Hari ini merupakan hari terakhir program pengampunan pajak (Tax Amnesty) periode I, Juli-September 2016. Hari terakhir ini, peserta yang ingin mengikuti program tersebut meningkat signifikan di seluruh kantor pajak di Indinesia.selengkapnya

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan banyak anggotanya yang sudah membayar pajak. Sehingga, tidak perlu lagi untuk mengikuti program tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Periode satu program amnesti pajak berakhir hari ini, Jumat (30/9). Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat, Gatot Subroto pun dipenuhi oleh para wajib pajak (WP) yang ingin mengikuti program amnesti pajak tersebut. Para WP memadati kursi hingga ada sebagian yang duduk di lantai.selengkapnya

Periode I program tax amnesty akan berakhir hari ini. Wajib pajak bisa menikmati tarif tebusan terendah sebesar 2 persen hari ini.selengkapnya

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mencatat, deklarasi harta dan uang tebusan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang masing-masing Rp2.514 triliun dan Rp81,1 triliun per hari kemarin, merupakan angka capaian tertinggi di dunia.selengkapnya

Ribuan buruh hari ini melakukan demo untuk menuntut UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak dibatalkan. Demo ini pun mendapatkan tanggapan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

Tiga hari jelang program tax amnesty berakhir, kantor pajak ramai diserbu oleh wajib pajak. Tak hanya wajib pajak kecil, para pengusaha pun mulai mengikuti program tax amnesty pada berbagai kantor pajak.selengkapnya

Menjelang berakhirnya periode I tax amnesty, antusiasme para calon peserta kian membludak. Menjawab itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta petugas pajak yang bertugas melayani pengampunan pajak untuk lembur.selengkapnya

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad mengatakan tiga Bank Singapura yang dipanggil terkait amnesti pajak menunjukkan itikad baik. Bank-bank tersebut yakni OCBC NISP, UOB, DBS, memberi klarikasi tak ada masalah terkait pelaksanaan program pengampunan pajak yang digagas pemerintah Indonesia.selengkapnya

Sepanjang 2016, sedikitnya enam negara termasuk Indonesia memburu Google karena dianggap belum memenuhi pembayaran pajak. Negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia, Inggris, dan Spanyol lebih agresif menekan raksasa internet tersebut agar membayar kewajibannya. Bahkan di Inggris, Google telah bersedia menebus pajak senilai 139 juta atau sekitar Rp 2,2 triliun.selengkapnya

Pemerintah belum membuka opsi untuk memperpanjang periode pertama Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) kendati dana tebusan masih minim. Periode pertama tax amnesty selesai pada akhir September.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani, mengatakan dirinya akan mengikuti program Tax Amnesty atau pengampunan pajak pada 27 September mendatang. September ini merupakan batas akhir periode tarif tebusan terendah Tax Amnesty sebesar 2 persen.selengkapnya

Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh anggotanya untuk ikut pengampunan pajak serentak pada 27 September nanti.selengkapnya

Program amnesti (pengampunan) pajak di daerah mendapat respon positif. Misalnya di Kantor Pajak Pratama Bogor, Jawa Barat, program ini mampu mengoleksi tambahan duit pajak nan lumayan.selengkapnya

Program amnesti pajak yang digelorakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi perhatian khusus bagi kalangan pengusaha, termasuk Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia alias Iwapi.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, PT Google Indonesia wajib memenuhi kewajibannya membayar pajak di Indonesia.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) melakukan sosialisasi Undang Undang (UU) Pengampunan Pajak di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (16/9).selengkapnya

Menteri Koordinator (Menko) bidang PerekonomianDarmin Nasution mengatakan, isu Singapura akan menjegal pelaksanaan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) sudah lama. Namun, banyak pihak yang selalu mengatakan bahwa itu hanya isu belaka dan tidak benar.selengkapnya

Wajib Pajak (WP) Besar diprediksi akan banyak yang mengikuti program tax amnesty pada September ini. Selain karena rendahnya tarif tebusan yang harus dibayar, hal ini juga disebabkan karena beberapa WP Besar diprediksi telah menyelesaikan syarat berupa berkas pendaftaran.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan bahwa saat ini program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak hanya diikuti oleh kalangan pengusaha. Menurutnya, aparatur negara juga telah mulai mengikuti program pengampunan pajak ini.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya