Menkeu Ingin Google Cs Setor Pajak ke IndonesiaMenkeu Ingin Google Cs Setor Pajak ke IndonesiaSenin 23 Mei 2016 16:25Administratordibaca 835 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro cukup geram dengan banyaknya perusahaan asing di Indonesia yang 'tidak berwujud'. Artinya, perusahaan ini hanya meraup keuntungan dari iklan di Indonesia tanpa harus membayar pajak. Apalagi, saat ini iklan telah berangsur merambah bisnis online. Sehingga butuh pengawasan khusus dari pemerintah agar potensi pajak dari iklan ini dapat bermanfaat pada sektorselengkapnya

 Kemenkeu Diminta Kaji Pajak KontraktorKemenkeu Diminta Kaji Pajak KontraktorSenin 23 Mei 2016 16:22Administratordibaca 1688 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Bidang Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yusid Toyib mengatakan, pemerintah menargetkan untuk menghasilkan Rp 15 triliun ekspor jasa konstruksi hingga 2019. Sedangkan, dari 2015-2016 pemerintah berharap bisa mendapatkan ekspor di angka Rp 6 triliun.selengkapnya

 Yunani Setujui Upaya Penghematan Baru dan Kenaikan PajakYunani Setujui Upaya Penghematan Baru dan Kenaikan PajakSenin 23 Mei 2016 16:18Administratordibaca 735 kaliSemua Kategori

Para anggota parlemen Yunani hari Minggu (22/5) menyetujui upaya penghematan baru dan kenaikan pajak yang dituntut para kreditur Eropa demi memperoleh dana talangan baru yang sangat diperlukan. Undang-undang itu, yang juga mengatur mekanisme untuk menghemat pengeluaran apabila anggaran mendatang membengkak, muncul dua hari menjelang pertemuan penting para menteri keuangan zona euro.selengkapnya

 Soal Panama Papers, Wapres JK: Indonesia Bukan Surga dan Neraka PajakSoal Panama Papers, Wapres JK: Indonesia Bukan Surga dan Neraka PajakSenin 23 Mei 2016 16:06Administratordibaca 744 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia belakangan ini cukup dikejutkan dengan adanya keterbukaan data dalam Panama Papers. Pasalnya, terdapat banyak nama-nama orang Indonesia dalam dokumen ini. Namun, hal ini dianggap telah menguntungkan bagi pemerintah karena secara tidak langsung dapat memperkuat data base perpajakan di Indonesia.selengkapnya

 Menkeu Sebut Dunia Mulai Tinggalkan Isu Pajak TradisionalMenkeu Sebut Dunia Mulai Tinggalkan Isu Pajak TradisionalSenin 23 Mei 2016 15:29Administratordibaca 746 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, saat ini isu pajak telah menjadi isu utama yang dilirik oleh dunia internasional. Padahal, selama ini isu tersebut selalu menjadi isu yang kurang menarik dan hanya menjadi pembahasan pada tingkat domestik.selengkapnya

 BCA Usulkan Relaksasi Pelaporan Data Kartu KreditBCA Usulkan Relaksasi Pelaporan Data Kartu KreditSenin 23 Mei 2016 15:12Administratordibaca 1006 kaliSemua Kategori

Pada akhir bulan Mei ini, perbankan wajib melaporkan Data Kartu Kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja berharap, pemerintah bisa memberikan relaksasi pelaporan Data Kartu Kredit sebelum waktu pelaporan wajib tersebut tiba.selengkapnya

 KPK Siap Bantu Tangani Perkara Wajib Pajak MembandelKPK Siap Bantu Tangani Perkara Wajib Pajak MembandelSenin 23 Mei 2016 13:36Administratordibaca 1414 kaliSemua Kategori

Kabid Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat Taufik Wijayanto mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi siap membantu penanganan wajib pajak yang tidak kooperatif khususnya di sektor perkebunan. "Kanwil DJP Kalbar telah dipanggil KPK untuk mendalami data-data perkebunan di Kalbar. Hasilnya belum dapat informasi seperti apa maunya KPK.selengkapnya

 Buruh: Implementasi Diskon PPh 21 Harus Segera BerjalanBuruh: Implementasi Diskon PPh 21 Harus Segera BerjalanAhad 22 Mei 2016 21:24Administratordibaca 1495 kaliSemua Kategori

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyambut baik rencana pemerintah untuk memberlakukan insentif berupa diskon Pajak. Pemerintah berencana untuk memberikan insentif pengurangan Pajak Penghasilan (PPh 21) sebesar 2,5 persen bagi industri padat karya yang pegawainya lebih dari 5.000 orang.selengkapnya

 Kas Negara Jepang Kehilangan Setoran Pajak 8 Triliun YenKas Negara Jepang Kehilangan Setoran Pajak 8 Triliun YenAhad 22 Mei 2016 21:17Administratordibaca 1652 kaliSemua Kategori

Diperkirakan saat ini uang sebanyak 8 triliun yen tidak masuk ke kas negara Jepang. Dari jumlah tersebut 5 triliun yen dari pajak (8 persen) uang perusahaan Jepang yang kabur ke luar negeri (65 triliun yen) dan 3 triliun yen dari transaksi saham yang tak melapor pajak. "Kas negara di Jepang seharusnya memperoleh sekitar 8 triliun yen dari pajak masyarakatnya," kata Osan Murakami,selengkapnya

 Ditjen Pajak Gelar Operasi Katarak 350 OrangDitjen Pajak Gelar Operasi Katarak 350 OrangSabtu 21 Mei 2016 17:40Administratordibaca 898 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak bekerja sama dengan Yayasan ERHA menyelenggarakan operasi katarak gratis yang dimulai pada 14 Mei 2016 hingga 29 Mei 2016. Direktur P2Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga S. mengatakan dari hasil screening yang dilakukan terhadap 650 orang pada 14 Mei 2016, operasi katarak akhirnya dlakukan pada 350 orang pada hari ini (21/5/2016). "Besok akan dilakukan tindakan pasca operasi katarakselengkapnya

 10 Negara yang Tidak Mewajibkan Pajak Bagi Rakyatnya10 Negara yang Tidak Mewajibkan Pajak Bagi RakyatnyaSabtu 21 Mei 2016 17:29Administratordibaca 9079 kaliSemua Kategori

Dalam suatu sistem pemerintahan dalam negara, membayar pajak secara rutin merupakan salah satu kewajiban dasar yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warganya. Dana hasil pajak merupakan pendapatan kas negara yang digunakan untuk kepentingan dan menyejahterakan masyarakat secara umum, seperti misalnya pembangunan jalan raya, fasilitas umum, bantuan sosial untuk masyarakat, dan lain-lain.selengkapnya

 IKPI Selaraskan Ditjen Pajak dan Wajib PajakIKPI Selaraskan Ditjen Pajak dan Wajib PajakSabtu 21 Mei 2016 17:26Administratordibaca 826 kaliSemua Kategori

Ikatan Kantor Pajak Indonesia (IKPI) menggelar rapat koordinasi yang diikuti seluruh anggota Dewan Pengawas, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang seluruh Indonesia. Rapat berlangsung mulai 20 hingga 21 Mei 2016. Mochamad Soebakir, Ketua Umum IKPI mengatakan, tujuan rapat ini adalah melakukan evaluasi pencapaian selama ini serta menjabarkan rencana kerja lima tahun ke depan.selengkapnya

 Menkeu Rombak Jajaran Eselon II Ditjen PajakMenkeu Rombak Jajaran Eselon II Ditjen PajakSabtu 21 Mei 2016 15:47Administratordibaca 3193 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro baru saja melantik 28 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Para pejabat yang dilantik meliputi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan.selengkapnya

 Menkeu Minta Pejabat Lebih Tegas Saat Periksa Pengemplang PajakMenkeu Minta Pejabat Lebih Tegas Saat Periksa Pengemplang PajakSabtu 21 Mei 2016 15:36Administratordibaca 1022 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro merombak 24 pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Saat upacara pelantikan, Menkeu meminta seluruh pejabat menggunakan logika dan lebih tegas saat melakukan pemeriksaan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi maupun Badan Usaha, khususnya perusahaan asing yang mangkir membayar pajak selama puluhan tahun.selengkapnya

 Dirjen Pajak Duga Nasabah Tutup Kartu Kredit untuk Hindari PajakDirjen Pajak Duga Nasabah Tutup Kartu Kredit untuk Hindari PajakSabtu 21 Mei 2016 15:31Administratordibaca 1576 kaliSemua Kategori

Aturan wajib lapor data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menimbulkan keresahan bagi perbankan maupun nasabah. Dampaknya, konsumen banyak yang menutup kartu kredit dan berkurangnya transaksi harian pengguna. Menanggapi ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menduga nasabah sengaja menutup kartu kreditnya guna menghindariselengkapnya

 Komentar Dirjen Pajak soal Dampak Wajib Lapor Kartu KreditKomentar Dirjen Pajak soal Dampak Wajib Lapor Kartu KreditSabtu 21 Mei 2016 15:21Administratordibaca 1442 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak/Ditjen Pajak Kementerian Keuangan enggan percaya dengan informasi yang beredar aturan wajib lapor data transaksi kartu kredit telah memicu maraknya penutupan dan turunnya transaksi kartu kredit. Padahal Presiden Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk sudah mengalami dampak langsung dari pemberlakuan aturan tersebut. Terjadi kenaikan penutupan kartuselengkapnya

 Dirjen Pajak: Yang Tutup Kartu Kredit Hindari PajakDirjen Pajak: Yang Tutup Kartu Kredit Hindari PajakSabtu 21 Mei 2016 15:20Administratordibaca 1124 kaliSemua Kategori

Kenaikan jumlah nasabah yang menutup kartu kreditnya saat ini, setelah Kementerian keuangan mengeluarkan kebijakan untuk mengintip secara langsung data transaksi kartu nasabah, terus menjadi perhatian publik. Tak hanya meresahkan masyarakat, kebijakan tersebut juga telah memengaruhi kinerja bisnis salah satu perbankan swasta. Karena, ada penurunan transaksi kartu kredit para nasabahnya.selengkapnya

 Banyak yang Tutup Kartu Kredit, Dirjen Pajak: Biar Enggak TerlacakBanyak yang Tutup Kartu Kredit, Dirjen Pajak: Biar Enggak TerlacakJumat 20 Mei 2016 22:25Administratordibaca 1938 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menuturkan, banyaknya nasabah bank yang menutup transaksi kartu kreditnya lebih dikarenakan agar data-datanya tidak terlacak. Dirjen Pajak Ken Dwijugiastedi mengatakan, pemerintah saat ini gencar menggenjot penerimaan pajak, salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka data transaksi para pemegang kartu kredit.selengkapnya

 Menkeu Pertegas Aturan Penagihan PBB, Ini Kata Ditjen PajakMenkeu Pertegas Aturan Penagihan PBB, Ini Kata Ditjen PajakJumat 20 Mei 2016 22:22Administratordibaca 2442 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan mekanisme baru dalam pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), demi mengoptimalisasi penerimaan pajak pada tahun ini. Melalui aturan ini, pemungutan denda bagi wajib pajak selain PBB-P2 (Perkotaan dan Pedesaan) yang telat bayar, akan dipertegas.selengkapnya

 Menteri Bambang Mutasi 24 Pejabat PajakMenteri Bambang Mutasi 24 Pejabat PajakJumat 20 Mei 2016 21:43Administratordibaca 1395 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memutasi 24 pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Pajak. Mutasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Ditjen Pajak salah satunya dalam mengejar target penerimaan pajak. Bambang menuturkan, para pejabat Ditjen Pajak harus bisa mengombinasikan aturan perundangan dengan logikanya. Salah satu contohnya adalah hal pemeriksaan dan analisa wajibselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :