih Menjaring Usulan Rakyat Soal Pengampunan PajakDPR: Kami Masih Menjaring Usulan Rakyat Soal Pengampunan PajakSenin 16 Mei 2016 11:02Administratordibaca 771 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI, Donny Imam Priambodo mengatakan bahwa sampai saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjaring berbagai usulan dari masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. "Semua pihak diharapkan bersabar menanggapi RUU Pengampunan Pajak," kata Donny diJakarta, Minggu (15/5).selengkapnya

 Surati Panama, India serius tindaklanjuti Panama PapersSurati Panama, India serius tindaklanjuti Panama PapersJumat 13 Mei 2016 16:53Administratordibaca 815 kaliSemua Kategori

Pemerintah India telah menyurati Panama untuk memperoleh informasi mengenai warga negara India yang disebut dalam skandal Panama Papers telah mendirikan entitas offshore dengan menjadikan negara surga pajak itu sebagai basisnya. India memanfaatkan kesempatan itikad Panama untuk bergabung dengan rezim tukar menukar informasi pajak internasional dalam mencegah penghindaran dan pengemplangan pajak.selengkapnya

 Akhir Mei Bank Wajib Laporkan Pajak Kartu KreditAkhir Mei Bank Wajib Laporkan Pajak Kartu KreditJumat 13 Mei 2016 13:45Administratordibaca 1274 kaliSemua Kategori

Mulai akhir Mei 2016, perbankan dan lembaga penerbit kartu kredit wajib melaporkan data dan informasi perpajakan pada kartu kredit. Ketua Asosiasi Kartu Kredit (AKKI) Steve Marta mengatakan, wajib lapor data dan pajak itu akan memberikan sedikit koreksi pada bisnis alat bayar menggunakan kartu ini. Prediksinya, bisnis kartu kredit semester II-2016 akan lebih lambat.selengkapnya

 528 Orang Indonesia di Panama Papers Belum Teridentifikasi528 Orang Indonesia di Panama Papers Belum TeridentifikasiKamis 12 Mei 2016 19:49Administratordibaca 936 kaliSemua Kategori

Geger Panama Papers pada April lalu membuat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan penyelidikan. Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dari 1038 nama wajib pajak Indonesia yang tercantum di Panama Papers sebanyak 528 nama belum teridentifikasi apakah memiliki NPWP atau tidak. Menurut Ken, data tersebut berpotensi akan berkembang lagi bila kelak ditemukan nama-nama baru diselengkapnya

 Akhir Mei, Bank Wajib Lapor Pajak Kartu KreditAkhir Mei, Bank Wajib Lapor Pajak Kartu KreditKamis 12 Mei 2016 13:04Administratordibaca 875 kaliSemua Kategori

Mulai akhir Mei 2016, perbankan dan lembaga penerbit kartu kredit wajib melaporkan data dan informasi perpajakan pada kartu kredit. Ketua Asosiasi Kartu Kredit (AKKI) Steve Marta mengatakan, wajib lapor data dan pajak itu akan memberikan sedikit koreksi pada bisnis alat bayar menggunakan kartu ini. Prediksinya, bisnis kartu kredit semester II-2016 akan lebih lambat.selengkapnya

 BKF Kaji Tambah Lapisan Pajak di PPh Pasal 21BKF Kaji Tambah Lapisan Pajak di PPh Pasal 21Rabu 11 Mei 2016 19:43Administratordibaca 1289 kaliSemua Kategori

Pemerintah melakukan kajian terhadap struktur tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi atau PPh Pasal 21. Ini untuk menyiasati penerimaan pajak dari PPh Pasal 21. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, beberapa pihak berpendapat bahwa lapisan kedua tarif PPh Pasal 21 yang kisaran penghasilannya sebesar Rp 50 sampai dengan Rp 25selengkapnya

 Setoran Pajak hingga April Masih TerkontraksiSetoran Pajak hingga April Masih TerkontraksiRabu 11 Mei 2016 13:14Administratordibaca 1263 kaliSemua Kategori

Jakarta. Target penerimaan negara di APBN 2016 terancam gagal tercapai. Hingga April 2016, realisasi penerimaan pajak masih mencatatkan kontraksi. "(Penerimaan pajak per akhir April) 20% dari target kira-kira," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada KONTAN, Senin (9/5) malam.selengkapnya

 Pengusaha Perlu Reformasi Pajak, Bukan Tax AmnestyPengusaha Perlu Reformasi Pajak, Bukan Tax AmnestySelasa 10 Mei 2016 20:58Administratordibaca 816 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini tengah melalukan pembahasan mengenai RUU Tax Amnesty. Saat ini, RUU tersebut telah mencapai pembahasan pada tahap Panitia Kerja (Panja) yang akan mulai bekerja pada pertengahan Mei mendatang. Namun, tax amnesty ini ternyata tidak menjamin keberpihakan pengusaha terhadap pajak. Pasalnya, meskipun terdapat pengampunan pajak namun hal ini akan percumaselengkapnya

 Ditjen Pajak Jabar I Tangkap Pengemplang Pajak?Ditjen Pajak Jabar I Tangkap Pengemplang Pajak?Selasa 10 Mei 2016 20:43Administratordibaca 897 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I dikabarkan menangkap seorang warga di Bandung, Senin, 9 Mei 2016, terkait pengemplangan pajak. Orang tersebut diduga wajib pajak yang menunggak utang pajak perorangan lebih dari Rp 1 miliar. Kepala Kantor Wilayah DJP Jabar I Yoyok Satiotomo dijadwalkan memberikan keterangan resmi melalui konferensi pers, terkait kabar tersebut, Senin, 9 Mei 2016,selengkapnya

 Industri Konveksi hingga Alas Kaki Raih Fasilitas Pajak PenghasilanIndustri Konveksi hingga Alas Kaki Raih Fasilitas Pajak PenghasilanSelasa 10 Mei 2016 20:32Administratordibaca 2085 kaliSemua Kategori

Dengan pertimbangan dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pemerintah memandang perlu mendorong peningkatan investasi pada industri padat karya. Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 15 April 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturanselengkapnya

 Hasil Akhir ‎Pelaporan SPT Tahunan Tembus 11,67 Juta Wajib PajakHasil Akhir ‎Pelaporan SPT Tahunan Tembus 11,67 Juta Wajib PajakSabtu 7 Mei 2016 11:04Administratordibaca 3309 kaliSemua Kategori

Rekapitulasi hasil penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2015 mencapai 11,67 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Badan per 30 April 2016. Realisasi ini naik 13,10 persen dibanding pencapaian tahun sebelumnya yang sebanyak 10,32 juta WP.selengkapnya

 Lunasi Tunggakan Pajak, Bos Hotel DilepaskanLunasi Tunggakan Pajak, Bos Hotel DilepaskanKamis 5 Mei 2016 19:56Administratordibaca 926 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus akhirnya melepaskan SPG, 50, pengusaha hotel ternama di Kudus yang disandera badan (gijzeling) karena menunggak pajak sebesar Rp300 juta. Upaya penyanderaan badan akan terus dilanjutkan karena dinilai efektif dan memunculkan efek jera bagi penunggak pajak. SPG hanya tiga jam ditahan di Rutan Kudus.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Tak Ada Namanya Pengemplang PajakDirjen Pajak: Tak Ada Namanya Pengemplang PajakSelasa 3 Mei 2016 19:08Administratordibaca 1649 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak bukan ditujukan untuk pengemplang pajak. Sebab, menurutnya tidak ada orang yang mengemplang pajak. Menurutnya, kalaupun banyak wajib pajak (WP) yang tidak melaporkan harta yang dimilikinya secara benar, hal itu mungkin dilakukan atas dasar ketidaksengajaan.selengkapnya

 Tax Amnesty di Indonesia Pernah Gagal Total karena G30S/PKITax Amnesty di Indonesia Pernah Gagal Total karena G30S/PKISelasa 3 Mei 2016 16:45Administratordibaca 2193 kaliSemua Kategori

Upaya pemerintah memberikan insentif berupa pengampunan pajak atau tax amnesty menimbulkan kontroversi. Namun pihak pemerintah tetap yakin tax amnesty bakal menimbulkan dampak positif bagi negara. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, selain mendorong penerimaan negara lewat pajak, tax amnesty juga memberikan dampak psikologis bagi penunggak pajak untuk berubah lebih jujur dalamselengkapnya

 Pertukaran Data Pajak RI-AS Dipercepat Tahun IniPertukaran Data Pajak RI-AS Dipercepat Tahun IniSenin 2 Mei 2016 18:44Administratordibaca 1804 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mempercepat perjanjian kerjasama dengan Amerika Serikat, terkait pertukaran data pajak. Menurut keterangan pers yang di terima KONTAN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebutkan perjanjian pertukaran data pajak akan dilakukan pada September 2016. Artinya, lebih cepat dari rencana awal, seperti yang pernah diungkapkan pemerintah yaitu tahun 2017.selengkapnya

 Kejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas NegaraKejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas NegaraSenin 2 Mei 2016 16:42Administratordibaca 1868 kaliSemua Kategori

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyetorkan Rp 10 miliar kepada kas negara dari kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Dua kasus tersebut yakni tindak pidana pelanggaran SOP kasus perbankan oleh Ricky Donal dan tindak pidana korupsi pencucian uang yang dilakukan Ditjen Pajak Dhana Widyatmika.selengkapnya

 Dirjen Pajak Jadi Ketua Panja Tax Amnesty dari PemerintahDirjen Pajak Jadi Ketua Panja Tax Amnesty dari PemerintahJumat 29 Apr 2016 22:04Administratordibaca 1416 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada masa sidang berikutnya 17 Mei mendatang. Dalam rapat kerja di Ruang Komisi XI pada Kamis (28/4) malam, menetapkan panitia kerja dari pihak pemerintah dan DPR. Adapun dari pemerintah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menunjuk Direktur Jenderalselengkapnya

 Dirjen Pajak Wakil Pemerintah di RUU Tax AmnestyDirjen Pajak Wakil Pemerintah di RUU Tax AmnestyJumat 29 Apr 2016 17:05Administratordibaca 1350 kaliSemua Kategori

Rapat Kerja tentang Rancangan Undang-undang tentang pengampunan pajak (RUU Tax Amnesty), akhirnya sepakat untuk membentuk panitia kerja untuk melakukan pembahasan. Panja ini dibentuk dengan memenuhi unsur pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, terkait hal itu Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal (DIrjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi sebagai ketua Panja wakil pemerintah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :