Anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo menegaskan hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjaring berbagai usulan dari masyarakat terkait RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty). "Semua pihak diharapkan bersabar menanggapi RUU Pengampunan Pajak," ujarnya, Selasa 17 Mei 2016.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty) hingga kini masih digodok oleh pemerintah bersama Komisi XI DPR RI. Adapun tujuan dengan adanya tax amnesty ini diharapkan akan mampu menarik kembali dana orang Indonesia yang selama ini diparkir di luar negeri.selengkapnya

Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk menghapus pajak penghasilan (PPh) bagi kupon obligasi. Penghapusan pajak ini ditujukan mendorong atas penurunan terhadap permintaan imbal hasil dari investor. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan, rencananya kebijakan penghapusan pajak ini akan disertakan dalam revisi UU PPh.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana akan melakukan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Revisi ini dilakukan terhadap beberapa pasal yang dinilai tidak efisien dalam hal peningkatan penerimaan negara. Namun, Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, revisi UU PPh ini diperkirakan tidak akan selesai hingga akhir tahun 2016. Pasalnya, saat ini Kemenkeu masih fokusselengkapnya

Kementerian Keuangan saat ini berencana untuk menghapus pajak penghasilan (PPh) untuk kupon obligasi. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, kebijakan dilakukan untuk mendorong penurunan terhadap permintaan imbal hasil dari investor. "Kalau obligasi dikenakan pajak pasti investor berpikir ada pajaknya 20 persen. Berarti mereka minta return-nya naik 20 persen,selengkapnya

Industri keuangan syariah saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah. Besarnya potensi dari jumlah penduduk muslim di Indonesia diyakini dapat menjadi peluang bagi industri keuangan syariah dalam negeri untuk dapat tumbuh seperti industri keuangan konvensional. Namun, saat ini market share dari industri keuangan syariah di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan industri keuanganselengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III memblokir 116 rekening wajib pajak. Pemblokiran rekening yang telah dilakukan pada 2-4 Mei lalu ini lantaran mereka menunggak pembayaran pajak. Pemblokiran merupakan bagian dari proses penagihan aktif agar wajib pajak tertib membayar pajak. Ratusan rekening yang diblokir itu tersebar di 21 bank baik BUMN maupun swasta.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI, Donny Imam Priambodo menegaskan hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjaring berbagai usulan dari masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). “Semua pihak diharapkan bersabar menanggapi RUU Pengampunan Pajak,” kata Donny di Jakarta, Senin (16/05/2016).selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ingin terciptanya lembaga pemungut zakat yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak yang melakukan pemungutan pajak. Dengan demikian, para pembayar zakat bisa mendapatkan keringanan dari kewajibannya membayar pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, zakat merupakan kewajiban yang harus disetorkan bagi setiap umat muslim untukselengkapnya

Sebanyak kurang lebih 3.200 pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pagi ini menjalani tes urinee yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Pantauan Okezone di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (16/5/2016), tes urine ini dipimpin langsung oleh Kepala BNN Budi Waseso. Berdasarkan informasi yang diperoleh Okezone di lokasi, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi punselengkapnya

Jumlah pembayaran restitusi pajak tahun ini membengkak dibandingkan tahun 2015 lalu. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteiadi mengatakan, jumlah restitusi yang dibayarkan mencapai Rp 46 triliun, naik dari Rp 32 triliun pada tahun 2015. Kondisi ini menjadi anomali, karena di saat pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang meningkat, justru kewajiban atas restitusi yang membengkak.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI, Donny Imam Priambodo mengatakan bahwa sampai saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjaring berbagai usulan dari masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. "Semua pihak diharapkan bersabar menanggapi RUU Pengampunan Pajak," kata Donny diJakarta, Minggu (15/5).selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI M. Sarmuji berpendapat pengampunan pajak merupakan bagian kecil dari reformasi pajak. Oleh sebab itu, dia mengajurkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sebaiknya dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan. "Dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan. Kalau bisa dibarengi dengan tax reform, tax amnesty tidak berdiri sendiri, tax amnesty hanya bagianselengkapnya

Pemerintah India telah menyurati Panama untuk memperoleh informasi mengenai warga negara India yang disebut dalam skandal Panama Papers telah mendirikan entitas offshore dengan menjadikan negara surga pajak itu sebagai basisnya. India memanfaatkan kesempatan itikad Panama untuk bergabung dengan rezim tukar menukar informasi pajak internasional dalam mencegah penghindaran dan pengemplangan pajak.selengkapnya

Menyusul rilis database "Panama Papers" yang menyingkapkan bagaimana orang kaya menggunakan perusahaan-perusahaan offshore demi menghindari pajak, maka tersingkap pula 200.000 perusahaan cangkang oleh investigasi Konsorsium Wartawan Investigatif Internasional (ICIJ) yang 670 di antaranya berkantor di Australia.selengkapnya

Pemerintah terus mendorong adanya penerapan tax amnesty tahun ini, agar memberikan ruang bagi masyarakat yang masih lalai dalam membayar pajak. Pasalnya, tidak semua pengemplang pajak adalah perusahaan atau pribadi yang bermodal besar. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pengemplang pajak yang umum tidaklah selalu besar. Menurutnya masyarakat kelas menengah dan kecil juga ada yangselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mendata jumlah pengemplang pajak di dua provinsi itu sedikitnya mencapai 500 orang. Kerugian negara mencapai triliunan rupiah. "Pengemplangan pajak atas nama pribadi di atas Rp100 juta lebih 500 orang. Kalau semua ditindak, penjara bisa penuh," kata Kepala Kanwil DJP Riau-Kepri Jatnika usai menghadiri penandatanganan kerja dama DJPselengkapnya

Mulai akhir Mei 2016, perbankan dan lembaga penerbit kartu kredit wajib melaporkan data dan informasi perpajakan pada kartu kredit. Ketua Asosiasi Kartu Kredit (AKKI) Steve Marta mengatakan, wajib lapor data dan pajak itu akan memberikan sedikit koreksi pada bisnis alat bayar menggunakan kartu ini. Prediksinya, bisnis kartu kredit semester II-2016 akan lebih lambat.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengutamakan Wajib Pajak (WP) Badan maupun Orang Pribadi kelas kakap sebagai sasaran identifikasi dalam data Panama Papers. Namun prioritas ini tidak mengenal status dan jabatan orang-orang kaya itu. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi saat Konferensi Pers Panama Papers menegaskan, DJP telah memiliki prioritas utama dalam prosesselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengatakan butuh waktu sebulan untuk merampungkan proses identifikasi 1.038 orang-orang Indonesia yang muncul di data Panama Papers. Dengan demikian, target penyelesaiannya pada akhir Mei 2016. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi mengatakan, DJP langsung bekerja menelusuri data sebanyak 1.038 WP dalam dokumenselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya