Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengeluarkan kebijakan pemutihan sanksi administrasi untuk para penunggak pajak kendaraan bermotor mulai kemarin, Senin (16/9/2019) sampai 30 Desember 2019.selengkapnya

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono menyebutkan jumlah wajib pajak (WP) di Kota Pahlawan terus meningkat. Peningkatan itu karena warga cenderung memecah-mecah objek pajak."Jumlah ini dari tahun ke tahun terus naik. Tiga tahun lalu WP di Surabaya masih 600 ribuan, saat ini sudah mencapai 660 ribu," kata Yusron kepada wartawan di kantor Humasselengkapnya

Penerimaan bea dan cukai per 26 November 2018 mencapai Rp 160,85 triliun dari target Rp 194 triliun. Angka tersebut dengan rincian, bea masuk Rp 34,88 triliun, bea keluar Rp 6,07 triliun, dan cukai Rp 119,9 triliun.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akhirnya menanggapi keputusan batalnya kenaikan tarif cukai rokok untuk tahun 2019. DJBC menyatakan siap mendukung dan menjalankan keputusan tersebut.selengkapnya

Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) untuk membeli bahan bakar dalam negeri melalui kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Untuk mempermudah hal tersebut, pemerintah menghapus satu aturan pajak.selengkapnya

PT Triangle Motorindo sebagai agen pemegang merek Viar di Tanah Air, sudah memasarkan motor listrik sejak Juni 2016. Meski, belum ada aturan jelas dari pemerintah terkait insentif pajaknya.selengkapnya

Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara membentuk satuan tugas penagihan pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan pada Selasa (6/3/2018) pagi melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengisi laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017 di kantornya.selengkapnya

Kabar gembira bagi warga Banten. Ya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten memberlakukan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor hingga 31 Desember 2017 mendatang.selengkapnya

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengajari delegasi 32 negara cara mengelola pajak, dalam kegiatan Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030 di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 30 November 2016.selengkapnya

Google akhirnya secara perlahan mulai melunak. Setelah "dikejar" oleh pemerintah pada beberapa waktu lalu, Google pun akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi mensosialisasikan tax amnesty atau Program Pengampunan Pajak di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Kunjungan ini untuk memberikan pemahaman terkait tax amnesty khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington DC untuk menjelaskan kebijakan pengampunan pajak di hadapan pimpinan sektor keuangan seluruh dunia.selengkapnya

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mempersiapkan diri untuk program pengampunan pajak atau amnesti pajak untuk periode II. Namun, Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan BRI mengatakan, pada program tax amnesty periode II, nilai penjaringan dana tak akan sebesar seperti periode I.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebaiknya harus introspeksi diri terlebih dahulu sebelum benar-benar melakukan penagihan pajak kepada Google di Indonesia.selengkapnya

Google saat ini masih menjadi sorotan utama dari pemerintah. Selain mangkir pajak, Google juga dianggap tidak kooperatif dengan Ditjen Pajak. Buktinya, ketika Ditjen Pajak mengajukan surat pemeriksaan pajak, bulan lalu Google memutuskan untuk menolaknya.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji mempercepat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai instrumen investasi pengampunan pajak. Saat ini, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia untuk mematangkan peraturan.selengkapnya

Anggota komisi IX DPR, Mukhamad Misbakhun tak mempermasalahkan adanya gugatan atau judical review terkait disahkanya Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.selengkapnya

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan wacana pembentukan salah satu wilayah di Indonesia untuk menjadi negara surga pajak atau tax havens sangat bisa dilakukan. Suahasil bilang dengan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) di Indonesia, memungkinkan juga untuk membuat KEK khusus keuangan.selengkapnya

Bursa saham Asia menguat pagi ini, dengan indeks saham acuan menuju kenaikan mingguan pertama dalam 5 pekan terakhir. Investor menunggu komentar dari Kepala Federal Reserve. Saham Jepang naik di tengah spekulasi negara tersebut bakal menunda pemberlakuan kenaikan pajak penjualan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya