Tak Sepenuhnya Tax Amnesty bawa Angin Segar bagi Dunia Perbankan Tanah AirTak Sepenuhnya Tax Amnesty bawa Angin Segar bagi Dunia Perbankan Tanah AirKamis 28 Apr 2016 14:08Administratordibaca 1116 kaliSemua Kategori

Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja memandang tidak sepenuhnya pengampunan pajak atau tax amnesty membawa angin segar terhadap industri perbankan Tanah Air. "Tax amnesty itu sebenarnya macam-macam, tax amnesty yang betul-betul mendatangkan dana ke Indonesia atau hanya pemutihan aset mereka di luar," ujar Jahja, Jakarta, Rabu (27/4/2016).selengkapnya

 Beda Sikap Pejabat Publik di Panama PapersBeda Sikap Pejabat Publik di Panama PapersKamis 28 Apr 2016 14:02Administratordibaca 2662 kaliSemua Kategori

Keterlibatan pejabat publik, baik langsung maupun melalui saudara dan kerabat dalam The Panama Papers memicu protes serta tuntutan untuk meletakkan jabatan.selengkapnya

 Jokowi tidak Bisa Keluarkan PP Deklarasi PajakJokowi tidak Bisa Keluarkan PP Deklarasi PajakKamis 28 Apr 2016 11:29Administratordibaca 1736 kaliSemua Kategori

Penyataan presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menggantikan posisi RUU tax amnesty, cukup mengejutkan. Sebab, keberadaan PP dinilai tidak tepat jika dijadikan penggan RUU tax amnesty. Menurut Direktur Esksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus prastowo menilai, keberadaan PP harus atas dasar undang-undang. Sementara jika dikeluarkan, Pselengkapnya

 Skema `Peniadaan Pajak` untuk Startup Perlu DidukungSkema `Peniadaan Pajak` untuk Startup Perlu DidukungKamis 28 Apr 2016 11:19Administratordibaca 1143 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyatakan insentif untuk e-commerce sangat penting. Menurut dia, intensif yang diberikan pemerintah, dalam hal ini bukan hanya soal pajak, namun juga berupa fasilitas dan pendanaan. "Harus dong, macam-macam (bentuk insentif). Fasilitas kan juga insentif, soal pajak bisa juga (disebut insentif), seperti penundaan pajak, tapi tetapselengkapnya

 Ditjen Pajak Pidanakan Pengusaha jika Bikin e-Faktur FiktifDitjen Pajak Pidanakan Pengusaha jika Bikin e-Faktur FiktifKamis 28 Apr 2016 11:05Administratordibaca 2768 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengingatkan agar pengusaha kena pajak (PKP) yang diwajibkan membuat e-Faktur sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak wajib membuat SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur yang telah ditentukan atau disediakan oleh Ditjen Pajak.selengkapnya

 Roy Marten Pertanyakan Pajak Bioskop XXIRoy Marten Pertanyakan Pajak Bioskop XXIRabu 27 Apr 2016 21:28Administratordibaca 2342 kaliSemua Kategori

Aktor film Roy Marten meminta Dirjen Pajak untuk mengecek pajak bioskop XXI (Twenty One) yang selama ini diduga belum membayar pajak sebagaimana seharusnya. Dia mengatakan ada dugaan pengusaha perfilman itu telah melakukan manipulasi pajak, sehingga pajaknya tidak terbayarkan. "Saya tidak bilang bioskop 21 tidak membayar pajak, tapi tolong cek pajaknya selama ini, apakah tidak bermasalah?"selengkapnya

 PBNU Segera Fatwakan Hukum Pengampunan PajakPBNU Segera Fatwakan Hukum Pengampunan PajakRabu 27 Apr 2016 21:15Administratordibaca 1411 kaliSemua Kategori

Sampai sekarang belum diketahui hukum `tax amnesty` itu dalam tinjauan agama seperti apa. Perlu di-`bahtsulmasail`-kan duluselengkapnya

 UU Tax Amnesty Gagal, Jokowi Siapkan PPUU Tax Amnesty Gagal, Jokowi Siapkan PPRabu 27 Apr 2016 21:12Administratordibaca 929 kaliSemua Kategori

Hingga kini wacana pemberian insentif pajak tax amnesty belum juga bisa diluncurkan. Kebijakan tersebut masih berbentuk RUU Tax Amnesty yang pembahasannya masih berbelit-belit ddi DPR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak ambil pusing dengan sulitnya menembus izin dari DPR terkait RUU tax amnesty. "Itu memang wilayahnya di DPR, yang penting kita sudah menyerahkan (draf RUU Tax Amnesty),"selengkapnya

 BI akan Siapkan Instrumen Penyerap Dana Repatriasi Tax AmnestyBI akan Siapkan Instrumen Penyerap Dana Repatriasi Tax AmnestyRabu 27 Apr 2016 21:03Administratordibaca 914 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai, dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, nantinya tidak akan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Sebab, BI akan mengantisipasi dengan instrumen yang mengatur likuiditasnya. "Begitu ada inflow yang besar dari repatriasi ini kami akan segera merespon dalam bentuk instrumen dan managing likuiditinya. Bisa instrumen baru atau yang sudah ada,"selengkapnya

 Jampidsus: Dirjen Pajak Harus Miliki Data AkuratJampidsus: Dirjen Pajak Harus Miliki Data AkuratRabu 27 Apr 2016 13:48Administratordibaca 738 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat terkait untuk mendapatkan pemaparan mengenai rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Kali ini DPR mengundang otoritas hukum untuk menindaklanjuti kejelasan dari RUU tersebut.selengkapnya

 Persoalan Pajak Grab, Uber Sudah tak BermasalahPersoalan Pajak Grab, Uber Sudah tak BermasalahRabu 27 Apr 2016 13:26Administratordibaca 2122 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan saat ini tidak persoalan kewajiban pajak untuk Uber dan Grab selaku penyedia aolikasi tranportasi online. Pasalnya, kedua perusahaan tersebut telah tedaftar sebagai badan usaha di Tanah Air. "Karena Uber dan Grab sudah incorporated di Indonesia, mereka sudah memiliki izin, ya sudah mereka sudah masuk sebagai subjek pajak," kata Menteri Komunikasiselengkapnya

 Kapolri: Bagaimana Tahu Uang Tax Amnesty Hasil Korupsi?Kapolri: Bagaimana Tahu Uang Tax Amnesty Hasil Korupsi?Rabu 27 Apr 2016 11:18Administratordibaca 947 kaliSemua Kategori

Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti mengatakan uang yang direpatriasi dengan berlakunya UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) itu belum dapat langsung dipastikan berasal dari hasil korupsi. Apalagi tidak ada laporan soal uang itu merupakan hasil korupsi. Itulah sebabnya, kata Badrodin, data pengguna amnesti pajak memang dilindungi sebagai bentuk kepastian hukum.selengkapnya

 Grab dan Uber Dikejar Pajak, Begini Respons MenkominfoGrab dan Uber Dikejar Pajak, Begini Respons MenkominfoRabu 27 Apr 2016 10:51Administratordibaca 1470 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah mengkaji untuk memungut pajak dari sektor e-commerce. Hal ini tentu saja meliputi aplikasi penyedia transportasi online seperti Uber dan Grab. Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan, Grab dan Uber berstatus sebagai penyelenggara aplikasi dan bukan perusahaan transportasi. Menurutnya,untuk transportasiselengkapnya

 PLN Gunakan Dana PMN untuk Bayar PajakPLN Gunakan Dana PMN untuk Bayar PajakSelasa 26 Apr 2016 22:04Administratordibaca 1460 kaliSemua Kategori

Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan menggunakan dana Penyertaaan Modal Negara (PMN) untuk membayar pajak. Sofyan menjelaskan, dana PMN sebesar Rp 13 triliun digunakan untuk menutup kewajiban pajak sebesar Rp 19 triliun. "PMN itu untuk pajak, sisa pajak Rp 6 triliun itu kami akan kita bayar sendiri," ujarnya saat diwawancarai, Selasa (26/4/2015).selengkapnya

 Menteri Keuangan Orde Baru Dukung Tax Amnesty untuk Pengemplang PajakMenteri Keuangan Orde Baru Dukung Tax Amnesty untuk Pengemplang PajakSelasa 26 Apr 2016 21:20Administratordibaca 1650 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier menilai perlunya diberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, tidak ada pilihan lain yang lebih baik bagi pemerintah untuk menutup defisit anggaran selain melalui pemberian tax amnesty kepada para pengemplang pajak. "Tidak ada pilihan lain untuk memberlakukan tax amnesty. Tidak ada upaya lain," kata Fuad di Gedung DPR, Jakarta, Selasaselengkapnya

 Darmin: Instrumen Dana Repatriasi Pengampunan Pajak sedang DisiapkanDarmin: Instrumen Dana Repatriasi Pengampunan Pajak sedang DisiapkanSelasa 26 Apr 2016 21:11Administratordibaca 1255 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan instrumen untuk menerima repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak sedang disiapkan agar dana tersebut memiliki nilai lebih untuk mendorong perekonomian. "Instrumennya perlu disediakan, kalau mengikuti tax amnesty, ada uang yang dibawa masuk dan bisa ditaruh di bank deposito. Tapi sebaiknya, pemerintah menyiapkan beberapaselengkapnya

 Cegah Rupiah Labil, Dana Tax Amnesty Diusulkan Masuk Obligasi ValasCegah Rupiah Labil, Dana Tax Amnesty Diusulkan Masuk Obligasi ValasSelasa 26 Apr 2016 21:05Administratordibaca 1112 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengusulkan agar repatriasi dana hasil pengampunan pajak atau tax amnesty bisa ditampung oleh instrumen obligasi valutas asing (valas). Tujuannya agar aliran masuk dana tersebut tidak memicu gejolak nilai tukar rupiah. Selain itu, instrumen investasi dan keuangan di dalam negeri terhitung masih minim.selengkapnya

 Soal RUU Tax Amnesty, Ketua DPR Akom Bilang Ikan Sepat Ikan GabusSoal RUU Tax Amnesty, Ketua DPR Akom Bilang Ikan Sepat Ikan GabusSelasa 26 Apr 2016 21:02Administratordibaca 1043 kaliSemua Kategori

Ketua DPR Ade Komarudin menjanjikan bahwa parlemen akan berupaya agar pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty bisa segera tuntas. Politisi Partai Golkar ini mengatakan dalam perkembangan terakhir, Komisi XI DPR yang membidangi keuangan negara bersama Pemerintah akan menggelar rapat untuk pembentukan panitia kerja (Panja) RUU tersebut.selengkapnya

 Ampuni Konglomerat Hitam, Tax Amnesty Diminta BatalAmpuni Konglomerat Hitam, Tax Amnesty Diminta BatalSelasa 26 Apr 2016 21:02Administratordibaca 1049 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menolak tax amnesty yang kemarin dibahas oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan tak dipertimbangkannya unsur korupsi. Sekjen Fitra Yenny Sucipto mengatakan pihaknya menyayangkan sikap Presiden yang tak mempertimbangkan unsur dana hasil korupsi yang ditimbun di luar negeri. "Rapat terbatas itu semakin menegaskan bahwa RUU Tax Amnesty dekatselengkapnya

 Ditjen Pajak Tandai Wajib Pajak di 561.538 TitikDitjen Pajak Tandai Wajib Pajak di 561.538 TitikSelasa 26 Apr 2016 20:46Administratordibaca 1707 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menyisir wajib pajak (WP) orang pribadi maupun badan melalui aplikasi berbasis web yang dinamakan geo tagging. Ditjen Pajak mengaku saat ini masih mengumpulkan titik-titik objek pajak potensial yang tersebar di seluruh Indonesia. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Awan Nurmawan Nuh mengatakan, hingga menjelang akhir April 2016 pihaknyaselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :