Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berencana menyeleksi manajemen investasi dan perbankan yang direncanakan menampung dana repatriasi dari tax amnesty atau pengampunan pajak. "Ya pokoknya nanti kita seleksi dengan baik, perbankan dan manajemen investasinya," kata Bambang seusai mengikuti lari santai sekaligus mensosialisasikan kampanye layanan pajak e-Filing dan e-Biling di kawasan Thamrin,selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memastikan, penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Pembahasan kebijakan tax amnesty saat ini masih dalam pembahasan antara pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah. "Urusan dengan DPR-nya selesai, paling lambat pertengahan bulan Juni mudah-mudahan," kata Bambangselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memastikan, peningkatan kepatuhan masyarakat untuk memabayar pajak sangat penting dan memberikan manfaat terhadap pembangunan bangsa. Pemerintah terus berkampanye layanan pajak yang berbasis elektronik seperti e-filling dan juga e-billing. Hingga sekarang ini penggunaan fasilitas pajak seperti e-filling telah menembus sekitar 5,5 juta.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro berharap, tingkat kepatuhan masyarakat di Indonesia akan pajak terus meningkat. Hal tersebut diungkapkannya pada saat acara kampanye layanan pajak e-Filing dan e-Billing di Parkir Barat Plaza Sarinah Thamrin, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016). "Terimakasih para peserta yang telah berpartisipasi pada acara lari dan basketselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mensosialisasikan berbagai fasilitas pembayaran pajak kepada masyarakat. Kali ini pihak Ditjen Pajak kampanye mengenai pembayaran pajak yang berbasis elektronik, seperti E-Billing dan E-Filling. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajip pajak (wp) kali ini dengan mengajak masyarakat berolahselengkapnya

Kementerian Keuangan pada tanggal 23 Maret lalu telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dalam kebijakan ini, Kementerian Keuangan mewajibkan 23 entitas penyedia kartu kredit, untuk melaporkan setiap dataselengkapnya

Pelaku penunggakan pajak, berinisial SDH (69), tak diperlakukan secara istimewa di dalam Rumah Tahanan Klas 1A Solo. Distributor gula pasir ini, dititipkan ke dalam rutan, oleh Kanwil Dirjen Pajak DJP Jawa Tengah II bersama dengan KPP Pratama Solo setelah dilakukan eksekusi penyanderaan (Gijzeling) penunggak pajak, Jumat (27/5), lantaran menunggak pajak sebesar Rp 43,04 Miliar.selengkapnya

Aturan tak memandang usia. Seorang nenek berinisial SDH berusia 69 tahun terpaksa masuk Rutan Kelas 1A Surakarta setelah menunggak pajaksebesar Rp 43,04 miliar. Eksekutor peraturan itu adalah Kantor Wakil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II bersama KPP Pratama Surakarta.selengkapnya

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan menunda kenaikan pajak penjualan yang rencananya akan diterapkan tahun depan. Diperkirakan kenaikan pajak untuk pajak penjualan di Jepang tersebut akan di terapkan pada tiga tahun mendatang. Melansir dari Reuters, langkah tersebut sengaja dilakukan sebagai bagian dari upaya Group of seven (G7) untuk mencegah terjadinya kemungkinan krisis keuangan global.selengkapnya

RUU Pengampunan Pajak yang kini sedang dibahas oleh Komisi XI DPR RI harus menjadi momentum untuk merevolusi perpajakan di Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menegaskan hal tersebut, Jumat (27/5) di DPR. "Dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak, perlu dipertegas pengertian atas pengampunan pajak itu sendiri, termasuk subjek dan objeknya," ucap Heri.selengkapnya

Kanwil Dirjen Pajak DJP Jawa Tengah II bersama dengan KPP Pratama Solo melakukan eksekusi penyanderaan (gijzeling) penunggak pajak, Jumat (27/5). Penunggak pajak berinisial SDH (69), seorang pengusaha, terpaksa disandera lantaran menunggak pajak sebesar Rp 43,03 miliar. “Apabila penunggak pajak ini bisa melunasi dalam jangka waktu 2 bulan, sesuai dengan undang-undang No 19 tahun 1997selengkapnya

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Francois Hollande di sela-sela pelaksanaan G7 Summit di Ise-Shima, Jepang, Jumat (27/5). Dalam pertemuan bilateral tersebut, Jokowi meminta pemerintah Prancis membatalkan rencana menaikkan pajak untuk minyak kelapa sawit impor.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, menegaskan bahwa RUU Pengampunan Pajak yang kini sedang dibahas Komisi XI DPR RI, harus menjadi momentum untuk merevolusi perpajakan di Indonesia. Selain itu menurutnya, dibutuhkan data akurat dan administrasi yang kuat dalam proses pengampunan.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II – melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surakarta – mengeksekusi penyanderaan kepada seorang penunggak pajak berinisial SDH. Pengusaha distributor bahan kebutuhan pokok yang berusia 69 tahun itu ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1A Surakarta karena menunggak pajak senilai Rp43,03 miliar.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat dan pengusaha tidak usah takut pada sensus ekonomi. JK mengatakan, masyarakat atau pengusaha tak perlu khawatir data terkait pajaknya dipublikasikan saat ikut dalam Sensus Ekonomi 2016 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan ini.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang kini sedang menjadi pembahasan Komisi XI DPR RI, harus menjadi momentum untuk merevolusi sistem perpajakan. "Dibutuhkan data akurat dan administrasi yang kuat dalam proses pengampunan," kata Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jumat (27/05/2016).selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Jawa Tengah (Kanwil DJP Jateng) II dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo melakukan eksekusi penyanderaan (gijzeling) terhadap seorang wanita Wajib Pajak berinisial SDH. SDH selaku wajib pajak tercatat mempunyai tunggakan utang pajak sebesar Rp 43,04 Miliar.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengimbau masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2016 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Mei hingga 31 Mei 2016. Menanggapi banyak masyarakat yang masih enggan disensus karena khawatir tentang pertanyaan soal pajak, JK menegaskan sensus ekonomi tidak berkaitan dengan pajak.selengkapnya

Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melakukan sensus ekonomi selama periode 1-31 Mei 2016, untuk mendata seluruh usaha yang dilakukan di tempat tetap, di tempat tidak tetap, di rumah tangga, kaki lima, pedagang keliling dan usaha online. Kepala BPS Suryamin mengatakan sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali ini pasti akan ada perubahan mengenai data kegiatan ekonomi. Dia mencatat, pada 2006,selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat tidak khawatir saat didatangi petugas Sensus Ekonomi 2016 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya, petugas sensus hanya mendata saja, tidak ada hubungannya sama sekali dengan pajak. "Tidak menjurus ke pajak, masyarakat tidak perlu khawatir ini menyangkut masalah pajak," kata Wapres JK usai menjalani pendataan oleh tim Sensus Ekonomi di kediamanselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya