11 PKP2B minta pengakuan atas pembayaran PPN11 PKP2B minta pengakuan atas pembayaran PPNJumat 20 Mei 2016 13:08Administratordibaca 1076 kaliSemua Kategori

Melalui Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI), 11 perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) meminta pengakuan atas telah dibayarnya kewajiban pajak atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada Direktorat Jenderal Pajak (Diten Pajak) Kementerian Keuangan. Ketua Umum APBI, Pandu P Sjahrir menyatakan, bahwa pengakuan tersebut masih tarik ulur. Hal itu seiring denganselengkapnya

 DPR Maraton Tuntaskan Bahas RUU Tax AmnestyDPR Maraton Tuntaskan Bahas RUU Tax AmnestyKamis 19 Mei 2016 15:27Administratordibaca 1133 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap Rancangan Undang-undang (RUU) tax amnesty selesai pembahasannya diawal masa sidang, namun tidak bisa ditargetkan batas waktunya karena ingin undang-undang tersebut berkualitas. "Kita telah merencanakan agenda rapat-rapat dalam masa sidang ini, masa sidang cukup panjang sehingga kita sepakat untuk menuntaskan tax amnesty," kata anggota Komisi XI DPR RI, Eckyselengkapnya

 Tanpa Insentif Pajak, Industri Keuangan Syariah Sulit TumbuhTanpa Insentif Pajak, Industri Keuangan Syariah Sulit TumbuhSelasa 17 Mei 2016 14:58Administratordibaca 831 kaliSemua Kategori

Industri keuangan syariah saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah. Besarnya potensi dari jumlah penduduk muslim di Indonesia diyakini dapat menjadi peluang bagi industri keuangan syariah dalam negeri untuk dapat tumbuh seperti industri keuangan konvensional. Namun, saat ini market share dari industri keuangan syariah di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan industri keuanganselengkapnya

 1.038 Wajib Pajak Indonesia di Panama Papers1.038 Wajib Pajak Indonesia di Panama PapersSelasa 17 Mei 2016 11:53Administratordibaca 2604 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah menelusuri keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam daftar bank data The Panama Papers. Berdasarkan hasil penelusuran sementara, Ditjen Pajak menemukan sebanyak 1.038 nama wajib pajak Indonesia dalam bank data yang dipublikasikan oleh konsorsium jurnalis investigasi internasional (ICIJ). Dari jumlah tersebut mayoritas sudah diidentifikasi daselengkapnya

 Tax Amnesty, Dana dari Luar Negeri Lebih Baik Masuk DahuluTax Amnesty, Dana dari Luar Negeri Lebih Baik Masuk DahuluKamis 12 Mei 2016 18:32Administratordibaca 1380 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) akan kembali digulirkan pasca masa reses parlemen. Salah satu fokus yang akan dibahas, disinyalir terkait tarif tebusan tax amnesty yang dianggap terlalu rendah. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, mekanisme penentuan skema tarif tax amnesty memang menjadi hak sepenuhnya pemerintah. Namun, dia menyarankan,selengkapnya

 Masih Banyak `Buronan` Pengemplang Pajak Triliunan RupiahMasih Banyak `Buronan` Pengemplang Pajak Triliunan RupiahRabu 11 Mei 2016 12:58Administratordibaca 1337 kaliSemua Kategori

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar I Yoyok Satiotomo mengungkapkan, masih banyak pengusaha nakal lain yang menunggak pajak dengan nominal cukup besar. Untuk tahun ini, baru HS yang dikenai sanksi sandera, tapi tak menutup kemungkinan ada pengusaha lain yang akan ‘bernasib’ sama.selengkapnya

 Ditjen Pajak Jabar I Tangkap Pengemplang Pajak?Ditjen Pajak Jabar I Tangkap Pengemplang Pajak?Selasa 10 Mei 2016 20:43Administratordibaca 910 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I dikabarkan menangkap seorang warga di Bandung, Senin, 9 Mei 2016, terkait pengemplangan pajak. Orang tersebut diduga wajib pajak yang menunggak utang pajak perorangan lebih dari Rp 1 miliar. Kepala Kantor Wilayah DJP Jabar I Yoyok Satiotomo dijadwalkan memberikan keterangan resmi melalui konferensi pers, terkait kabar tersebut, Senin, 9 Mei 2016,selengkapnya

 Dirjen Pajak: Tak Ada Namanya Pengemplang PajakDirjen Pajak: Tak Ada Namanya Pengemplang PajakSelasa 3 Mei 2016 19:08Administratordibaca 1659 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak bukan ditujukan untuk pengemplang pajak. Sebab, menurutnya tidak ada orang yang mengemplang pajak. Menurutnya, kalaupun banyak wajib pajak (WP) yang tidak melaporkan harta yang dimilikinya secara benar, hal itu mungkin dilakukan atas dasar ketidaksengajaan.selengkapnya

 Jokowi tidak Bisa Keluarkan PP Deklarasi PajakJokowi tidak Bisa Keluarkan PP Deklarasi PajakKamis 28 Apr 2016 11:29Administratordibaca 1740 kaliSemua Kategori

Penyataan presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menggantikan posisi RUU tax amnesty, cukup mengejutkan. Sebab, keberadaan PP dinilai tidak tepat jika dijadikan penggan RUU tax amnesty. Menurut Direktur Esksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus prastowo menilai, keberadaan PP harus atas dasar undang-undang. Sementara jika dikeluarkan, Pselengkapnya

 Soal RUU Tax Amnesty, Ketua DPR Akom Bilang Ikan Sepat Ikan GabusSoal RUU Tax Amnesty, Ketua DPR Akom Bilang Ikan Sepat Ikan GabusSelasa 26 Apr 2016 21:02Administratordibaca 1048 kaliSemua Kategori

Ketua DPR Ade Komarudin menjanjikan bahwa parlemen akan berupaya agar pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty bisa segera tuntas. Politisi Partai Golkar ini mengatakan dalam perkembangan terakhir, Komisi XI DPR yang membidangi keuangan negara bersama Pemerintah akan menggelar rapat untuk pembentukan panitia kerja (Panja) RUU tersebut.selengkapnya

 Pengemplang Pajak Diampuni? Ini Kata PresidenPengemplang Pajak Diampuni? Ini Kata PresidenSelasa 26 Apr 2016 17:25Administratordibaca 1283 kaliSemua Kategori

Akhirnya, Presiden Joko Widodo buka suara tentang rencana pemberlakuan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang rancangannya bakal dibahas di DPR. Apa kata presiden asal Solo ini? Saat memimpin rapat terbatas (Ratas) tentang Pengampunan Pajak di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4/2016), Presiden Jokowi menegaskan bahwa sikap pemerintah sudah jelas.selengkapnya

 OJK: Waspadai Kemampuan Penyaluran Dana Hasil RepatriasiOJK: Waspadai Kemampuan Penyaluran Dana Hasil RepatriasiSenin 25 Apr 2016 15:32Administratordibaca 948 kaliSemua Kategori

Kemampuan sektor keuangan untuk menyalurkan kembali dana-dana hasil repatriasi (pemulangan) dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty harus menjadi perhatian pemerintah. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad mengatakan kemampuan sektor keuangan untuk menyalurkan kembali dana yang cukup besar ke pembiayaan pembangunan menjadi satu kesatuan dengan kebijakan tax amnesselengkapnya

 Kebijakan Tax Amnesty Akan Buat Pasar Keuangan Banjir LikuiditasKebijakan Tax Amnesty Akan Buat Pasar Keuangan Banjir LikuiditasJumat 22 Apr 2016 11:27Administratordibaca 1235 kaliSemua Kategori

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) meyakini bila Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty) ditetapkan menjadi UU, maka akan membuat pasar keuangan Indonesia banjir likuiditas. Hal ini tentu memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam negeri. Director of Finance and Treasury PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Pahala N Mansury menerangkan, kebijakan penerapan pengampunan pajak olehselengkapnya

 Dirjen Pajak Akan Klarifikasi WNI di Panama PapersDirjen Pajak Akan Klarifikasi WNI di Panama PapersSabtu 16 Apr 2016 15:50Administratordibaca 912 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi akan mengklarifikasi nama-nama WNI yang tercantum dalam dokumen Panama Papers. Klarifikasi itu dilakukan dengan terlebih dulu menelusuri nama-nama yang ada dalam dokumen tersebut serta kewajiban perpajakannya. "Klarifikasi ini belum tentu karena mereka bersalah. Kita ada 'rule'nya sendiri, kalau memang harus membayar,selengkapnya

 Alasan Pajak di Indonesia Tak `Seksi` di Mata PengusahaAlasan Pajak di Indonesia Tak `Seksi` di Mata PengusahaSenin 11 Apr 2016 11:39Administratordibaca 1465 kaliSemua Kategori

Para pengusaha di Indonesia saat ini masih enggan untuk membayar pajak badan, baik pengusaha dalam negeri maupun pengusaha asing yang membuka usaha di Indonesia. Bahkan, menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, saat ini terdapat 2.000 perusahaan yang tidak membayar pajak selama hampir 10 tahun dengan potensi kerugian rata-rata sebesar Rp25 miliar per tahun.selengkapnya

 Pelaporan SPT via e-Filing Sampai Dengan 30 April 2016 Tidak Dikenakan SanksiPelaporan SPT via e-Filing Sampai Dengan 30 April 2016 Tidak Dikenakan SanksiJumat 1 Apr 2016 10:05Administratordibaca 2358 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengeluarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016, tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Elektronik. Dengan keluarnya Keputusan Dirjen ini, maka denda keterlambatan pelaporan SPT dengan e-filingselengkapnya

 Laporan Pajak via e-Filing Bakal Tembus 5 Juta dalam 2 HariLaporan Pajak via e-Filing Bakal Tembus 5 Juta dalam 2 HariKamis 31 Mar 2016 11:54Administratordibaca 1497 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) optimistis dapat meraup pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi secara online atau e-Filing menjadi 5 juta hingga Kamis (31/3/2016). Padahal angka lima juta pelapor e-Filing ditargetkan tembus sampai dengan akhir April 2016.selengkapnya

 Ketum PAN Sebut jika Tax Amnesty Disahkan RI Kebanjiran Dana BesarKetum PAN Sebut jika Tax Amnesty Disahkan RI Kebanjiran Dana BesarSenin 28 Mar 2016 06:39Administratordibaca 851 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty berpotensi mencetak penerimaan negara setidaknya hingga USD 2.000 miliar atau setara Rp 26.560 triliun. Maka dari itu, penting bagi partai politik di parlemen untuk duduk bersama pemerintah membahas RUU ini. Dia menyayangkan, meski Pilpres masih berlangsung lama yakni 2019,selengkapnya

 Tax Amnesty Batal, Pasar Properti Menengah Ke Atas Paling TertekanTax Amnesty Batal, Pasar Properti Menengah Ke Atas Paling TertekanKamis 24 Mar 2016 06:53Administratordibaca 1858 kaliSemua Kategori

Pasar properti di segmen menengah ke atas diproyeksikan akan melanjutkan tren pelemahan bila regulasi terkait tax amnesty atau pengampunan pajak tidak terealisasi. “Kalau sampai tax amnesty tidak jadi, akan ada sedikit kesulitan di properti, terutama di properti premium karena orangnya tidak ada dana atau takut keluarkan dana,” kata Konsultan Pajak Internasional Oscar Budiwidiawan kepadaselengkapnya

 Transaksi Online Bakal Kena Pajak 10%Transaksi Online Bakal Kena Pajak 10%Kamis 17 Mar 2016 09:58Administratordibaca 1658 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan mengenakan tarif pajak untuk transaksi online atau e-commerce, baik untuk jasa maupun barang. Pasalnya, transaksi online ini diperkirakan akan menjadi budaya ke depannya di Indonesia. "Yang jelas kita concern ke e-commerce. Ke depannya melalui itu semua, bahkan semuanya akan cashless. semua pakai kartu kreditselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :