Presiden Joko Widodo mengaku punya data orang tajir yang memiliki rekening gendut di luar negeri. Mayoritas adalah pengusaha.selengkapnya

Hari ini (Jumat, 1/7/2016), Presiden Joko Widodo mencanangkan program pengampunan pajak (tax amnesty) bagi seluruh wajib pajak sampai 9 bulan ke depan (1 Juli 2016-31 Maret 2017).selengkapnya

Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) berupaya memenuhi target pajak sebesar Rp 23,9 triliun yang sudah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

Rencana penyampaian transaksi kartu kredit nasabah oleh perbankan kepada Direktorat Jenderal Pajak ditunda. Hal ini tidak terlepas dari disahkannya Undang-Undang (UU) pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo menilai, pengampunan pajak (tax amnesty) akan membangun Indonesia dan dapat meredaminflasi, sehingga pertumbuhan ekonomi membaik.selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) diperkirakan dapat mempengaruhi industri manufaktur. Pasalnya, kebanyakan investor yang ingin memperoleh pengampunan pajak adalah pelaku industri dalam negeri.selengkapnya

Kementerian Keuangan menunda rencana untuk mewajibkan setiap bank melaporkan secara berkala data transaksi kartu kredit para nasabahnya untuk keperluan perpajakan. Disetujuinya Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty membuat pemerintah memiliki waktu untuk membenahi regulasi tersebut.selengkapnya

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menilai bahwa kebijakan pengampunan pajak menjadi salah satu faktor yang menopang laju indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga menembus level 5.000 poin.selengkapnya

Pemerintah dalam waktu dekat akan melaksanakan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) untuk menambah pemasukan negara melalui potensi pajak yang bisa disimpan para pengusaha di luar negeri.selengkapnya

Presiden Joko Widodo meyakini program pengampunan pajak dapat bermanfaat bagi rakyat. Kata Jokowi, pengampunan pajak akan mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengundang para pemilik dana di luar negeri untuk bersedia mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Dengan adanya dana yang masuk ke dalam negeri (repatriasi) tersebut, dapat digunakan untuk membantu pendanaan pembiayaan infrastruktur dalam jangka panjang.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memiliki semua data pajak dan data keuangan pengusaha Indonesia yang menaruh asetnya di luar negeri.selengkapnya

Presiden Joko Widodo sindir perilaku pengusaha Indonesia yang gemar menyimpan uang dalam jumlah besar ke luar negeri. Padahal, mereka bisa sukses karena potensi ekonomi di negeri ini,selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan terus menerus dijalankan. Kebijakan tersebut diterangkan hanya akan dikeluarkan pemerintah satu kali dan tidak akan diulang lagi.selengkapnya

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dijalankan juga harus disertai dengan reformasi diri direktorat jenderal (ditjen) pajak. Ditjen pajak harus profesional dan bertanggung jawab dalam mengelola program pengampunan pajak. Hal ini juga sudah diingatkan Presiden RI Joko Widodo dan dia memastikan akan mengawasi ditjen pajak dengan caranya sendiri.selengkapnya

Presiden Joko Widodo menyinggung sejumlah pengguna media sosial (medsos), yang selalu tidak percaya bahwa pemerintah sedang menggalakkan pembangunan. Jokowi mengaku, banyak pengguna medsos yang mencibirnya terkait pembangunan yang digembar-gemborkan hanya janji-janji saja.selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ingin benar-benar memberi kenyamanan dan mendapatkan kepercayaan para pemilik uang di luar negeri soal kerahasiaan data mereka. Itu sebabnya Jokowi berencana mengundang para pemilik uang yang 95 persen pengusaha itu. Menurut Jokowi tidak ada yang perlu ditakutkan dan dia juga memastikan direktorat pajak akan bekerja mengelola uang yang masuk untuk kepentingan bangselengkapnya

Presiden Joko Widodo memastikan akan menandatangani Undang-undang Pengampunan Pajak, atau Tax Amnesty, agar bisa segera diimplementasikan. Artinya, beberapa pasal yang tercantum dalam payung hukum tax amnesty resmi diberlakukan.selengkapnya

Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama-nama pengusaha yang diduga menyimpan hartanya di negara tax havens (surga pajak).selengkapnya

Indonesia ingin menjadi negara yang memiliki daya tarik soal perpajakan. Itu sebabnya setelah menyelesaikan UU Pengampunan Pajak dan memulai program pengampunan pajak, pemerintah akan merevisi pula beberapa aturan lain sperti UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Pertambahan Nilai, dan UU Pajak Penghasilan (PPh). UU ini, dipastikan Jokowi akan direvisi total.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya