RI Bakal Kesulitan Terapkan Keterbukaan Data Pajak dan BankRI Bakal Kesulitan Terapkan Keterbukaan Data Pajak dan BankJumat 22 Apr 2016 21:48Administratordibaca 1755 kaliSemua Kategori

Indonesia diyakini akan kesulitan menerapkan keterbukaan dan pertukaran informasi perbankan untuk pajak dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) pada akhir 2017. Pasalnya Indonesia memiliki kelemahan data perpajakan yang dapat diberikan kepada negara lain yang memberlakukan AEoI.selengkapnya

 Kapolri: Tax Amnesty Tak Hapus PidanaKapolri: Tax Amnesty Tak Hapus PidanaJumat 22 Apr 2016 21:45Administratordibaca 703 kaliSemua Kategori

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan saat ini pemerintah masih terus mendalami soal bocornya data Panama Papers yang menyeret sejumlah nama tokoh dan pengusaha Tanah Air. Badrodin mengatakan melalui rapat pertama mengenai Panama Papers bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, disampaikan bahwa masih ada data yang belum lengkap dalam dokumen tersebut.selengkapnya

 Bisnis Penerbitan Buku Perlu Keringanan PajakBisnis Penerbitan Buku Perlu Keringanan PajakJumat 22 Apr 2016 21:41Administratordibaca 906 kaliSemua Kategori

DPD masih membahas dan mencari banyak masukan untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbukuan. Enam orang Anggota Komite III DPD RI mengadakan dengar pendapat tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbukuan di Kantor DPD RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (22/4).selengkapnya

 Tax Amnesty Dinilai Kental Nuansa Politik dan KontroversialTax Amnesty Dinilai Kental Nuansa Politik dan KontroversialJumat 22 Apr 2016 21:38Administratordibaca 1884 kaliSemua Kategori

Rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty menurut Komisi IX DPR RI memiliki nuansa politik yang sangat kental. Hal ini lantaran sejak awal terjadi tarik menarik di parlemen terkait rencana pemerintah memberlakukan pengampunan bagi para pengemplang pajak tersebut. Anggota Komisi XI DPR‎, Andreas Eddy Susetyo menuturkan kebijakan tersebut sejak awal memang kontroversial.selengkapnya

 Pemerintah Ingin Tim Penyelesaian Panama PapersPemerintah Ingin Tim Penyelesaian Panama PapersKamis 21 Apr 2016 17:49Administratordibaca 820 kaliSemua Kategori

Pendalaman data nama-nama orang Indonesia dalam dokumen Panama atau Panama Papers yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih berlanjut. Kabarnya, pemerintah malah mau membentuk tim yang bertugas untuk mendalami data tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengakui adanya pembahasan kerja samaselengkapnya

 Petugas Pajak Dibunuh, Pemerintah Perlu Rekonsiliasi DataPetugas Pajak Dibunuh, Pemerintah Perlu Rekonsiliasi DataKamis 21 Apr 2016 12:47Administratordibaca 990 kaliSemua Kategori

Kasus pembunuhan juru sita pajak di Gunungsitoli dinilai oleh para pengusaha lantaran petugas dari KPP Pratama Sibolga tersebut menagih tidak sebanding dengan aset bahkan omzet mereka. Akibatnya, sejumlah pengusaha ada yang merugi dan bangkrut. Selain itu ada yang memilih menyanggah surat tagihan tersebut.selengkapnya

 CITA Usul Tarif Tax Amnesty harus DiperbesarCITA Usul Tarif Tax Amnesty harus DiperbesarRabu 20 Apr 2016 20:06Administratordibaca 1221 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, tarif tebusan bagi wajib pajak yang ingin mengikuti Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty terlalu rendah. Prastowo juga mengusulkan, agar tarif yang ditetapkan tidak banyak lapisan. "Kalau 1%-2% pemerintah akan kalah, 5%-10% menurut saya. Jangan terlalu banyak lapisan tarifnya, hajar saja langsung dua tarif,selengkapnya

 IMF, Bank Dunia, PBB, dan OECD Perangi Penggelapan PajakIMF, Bank Dunia, PBB, dan OECD Perangi Penggelapan PajakRabu 20 Apr 2016 19:34Administratordibaca 1007 kaliSemua Kategori

Empat organisasi besar dunia bekerjasama untuk memerangi masalah perpajakan internasional, khususnya terkait praktik penggelapan pajak yang diungkap oleh Panama Papers. Dilansir Reuters, Rabu, 20 April 2016, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) akan bergabung untuk mengembangkan alat dan standarselengkapnya

 Ditjen Pajak Pastikan Data Tax Amnesty AmanDitjen Pajak Pastikan Data Tax Amnesty AmanRabu 20 Apr 2016 12:39Administratordibaca 908 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Ken Dwijugiasteadi mengatakan pemerintah menjamin keamanan data-data peserta tax amnesty. Menurut dia, data-data yang sudah ada dalam database mereka tidak boleh digunakan untuk penunjang data tindak pidana. Jaminan keamanan juga termasuk untuk nama-nama yang akan masuk tax amnesty, namun orang tersebut bermasalah sejak lama dari sisi hukum.selengkapnya

 DPR Minta Penjelasan Potensi Pendapatan dari Pengampunan PajakDPR Minta Penjelasan Potensi Pendapatan dari Pengampunan PajakRabu 20 Apr 2016 12:23Administratordibaca 958 kaliSemua Kategori

Komisi Xi DPR RI mulai melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk melihat pandangan mengenai program pengampunan pajak atautax amnesty yang diusulkan pemerintah. Kali ini Komisi XI bertemu dengan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).selengkapnya

 Sri Mulyani: Bank Dunia Dukung Reformasi Pajak IndonesiaSri Mulyani: Bank Dunia Dukung Reformasi Pajak IndonesiaSelasa 19 Apr 2016 11:20Administratordibaca 1489 kaliSemua Kategori

Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank (Bank Dunia), Sri Mulyani mengemukakan Bank Dunia mendukung reformasi pajak yang pernah dia pimpin di Indonesia. Adapun reformasi yang dia maksud adalah terkait kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dan memajukan kemakmuran Indonesia. Oleh sebab itu, dalam mengatasinya diperlukan tantangan luar biasa dalam kebijselengkapnya

 DJP Jateng I Catat 37.778 WP BaruDJP Jateng I Catat 37.778 WP BaruSelasa 19 Apr 2016 09:39Administratordibaca 1294 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I mencatat jumlah wajib pajak atau (WP) baru hingga akhir Maret sebanyak 37.778 WP. Kepala Kanwil DJP Jateng I Dasto Lesyanto mengatakan target WP pada tahun ini hanya diarahkan pada WP Orang Pribadi Non Karyawan.selengkapnya

 Wamenkeu Nilai Pengampunan Pajak Punya Manfaat Jangka PanjangWamenkeu Nilai Pengampunan Pajak Punya Manfaat Jangka PanjangJumat 15 Apr 2016 13:31Administratordibaca 946 kaliSemua Kategori

DPR telah berkomitmen untuk mempercepat proses pembahasan RUU Pengampunan Pajak. ‎Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pengampunan pajak tidak hanya bertujuan menyelamatkan APBN tahun ini, tapi juga memiliki manfaat jangka panjang. ‎Mardiasmo mengatakan, tujuan jangka pendek pengampunan pajak adalah menambah penerimaan negara. Penerimaan negara akan bertambah dari uang tebusan paraselengkapnya

 Ketua DPR Janjikan Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai Bulan IniKetua DPR Janjikan Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai Bulan IniJumat 15 Apr 2016 13:15Administratordibaca 1224 kaliSemua Kategori

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, DPR tidak akan mempersulit ‎proses pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty). Pimpinan DPR sudah yakin dengan program pengampunan pajak setelah melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (15/4).selengkapnya

 Setelah Temui Jokowi, DPR Restui Program Pengampunan PajakSetelah Temui Jokowi, DPR Restui Program Pengampunan PajakJumat 15 Apr 2016 13:13Administratordibaca 814 kaliSemua Kategori

Setelah mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (14/4), DPR RI akhirnya merestui upaya pemerintah untuk menerapkan program pengampunan pajak. DPR akan berupaya menyelesaikan secepatnya pembahasan RUU Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Dirjen Pajak Yakin Orang RI akan Bawa Pulang Uang dari Luar NegeriDirjen Pajak Yakin Orang RI akan Bawa Pulang Uang dari Luar NegeriKamis 14 Apr 2016 14:11Administratordibaca 1519 kaliSemua Kategori

Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty tidak ada kewajiban bagi pemilik modal untuk membawa dananya pulang ke dalam negeri. Kebijakan tersebut hanya bentuk fasilitas insentif dari negara. Lalu dari mana pemerintah yakin orang Indonesia berminat?selengkapnya

 Polisi Siap Kawal Petugas Pajak di Wilayah RawanPolisi Siap Kawal Petugas Pajak di Wilayah RawanRabu 13 Apr 2016 15:58Administratordibaca 1225 kaliSemua Kategori

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan petugas pajak diperbolehkan meminta pendampingan polisi bila hendak bertugas di wilayah-wilayah rawan. "Tugas mana pun yang dianggap mengandung risiko, silakan minta bantuan pendampingan dari kepolisian dan kami siap melakukan pengawalan," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, menyusul tewasnya dua orang pegawai pajak di Nias, Sumatera Utara,selengkapnya

 Polisi: Pengusaha yang Bunuh 2 Petugas Pajak Terancam Hukuman MatiPolisi: Pengusaha yang Bunuh 2 Petugas Pajak Terancam Hukuman MatiRabu 13 Apr 2016 14:25Administratordibaca 1731 kaliSemua Kategori

Polisi masih terus memeriksa pengusaha Agusman Lahagu yang membunuh dua orang petugas pajak di Nias, Sumatera Utara. Polisi menjerat Agusman dengan pasal pembunuhan berencana. "Iya lah pembunuhan berencana itu," kata Kapolres Nias AKBP Bazawato Zebua saat dihubungi detikcom, Rabu (13/4/2016).selengkapnya

 Menkeu: 79 Persen Data Ditjen Pajak Cocok dengan Panama PapersMenkeu: 79 Persen Data Ditjen Pajak Cocok dengan Panama PapersSelasa 12 Apr 2016 10:50Administratordibaca 1284 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menemukan adanya 79 persen kecocokan data sejumlah nama Warga Negara Indonesia (WNI) yang disebutkan dalam Panama Papers dan data menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. "Kami menemukan kesamaan 79 persen (nama) yang ada di Panama Papers. Itu diyakini punya rekening di luar negeri dan tahun ini akan dilakukan penegakan hukum.selengkapnya

 Ini Alasan Orang Punya Perusahaan di `Surga Pajak`Ini Alasan Orang Punya Perusahaan di `Surga Pajak`Senin 11 Apr 2016 11:42Administratordibaca 1805 kaliSemua Kategori

Swiss, British Virgin Island, Cayman Island, dan Panama merupakan beberapa negara surga pajak (tax haven) di dunia. Negara-negara tersebut adalah destinasi utama bagi orang Indonesia membuat perusahaan offshore dengan beragam motif. Pengamat Perpajakan dari Universitas Indonesia, Darussalam menegaskan belum tentu orang Indonesia yang masuk dalam bocoran data Panama Papers merupakan para penggelapselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :