Tarif Pajak Turun, Properti Daerah akan BergairahTarif Pajak Turun, Properti Daerah akan BergairahSenin 30 Mei 2016 16:31Administratordibaca 2062 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat berharap kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan keluwesan kepada pengembangan bisnis properti. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus menuturkan, keluwesan dalam bentuk dapat menurunkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang tarifnya masih 5 %. "Penggenan pajak penerbitan DIRE sebesar 1,5 persenselengkapnya

 Saran Pengamat untuk Dana Tebusan Pengemplang PajakSaran Pengamat untuk Dana Tebusan Pengemplang PajakSenin 30 Mei 2016 16:27Administratordibaca 1261 kaliSemua Kategori

Terkait pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), pengamat perpajakan Darussalam mengingatkan, tarif tebusan antara deklarasi aset dan repatriasi modal, harus ada pembedaan yang signifikan. "Jadi yang memasukkan datanya atau yang melakukan repatriasi modal itu lebih rendah tebusannya daripada yang hanya sekadar deklarasi," kata Darussalam melalui rilis kepada media di Jakartaselengkapnya

 Dana Investasi Real Estate tak Kompetitif karena Beban PajakDana Investasi Real Estate tak Kompetitif karena Beban PajakSenin 30 Mei 2016 16:20Administratordibaca 1716 kaliSemua Kategori

Kemenko Perekonomian mencatat kurang berkembangnya Dana Investasi Real Estate (DIRE) di Indonesia karena beban pajak yang harus dibayar dari investor maupun pemegang DIRE itu tidak kompetitif dibandingkan dengan DIRE yang ditentukan di negara-negara tetangga. "Jadi, pemerintah melalui paket kebijakan ke-5 itu sudah mengurangi pajak berganda yang timbul, kemudian dalam paket kebijakan ke-11,selengkapnya

 KPK Periksa 3 `Pemalak` Pajak PT EDMIKPK Periksa 3 `Pemalak` Pajak PT EDMISenin 30 Mei 2016 12:26Administratordibaca 1318 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 tersangka kasus dugaan pemerasan terkait restitusi lebih bayar pajak atau PPh Badan tahun 2012 dan PPn tahun 2013 PT Edmi Meter lndonesia (EDMl). Ketiga 'pemalak' pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru 3 itu diperiksa sebagai tersangka.selengkapnya

 BI Khawatir Konsumsi Rumah Tangga Hambat Target PajakBI Khawatir Konsumsi Rumah Tangga Hambat Target PajakSenin 30 Mei 2016 12:23Administratordibaca 650 kaliSemua Kategori

Perlambatan ekonomi global yang hingga saat ini masih terjadi telah berdampak pada rendahnya konsumsi rumah tangga di Indonesia. Keadaan ini pun memberikan efek multiplier bagi pertumbuhan bisnis ritel yang juga cenderung mengalami penurunan. Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowadojo, keadaan ini dikhawatirkan dapat menghambat pemerintah untuk dapat mencapai raihan pajak tahun ini.selengkapnya

 Beban Pajak Tak Kompetitif, DIRE RI Kurang BerkembangBeban Pajak Tak Kompetitif, DIRE RI Kurang BerkembangSenin 30 Mei 2016 12:20Administratordibaca 755 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengakui hingga saat ini instrumen investasi melalui Dana Investasi Real Estat (DIRE) di Indonesia masih belum banyak berkembang. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus menuturkan, hal itu dikarenakan beban pajak yang harus dibayar terbilang tidak kompetitif.selengkapnya

 Prancis akan Paksa Google dan McDonald Bayar PajakPrancis akan Paksa Google dan McDonald Bayar PajakSenin 30 Mei 2016 12:17Administratordibaca 1142 kaliSemua Kategori

Pemerintah Prancis akan menempuh segala cara untuk memastikan perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayahnya taat membayar pajak. Ini menyusul setelah Google dan McDonald diduga menggelapkan pajak. "Kami akan terus mengawasi kasus ini juga kemungkinan kasus-kasus lainnya," kata Menteri Keuangan Prancis, Michel Sapin, dilansir darithe Guardian, Senin (30/5).selengkapnya

 Prancis Paksa Perusahaan Multinasional Bayar PajakPrancis Paksa Perusahaan Multinasional Bayar PajakSenin 30 Mei 2016 12:13Administratordibaca 1632 kaliSemua Kategori

Pemerintah Prancis akan menempuh segala cara untuk memastikan perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayahnya taat membayar pajak. Ini menyusul setelah Google dan McDonald diduga menggelapkan pajak. "Kami akan terus mengawasi kasus ini juga kemungkinan kasus-kasus lainnya," kata Menteri Keuangan Prancis, Michel Sapin, dilansir darithe Guardian, Senin (30/5).selengkapnya

 Kemana Arah Reformasi Pajak?Kemana Arah Reformasi Pajak?Senin 30 Mei 2016 12:08Administratordibaca 1275 kaliSemua Kategori

Upaya reformasi pajak yang selalu dikaitkan dengan rencana kebijakan pengampunan pajak bisa jadi hanya omong kosong belaka. Gembar-gembor repatriasi untuk perbaikan makro ekonomi pun dikhawatirkan mengundang tudingan ‘sekadar polesan’. Tidak mengherankan, lubang risiko krisis fiskal tahun ini mengangga lebar. Tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, lubang itu muncul karena melempemnya penerimaanselengkapnya

 Industri Digital Lokal Sulit Tumbuh Jika Google Cs Bebas PajakIndustri Digital Lokal Sulit Tumbuh Jika Google Cs Bebas PajakSenin 30 Mei 2016 12:05Administratordibaca 1110 kaliSemua Kategori

Founder Kaskus Andrew Darwis mengaku iri dengan tidak dikenakannya pajak para industri digital ekonomi seperti Google, Youtube, Facebook, dan Twiiter. Sebagai pelaku industri digital lokal, ketidakadilan ini malah menghambat pertumbuhan industri digital lokal di Indonesia. "Kaya Google, FB, enggak bayar pajak tapi gede di Indonesia, sedangkan kita pemain lokal, belum gede saja sudah dipajakin.selengkapnya

 Tax Amnesty: Tampung Repatriasi Dana, Pemerintah Perlu Obligasi Berbasis ProyekTax Amnesty: Tampung Repatriasi Dana, Pemerintah Perlu Obligasi Berbasis ProyekSenin 30 Mei 2016 12:02Administratordibaca 824 kaliSemua Kategori

Pemerintah memerlukan obligasi berbasis proyek untuk menampung repatriasi dana dari pengampunan pajak atau tax amnesty. Kepala Departemen Pengembangan Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsyah mengatakan pemilik dana bakal memperhatikan kesiapan proyek dan perkembangan proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah.selengkapnya

 1 Juli Berlaku, Ini Persiapan Menkeu Bambang Eksekusi Tax Amnesty1 Juli Berlaku, Ini Persiapan Menkeu Bambang Eksekusi Tax AmnestySenin 30 Mei 2016 11:58Administratordibaca 1065 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) mulai berjalan 1 Juli 2016. Pemerintah menyatakan telah melakukan simulasi eksekusi tax amnesty apabila aliran dana hasil repatriasi masuk ke Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro percaya diri bahwa pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak dengan DPR RI akan selesai ‎palingselengkapnya

 Menkeu Bambang harap UU Pengampunan Pajak bisa diterapkan awal JuliMenkeu Bambang harap UU Pengampunan Pajak bisa diterapkan awal JuliSenin 30 Mei 2016 11:36Administratordibaca 951 kaliSemua Kategori

Pemerintahan Jokowi-JK bersama DPR RI masih membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Berbagai masukan didengarkan dan hingga saat ini belum juga diputuskan. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berharap, aturan pengampunan pajak bisa diterapkan pada Juli nanti. Bulan depan, dia menyebut pembahasan dengan DPR akan selesai.selengkapnya

 DPR Targetkan Pembahasan RUU Tax Amnesty Kelar Pekan DepanDPR Targetkan Pembahasan RUU Tax Amnesty Kelar Pekan DepanSenin 30 Mei 2016 11:34Administratordibaca 879 kaliSemua Kategori

Rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada tingkat Panitia Kerja (Panja) kembali akan digelar, Senin (30/5). Pembahasan tersebut ditarget kelar pekan depan. Rapat akan membahas tiga hal penting yang telah dipersiapkan. Pertama, Komisi XI dan pemerintah akan melihat secara keseluruhan RUU tax amnesty yang diajukan oleh pemerintah.selengkapnya

 Menkeu Bambang Pastikan Tax Amnesty Diketok JuniMenkeu Bambang Pastikan Tax Amnesty Diketok JuniSenin 30 Mei 2016 10:39Administratordibaca 1053 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memastikan, penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Pembahasan kebijakan tax amnesty saat ini masih dalam pembahasan antara pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah. "Urusan dengan DPR-nya selesai, paling lambat pertengahan bulan Juni mudah-mudahan," kata Bambangselengkapnya

 Kampanye Layanan Pajak, DJP Ajak Lari MasyarakatKampanye Layanan Pajak, DJP Ajak Lari MasyarakatSenin 30 Mei 2016 10:31Administratordibaca 1387 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mensosialisasikan berbagai fasilitas pembayaran pajak kepada masyarakat. Kali ini pihak Ditjen Pajak kampanye mengenai pembayaran pajak yang berbasis elektronik, seperti E-Billing dan E-Filling. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajip pajak (wp) kali ini dengan mengajak masyarakat berolahselengkapnya

 Nasib Investasi RI Tergantung Revisi Target PajakNasib Investasi RI Tergantung Revisi Target PajakSenin 30 Mei 2016 10:27Administratordibaca 781 kaliSemua Kategori

Pemerintah gencar mengajak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, baik di pasar modal ataupun di sektor riil. Namun, pertumbuhan investasi ini tergantung dari pembahasan mengenai revisi target pajak yang akan dilakukan pemerintah. Pada Juni, pemerintah bersama DPR RI akan membahas mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang di dalamnya akan melakukanselengkapnya

 SURGA PAJAK: Uang Bermasalah Dari Asia Capai US,3 TriliunSURGA PAJAK: Uang Bermasalah Dari Asia Capai US,3 TriliunSabtu 28 Mei 2016 11:28Administratordibaca 756 kaliSemua Kategori

Kekayaan finansial tersembunyi dari kawasan Asia pada negara-negara surga pajak mencapai US,3 triliun atau terbesar ketiga setelah Eropa dan Amerika Serikat (AS) sehingga menyebabkan negara kehilangan penerimaan dari sektor pajak. Hal itu dipaparkan Erica Westenberg, Senior Governance Officer dari Natural Resource Governance Institute (NRGI) dalam pemaparan soal Pemilik Utama atau Beneficialselengkapnya

 Asing Hambat TA, Menkeu Beri Peringatan KerasAsing Hambat TA, Menkeu Beri Peringatan KerasSabtu 28 Mei 2016 10:59Administratordibaca 529 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang brojonegoro memperingatkan adanya campur tangan asing dalam polemik RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang masih dibahas di DPR. Tak sedang bercanda, Menkeu Bambang melontarkan pernyataan kerasnya. "Ya kami kasih warning (negara-negara tersebut)," kata Menkeu Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/05/2016).selengkapnya

 Sandera Pajak Tidak Diperkenankan Keluar dari SelSandera Pajak Tidak Diperkenankan Keluar dari SelSabtu 28 Mei 2016 10:57Administratordibaca 829 kaliSemua Kategori

Pelaku penunggakan pajak, berinisial SDH (69), tak diperlakukan secara istimewa di dalam Rumah Tahanan Klas 1A Solo. Distributor gula pasir ini, dititipkan ke dalam rutan, oleh Kanwil Dirjen Pajak DJP Jawa Tengah II bersama dengan KPP Pratama Solo setelah dilakukan eksekusi penyanderaan (Gijzeling) penunggak pajak, Jumat (27/5), lantaran menunggak pajak sebesar Rp 43,04 Miliar.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :