Pemerintah Akan Sederhanakan Syarat Tax Allowance & Tax HolidayPemerintah Akan Sederhanakan Syarat Tax Allowance & Tax HolidayKamis 1 Feb 2018 10:36Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana untuk menyederhanakan persyaratan tax allowance dan tax holiday.selengkapnya

 Cegah Kerugian Negara, Ditjen Pajak Bekukan Sertifikat 1.059 PengusahaCegah Kerugian Negara, Ditjen Pajak Bekukan Sertifikat 1.059 PengusahaJumat 26 Jan 2018 14:41Ridha Anantidibaca 907 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memutuskan untuk menonaktifkan sertifikat elektronik 1.049 pengusaha yang terindikasi menerbitkan faktur pajak fiktif. Status nonaktif alias suspend baru bisa dicabut jika wajib pajak mampu memberikan klarifikasi yang memadai dalam waktu 30 hari. Jika tidak bisa, wajib pajak tak lagi dapat menerbitkan faktur pajak.selengkapnya

 Hipmi Tax Center: Pengusaha Seharusnya Sadari Manfaat Taat PajakHipmi Tax Center: Pengusaha Seharusnya Sadari Manfaat Taat PajakRabu 3 Jan 2018 13:41Ridha Anantidibaca 686 kaliSemua Kategori

Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani menyebutkan bahwa menjadi pengusaha yang taat pajak memiliki banyak manfaat.selengkapnya

 Revisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait PerpajakanRevisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait PerpajakanSelasa 12 Des 2017 14:28Ridha Anantidibaca 619 kaliSemua Kategori

Selain memperkuat mekanisme pemidanaan, rencana perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga mencakup memperluas ketentuan permintaan informasi terkait perpajakan.selengkapnya

 Wajib Pajak di Kulonprogo Bisa Mengecek Validitas Pajak melalui KSWPWajib Pajak di Kulonprogo Bisa Mengecek Validitas Pajak melalui KSWPJumat 8 Des 2017 11:07Ridha Anantidibaca 1051 kaliSemua Kategori

Kulonprogo menjadi pelopor dalam penerapan program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di DIY. Hal tersebut diharapkan tidak cuma memperkuat sistem administrasi perpajakan tetapi juga meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.selengkapnya

 Gubernur BI: Robert Pakpahan Tepat Duduki Kursi Dirjen PajakGubernur BI: Robert Pakpahan Tepat Duduki Kursi Dirjen PajakSenin 4 Des 2017 10:49Ridha Anantidibaca 1032 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai Robert Pakpahan sebagai figur yang tepat mengisi jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Robert dipilih Presiden Joko Widodo menggantikan Dirjen Pajak sebelumnya, Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun.selengkapnya

 Sri Mulyani Senang Banyak Wajib Pajak Pamer HartaSri Mulyani Senang Banyak Wajib Pajak Pamer HartaSelasa 28 Nov 2017 10:26Ridha Anantidibaca 688 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku senang jika semakin banyak wajib pajak yang memamerkan hartanya. Sebab, dengan begitu, Direktorat Jenderal Pajak bisa segera melakukan pemeriksaan.selengkapnya

 DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaSelasa 25 Jul 2017 10:57Ajeng Widyadibaca 661 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

 Bill Gates Minta Robot Dikenai PajakBill Gates Minta Robot Dikenai PajakSenin 20 Feb 2017 14:34Ajeng Widyadibaca 756 kaliSemua Kategori

Pendiri Microsoft, Bill Gates berpandangan semestinya robot harus dikenai pajak seperti halnya manusia. Gagasan itu dilontarkan Gates lantaran robot punya potensi menghasilkan nilai ekonomi dan menggantikan pekerjaan manusia.selengkapnya

 Adik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum sajaAdik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum sajaJumat 17 Feb 2017 11:21Ajeng Widyadibaca 915 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo menanggapi disebutnya nama adik ipar dalam suap pengurusan pajak.selengkapnya

 Adik Iparnya Terseret Kasus Suap Pajak, Jokowi: Silakan DiprosesAdik Iparnya Terseret Kasus Suap Pajak, Jokowi: Silakan DiprosesJumat 17 Feb 2017 10:57Ajeng Widyadibaca 686 kaliSemua Kategori

Jokowi telah berkali-kali mengingatkan pejabat negara dan direksi BUMN agar menghindari berbagai pencatutan namanya untuk mengejar kepentingan pribadi, seperti meminta proyek.selengkapnya

 Rencana Kawasan Industri Terancam Pajak ProgresifRencana Kawasan Industri Terancam Pajak ProgresifKamis 9 Feb 2017 14:07Ajeng Widyadibaca 862 kaliSemua Kategori

Rencana penerapan pajak progresif di tanah menganggur atau idle land, membuat resah pemilik lahan di kawasan industri.selengkapnya

 Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Jumat 20 Jan 2017 15:21Ajeng Widyadibaca 558 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK: Hingga Akhir 2016 BRI Tampung Dana Repatriasi Rp12 TriliunAMNESTI PAJAK: Hingga Akhir 2016 BRI Tampung Dana Repatriasi Rp12 TriliunRabu 11 Jan 2017 13:45Ajeng Widyadibaca 706 kaliSemua Kategori

Aliran dana repatriasi hasil amnesti pajak yang ditampung PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. terus bertambah.selengkapnya

 Tangerang Usulkan Pelimpahan Pajak Kendaraan ke PemkotTangerang Usulkan Pelimpahan Pajak Kendaraan ke PemkotSenin 28 Nov 2016 10:11Ajeng Widyadibaca 1266 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Tangerang mengusulkan kepada pemerintah pusar agar pajak kendaraan bermotor bisa dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota.selengkapnya

 Kanwil DJP Jabar I Beri Penghargaan Kepada KPP dan MediaKanwil DJP Jabar I Beri Penghargaan Kepada KPP dan MediaSenin 21 Nov 2016 15:17Ajeng Widyadibaca 1960 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I memberikan penghargaan kepada enam Kantor Pelayanan Pajak dan lima media massa, salah satunya Bisnis Indonesia, serta penghargaan khusus bagi tenaga pengamanan (satpam) dan tenaga pramusaji.selengkapnya

 TERPOPULER: 24 Ribu UMKM di Pasar Tanah Abang Jadi TargetTERPOPULER: 24 Ribu UMKM di Pasar Tanah Abang Jadi TargetSelasa 18 Okt 2016 09:37Ajeng Widyadibaca 892 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membidik 24.000 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Tanah Abang untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Ditjen Pajak pun mulai melakukan sosialisasi ke para pelaku UMKM di salah satu pasar terbesar se-ASEAN tersebut.selengkapnya

 Indonesia Ajak Google Bicara Baik-baik Masalah PajaknyaIndonesia Ajak Google Bicara Baik-baik Masalah PajaknyaRabu 12 Okt 2016 09:44Admindibaca 847 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya mendorong agar perwakilan raksasa internet Google di regional Asia Pasifik bisa duduk bersama Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan pajak yang telah menjadi polemik.selengkapnya

 Uang Tebusan Tax Amnesty Capai Rp 97,1 Triliun, Sri Mulyani: Terima KasihUang Tebusan Tax Amnesty Capai Rp 97,1 Triliun, Sri Mulyani: Terima KasihSenin 3 Okt 2016 06:57Administratordibaca 1217 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (30/9) mengunjungi kantor Direktorat Jenderal Pajak. Dalam kunjungannya itu, Jokowi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengucapkan terima kasih atas realisasi uang tebusan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mencapai Rp 97,1 triliun.selengkapnya

 Menkeu Terkesima atas Membeludaknya Peserta Tax AmnestyMenkeu Terkesima atas Membeludaknya Peserta Tax AmnestyJumat 30 Sep 2016 12:55Administratordibaca 781 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan status luar biasa atau kahar dalam program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Alasannya, jelang periode akhir tarif tebusan terendah program tersebut, para peserta tax amnesty semakin membeludak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :