Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan sudah menerima surat presiden (Supres) terkait revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Rencananya beleid ini akan dibahas setelah RUU pengampunan pajak atau tax amnesty disahkan DPR.selengkapnya

Hari ini Kementerian Perindustrian melakukan komitmen pencangan nilai dan budaya kerja di lingkungan kementerian. Untuk bertukar pengalaman penerapan pencanang nilai dan budaya kerja, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menceritakan pengalaman Kementerian Keuangan (Kemnkeu) dalam menjalankan prosesnya.selengkapnya

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) akan direvisi dengan juga menyertakan instrumen keuangan syariah. Revisi diharapkan selesai tahun depan. Dalam Forum Sukuk untuk Pembangunan Infrastruktur di Sidang Tahunan IDB ke 41, Selasa (17/5), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, revisi UU PPh akan dilakukan menyeluruh, termasuk sukuk dan obligasi.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus korupsi restitusi lebih bayar pajak atas Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai masa Februari 2013 PT Electronic Design and Manufacturing International (EDMI) Indonesia. Ketiga tersangka tersebut adalah Supervisor tim Herry Setiadji (HES), Indarto Catur Nugroho alias ICN, dan Slamet Riyana (SR).selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan para tersangka kasus dugaan pemerasan terkait restitusi lebih bayar pajak PT Edmi Meter lndonesia (EDMl). Ada tiga orang‎ yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Para pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru lll, Jakarta itu ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan penyidik untuk kepentingan penyidikan‎.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berpartisipasi dalam memerangi narkoba. Partisipasi tersebut direalisasikan dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BBN) untuk memeriksa urine seluruh pegawai pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki inisiatif untuk mendukung Indonesia bebas dari narkoba.selengkapnya

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Aden Gultom mengatakan sebagian pengusaha takut dengan kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2016 karena persoalan pajak. "Mereka berpikir kami mengaudit pajak mereka. Tidak, kami hanya menyensus tentang perekonomian saja," kata Aden Gultom, Rabu (11/5).selengkapnya

Pemerintah melakukan kajian terhadap struktur tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi atau PPh Pasal 21. Ini untuk menyiasati penerimaan pajak dari PPh Pasal 21. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, beberapa pihak berpendapat bahwa lapisan kedua tarif PPh Pasal 21 yang kisaran penghasilannya sebesar Rp 50 sampai dengan Rp 25selengkapnya

Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) Paul Janelle menemui Menteri Perindustrian Saleh Husein hari ini untuk membicarakan beberapa hal. Salah satunya adalah setoran pajak. "Dan juga saya menjelaskan ke dia (Saleh Husin), tahun lalu Sampoerna membayar Rp67 triliun dari pajak, cukai, semuanya. Sampoerna membayar tax dari kepemilikan Indonesia dari semua," jelasnya.selengkapnya

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap agar tarif tebusan dalam pengampunan pajak atau tax amnesty tak membengkak. Mengingat, saat ini, pemerintah dan DPR masih membahas draf undang-undang pengampunan pajak, termasuk di dalamnya persoalan besaran tarif tebusan. "Sebenarnya tax amnesty ini menjadi daya tarik tapi tarifnya jangan minta naik terus. Ini masih dalam semangat repatriasi,selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah memeriksa Google, Facebook, Twitter, dan Yahoo. Empat perusahaan asing itu tidak pernah membayar pajak meski mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, ketidakhadiran perusahaan-perusahaan digital itu secara fisik di suatu negara seolah-olah membuat mereka bebas dari pajak.selengkapnya

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada masa sidang berikutnya 17 Mei mendatang. Dalam rapat kerja di Ruang Komisi XI pada Kamis (28/4) malam, menetapkan panitia kerja dari pihak pemerintah dan DPR. Adapun dari pemerintah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menunjuk Direktur Jenderalselengkapnya

Penyataan presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menggantikan posisi RUU tax amnesty, cukup mengejutkan. Sebab, keberadaan PP dinilai tidak tepat jika dijadikan penggan RUU tax amnesty. Menurut Direktur Esksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus prastowo menilai, keberadaan PP harus atas dasar undang-undang. Sementara jika dikeluarkan, Pselengkapnya

Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah punya langkah cadangan apabila nantinya pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak atau tax amnesty mentok di DPR RI. Pemerintah tengah menyiapkan beleid lain berupa rancangan peraturan pemerintah (PP) terkait deklarasi pajak.selengkapnya

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan saat ini tidak persoalan kewajiban pajak untuk Uber dan Grab selaku penyedia aolikasi tranportasi online. Pasalnya, kedua perusahaan tersebut telah tedaftar sebagai badan usaha di Tanah Air. "Karena Uber dan Grab sudah incorporated di Indonesia, mereka sudah memiliki izin, ya sudah mereka sudah masuk sebagai subjek pajak," kata Menteri Komunikasiselengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, Indonesia siap memerangi kejahatan perpajakan antar negara. Hal itu disampaikan Bambang saat menghadiri Pertemuan G-20 pada 12-18 April lalu di Amerika Serikat. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, gagasan itu muncul didorong dengan adanya skandal Panama Papers.selengkapnya

Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo menyarankan Presiden Joko Widodo turun gunung. Agar, pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bisa segera dimulai DPR. "Beranikah Presiden Jokowi tampil di depan untuk mendudukan masalah tax amnesty, secara proporsional dan objektif, untuk ditelaah ulang. Apakah memberikan manfaat yang lebih besar untuk kepentingan bangsa," ungkap Ariselengkapnya

DPD masih membahas dan mencari banyak masukan untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbukuan. Enam orang Anggota Komite III DPD RI mengadakan dengar pendapat tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbukuan di Kantor DPD RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (22/4).selengkapnya

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) meyakini bila Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty) ditetapkan menjadi UU, maka akan membuat pasar keuangan Indonesia banjir likuiditas. Hal ini tentu memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam negeri. Director of Finance and Treasury PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Pahala N Mansury menerangkan, kebijakan penerapan pengampunan pajak olehselengkapnya

Pemkot Solo akan mensyaratkan bagi seluruh pedagang Pasar Klewer memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melunasi pajak.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya