Pemerintah bakal mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan/APBN-P 2016 setelah DPR mengesahkan pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan pengesahan tax amnesty, maka pemerintah bisa memastikan pendapatan yang masuk ke negara. Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahazil Nazara berharap, tax amnesty dapat selesai akhir bulan ini.selengkapnya
Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Indonesia menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah memberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty yang beleidnya akan kembali dibahas usai masa reses pertengahan Mei 2016. Ketua Bidang SDA, Energi Mineral dan Lingkungan Hidup HIPMI, Andhika Anindyaguna menilai tax amnesty merupakan salah satu cara pemerintah menambah likuiditas di tengah turunnyaselengkapnya
Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty masih dalam tahap penggodokan oleh pemerintah bersama DPR. Meski ini banyak disambut positif oleh beberapa pihak, namun ada pula yang kontra. Salah satunya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya menolak keras RUU tax amnesty.selengkapnya
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada masa sidang berikutnya 17 Mei mendatang. Dalam rapat kerja di Ruang Komisi XI pada Kamis (28/4) malam, menetapkan panitia kerja dari pihak pemerintah dan DPR. Adapun dari pemerintah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menunjuk Direktur Jenderalselengkapnya
Bank Indonesia (BI) menilai, dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, nantinya tidak akan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Sebab, BI akan mengantisipasi dengan instrumen yang mengatur likuiditasnya. "Begitu ada inflow yang besar dari repatriasi ini kami akan segera merespon dalam bentuk instrumen dan managing likuiditinya. Bisa instrumen baru atau yang sudah ada,"selengkapnya
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo meyakini, penetapan pengampunan pajak atau tax amnesty akan turut memberikan dampak positif terhadap nilai tukar. Agus menyatakan, bila tax amnesty diberlakukan, maka nilai tukar rupiah dapat menguat. Apabila dana repatriasi yang masuk ke Indonesia mengalir dalam jumlah banyak, maka nilai tukar rupiah dapat terdorong ke fase penguatan.selengkapnya
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) meyakini bila Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty) ditetapkan menjadi UU, maka akan membuat pasar keuangan Indonesia banjir likuiditas. Hal ini tentu memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam negeri. Director of Finance and Treasury PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Pahala N Mansury menerangkan, kebijakan penerapan pengampunan pajak olehselengkapnya
KPP Pratama Magelang melaksanakan kegiatan sosialisasi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi kepada 538 orang organik Akademi Militer (Akmil) termasuk para Pejabat Distribusi Akmil. Bertempat di gedung Moch Lily Rochli Akademi Militer Magelang, kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 8 Maret 2016 dan dihadiri Gubernur Akmil, Mayor Jenderal TNI Hartomo, S.Ip.selengkapnya
Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi kini tidak akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Oleh karenanya, pemerintah daerah bisa terhindar sanksi pemotongan dana bagi hasil (DBH) dan dana aloaksi umum (DAU). Sebab, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 17/PMK.07/2016 tentang pencabutan PMK nomor 11/PMK.07/2010.selengkapnya
Pemerintah dalam APBN 2016 menargetkan raihan pajak sebesar Rp 1.350 triliun. Target pajak ini meningkat sekira 30 persen dari total raihan pajak pada tahun 2015 yang hanya mencapai Rp1.060,85 triliun. Namun, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku optimis terhadap raihan pajak pada 2016. Menurutnya, pemerintah tak boleh menyerah dengan pertambahan ekonomi yang terjadi saat ini.selengkapnya
Pemerintah memberikan sejumlah persyaratan bagi wajib pajak (WP) yang akan mengajukan pengampunan pajak atawa Tax Amnesty. Salah satunya, bagi wajib pajak yang sedang dalam sengketa pajak. Pasal 7 ayat 3 huruf f draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak, diatur bahwa pengajuan pengampunan harus diiringi dengan surat pernyataan mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajakselengkapnya
Plt Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya membahas mengenai progress Undang-undang (UU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Bukan terkait penunjukan calon Dirjen Pajak yang baru. "Ngomongin UU kok," kata Ken di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/2/2016).selengkapnya
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Plt Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Ken Dwijugiasteadi, secara khusus dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini terkait dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016, khususnya soal penerimaan pajak.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Pengamat ekonomi politik, Ichsanudin Noorsy, mengatakan, harga minyak mentah dunia yang anjlok akhir-akhir ini bisa berdampak besar pada Indonesia. Salah satunya, target APBN 2016 tidak akan tercapai. "Harga minyak ini persoalannya melebar ke mana-mana. Salah satunya, target pendapatan APBN 2016 tidak akan tercapai," ujar Noorsy di Jakarta, Selasa (27/1/2016)selengkapnya
FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (2) Pemerintah dan DPR Mulai Membahas Pekan Depan Menurut Misbakhun, saat ini DPR tinggal menunggu draf perbaikan RUU Pengampunan Pajak dari pemerintah dan Surat Presiden atau Amanat Presiden.selengkapnya
Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (15/12) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Walau begitu, pembahasan RUU ini kemungkinan tidak akan selesai pada akhir tahun ini. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, masa sidang DPR akan berakhir 18 Desember 2015.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya