Pemerintah Akui Wacanakan PPh Turun dan PPN NaikPemerintah Akui Wacanakan PPh Turun dan PPN NaikJumat 5 Feb 2016 15:45Administratordibaca 1878 kaliSemua Kategori

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Goro Ekanto mengakui, pemerintah penurunan tarif PPh. Goro berpendapat, sebagai kompensasinya maka kenaikan tarif PPN diperlukan. Namun menurut Goro, hingga kini revisi Undang-Undang PPh dan PPN masih dalam tahap kajian. "Mungkin PPh turun 2%, mungkin kurang dari itu. Tetapi kan harus ada kajiannyaselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :


pemerintah (2) kebijakan (2) mungkin (2) berita pajak - pemerintah (1) pajak - pemerintah akui (1) - pemerintah akui wacanakan (1) pemerintah akui wacanakan pph (1) akui wacanakan pph turun (1) wacanakan pph turun dan (1) ppn naik kepala pusat (1) naik kepala pusat kebijakan (1) kepala pusat kebijakan pendapatan (1) pusat kebijakan pendapatan negara (1) kebijakan pendapatan negara badan (1) pendapatan negara badan kebijakan (1) negara badan kebijakan fiskal (1) badan kebijakan fiskal bkf (1) kebijakan fiskal bkf kementerian (1) fiskal bkf kementerian keuangan (1) bkf kementerian keuangan kemkeu (1) kementerian keuangan kemkeu goro (1) keuangan kemkeu goro ekanto (1) kemkeu goro ekanto mengakui (1) goro ekanto mengakui pemerintah (1) ekanto mengakui pemerintah penurunan (1) mengakui pemerintah penurunan tarif (1) pemerintah penurunan tarif pph (1) penurunan tarif pph goro (1) tarif pph goro berpendapat (1) pph goro berpendapat sebagai (1) goro berpendapat sebagai kompensasinya (1) berpendapat sebagai kompensasinya maka (1) sebagai kompensasinya maka kenaikan (1) kompensasinya maka kenaikan tarif (1) maka kenaikan tarif ppn (1) kenaikan tarif ppn diperlukan (1) tarif ppn diperlukan namun (1) ppn diperlukan namun menurut (1) diperlukan namun menurut goro (1) namun menurut goro hingga (1) menurut goro hingga kini (1) goro hingga kini revisi (1) hingga kini revisi undang-undang (1) kini revisi undang-undang pph (1) revisi undang-undang pph dan (1) undang-undang pph dan ppn (1) ppn masih dalam tahap (1) masih dalam tahap kajian (1) dalam tahap kajian mungkin (1) tahap kajian mungkin pph (1) kajian mungkin pph turun (1) mungkin pph turun mungkin (1)