Terjerat Penggelapan Pajak, Alexis Sanchez Divonis 16 Bulan PenjaraTerjerat Penggelapan Pajak, Alexis Sanchez Divonis 16 Bulan PenjaraKamis 8 Feb 2018 09:01Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Penyerang anyar MU, Alexis Sanchez, dijatuhi hukuman penjara selama 16 bulan oleh Pengadilan Pajak Spanyol. Dia divonis bersalah karena telah melakukan penggelapan pajak pada periode 2013-2013 saat masih bermain untuk Barcelona.selengkapnya

 Konsumsi Masyarakat Melambat, Karena Pajak Makin Agresif?Konsumsi Masyarakat Melambat, Karena Pajak Makin Agresif?Rabu 7 Feb 2018 09:44Ridha Anantidibaca 895 kaliSemua Kategori

Tingkat konsumsi rumah tangga nasional sepanjang 2017 mengalami perlambatan di level 4,95%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang tumbuh 5,01%.selengkapnya

 Organda: Taksi Online harus Dikenai PPh BadanOrganda: Taksi Online harus Dikenai PPh BadanRabu 31 Jan 2018 09:50Ridha Anantidibaca 850 kaliSemua Kategori

Organisasi Angkutan Darat menyatakan pemerintah juga perlu mengatur pajak PPh Badan bagi angkutan sewa khusus dalam hal ini adalah taksi online.selengkapnya

 DJP : upaya ekstra untuk meningkatkan kepatuhan Wajib PajakDJP : upaya ekstra untuk meningkatkan kepatuhan Wajib PajakSenin 8 Jan 2018 12:13Ridha Anantidibaca 713 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan upaya ekstra yang dilakukan oleh otoritas pajak bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.selengkapnya

 Pajak E-Commerce Diusulkan Masuk Penerimaan Negara Bukan PajakPajak E-Commerce Diusulkan Masuk Penerimaan Negara Bukan PajakJumat 24 Nov 2017 08:52Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, menyarankan pemerintah menggolongkan pajak untuk kegiatan ekonomi digital e-commerce di luar Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

 Pengampunan pajak jilid 2 adalah kesempatan emasPengampunan pajak jilid 2 adalah kesempatan emasSenin 20 Nov 2017 10:05Ridha Anantidibaca 558 kaliSemua Kategori

Pengusaha menyambut baik kebijakan pemerintah membuka kembali kesempatan pengampunan bagi Wajib Pajak yang belum sepenuhnya patuh. Langkah ini diharapkan menarik minat pengusaha untuk membawa pulang uangnya yang disimpan di luar negeri.selengkapnya

 BPKB `Online` Berlaku 13 November 2017BPKB `Online` Berlaku 13 November 2017Senin 13 Nov 2017 15:12Ajeng Widyadibaca 715 kaliSemua Kategori

Satu lagi mekanisme baru berbasis teknologi dari kepolisian, yaitu layanan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) online. Ternyata tidak lama lagi sistem itu sudah siap digunakan.selengkapnya

 Dolar AS Melemah, Investor Menunggu Kepastian Reformasi PajakDolar AS Melemah, Investor Menunggu Kepastian Reformasi PajakJumat 10 Nov 2017 09:07Ajeng Widyadibaca 462 kaliSemua Kategori

Kementerian Perdagangan akan memberlakukan cukai sebesar 57 persen bagi likuid yang menjadi perasa pada vape atau rokok elektrik. Pemberian cukai ini dimaksudkan sebagai bentuk kontrol terhadap izin impor likuid dari luar negeri.selengkapnya

 KPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta KhususKPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta KhususJumat 10 Mar 2017 16:18Ajeng Widyadibaca 1177 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DKI Khusus Jakarta Direktorat Jenderal Pajak Muhammad Haniv, Jumat (10/3/2017).selengkapnya

 TERPOPULER: Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus Win-Win SolutionTERPOPULER: Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus Win-Win SolutionJumat 10 Feb 2017 10:52Ajeng Widyadibaca 652 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Pengurus The HUD Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai tanah menganggur, maka pemerintah lebih dulu harus mengajak lintas institusi pemerintah untuk duduk bersama menggodoknya. Langkah ini bertujuan untuk mendapat rumusan yang tepat dalam menerapkan pajak progresif.selengkapnya

 Hati-Hati! Data untuk Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus ValidHati-Hati! Data untuk Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus ValidKamis 9 Feb 2017 13:43Ajeng Widyadibaca 568 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan segera merevisi Undang-Undang (UU) Pertanahan guna mengenakan pajak progresif untuk tanah menganggur (idle). Namun, sebelum menerapkan sistem ini, pemerintah diminta untuk mendata lebih dulu seperti apa klasifikasi tanah menganggur yang akan dikenakan pajak progresif.selengkapnya

 TERPOPULER: Begini Nih Rencana Skema Pajak Tanah NganggurTERPOPULER: Begini Nih Rencana Skema Pajak Tanah NganggurSabtu 4 Feb 2017 10:56Ajeng Widyadibaca 618 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mengubah pengenaan pajak, khusus tanah menganggur yang awalnya berbasis transaksi menjadi berbasis keuntungan modal (capital gain). Pengubahan skema itu dinilai akan mendongkrak pendapatan negara.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah Nganggur untuk Kurangi Ketimpangan EkonomiPajak Progresif Tanah Nganggur untuk Kurangi Ketimpangan EkonomiJumat 3 Feb 2017 13:43Ajeng Widyadibaca 894 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengubah pengenaan pajak, khusus tanah menganggur yang awalnya berbasis transaksi menjadi berbasis keuntungan modal (capital gain). Pengubahan ini diyakini dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.selengkapnya

 Reformasi Pajak Tekan Pengeluaran Pemerintah di Bawah 12%Reformasi Pajak Tekan Pengeluaran Pemerintah di Bawah 12%Rabu 1 Feb 2017 15:43Ajeng Widyadibaca 810 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang sudah dilakukan Pemerintah dinilai paling berhasil di dunia. Hal ini dikarenakan deklarasi aset hampir Rp4.300 triliun.selengkapnya

 Terlilit Isu Pajak, Induk Google Tetap Raup UntungTerlilit Isu Pajak, Induk Google Tetap Raup UntungJumat 27 Jan 2017 14:02Ajeng Widyadibaca 415 kaliSemua Kategori

Pada laporan kuartal keempat 2016, induk perusahaan Google, Alphabet Inc, membukukan pendapatan besar. Pencapaian tersebut di luar perkiraan para analisis, karena perusahaan tersebut tengah “terluka” soal isu pajak yang tinggi.selengkapnya

 Serahkan Data Pajak, Google Diberi Waktu hingga Awal TahunSerahkan Data Pajak, Google Diberi Waktu hingga Awal TahunSelasa 27 Des 2016 09:59Ajeng Widyadibaca 1027 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan waktu hingga awal tahun kepada Google untuk memberikan data-data yang diperlukan dalam pengurusan pajak yang akan ditanggung oleh Google.selengkapnya

 TERPOPULER: Harta WP Rp253 Triliun Masih Belum Masuk Tax AmnestyTERPOPULER: Harta WP Rp253 Triliun Masih Belum Masuk Tax AmnestyRabu 30 Nov 2016 10:32Ajeng Widyadibaca 387 kaliSemua Kategori

Meski periode 1 program tax amnesty berjalan sukses, namun ternyata belum bisa menjaring wajib pajak (WP) secara maksimal. Padahal, saat ini terdapat potensi harta dari WP senilai Rp530 triliun.selengkapnya

 Sri Mulyani Janji Kaji Ulang Tunjangan Kinerja DJPSri Mulyani Janji Kaji Ulang Tunjangan Kinerja DJPSelasa 29 Nov 2016 09:20Ajeng Widyadibaca 1052 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal, bakal mengkaji ulang pemberian tunjangan kinerja untuk pegawai Direktorat Jenderap Pajak.selengkapnya

 Sekarang Giliran Facebook Dibidik Dirjen PajakSekarang Giliran Facebook Dibidik Dirjen PajakKamis 24 Nov 2016 09:59Ajeng Widyadibaca 624 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku telah mengirim surat kepada perusahaan jejaring sosial asal Amerika Serikat, Facebook terkait kewajiban perpajakannya selama beroperasi di Indonesia.selengkapnya

 Ditjen Pajak Incar Pedagang Pasar, Apa yang Diincar?Ditjen Pajak Incar Pedagang Pasar, Apa yang Diincar?Jumat 11 Nov 2016 08:17Administratordibaca 812 kaliSemua Kategori

Saat ini pajak menjadi penopang keuangan negara. Untuk memperkuat penopang tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memperluas basis pajak melalui program pengampunan pajak (tax amnesty)selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :