Sisa Sebulan, Penerimaan Pajak RI Baru 76,6% dari TargetSisa Sebulan, Penerimaan Pajak RI Baru 76,6% dari TargetSelasa 19 Des 2017 13:47Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengungkapkan, realisasi penerimaan perpajakan tahun ini baru menyentuh 76,6% dari target dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Penerimaan perpajakan hingga November 2017 baru mencapai Rp983,54 triliun dari target APBNP 2017 yang sebesar Rp1.283,57 triliun.selengkapnya

 Penerimaan pajak November tumbuh 14,52%Penerimaan pajak November tumbuh 14,52%Selasa 19 Des 2017 11:00Ridha Anantidibaca 291 kaliSemua Kategori

Per 30 November 2017, pemerintah tercatat telah memperoleh penerimaan dari pajak sebesar Rp 983,54 triliun dan tumbuh positif 2,38% year on year.selengkapnya

 Pajak sektor unggulan tumbuh positifPajak sektor unggulan tumbuh positifSelasa 19 Des 2017 10:43Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Per 30 November 2017, pemerintah tercatat telah memperoleh penerimaan dari pajak sebesar Rp 983,54 triliun dan tumbuh positif 2,38% year on year.selengkapnya

 Dirjen Pajak Ungkap Kinerja Penerimaan 2017Dirjen Pajak Ungkap Kinerja Penerimaan 2017Selasa 19 Des 2017 10:26Ridha Anantidibaca 702 kaliSemua Kategori

Direktur Jendral Pajak Robert Pakpahan dalam acara Dialog Perpajakan bersama Menteri Keuangan RI, di Jakarta, Senin (18/12/2017) mengungkapkan kinerja penerimaan pajak 2017 cukup menggembirakan, pasalnya beberapa aspek penerimaan pajak tumbuh positif.selengkapnya

 Barang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-CommerceBarang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-CommerceSenin 18 Des 2017 11:34Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mewacanakan pada awal 2018 akan mengenakan bea masuk pada barang tak berwujud atau intangible seperti software, e-book, musik hingga film.selengkapnya

 Pajak Bidik Transaksi HarbolnasPajak Bidik Transaksi HarbolnasSenin 18 Des 2017 09:48Ridha Anantidibaca 278 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akan mengincar potensi pajak dari setiap transaksi e-commerce atau dagang elektronik, termasuk momentum Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2017. Apalagi, transaksi dari event belanja tersebut mencatatkan nilai yang cukup signifikan.selengkapnya

 DJP Akui Realisasi Penerimaan Pajak Meleset dari TargetDJP Akui Realisasi Penerimaan Pajak Meleset dari TargetRabu 13 Des 2017 14:04Ridha Anantidibaca 678 kaliSemua Kategori

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan posisi penerimaan perpajakan hingga awal Desember 2017 masih lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2016.selengkapnya

 Penerimaan Desember Membaik, Target Pajak Masih Sulit TercapaiPenerimaan Desember Membaik, Target Pajak Masih Sulit TercapaiRabu 13 Des 2017 11:39Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mulai realisitis dalam mengejar target penerimaan pajak, meskipun kinerja penerimaan pada awal bulan ini menunjukkan perbaikan.selengkapnya

 Bea Masuk Intangible Goods, Menkominfo Minta Masyarakat Tidak RisauBea Masuk Intangible Goods, Menkominfo Minta Masyarakat Tidak RisauRabu 13 Des 2017 11:29Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengimbau masyarakat tidak perlu merisaukan rencana pemerintah yang hendak mengenakan bea masuk bagi intangible goods atau barang tak berwujud melalui transaksi secara elektronik. Dia meminta hal itu tidak membuat masyarakat jadi malas berbelanja secara digitaselengkapnya

 Kerja Berat Dua Tahun Robert PakpahanKerja Berat Dua Tahun Robert PakpahanSenin 11 Des 2017 13:31Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

DI ERA pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak selalu menjadi sorotan banyak kalangan. Maklum, beban yang harus dipikul di pundaknya teramat berat. Lancarnya program-program pembangunan pemerintahan Jokowi ada di tangan Dirjen Pajak.selengkapnya

 Revisi UU KUP memberatkan wajib pajakRevisi UU KUP memberatkan wajib pajakSenin 11 Des 2017 11:29Ridha Anantidibaca 1133 kaliSemua Kategori

Pengusaha terus menyuarakan keresahan atas sejumlah pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebab, dalam RUU yang saat ini masuk penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut, banyak pasal dinilai memberatkan wajib pajak (WP).selengkapnya

 Wajib Pajak di Kulonprogo Bisa Mengecek Validitas Pajak melalui KSWPWajib Pajak di Kulonprogo Bisa Mengecek Validitas Pajak melalui KSWPJumat 8 Des 2017 11:07Ridha Anantidibaca 1035 kaliSemua Kategori

Kulonprogo menjadi pelopor dalam penerapan program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di DIY. Hal tersebut diharapkan tidak cuma memperkuat sistem administrasi perpajakan tetapi juga meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.selengkapnya

 RUU KUP, dunia usaha masih diberatkanRUU KUP, dunia usaha masih diberatkanKamis 7 Des 2017 11:22Ridha Anantidibaca 613 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menilai, skema keberatan yang berlaku dalam UU KUP saat ini memiliki plus dan minusnya sendiri. Pemerintah sendiri ingin mengubah ketentuan ini dalam RUU KUP yang baru namun hal ini dirasa memberatkan oleh pengusaha.selengkapnya

 Potensi shortfall penerimaan cukai masih besarPotensi shortfall penerimaan cukai masih besarRabu 6 Des 2017 10:58Ridha Anantidibaca 900 kaliSemua Kategori

Penerimaan cukai akhir tahun ini berpotensi shortfall. Sebab, hingga akhir November 2017, realisasinya masih jauh dari target. Jika shortfall terjadi maka tahun ini tiga tahun berturut-turut realisasi penerimaan cukai mencatat shortfall setelah sebelumnya selalu 100%.selengkapnya

 Penerimaan pajak November masih 77% dari targetPenerimaan pajak November masih 77% dari targetSenin 4 Des 2017 10:27Ridha Anantidibaca 371 kaliSemua Kategori

Per 30 November 2017, pemerintah tercatat telah memperoleh penerimaan dari pajak 77% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 1.283,57 triliun atau sekitar Rp 988 triliun.selengkapnya

 KUNKER KOMISI XI DPR KE AUSTRALIA: Ini Cerita Dirjen PajakKUNKER KOMISI XI DPR KE AUSTRALIA: Ini Cerita Dirjen PajakRabu 29 Nov 2017 09:12Ridha Anantidibaca 958 kaliSemua Kategori

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, kehadirannya dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi XI DPR di Australia pekan lalu hanya sebatas mengantar dan tak terlibat pembicaraan lebih jauh dengan otoritas pajak di negeri Kangguru tersebut.selengkapnya

 Ditjen Pajak Diminta Bongkar Nama Orang Kaya Tak Punya NPWPDitjen Pajak Diminta Bongkar Nama Orang Kaya Tak Punya NPWPSenin 27 Nov 2017 13:20Ridha Anantidibaca 696 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dinilai harus lebih banyak lagi mempublikasikan mengenai orang Indonesia yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), khususnya kepada orang-orang kaya yang selama ini belum patuh.selengkapnya

 Pajak Kendaraan Mati? Praktisi Hukum: Polisi Tidak Bisa TilangPajak Kendaraan Mati? Praktisi Hukum: Polisi Tidak Bisa TilangSenin 27 Nov 2017 11:52Ridha Anantidibaca 590 kaliSemua Kategori

Praktisi hukum Th. Yosep Parera menegaskan polisi tidak berwenang menjatuhkan bukti pelanggaran (tilang) terhadap pengendara yang pajak kendaraan bermotornya terlambat.selengkapnya

 MISSI: Tax amnesty bikin investor lebih confidenceMISSI: Tax amnesty bikin investor lebih confidenceRabu 22 Nov 2017 09:49Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 yang salah satunya berisi tentang pengampunan pajak. Pengampunan pajak kedua ini ditujukan pada peserta tax amnesty yang masih belum melaporkan hartanya.selengkapnya

 Alasan pemerintah gelar pengampunan pajak jilid 2Alasan pemerintah gelar pengampunan pajak jilid 2Senin 20 Nov 2017 10:17Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK ini salah satunya berisi kelanjutan pengampunan pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :