Tax Amnesty: LDR Perbankan Bisa Turun 14%Tax Amnesty: LDR Perbankan Bisa Turun 14%Sabtu 25 Jun 2016 08:04Administratordibaca 604 kaliSemua Kategori

Morgan Stanley, bank investasi yang berbasis di Amerika Serikat, mengestimasi arus dana repatriasi yang masuk dari pelaksanaan pengampunan pajak bisa memperlonggar loan-to-deposit ratio (LDR) perbankan hingga 14%. Dengan demikian, pelaku perbankan domestik diprediksi kembali memiliki ruang untuk terus menyuntikkan kredit.selengkapnya

 Perda Pajak Daerah Dibatalkan, Pembangunan Solo TerancamPerda Pajak Daerah Dibatalkan, Pembangunan Solo TerancamSabtu 25 Jun 2016 07:02Administratordibaca 1350 kaliSemua Kategori

Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2011tetang Pajak Daerah berdampak pada pembangunan Kota Solo. Alhasil, sejumlah proyek yang saat ini dalam program pengerjaan terancam mandek lantaran kurangnya biaya. “Lalu siapa yang akan tanggung jawab, jika pekerjaan (proyek) tidak rampung? Apa, kontraktor mau nombok? Kan gak mau. Jadi ya mandek,” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRDselengkapnya

 Ketua DPR: Pengampunan Pajak Berdampak Besar untuk PerekonomianKetua DPR: Pengampunan Pajak Berdampak Besar untuk PerekonomianJumat 24 Jun 2016 08:47Administratordibaca 924 kaliSemua Kategori

Ketua DPR RI Ade Komaruddin mengatakan aturan mengenai pengampunan pajak akan memberikan dampak yang besar pada perekonomian nasional. Saat mengunjungi kompleks perindustrian di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis, Akom mengatakan bila aturan pengampunan pajak berlangsung secara efektif akan mendorong pendapatan negara.selengkapnya

 Wilayah Surga Pajak Bakal Diterapkan di Kawasan Ekonomi KhususWilayah Surga Pajak Bakal Diterapkan di Kawasan Ekonomi KhususKamis 23 Jun 2016 13:36Administratordibaca 854 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih terus mengkaji pembentukan wilayah khusus surga pajak (tax haven). Keberadaan wilayah ini diharapkan bisa membuat para pengusaha Indonesia lebih tertarik menanamkan uangnya di dalam negeri. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan, rencananya wilayah tax haven ini akan diterapkan pada kawasan ekonomi khusus (KEK).selengkapnya

 Gelapkan PPN Seorang Pengusaha DitahanGelapkan PPN Seorang Pengusaha DitahanKamis 23 Jun 2016 11:47Administratordibaca 868 kaliSemua Kategori

Seorang pengusaha di Palembang yang kedapatan menggelapkan pajak pertambahan nilai (PPN) ditahan di Rumah Tahanan Pakjo, Rabu. Pengusaha berinisial An yang merupakan pemilik PT FTP di Palembang sebelum dijebloskan ke penjara setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang secara tertutup.selengkapnya

 Karyawan Gaji Rp 4,5 Juta Resmi Bebas PajakKaryawan Gaji Rp 4,5 Juta Resmi Bebas PajakKamis 23 Jun 2016 09:51Administratordibaca 2284 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya mengesahkan kenaikan batas Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 36 juta menjadi Rp 54 juta. Dengan ini, berarti gaji Rp 4,5 juta per bulan sudah tak kena pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait kenaikan batas PTKP tersebut. Dia bilang, ketentuan itu berlaku pada tahun 2016.selengkapnya

 Tips Menkeu untuk Hindari Pajak PenghasilanTips Menkeu untuk Hindari Pajak PenghasilanKamis 23 Jun 2016 08:41Administratordibaca 844 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memutuskan untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp36 juta menjadi Rp54 juta per tahun. Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, kebijakan ini nantinya diyakini dapat meningkatkan daya beli masyarakat.selengkapnya

 Naikkan PTKP, Menkeu Sebut Tak Masalah RI `Rugi` Rp18,9 TriliunNaikkan PTKP, Menkeu Sebut Tak Masalah RI `Rugi` Rp18,9 TriliunKamis 23 Jun 2016 08:39Administratordibaca 969 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro telah memutuskan untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp36 juta menjadi Rp54 juta per tahun. Artinya, masyarakat dengan penghasilan rata-rata Rp4,5 juta per bulan tidak akan dibebani oleh pajak. Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, kebijakan ini memang akan menurunkan penerimaan pajak sebesar Rp18,9 triliun.selengkapnya

 Mendagri Batalkan Perda Pajak Daerah, Solo Terancam MiskinMendagri Batalkan Perda Pajak Daerah, Solo Terancam MiskinRabu 22 Jun 2016 15:26Administratordibaca 1706 kaliSemua Kategori

Kota Solo terancam kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sebagai imbas dari pembatalan ribuan peraturan daerah dinilai bermasalah oleh Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Dua perda Solo dibatalkan adalah Peraturan Daerah nomor 10/2010 tentang Administrasi Kependudukan, dan Perda nomor 4/2011 tentang Pajak Daerah. Padahal kedua Perda tersebut merupakan produk semasa Wali Kota Jokoselengkapnya

 Oknum Notaris Gelapkan Pajak Rp 2,46 MiliarOknum Notaris Gelapkan Pajak Rp 2,46 MiliarRabu 22 Jun 2016 14:22Administratordibaca 8874 kaliSemua Kategori

Seorang oknum notaris wanita asal Kota Bandung, Diastuti, terancam hukuman 4 tahun penjara. Ia didakwa melakukan penggelapan uang Rp 2,46 miliar. Uang yang digelapkan tersebut sedianya untuk setoran pembayaran pajak pembelian tanah oleh PT. Daekan Indar Indonesia.selengkapnya

 Pengemplang Pajak Nantikan Tax Amnesty untuk InvestasiPengemplang Pajak Nantikan Tax Amnesty untuk InvestasiRabu 22 Jun 2016 08:43Administratordibaca 739 kaliSemua Kategori

RUU Tax Amnesty kini mulai memasuki pembahasan final. Apabila tidak ada hambatan yang berarti, ditargetkan aktif bulan ini RUU tersebut akan diketok palu. Ternyata, RUU Tax Amnesty ini sangat dinantikan oleh para pengemplang pajak. Bahkan, menurut Kapolri Badrodin Haiti, saat ini banyak para pengusaha di Indonesia yang menunda untuk berinvestasi karena menunggu kepastian dari pemerintah terkaitselengkapnya

 Hary Tanoe: Jumlah Pembayar Pajak RI Kalah dari SingapuraHary Tanoe: Jumlah Pembayar Pajak RI Kalah dari SingapuraRabu 22 Jun 2016 06:59Administratordibaca 1470 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Hary Tanoesoedibjo menyatakan, sebagai negara besar jumlah pembayar pajak, Indonesia masih sangat rendah di kawasan Asia Tenggara. Ia menyebut, Indonesia masih kalah dari negara Singapura, terkait jumlah pembayar pajak.selengkapnya

 OBLIGASI: RUU Pengampunan Pajak Dijamin Disahkan Sebelum 28 Juni, Pasar Dapat Angin SegarOBLIGASI: RUU Pengampunan Pajak Dijamin Disahkan Sebelum 28 Juni, Pasar Dapat Angin SegarSelasa 21 Jun 2016 15:50Administratordibaca 861 kaliSemua Kategori

PT Indomitra Securities mengatakan arah obligasi akan terlihat seiring dengan selesainya lelang yang di adakan pemerintah hari ini, Selasa (21/6/2016). “Lelang hari ini berpotensi mendatangkan penawaran lebih banyak dari biasanya, seiring dengan minimnya sentimen yang hadir di pasar obligasi, lelang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan obligasi dengan harga yang terbaik,” kataselengkapnya

 Polemik Tax Amnesty: Fitra Minta KPK Kawal Pembahasan RUU Pengampunan PajakPolemik Tax Amnesty: Fitra Minta KPK Kawal Pembahasan RUU Pengampunan PajakSelasa 21 Jun 2016 15:40Administratordibaca 1306 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Pasalnya, mereka mencium indikasi ketidakberesan dalam pembahasan undang-undang tersebut. Mereka menganggap RUU tersebut akan mengampuni dosa para pengemplang pajak bahkan para pelaku tindak pidana korupsi.selengkapnya

 Tax Amnesty: DPR Janji Bahas Pengesahan Pekan IniTax Amnesty: DPR Janji Bahas Pengesahan Pekan IniSelasa 21 Jun 2016 10:35Administratordibaca 821 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak di tingkat panitia kerja DPR hingga kini belum rampung. Kendati demikian, anggota dewan masih menjanjikan rencana pengesahan pekan ini. Wakil Ketua Komisi XI sekaligus Ketua Panja RUU Pengampunan Pajak dari DPR, Soepriyatno mengatakan hingga pekan lalu pembahasan baru sampai pasal 19. Namun, masih banyak pula yang ditunda pembahasannya.selengkapnya

 Perketat Pemeriksaan Wajib Pajak, DJP Incar Rp50 TriliunPerketat Pemeriksaan Wajib Pajak, DJP Incar Rp50 TriliunSelasa 21 Jun 2016 08:12Administratordibaca 904 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan akan terus berupaya keras untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak dengan rangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap kepatuhan seluruh Wajib Pajak. Target pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dipatok sebesar Rp1.360 triliun.selengkapnya

 Tunggak Bayar, DJP Penjarakan 25 Wajib PajakTunggak Bayar, DJP Penjarakan 25 Wajib PajakSenin 20 Jun 2016 20:03Administratordibaca 949 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mendorong penegakan pajak. Untuk melaksanakan penegakan pajak Direktorat Jendral Pajak menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kerja sama ini Kepolisian RI membantu DJP menindak para penunggak pajak dengan melakukan penyanderaan (gijzeling) kepada penunggak pajak.selengkapnya

 Mabes Polri Kawal Petugas Pajak Lakukan Pemungutan PajakMabes Polri Kawal Petugas Pajak Lakukan Pemungutan PajakSenin 20 Jun 2016 13:46Administratordibaca 859 kaliSemua Kategori

Mabes Polri mendukung upaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak selama melakukan penegakan hukum. Ini dilakukan supaya tak terjadi tindakan kekerasan terhadap petugas pajak. "Kami dari Mabes Polri maupun jajaran siap membantu melakukan pengamanan dan penegakan hukum,"ujar Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Bareskrim Mabes Polri, Kombes Heru Sulistianto,selengkapnya

 Ditjen Pajak Sandera 25 Pengemplang Pajak Senilai Rp106 MiliarDitjen Pajak Sandera 25 Pengemplang Pajak Senilai Rp106 MiliarSenin 20 Jun 2016 13:04Administratordibaca 1144 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan bantuan Polri telah melaksanakan tindakan penyanderaan (gijzeling) atas 25 penanggung pajak. Adapun nilai tagihan mencapai sebesar Rp106 miliar.selengkapnya

 Tax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan PropertiTax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan PropertiSenin 20 Jun 2016 12:34Administratordibaca 1713 kaliSemua Kategori

PT Metropolitan Land Tbk (MLTA) tahun ini mematok target penjualan sebesar Rp1,3 triliun. Meskipun penjualan properti masih terasa lesu, perseroan yakin target tersebut bisa tercapai. Presiden Direktur Thomas J Angfendy megatakan, ada beberapa kebijakan yang diyakini bisa mendorong kinerja perseroan, seperti pelonggaran Loan to Value (LTV) dan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :