RPJMN 2024 : Pemerintah Incar Tax Ratio 13,5 PersenRPJMN 2024 : Pemerintah Incar Tax Ratio 13,5 PersenRabu 31 Jul 2019 09:57Ridha Anantidibaca 668 kaliSemua Kategori

Pemerintah mematok target ambisius tax ratio sebesar 13,5% pada 2024 guna menekan defisit transaksi berjalan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Realisasi Pajak Belum Cerminkan Besarnya Penggunaan E-CommerceSri Mulyani: Realisasi Pajak Belum Cerminkan Besarnya Penggunaan E-CommerceRabu 17 Jul 2019 15:38Ridha Anantidibaca 247 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masuk ke dunia digital. Hal ini dimaksud untuk menambah penerimaan pajak.selengkapnya

 Pemerintah Turunkan Tarif Bea Masuk Gula Kristal Asal IndiaPemerintah Turunkan Tarif Bea Masuk Gula Kristal Asal IndiaJumat 28 Jun 2019 10:23Ridha Anantidibaca 663 kaliSemua Kategori

Upaya negosiasi dagang terus dilakukan pemerintah di tengah tingginya bea masuk produk turunan crude palm oil (CPO) di India.selengkapnya

 Badan Pengelola Keuangan Haji Curhat Masih Kena Pajak 20%Badan Pengelola Keuangan Haji Curhat Masih Kena Pajak 20%Kamis 20 Jun 2019 15:23Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengeluh masih dibebankan pajak dalam mengelola dana haji. Tahun lalu BPKH harus membayar pajak hingga Rp 1,2 triliun.selengkapnya

 Bea Cukai Ajak Kementerian dan Lembaga Lain Bangun Ekosistem LogistikBea Cukai Ajak Kementerian dan Lembaga Lain Bangun Ekosistem LogistikJumat 8 Mar 2019 14:05Ridha Anantidibaca 334 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membangun smart custom ajak lembaga lainnya dalam dalam membangun ekosistem logistik.selengkapnya

 Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Kurma dan Minyak Zaitun Asal PalestinaPemerintah Bebaskan Bea Masuk Kurma dan Minyak Zaitun Asal PalestinaKamis 21 Feb 2019 10:21Ridha Anantidibaca 1199 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberlakukan tarif preferensi berupa penghapusan bea masuk bagi sejumlah komoditas dagang dari Palestina.selengkapnya

 Aturan Baru, Persaingan Sehat Ritel Konvensional Vs Online DimulaiAturan Baru, Persaingan Sehat Ritel Konvensional Vs Online DimulaiSenin 4 Feb 2019 14:57Ridha Anantidibaca 657 kaliSemua Kategori

Pemerintah ambil tindakan tegas memberikan aturan khusus pajak transaksi perdagangan online (e-commerce). Pasalnya peraturan ini,selain untuk meningkatkan pendapatan negara, juga agar persaingan bisnis antara pelaku ekonomi digital dan konvensional berjalan adil.selengkapnya

 Ekonom Indef perkirakan aturan cukai plastik baru terbit setelah pemiluEkonom Indef perkirakan aturan cukai plastik baru terbit setelah pemiluSelasa 29 Jan 2019 10:08Ridha Anantidibaca 681 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini Peraturan Pemerintah (PP) tentang cukai plastik belum juga diterbitkan. Bahkan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)tentang cukai rokok tersebut masih dalam tahap pembahasan antar kementerian.selengkapnya

 Bertemu Wapres, Sri Mulyani Lapor soal Penerimaan PajakBertemu Wapres, Sri Mulyani Lapor soal Penerimaan PajakJumat 25 Jan 2019 14:28Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerimaan pajak mengalami pertumbuhan cukup tinggi sepanjang 2018, terutama dari sektor manufaktur, perdagangan, dan pertambangan.selengkapnya

 Asosiasi UMKM Minta Aturan Pajak E-Commerce DitundaAsosiasi UMKM Minta Aturan Pajak E-Commerce DitundaSenin 14 Jan 2019 14:11Ridha Anantidibaca 831 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun meminta Ditjen Pajak menunda implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018. Beleid tersebut mengatur perlakuan perpajakan bagi pelaku usaha niaga elektronik.selengkapnya

 Pemerintah Dinilai Punya Momentum Turunkan PPh BadanPemerintah Dinilai Punya Momentum Turunkan PPh BadanKamis 10 Jan 2019 10:33Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, saat ini merupakan momentum tepat untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Meski begitu, dia menyarankan, kebijakan tersebut perlu dilakukan secara bertahap agar tidak membuat kejutan pada pengelolaan fiskal. Saat ini, tarif PPh Badan adalah sebesar 25 persen.selengkapnya

 Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Jabar Baru 30%Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Jabar Baru 30%Kamis 3 Jan 2019 11:04Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) 2018 di Provinsi Jawa Barat hanya sebesar 30 persen. Rendahnya penyerapan tersebut salah satunya disebabkan karena gagalnya proses lelang pembangunan rumah sakit daerah di Pameungpeuk, Kabupaten Garut.selengkapnya

 Kabar Gembira! Penghapusan Denda Bea Balik Nama DiperpanjangKabar Gembira! Penghapusan Denda Bea Balik Nama DiperpanjangJumat 21 Des 2018 10:57Ridha Anantidibaca 585 kaliSemua Kategori

Penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) DKI Jakarta diperpanjang hingga akhir tahun.selengkapnya

 Kenaikan PPh Diklaim Efektif Turunkan ImporKenaikan PPh Diklaim Efektif Turunkan ImporJumat 21 Des 2018 10:50Ridha Anantidibaca 806 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi mengatakan kebijakan kenaikan tarif Pajak Penghasilan atau PPh 22 impor, efektif menurunkan impor barang konsumsi, meski belum terlalu signifikan.selengkapnya

 Menunggak pajak hingga Rp 1,9 miliar, dua perusahaan di Jaktim ini ditagih paksaMenunggak pajak hingga Rp 1,9 miliar, dua perusahaan di Jaktim ini ditagih paksaKamis 20 Des 2018 11:23Ridha Anantidibaca 1664 kaliSemua Kategori

Suku Dinas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Timur melakukan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap dua perusahaan, yakni PT Duta Megah Matra Keramik dan PT Aalborg Industri.selengkapnya

 Kenaikan tarif PPh 22 efektif turunkan impor, meski tidak signifikanKenaikan tarif PPh 22 efektif turunkan impor, meski tidak signifikanRabu 19 Des 2018 14:32Ridha Anantidibaca 670 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor telah efektif untuk menurunkan impor barang konsumsi, meski belum terlalu signifikan.selengkapnya

 Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Diperpanjang hingga Akhir TahunPenghapusan Denda Pajak Kendaraan Diperpanjang hingga Akhir TahunRabu 19 Des 2018 10:50Ridha Anantidibaca 885 kaliSemua Kategori

Penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bumi Bangunan ‎Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) DKI Jakarta diperpanjang hingga akhir tahun.selengkapnya

 Realisasi Penerimaan Pajak di Bali Capai 8,5 TriliunRealisasi Penerimaan Pajak di Bali Capai 8,5 TriliunKamis 13 Des 2018 13:56Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali) sampai saat ini mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Rp 8,5 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 16,03 persen dibanding periode sama tahun lalu atau setara 81,08 persen dari target Rp 10,5 triliun tahun ini.selengkapnya

 Jurus Kemenkeu Ikut Mendongkrak InvestasiJurus Kemenkeu Ikut Mendongkrak InvestasiKamis 6 Des 2018 14:39Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut mengarahkan kebijakan perpajakan serta cukai untuk mendorong investasi masuk ke Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi, berbagai kemudahan coba diberikan Kemenkeu dalam soal pajak maupun bea dan cukai.selengkapnya

 Bank Yudha Bhakti proyeksikan laba sebelum pajak Rp 131 miliar di tahun iniBank Yudha Bhakti proyeksikan laba sebelum pajak Rp 131 miliar di tahun iniRabu 21 Nov 2018 10:03Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

PT Bank Yudha Bhakti Tbk (BBYB) memproyeksikan laba sebelum pajak sampai akhir 2018 mencapai Rp 131 miliar. Dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (13/11), Bank Yudha Bhakti juga memperkirakan penyaluran kredit sebesar Rp 4,2 triliun di 2018 atau naik 9% secara tahunan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :