Setoran Bea dan Cukai Baru 74,43 Persen dari Target APBN 2019Setoran Bea dan Cukai Baru 74,43 Persen dari Target APBN 2019Selasa 19 Nov 2019 14:32Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua Kategori

Penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami pertumbuhan lebih dari 7%.selengkapnya

 Rencana Revisi PP 109/2012, Ini Respons HM Sampoerna (HMSP)Rencana Revisi PP 109/2012, Ini Respons HM Sampoerna (HMSP)Selasa 19 Nov 2019 14:21Ridha Anantidibaca 788 kaliSemua Kategori

PT HM Sampoerna Tbk. menilai Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, masih cukup relevan untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya rokok dan anak tidak memiliki akses terhadap rokok.selengkapnya

 Penerimaan Bea dan Cukai hingga Oktober Capai Rp 155 TPenerimaan Bea dan Cukai hingga Oktober Capai Rp 155 TSelasa 19 Nov 2019 11:18Ridha Anantidibaca 257 kaliSemua Kategori

Penerimaan Bea dan Cukai per bulan Oktober tumbuh 7,92% atau mencapai Rp 155,4 triliun. Penerimaan tersebut mencakup 74,43% dari target APBN 2019 yakni Rp 208,82 triliun.selengkapnya

 Bea Cukai Buat Alat Pemeriksa Kayu Otomatis Berbasis AndroidBea Cukai Buat Alat Pemeriksa Kayu Otomatis Berbasis AndroidRabu 13 Nov 2019 13:34Ridha Anantidibaca 674 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggandeng Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (BPPI) KLHK membuat alat identifikasi kayu otomatis (AIKO). Alat ini akan mengefisiensi waktu dan keakuratan pemeriksaan barang atau produk hasil hutan.selengkapnya

 Bea Cukai Tutup Operasi Jaring Wallacea 2019Bea Cukai Tutup Operasi Jaring Wallacea 2019Rabu 13 Nov 2019 10:34Ridha Anantidibaca 619 kaliSemua Kategori

Bea Cukai menutup Operasi Jaring Wallacea 2019.selengkapnya

 Produksi Djarum Turun, Penerimaan Cukai Jateng Belum OptimalProduksi Djarum Turun, Penerimaan Cukai Jateng Belum OptimalRabu 13 Nov 2019 10:01Ridha Anantidibaca 1131 kaliSemua Kategori

Penurunan produksi rokok PT Djarum berimbas terhadap belum optimalnya Cukai Hasil Tembakau (CHT) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) per Oktober 2019.selengkapnya

 Masih Ada Daerah di Jabar Yang Protes Dana Bagi Hasil Cukai TembakauMasih Ada Daerah di Jabar Yang Protes Dana Bagi Hasil Cukai TembakauSelasa 12 Nov 2019 15:41Ridha Anantidibaca 828 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta perbaikan data guna menjembatani protes daerah yang mempertanyakan skema perhitungan besaran dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) 2020.selengkapnya

 Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru untuk Tekstil dan Produk Tekstil ImporKemenkeu Terbitkan Aturan Baru untuk Tekstil dan Produk Tekstil ImporSelasa 12 Nov 2019 15:06Ridha Anantidibaca 910 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk beberapa jenis barang impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 161/PMK.010/2019, PMK 162/PMK.010/2019, dan PMK 163/PMK.010/2019. Ketiga aturan tersebut dikeluarkan untuk mengamankan industri dalam negeri serta mendorong penggunaan produk dari pasar domestik.selengkapnya

 Marak Produk Tekstil Impor, Sri Mulyani Tetapkan Bea Masuk 67%Marak Produk Tekstil Impor, Sri Mulyani Tetapkan Bea Masuk 67%Selasa 12 Nov 2019 09:36Ridha Anantidibaca 535 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerapkan kebijakan tarif bea masuk baru bagi beberapa komoditas impor. Kebijakan baru itu ditujukan kepada produk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 161/PMK.010/2019, PMK 162/PMK.010/2019, dan PMK 163/PMK.010/2019selengkapnya

 Instrumen Fiskal Pengamanan Tekstil Sudah Mulai BerlakuInstrumen Fiskal Pengamanan Tekstil Sudah Mulai BerlakuSenin 11 Nov 2019 09:51Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk beberapa jenis barang impor yang diatur dalam tiga peraturan menteri sekaligus.selengkapnya

 Jaga Daya Saing Petani Lokal, Pemerintah Bakal Kendalikan Impor TembakauJaga Daya Saing Petani Lokal, Pemerintah Bakal Kendalikan Impor TembakauJumat 8 Nov 2019 10:03Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Pengendalian impor tembakau bakal ditempuh sebagai jalan tengah untuk mendorong daya saing petani lokal di tengah himpitan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT).selengkapnya

 Modus Baru Distribusi Rokok Ilegal, Manfaatkan Jalur Tol LautModus Baru Distribusi Rokok Ilegal, Manfaatkan Jalur Tol LautKamis 7 Nov 2019 14:59Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Kantor wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemukan modus baru dalam distribusi rokok illegal.selengkapnya

 Realisasi penerimaan bea dan cukai capai Rp 158,7 triliun per Oktober 2019Realisasi penerimaan bea dan cukai capai Rp 158,7 triliun per Oktober 2019Rabu 6 Nov 2019 11:31Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menyebut, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 158,7 triliun hingga akhir Oktober 2019.selengkapnya

 Pemerintah Kenakan Bea Masuk Safeguard atas Produk Aluminium FoilPemerintah Kenakan Bea Masuk Safeguard atas Produk Aluminium FoilRabu 6 Nov 2019 11:28Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengenakan bea masuk safeguard atas impor produk aluminium foil. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 153/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Aluminium Foil yang telah diundangkan 24 Oktober 2019 lalu.selengkapnya

 Roadmap simplifikasi cukai rokok hilang, ini kata Dirjen Bea CukaiRoadmap simplifikasi cukai rokok hilang, ini kata Dirjen Bea CukaiRabu 30 Okt 2019 10:33Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Pasal terkait roadmap simplifikasi cukai rokok telah dihilangkan oleh pemerintah. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.selengkapnya

 Bea Cukai Makassar Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp 1,1 MBea Cukai Makassar Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp 1,1 MSelasa 29 Okt 2019 16:09Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Makassar mengadakan pemusnahan terhadap rokok dan tembakau iris, serta minuman mengandung alkohol, pada Kamis (24/10). Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Gusmiadirrahman, menjelaskan peredaran rokok ilegal merupakan benalu bagi target penerimaan negara dari sektor cukai. Bea Cukai gencar melakukan pengawasan berupa penindakan terhadap peredaran barang illegal.selengkapnya

 Bea Cukai Sibolga Musnahkan Ratusan Ribu Barang IlegalBea Cukai Sibolga Musnahkan Ratusan Ribu Barang IlegalSelasa 29 Okt 2019 16:03Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Sibolga melakukan pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), Kamis (24/10). Pada kesempatan itu, Bea Cukai Sibolga juga memusnahkan barang milik negara (BMN) hasil penindakan periode 2018-2019.selengkapnya

 Koalisi Tembakau Datangi Gedung DPR Gugat Kenaikan Cukai RokokKoalisi Tembakau Datangi Gedung DPR Gugat Kenaikan Cukai RokokSelasa 29 Okt 2019 11:10Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Koalisi Tembakau yang beranggotakan petani dan pelaku usaha tembakau pada Senin (28/10/2019) mendatangi DPR untuk menggugat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/2019 tentang penaikan cukai yang dinilai menjadi ancam keberlangsungan industri rokok.selengkapnya

 Laba HM Sampoerna (HMSP) Tumbuh 5,26 Persen, Margin MelebarLaba HM Sampoerna (HMSP) Tumbuh 5,26 Persen, Margin MelebarSelasa 29 Okt 2019 11:01Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

PT HM Sampoerna Tbk. mampu mencetak pertumbuhan laba 5,26 persen secara tahunan hingga kuartal III/2019, meski volume penjualannya turun 3,2% di periode yang sama.selengkapnya

 Kenaikan Tarif CHT Diprediksi Dorong Aksi Borong Pita CukaiKenaikan Tarif CHT Diprediksi Dorong Aksi Borong Pita CukaiSenin 28 Okt 2019 10:06Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau diproyeksi akan mendorong aksi borong pita cukai yang biasanya terjadi pada akhir tahun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :