CIA Dituduh Berada di Balik `Panama Papers`CIA Dituduh Berada di Balik `Panama Papers`Rabu 13 Apr 2016 16:34Administratordibaca 1162 kaliSemua Kategori

Whistleblower keuangan terkenal Bradley Birkenfeld mengatakan sumber pengungkap 11 juta dokumen yang dicuri dari firma hukum Panama Mossack Fonseca yang kemudian disebut skandal Panama Papers tidak bisa dianggap whistleblower seperti dirinya, sebaliknya dia menuduh skandal itu adalah hasil kerja dinas intelijen Amerika Serikat CIA. "CIA saya yakin berada di belakang ini, menurut pendapat saya,"selengkapnya

 Polisi: Pengusaha yang Bunuh 2 Petugas Pajak Terancam Hukuman MatiPolisi: Pengusaha yang Bunuh 2 Petugas Pajak Terancam Hukuman MatiRabu 13 Apr 2016 14:25Administratordibaca 1765 kaliSemua Kategori

Polisi masih terus memeriksa pengusaha Agusman Lahagu yang membunuh dua orang petugas pajak di Nias, Sumatera Utara. Polisi menjerat Agusman dengan pasal pembunuhan berencana. "Iya lah pembunuhan berencana itu," kata Kapolres Nias AKBP Bazawato Zebua saat dihubungi detikcom, Rabu (13/4/2016).selengkapnya

 Dua Petugas Pajak yang Tewas Ditusuk Diusulkan Kenaikan Pangkat Luar BiasaDua Petugas Pajak yang Tewas Ditusuk Diusulkan Kenaikan Pangkat Luar BiasaRabu 13 Apr 2016 10:49Administratordibaca 1693 kaliSemua Kategori

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya 2 Petugas Pajak KPP Sibolga, Sumut, Parada Toga Frans yang merupakan Juru Sita dan Soza Nolo Lase. "Kami turut berduka cita atas gugurnya dua petugas pajak di Sibolga saat melaksanakan tugas. Semoga almarhum diterima di sisi-Nya, serta keluarga yang ditinggalselengkapnya

 Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK: Panama Papers Harus DitindaklanjutiTindak Pidana Pencucian Uang, PPATK: Panama Papers Harus DitindaklanjutiSelasa 12 Apr 2016 11:05Administratordibaca 2648 kaliSemua Kategori

Sejak dibongkar oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) bersama ribuan media di seluruh dunia pekan lalu, Dokumen Panama alias Panama Papers menghenyakkan konstelasi ekonomi politik dunia. Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davio Gunnlaugsson harus mundur karena nama istrinya masuk dan Perdana Menteri Inggris David Cameron harus sibuk membuat klarifikasiselengkapnya

 Menkeu: 79 Persen Data Ditjen Pajak Cocok dengan Panama PapersMenkeu: 79 Persen Data Ditjen Pajak Cocok dengan Panama PapersSelasa 12 Apr 2016 10:50Administratordibaca 1337 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menemukan adanya 79 persen kecocokan data sejumlah nama Warga Negara Indonesia (WNI) yang disebutkan dalam Panama Papers dan data menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. "Kami menemukan kesamaan 79 persen (nama) yang ada di Panama Papers. Itu diyakini punya rekening di luar negeri dan tahun ini akan dilakukan penegakan hukum.selengkapnya

 Panama Papers dan Praktik Penghindaran PajakPanama Papers dan Praktik Penghindaran PajakSenin 11 Apr 2016 10:29Administratordibaca 3008 kaliSemua Kategori

Secara global, jumlah kekayaan dunia yang tersimpan dalam rekening yurisdiksi tax haven (bebas pajak) di berbagai penjuru jagat raya diperkirakan mencapai sekitar 7,6 triliun dolar AS (setara Rp 102.600 triliun). Hal terungkap dalam investigasi jurnalis Guardian, Luke Harding, yang mengambil data tersebut berdasarkan ahli ekonomi asal Amerika Serikat, Gabriel Zucman.selengkapnya

 BI Apresiasi Aturan Gaji Rp4,5 Juta/Bulan Bebas PajakBI Apresiasi Aturan Gaji Rp4,5 Juta/Bulan Bebas PajakJumat 8 Apr 2016 15:16Administratordibaca 1316 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah untuk menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50%. Langkah ini dinilainya sangat tepat untuk meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia yang tergerus akibat perlambatan ekonomi beberapa tahun ini.selengkapnya

 Ada Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor PajakAda Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor PajakJumat 8 Apr 2016 15:06Administratordibaca 1755 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan telah menelusuri data dari nama-nama orang Indonesia yang terseret dalam daftar Panama Papers. Hasilnya, ada beberapa dari nama pebisnis dan politikus Indonesia yang masuk dalam daftar Panama Papers yang belum pernah melaporkan pajak atas aset maupun harta kekayaannya.selengkapnya

 Jokowi Sudah Punya Nama-Nama Sebelum Panama Papers BocorJokowi Sudah Punya Nama-Nama Sebelum Panama Papers BocorJumat 8 Apr 2016 15:01Administratordibaca 1335 kaliSemua Kategori

residen Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memiliki data-data warga negara Indonesia (WNI) yang menyimpan uangnya di luar negeri untuk menghindari pajak sebelum pada akhirnya data-data tersebut bocor melalui Panama Papers. "Sebelum Panama pun saya sudah punya satu bundle nama-nama," kata Jokowi dalam rapat kerja bersama para kepala daerah hasil pilkada serentak 2015, di Istana Negara, Jakartaselengkapnya

 Gaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak, Negara Kehilangan Rp 18 TriliunGaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak, Negara Kehilangan Rp 18 TriliunKamis 7 Apr 2016 14:31Administratordibaca 1935 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan. Namun dari kebijakan tersebut, penerimaan pajak dipastikan melayang hingga Rp 18 triliun pada 2016. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan menaikkan PTKP dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 jutaselengkapnya

 Gaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak Berlaku Surut di Januari 2016Gaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak Berlaku Surut di Januari 2016Kamis 7 Apr 2016 11:15Administratordibaca 3954 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan. Aturan tersebut dijanjikan terbit pada Juni 2016 dan berlaku surut mulai Januari 2016. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah akan menaikkan PTKP dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta sebulan keselengkapnya

 Alasan Gaji Rp 4,5 Juta per Bulan Bebas PajakAlasan Gaji Rp 4,5 Juta per Bulan Bebas PajakKamis 7 Apr 2016 11:00Administratordibaca 1858 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberlakukan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan yang berlaku surut Januari 2016. Ada beberapa alasan yang mendasari kebijakan tersebut. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, tujuan utama menaikkan PTKP pada tahun ini untuk meningkatkan konsumsiselengkapnya

 Gaji Rp 4,5 Juta per Bulan Bakal Bebas PajakGaji Rp 4,5 Juta per Bulan Bakal Bebas PajakKamis 7 Apr 2016 10:49Administratordibaca 1499 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di tahun ini. Rencana tersebut disambut positif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah akan menaikkan PTKP dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta sebulan ke Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta sebulan.selengkapnya

 Menkeu: Uang RI di Negara Lain Capai Ribuan Triliun RupiahMenkeu: Uang RI di Negara Lain Capai Ribuan Triliun RupiahSelasa 5 Apr 2016 16:41Administratordibaca 1026 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan praktik penyimpanan uang di luar negeri yang dilakukan warga negara Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Bahkan nilainya bisa mencapai belasan ribu triliun rupiah. Bambang menjelaskan, negara-negara yang menjadi lokasi favorit bagi orang Indonesia menyembunyikan uangnya, yaitu yang menerapkan pajak rendah bahkan tidak memungut pajakselengkapnya

 Jelang Rapat Paripurna, Presiden Panggi Menteri Bahas R-APBNP 2016Jelang Rapat Paripurna, Presiden Panggi Menteri Bahas R-APBNP 2016Senin 4 Apr 2016 12:36Administratordibaca 996 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memanggil sejumlah menteri untuk mempersiapkan pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2016 dalam rapat paripurna yang akan digelar sekembalinya Presiden dari kunjungan kerja ke Indonesia Timur. "Saya diminta Presiden untuk menyiapkan rapat paripurna pada Kamis nanti," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/4/2016selengkapnya

 TOP BISNIS: Laporan Pajak Diundur hingga Menanti Dampak Harga BBMTOP BISNIS: Laporan Pajak Diundur hingga Menanti Dampak Harga BBMKamis 31 Mar 2016 06:42Administratordibaca 1149 kaliSemua Kategori

Akhirnya harga BBM resmi diumumkan, yakni mengalami penurunan Rp500 per liter. Namun, dikhawatirkan harga-harga tidak akan turun. Selain itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memutuskan untuk memperpanjang batas pelaporan SPT secara online. Sebelumnya, DJP menetapkan batas akhir pelaporan SPT pada 30 Maret 2016.selengkapnya

 Jokowi Bakal Bebaskan PPN bagi Komoditas StrategisJokowi Bakal Bebaskan PPN bagi Komoditas StrategisRabu 30 Mar 2016 16:11Administratordibaca 946 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada seluruh komoditas pangan strategis yang selama ini belum diterapkan secara merata. Selama ini, bagi para petani yang hasil panennya di simpan di koperasi, maka para pengepul yang membeli hasil produksi tersebut akan dikenakan PPN, sehingga harga jual suatu komoditas di pasar menjadi lebih tinggi karenaselengkapnya

 Tiga Penunggak Pajak DisanderaTiga Penunggak Pajak DisanderaRabu 30 Mar 2016 06:47Administratordibaca 1865 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap penunggak pajak di Kabupaten Bogor. Penindakan tersebut bekerja sama dengan kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan HAM serta Polres Kabupaten Bogor. "DJP telah menyandera dua orang penanggung pajak yang ada di wilayah Kabupaten Bogor yang sudah menunggak pembayaran pajak di atas Rp 100 juta,"selengkapnya

 BKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakBKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakRabu 30 Mar 2016 06:38Administratordibaca 3220 kaliSemua Kategori

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memberikan sanksi tegas untuk perusahaan yang tergolong penanaman modal asing (PMA) jika tidak membayar pajak. Sanksi paling keras adalah pencabutan izin usaha. Seperti diketahui, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa sekitar 2.000 perusahaan asing tidak membayar pajak selama 10 tahun terakhir.selengkapnya

 Jokowi Garansi Dukung Penuh Ditjen PajakJokowi Garansi Dukung Penuh Ditjen PajakSelasa 29 Mar 2016 16:04Administratordibaca 1284 kaliSemua Kategori

Dalam kunjungan yang kedua kali ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bulan Maret 2016 ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa ia dukung penuh (DJP) dalam mensukseskan Tahun Penegakan Hukum Pajak 2016 dan mengamankan peenrimaan pajak. "Sudah dua kali (berkunjung ke DJP) berarti dukungan penuh," ucap Jokowi di Gedung Utama Kantor Pusat DJP, Jakarta (Selasa, 29/3)selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :