Bukti Pembayaran Zakat Dapat Potongan PajakBukti Pembayaran Zakat Dapat Potongan PajakKamis 26 Mei 2016 17:20Administratordibaca 2405 kaliSemua Kategori

Presiden Direktur Dompet Dhuafa Ahmad Juwaini mengatakan, bukti pembayaran zakat yang telah dibayarkan dapat disimpan sebagai potongan yang bisa didapatkan saat melakukan pembayaran penghasilan kena pajak. "Zakat itu dianjurkan ada petugasnya, jadi jangan haji saja. Zakat juga harus ada badan khusus yang mengaturnya begitu. Zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak, asal diberikan pada lembagaselengkapnya

 WN Malaysia Disandera Karena Menunggak Pajak Rp 38 MiliarWN Malaysia Disandera Karena Menunggak Pajak Rp 38 MiliarKamis 26 Mei 2016 17:11Administratordibaca 839 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka telah menahan warga negara Malaysia Kamarrudin M Top selaku mantan Direktur Utama (Dirut) PT Kobatin yang bergerak di bidang pertambangan timah karena menunggak pajak sebesar Rp38 miliar. Kepala KPP Pratama Bangka Ramdanu Martis mengatakan telah menahan dan mencekal Kamarrudin M Top karena tidak melunasi tunggakan pajak sejak 2010.selengkapnya

 Pemangkasan Pajak DIRE Tersangkut Otoritas DaerahPemangkasan Pajak DIRE Tersangkut Otoritas DaerahKamis 26 Mei 2016 16:49Administratordibaca 885 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memutuskan untuk memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) dalam pengalihan aset ke Dana Investasi Real Estate (DIRE) menjadi 0,5 persen dari sebelumnya sebesar 5 persen. Selain itu, pemerintah juga telah memangkas Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 1 persen.selengkapnya

 BI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung RepatriasiBI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung RepatriasiKamis 26 Mei 2016 14:57Administratordibaca 921 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) meminta Badan Usaha Milik Negara menambah penerbitan obligasi agar pasar keuangan domestik semakin beragam, sehingga dapat menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). "Kalau tidak ada instrumennya, maka dana itu hanya akan ditempatkan di pilihan yang tidak cukup menampung dana itu, atau di giro atau deposito perbankan," kata Gubernur BIselengkapnya

 PENEGAKAN HUKUM PENUNGGAK PAJAK : DJP & Polda Jabar Akan Tindak TegasPENEGAKAN HUKUM PENUNGGAK PAJAK : DJP & Polda Jabar Akan Tindak TegasKamis 26 Mei 2016 14:54Administratordibaca 1134 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan pelaksanaan tahun penegakan hukum pada tahun ini sudah semakin siap diterapkan, khususnya di Jawa Barat, seiring dengan telah disosialisasikannya addendum, pedoman kerja, dan implementasi kerja sama antara Ditjen Pajak dan Polri kepada kedua belah pihak hingga level bawah.selengkapnya

 BI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung RepatriasiBI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung RepatriasiRabu 25 Mei 2016 17:43Administratordibaca 31 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menambah penerbitan obligasi agar pasar keuangan domestik semakin beragam, sehingga dapat menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). "Kalau tidak ada instrumennya, maka dana itu hanya akan ditempatkan di pilihan yang tidak cukup menampung dana itu, atau di giro atau deposito perbankan," kata Gubernur BIselengkapnya

 Intip Kartu Kredit, Siapa yang Dikejar Ditjen Pajak?Intip Kartu Kredit, Siapa yang Dikejar Ditjen Pajak?Rabu 25 Mei 2016 17:41Administratordibaca 805 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diminta buka-bukaan mengungkapkan kepentingan di balik mengintip data nasabah kartu kredit. Jika ini dilakukan, maka akan mampu meredam panik atau resah berlebihan yang saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta mengatakan, adapun salah satunya caranya adalah melakukan sosialisasi informasi.selengkapnya

 Pembukaan Data Kartu Kredit Dinilai Ganggu Gerakan NontunaiPembukaan Data Kartu Kredit Dinilai Ganggu Gerakan NontunaiRabu 25 Mei 2016 17:02Administratordibaca 919 kaliSemua Kategori

Kebijakan pelaporan transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak dianggap dapat mengganggu gerakan nasional nontunai. General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Martha mengatakan, para konsumen yang selama ini menggunakan kartu kredit untuk berbelanja, dikhawatirkan akan lebih memilih menggunakan uang tunai. Apalagi, masih ada kekhawatiran dari masyarakat terkaitselengkapnya

 Pengampunan Pajak tanpa Reformasi Perpajakan Selalu GagalPengampunan Pajak tanpa Reformasi Perpajakan Selalu GagalRabu 25 Mei 2016 15:33Administratordibaca 706 kaliSemua Kategori

Ada beberapa isu krusial dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang saat ini sedang dalam pembahasan oleh panitia kerja. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan reformasi perpajakan yang harus dilakukan bersamaan dengan tax amnesty.selengkapnya

 Menkeu: Tindak Tegas PMA 10 Tahun Tak Bayar PajakMenkeu: Tindak Tegas PMA 10 Tahun Tak Bayar PajakRabu 25 Mei 2016 15:26Administratordibaca 661 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menekankan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menindak tegas perusahaan penanaman modal asing (PMA) “nakal” yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar. Kriteria “nakal” ini merujuk kepada perusahaan PMA yang tidak membayar pajaknya dalam sepuluh tahun terakhir, atau perusahaan yang selalu mengaku merugi.selengkapnya

 Tax Amnesty Kelar, Revisi UU KUP Siap JalanTax Amnesty Kelar, Revisi UU KUP Siap JalanRabu 25 Mei 2016 15:20Administratordibaca 1929 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan sudah menerima surat presiden (Supres) terkait revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Rencananya beleid ini akan dibahas setelah RUU pengampunan pajak atau tax amnesty disahkan DPR.selengkapnya

 Menkeu Curhat Sulitnya Satukan Ego Ditjen Pajak dan Bea CukaiMenkeu Curhat Sulitnya Satukan Ego Ditjen Pajak dan Bea CukaiRabu 25 Mei 2016 14:02Administratordibaca 1448 kaliSemua Kategori

Hari ini Kementerian Perindustrian melakukan komitmen pencangan nilai dan budaya kerja di lingkungan kementerian. Untuk bertukar pengalaman penerapan pencanang nilai dan budaya kerja, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menceritakan pengalaman Kementerian Keuangan (Kemnkeu) dalam menjalankan prosesnya.selengkapnya

 Dana Repatriasi boleh Masuk Pasar SahamDana Repatriasi boleh Masuk Pasar SahamRabu 25 Mei 2016 13:57Administratordibaca 1192 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang mulai bergulir di parlemen mulai memunculkan kejutan baru. Salah satunya terkait pembahasan pasal 13 draf UU Pengampunan Pajak. Yakni jenis-jenis instrumen investasi penampung dana repatriasi. Tak hanya deposito bank, surat berharga negara (SBN), dan reksadana, investasi saham juga akan dibuka lebar.selengkapnya

 Pertengahan Juni, DPR Gelar Paripurna Bahas Tax AmnestyPertengahan Juni, DPR Gelar Paripurna Bahas Tax AmnestyRabu 25 Mei 2016 13:45Administratordibaca 964 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak alias tax amnesty masih belum menemui titik terang kapan bisa dimulai. Namun, pembahasan RUU tax amnesty antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mulai buka-bukaan soal data.selengkapnya

 RUU Pengampunan Pajak Bahas Tiga Isu KrusialRUU Pengampunan Pajak Bahas Tiga Isu KrusialRabu 25 Mei 2016 13:38Administratordibaca 857 kaliSemua Kategori

Ada tiga isu krusial dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang saat ini sedang dalam pembahasan oleh panitia kerja (panja). Hal itu disampaikan anggota Komisi XI DPR-RI Ecky Awal Mucharam di Kompleks DPR-RI Senayan Jakarta. Pertama, reformasi perpajakan yang harus dilakukan bersamaan dengan tax amnesty.selengkapnya

 Pemerintah tak Ubah Target Penerimaan dari Pengampunan PajakPemerintah tak Ubah Target Penerimaan dari Pengampunan PajakRabu 25 Mei 2016 12:03Administratordibaca 1027 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum berencana merevisi target penerimaan anggaran negara melalui pengampunan pajak, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa. "Itu memang asumsi, jadi bisa lebih, bisa juga kurang. Target namanya. Nanti kita lihat perkembangannya saja," kata Kalla sebelum menghadiri rapat terbatas evaluasi paket kebijakan ekonomi.selengkapnya

 BI Prediksi Tax Amnesty Bisa Naikkan Kredit 2 PersenBI Prediksi Tax Amnesty Bisa Naikkan Kredit 2 PersenRabu 25 Mei 2016 11:36Administratordibaca 783 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai masuknya dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan dapat meningkatkan pertumbuhan kredit dua persen. Selain itu, juga akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen. "Kalau tax amnesty sukses itu bisa meningkatkan pertumbuhan kredit dua persen, menaikkan pertumbuhan ekonomi 0,3 persen. Jadi ini sesuatu yang juga baik," kata Gubernurselengkapnya

 ICIJ: 6 Perusahaan Eddy Sindoro Tercatat Di Kawasan Suaka PajakICIJ: 6 Perusahaan Eddy Sindoro Tercatat Di Kawasan Suaka PajakRabu 25 Mei 2016 11:17Administratordibaca 1527 kaliSemua Kategori

The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mencatat keterlibatan Eddy Sindoro dalam dokumen Offshore Leaks, yang memuat enam perusahaan di kawasan suaka pajak alias tax haven. Adapun datanya bisa dilihat dalam tautan https://offshoreleaks.icij.org/nodes/45658.selengkapnya

 Katrol Pertumbuhan, BI Sarankan Tax AmnestyKatrol Pertumbuhan, BI Sarankan Tax AmnestySelasa 24 Mei 2016 17:32Administratordibaca 711 kaliSemua Kategori

Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tim ekonomi, caranya mudah saja. Segera jalankan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, apabila pembahasan RUU Tax Amnesty bisa dikebut, selanjutnya diketok palu DPR menjadi UU, dampaknya akan sangat positif. "Dengan implementasi UU Tax Amnesty, pertumbuhan ekonomi bakal terdorong 0,3 persen," papar Agus di Komplek DPR,selengkapnya

 Bank Indonesia Sambut Ditjen Pajak Buka Data Kerahasiaan BankBank Indonesia Sambut Ditjen Pajak Buka Data Kerahasiaan BankSelasa 24 Mei 2016 17:15Administratordibaca 1700 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia, Agus Dermawan Martowardojo menyambut baik rencana pemberlakuan pembukaan bank secrecy (data kerahasiaan). Menurut dia, pihaknya tidak mempermasalahkan pembukaan data itu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia dalam kebijakan Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :