Presiden Joko Widodo (Jokowi) malam ini hadir di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan. Pantauan Okezone, Jokowi hadir sekira pukul 19.55 WIB.selengkapnya

Hari terakhir periode pertama program pengampunan pajak atau tax amnesty, kerabat keraton Yogyakarta Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadi Winoto mendatangi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY di Jl Lingkar Utara Maguwoharjo, Sleman untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Harta (SPH).selengkapnya

Sebagai langkah antisipasi membludaknya wajib pajak yang mendaftar pengampunan pajak (tax amnesty) di hari terakhir tahap pertama Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar IV di Gedung Sudirman akan membuka pelayanan hingga malam hari.selengkapnya

Ustaz Yusuf Mansur menilai membayar pajak sama halnya dengan bersedekah. Selain memang menjadi kewajiban sebagai warga negara, Yusuf menilai uang dari pajak tersebut bermanfaat bagi masyarakat.selengkapnya

Program amnesti pajak kian dirangkul orang berdompet tebal.selengkapnya

Menjelang batas akhir periode pertama program Tax Amensty, jumlah animo wajib pajak yang ingin memanfaatkan program tersebut terus meningkat. Bahkan Kota Solo mendapatkan peringkat pertama dalam memberikan kontribusi uang tebusan di wilayah Jawa Tengah II.selengkapnya

H-1 program tax amnesty periode pertama, telah banyak wajib pajak yang ikut serta dalam program tersebut. Hari ini saja, lebih dari 2.000 Wajib Pajak yang ikut serta dalam program pengampunan pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, besarnya peningkatan jumlah peserta program pengampunan pajak hingga menjelang periode pertama berakhir. Menurunya, tingginya jumlah peminat ini disebabkan karena masyarakat sudah banyak yang paham dengan program iniselengkapnya

Antusiasme warga di penghujung periode I pengampunan pajak atau tax amnesty makin meningkat. Masyarakat datang berbondong-bondong ke kantor pelayanan pajak (KPP).selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengaku tidak puas dengan raihan dana tax amnesty (pengampunan pajak) pada periode I. Menurutnya, dana tax amnesty pada periode perdana yang tinggal 3 hari lagi ini tidak sesuai dengan target pemerintah.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan pajak hingga 26 Agustus lalu mencapai 55 persen. Jumlah ini tentunya masih sangat minim mengingat hanya tersisa 3 bulan menjelang akhir tahun 2016.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan periode pertama amnesti pajak akan berakhir pada Jumat (30/9) mendatang. Ia mengingatkan para pengusaha untuk memanfaatkan periode pertama ini dengan baik.selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani hingga kini masih melakukan kajian untuk merevisi aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127 /PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis program amnesti pajak akan berhasil. Sebab, ada perkembangan yang sangat baik dari segi jumlah peserta maupun angka penerimaan dari amnesti pajak.selengkapnya

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo meminta badan usaha milik negara (BUMN) bergerak cepat menarik arus masuk dana repatriasi dari para wajib pajak peserta tax amnesty yang selama ini menyembunyikan dananya di luar negeri.selengkapnya

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Pemerintah beberapa waktu yang lalu telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak bagi wajib pajak yang memiliki harta tidak langsung melalui Special Purpose Vehicle (SPV).selengkapnya

Banyak dari pengusaha yang meminta agar periode I tax amensty diperpanjang. Sebab periode dengan besaran dana tebusan 2 persen akan berakhir pada akhir bulan ini.selengkapnya

Pemerintah memberikan sinyal untuk tidak memperpanjang periode pertama pengampunan pajak yang berakhir pada 30 September. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan belum ada bahasan tentang perpanjangan periode pengampunan pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat menyayangkan gugatan yang dilayangkan oleh berbagai pihak terhadap UU Pengampunan Pajak. Menurut Sri Mulyani, penggugat memiliki pandangan yang sangat sempit terhadap gugatan yang dilakukan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya