Diduga Ada Selisih NJOP dalam Proyek ReklamasiDiduga Ada Selisih NJOP dalam Proyek ReklamasiKamis 9 Nov 2017 14:21Ajeng Widyadibaca 385 kaliSemua Kategori

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, menduga ada selisih antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan fakta di lapangan, terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi teluk Jakarta.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanKamis 24 Ags 2017 11:09Ajeng Widyadibaca 886 kaliSemua Kategori

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

 Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususSenin 14 Ags 2017 14:15Ajeng Widyadibaca 865 kaliSemua Kategori

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

 SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiJumat 11 Ags 2017 12:50Ajeng Widyadibaca 728 kaliSemua Kategori

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

 BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliRabu 2 Ags 2017 11:12Ajeng Widyadibaca 780 kaliSemua Kategori

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

 Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusSenin 24 Jul 2017 15:26Ajeng Widyadibaca 907 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

 Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabutJumat 14 Jul 2017 14:19Ajeng Widyadibaca 604 kaliSemua Kategori

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

 Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusKamis 13 Jul 2017 16:00Ajeng Widyadibaca 570 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

 Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakSelasa 30 Mei 2017 12:16Ajeng Widyadibaca 679 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

 Permudah Pengisian Formulir SPT Secara Online, DJP Siapkan e-FormPermudah Pengisian Formulir SPT Secara Online, DJP Siapkan e-FormSelasa 7 Mar 2017 14:14Ajeng Widyadibaca 968 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai fitur baru bagi wajib pajak yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Fitur baru tersebut yaitu e-Form yang akan mempermudah pelaporan SPT melalui online‎ atau e-Filing.selengkapnya

 Dibanding E-KTP, Kasus Ipar Jokowi Jadi Makelar Pajak Yang Bisa Membuat Guncangan PolitikDibanding E-KTP, Kasus Ipar Jokowi Jadi Makelar Pajak Yang Bisa Membuat Guncangan PolitikSelasa 7 Mar 2017 10:36Ajeng Widyadibaca 1071 kaliSemua Kategori

Kasus suap terkait penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia harus mendapat serius. Justru kasus ini yang bisa membuat guncangan politik dibanding pengusutan kasus pengadaan KTP berbasis elektronik.selengkapnya

 Indonesia Komitmen Implementasikan Automatic Exchange of Information Tentang PerpajakanIndonesia Komitmen Implementasikan Automatic Exchange of Information Tentang PerpajakanJumat 3 Mar 2017 13:40Ajeng Widyadibaca 911 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggelar Seminar Nasional Komitmen Indonesia atas Implementasi Automatic Exchange of Information Tahun 2018, di Jakarta, Jumat (3/3). Kegiatan ini untuk mengkaji implementasi dan antisipasi yang perlu dilakukan dalam pertukaran informasi secara otomatis mengenai perpajakan di berbagai negara pada tahun 2018 mendatang.selengkapnya

 Saham AS Capai Rekor Tertinggi Sejak Trump TerpilihSaham AS Capai Rekor Tertinggi Sejak Trump TerpilihKamis 2 Mar 2017 14:09Ajeng Widyadibaca 719 kaliSemua Kategori

Harga-harga saham Amerika mencapai angka rekor tertinggi Rabu (1/3). Indeks saham Dow Jones untuk pertama kalinya ditutup diatas 21.000, atau naik hampir 1,5 persen.selengkapnya

 RR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era JokowiRR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era JokowiSenin 27 Feb 2017 14:07Ajeng Widyadibaca 606 kaliSemua Kategori

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyebut struktur ekonomi Indonesia adalah sosialisme terbalik,kelompok bisnis kuat melemahkan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang memicu ketidakadilan dalam kedaulatan ekonomi di masyarakat.selengkapnya

 Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratJumat 24 Feb 2017 11:43Ajeng Widyadibaca 1527 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

 Pemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran PajakPemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran PajakRabu 22 Feb 2017 10:08Ajeng Widyadibaca 594 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus melanjutkan proses pemeriksaan Google Inc, demi menagih utang pajak atas aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Muhamamd Haniv menyebutkan, pemerintah meyakini pihak Google pada akhirnya akan memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

 Darmin beri sinyal tak turuti kemauan FreeportDarmin beri sinyal tak turuti kemauan FreeportKamis 16 Feb 2017 14:59Ajeng Widyadibaca 618 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah tak boleh gentar dengan tekanan PT Freeport Indonesia. Namun, ia mengakui pemerintah juga harus memikirkan jalan tengah untuk kebijakan ini.selengkapnya

 Tolak Pajak, Darmin Sebut Freeport Berfikir Layaknya Perusahaan BesarTolak Pajak, Darmin Sebut Freeport Berfikir Layaknya Perusahaan BesarKamis 16 Feb 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 827 kaliSemua Kategori

PT Freeport Indonesia mengajukan syarat sebelum perubahan status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Freeport ingin agar aturan pajak dan royalti di IUPK bersifat naildown seperti yang ada di Kontrak Karya (KK).selengkapnya

 Hari Pencoblosan Masyarakat Sulsel Manfaatkan Bayar Pajak Kendaran BermotorHari Pencoblosan Masyarakat Sulsel Manfaatkan Bayar Pajak Kendaran BermotorKamis 16 Feb 2017 13:18Ajeng Widyadibaca 859 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan, Tautoto TR, menginspeksi mendadak ke Samsat Makassar, Rabu (15/2/2017).selengkapnya

 TERPOPULER: REI Positif Thinking soal Pajak Progresif Tanah NganggurTERPOPULER: REI Positif Thinking soal Pajak Progresif Tanah NganggurSabtu 11 Feb 2017 11:34Ajeng Widyadibaca 835 kaliSemua Kategori

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) REI Soelaeman Soemawinata mengaku belum ada konsolidasi antara pemerintah dan pihak REI dalam penerapan pajak progresif tanah nganggur. Padahal, biasanya pemerintah selalu melibatkan dunia usaha saat merencanakan kebijakan baru.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :