Menkeu: Dengan e-Filling, Masyarakat Lebih Patuh Lapor PajakMenkeu: Dengan e-Filling, Masyarakat Lebih Patuh Lapor PajakSenin 30 Mei 2016 11:31Administratordibaca 1162 kaliSemua Kategori

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2015 melalui e-Filling menembus target 7 juta pengguna. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berpesan agar kepatuhan membayar pajak dan melaporkannya bisa disebarkan semua orang. Bambang mengapresiasi wajib pajak yang telah patuh membayar pajak. Diharapkan ke depan, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya menyetor pajakselengkapnya

 Menkeu Bambang Pastikan Tax Amnesty Diketok JuniMenkeu Bambang Pastikan Tax Amnesty Diketok JuniSenin 30 Mei 2016 10:39Administratordibaca 1048 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memastikan, penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Pembahasan kebijakan tax amnesty saat ini masih dalam pembahasan antara pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah. "Urusan dengan DPR-nya selesai, paling lambat pertengahan bulan Juni mudah-mudahan," kata Bambangselengkapnya

 Menkeu Bambang: Kepatuhan Bayar Pajak Sangat PentingMenkeu Bambang: Kepatuhan Bayar Pajak Sangat PentingSenin 30 Mei 2016 10:37Administratordibaca 782 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memastikan, peningkatan kepatuhan masyarakat untuk memabayar pajak sangat penting dan memberikan manfaat terhadap pembangunan bangsa. Pemerintah terus berkampanye layanan pajak yang berbasis elektronik seperti e-filling dan juga e-billing. Hingga sekarang ini penggunaan fasilitas pajak seperti e-filling telah menembus sekitar 5,5 juta.selengkapnya

 Sandera Pajak Tidak Diperkenankan Keluar dari SelSandera Pajak Tidak Diperkenankan Keluar dari SelSabtu 28 Mei 2016 10:57Administratordibaca 828 kaliSemua Kategori

Pelaku penunggakan pajak, berinisial SDH (69), tak diperlakukan secara istimewa di dalam Rumah Tahanan Klas 1A Solo. Distributor gula pasir ini, dititipkan ke dalam rutan, oleh Kanwil Dirjen Pajak DJP Jawa Tengah II bersama dengan KPP Pratama Solo setelah dilakukan eksekusi penyanderaan (Gijzeling) penunggak pajak, Jumat (27/5), lantaran menunggak pajak sebesar Rp 43,04 Miliar.selengkapnya

 Nenek Penunggak Pajak di Kampung Jokowi Masuk BuiNenek Penunggak Pajak di Kampung Jokowi Masuk BuiJumat 27 Mei 2016 20:53Administratordibaca 1916 kaliSemua Kategori

Aturan tak memandang usia. Seorang nenek berinisial SDH berusia 69 tahun terpaksa masuk Rutan Kelas 1A Surakarta setelah menunggak pajaksebesar Rp 43,04 miliar. Eksekutor peraturan itu adalah Kantor Wakil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II bersama KPP Pratama Surakarta.selengkapnya

 G7 Berhasil Bujuk Jepang Tunda Kenaikan PajakG7 Berhasil Bujuk Jepang Tunda Kenaikan PajakJumat 27 Mei 2016 20:51Administratordibaca 782 kaliSemua Kategori

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan menunda kenaikan pajak penjualan yang rencananya akan diterapkan tahun depan. Diperkirakan kenaikan pajak untuk pajak penjualan di Jepang tersebut akan di terapkan pada tiga tahun mendatang. Melansir dari Reuters, langkah tersebut sengaja dilakukan sebagai bagian dari upaya Group of seven (G7) untuk mencegah terjadinya kemungkinan krisis keuangan global.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty Saatnya Revolusi PerpajakanRUU Tax Amnesty Saatnya Revolusi PerpajakanJumat 27 Mei 2016 20:47Administratordibaca 1053 kaliSemua Kategori

RUU Pengampunan Pajak yang kini sedang dibahas oleh Komisi XI DPR RI harus menjadi momentum untuk merevolusi perpajakan di Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menegaskan hal tersebut, Jumat (27/5) di DPR. "Dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak, perlu dipertegas pengertian atas pengampunan pajak itu sendiri, termasuk subjek dan objeknya," ucap Heri.selengkapnya

 Nunggak Pajak Rp 43 Miliar, Pengusaha Disandera di Rutan SoloNunggak Pajak Rp 43 Miliar, Pengusaha Disandera di Rutan SoloJumat 27 Mei 2016 20:39Administratordibaca 1784 kaliSemua Kategori

Kanwil Dirjen Pajak DJP Jawa Tengah II bersama dengan KPP Pratama Solo melakukan eksekusi penyanderaan (gijzeling) penunggak pajak, Jumat (27/5). Penunggak pajak berinisial SDH (69), seorang pengusaha, terpaksa disandera lantaran menunggak pajak sebesar Rp 43,03 miliar. “Apabila penunggak pajak ini bisa melunasi dalam jangka waktu 2 bulan, sesuai dengan undang-undang No 19 tahun 1997selengkapnya

 Bertemu Presiden Prancis, Jokowi Tolak Pajak Minyak SawitBertemu Presiden Prancis, Jokowi Tolak Pajak Minyak SawitJumat 27 Mei 2016 20:37Administratordibaca 1217 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Francois Hollande di sela-sela pelaksanaan G7 Summit di Ise-Shima, Jepang, Jumat (27/5). Dalam pertemuan bilateral tersebut, Jokowi meminta pemerintah Prancis membatalkan rencana menaikkan pajak untuk minyak kelapa sawit impor.selengkapnya

 RUU Pengampunan Pajak Jadi Momentum Revolusi Perpajakan IndonesiaRUU Pengampunan Pajak Jadi Momentum Revolusi Perpajakan IndonesiaJumat 27 Mei 2016 20:30Administratordibaca 877 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, menegaskan bahwa RUU Pengampunan Pajak yang kini sedang dibahas Komisi XI DPR RI, harus menjadi momentum untuk merevolusi perpajakan di Indonesia. Selain itu menurutnya, dibutuhkan data akurat dan administrasi yang kuat dalam proses pengampunan.selengkapnya

 Nenek Pengemplang Pajak Rp43 Miliar Dijebloskan ke BuiNenek Pengemplang Pajak Rp43 Miliar Dijebloskan ke BuiJumat 27 Mei 2016 16:24Administratordibaca 1504 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II – melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surakarta – mengeksekusi penyanderaan kepada seorang penunggak pajak berinisial SDH. Pengusaha distributor bahan kebutuhan pokok yang berusia 69 tahun itu ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1A Surakarta karena menunggak pajak senilai Rp43,03 miliar.selengkapnya

 Masih Ada Masyarakat Khawatir Petugas Sensus Ekonomi Tanyakan PajakMasih Ada Masyarakat Khawatir Petugas Sensus Ekonomi Tanyakan PajakJumat 27 Mei 2016 16:20Administratordibaca 860 kaliSemua Kategori

Sensus ekonomi dilakukan untuk mengetahui berapa banyak usaha yang ada di Indonesia. Kepada Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, usai mensensus Jusuf Kalladi rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (27/5/2016), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, menjelaskan bahwa semua jenis tempat usaha akan disambangi.selengkapnya

 Presiden Jokowi Sampaikan 3 Isu Bilateral dengan PrancisPresiden Jokowi Sampaikan 3 Isu Bilateral dengan PrancisJumat 27 Mei 2016 16:15Administratordibaca 1020 kaliSemua Kategori

Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Francois Hollande di Shima Kanko Hotel the Classic, Shima Jepang, pada Jumat 27 Mei 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga isu bilateral yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa (UE) dan rencana pajak sawit.selengkapnya

 JK: Jangan Khawatir, Sensus Ekonomi Tak Menjurus ke PajakJK: Jangan Khawatir, Sensus Ekonomi Tak Menjurus ke PajakJumat 27 Mei 2016 16:12Administratordibaca 1206 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat dan pengusaha tidak usah takut pada sensus ekonomi. JK mengatakan, masyarakat atau pengusaha tak perlu khawatir data terkait pajaknya dipublikasikan saat ikut dalam Sensus Ekonomi 2016 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan ini.selengkapnya

 DPR Minta Tax Amnesty Sasar Revolusi PerpajakanDPR Minta Tax Amnesty Sasar Revolusi PerpajakanJumat 27 Mei 2016 16:09Administratordibaca 975 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang kini sedang menjadi pembahasan Komisi XI DPR RI, harus menjadi momentum untuk merevolusi sistem perpajakan. "Dibutuhkan data akurat dan administrasi yang kuat dalam proses pengampunan," kata Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jumat (27/05/2016).selengkapnya

 Kemplang Pajak Rp 40 M, Perempuan Juragan Gula Pasir di Solo DibuiKemplang Pajak Rp 40 M, Perempuan Juragan Gula Pasir di Solo DibuiJumat 27 Mei 2016 16:07Administratordibaca 1127 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Jawa Tengah (Kanwil DJP Jateng) II dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo melakukan eksekusi penyanderaan (gijzeling) terhadap seorang wanita Wajib Pajak berinisial SDH. SDH selaku wajib pajak tercatat mempunyai tunggakan utang pajak sebesar Rp 43,04 Miliar.selengkapnya

 Sensus Ekonomi 2016, JK Jamin Tak Ada Pertanyaan Soal PajakSensus Ekonomi 2016, JK Jamin Tak Ada Pertanyaan Soal PajakJumat 27 Mei 2016 13:51Administratordibaca 1307 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengimbau masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2016 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Mei hingga 31 Mei 2016. Menanggapi banyak masyarakat yang masih enggan disensus karena khawatir tentang pertanyaan soal pajak, JK menegaskan sensus ekonomi tidak berkaitan dengan pajak.selengkapnya

 Kepala BPS Curhat ke JK Soal Kendala Sensus Ekonomi 2016Kepala BPS Curhat ke JK Soal Kendala Sensus Ekonomi 2016Jumat 27 Mei 2016 13:48Administratordibaca 1247 kaliSemua Kategori

Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melakukan sensus ekonomi selama periode 1-31 Mei 2016, untuk mendata seluruh usaha yang dilakukan di tempat tetap, di tempat tidak tetap, di rumah tangga, kaki lima, pedagang keliling dan usaha online. Kepala BPS Suryamin mengatakan sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali ini pasti akan ada perubahan mengenai data kegiatan ekonomi. Dia mencatat, pada 2006,selengkapnya

 Wapres JK: Sensus Ekonomi Tidak Menjurus ke Pajak!Wapres JK: Sensus Ekonomi Tidak Menjurus ke Pajak!Jumat 27 Mei 2016 13:45Administratordibaca 871 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat tidak khawatir saat didatangi petugas Sensus Ekonomi 2016 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya, petugas sensus hanya mendata saja, tidak ada hubungannya sama sekali dengan pajak. "Tidak menjurus ke pajak, masyarakat tidak perlu khawatir ini menyangkut masalah pajak," kata Wapres JK usai menjalani pendataan oleh tim Sensus Ekonomi di kediamanselengkapnya

 DPR Papua Laporkan Permainan Pajak Freeport ke DPRDPR Papua Laporkan Permainan Pajak Freeport ke DPRJumat 27 Mei 2016 13:10Administratordibaca 1218 kaliSemua Kategori

Pansus Freeport DPR Papua (DPRP) mendatangi Komisi XI DPR guna melaporkan dugaan pengemplangan pajak yang dilakukan PT Freeport Indonesia (Freeport). Ketua Pansus Freeport DPRP Yan Permenas Mandenasdi bersama Wakil Ketua I DPRP Edoardus Kaize mengatakan bahwa kewajiban pajak Freeport yang harus dibayarkan dari kegiatan penambangan emas dan tembaga, tidaklah terasa.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :