Program pengampunan pajak alias tax amnesty mulai berjalan, Senin ini (18/7). Hanya saja, program yang ditargetkan bisa mendatangkan dana jumbo ini masih belum matang persiapannya. Ambil contoh, soal petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan ini yang belum jelas.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

Program pengampunan pajak benar-benar berjalan. Rencananya mulai hari ini, Senin (18/7), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mulai membuka pelayanan pendaftaran program pengampunan pajak di seluruh Kantor Pajak Pratama (KPP).selengkapnya

Analis First Asia Capital David Sutyanto mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir Undang-undang (UU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, proses hukum tersebut akan berlangsung lamselengkapnya

Bank Indonesia (BI) melihat meski Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) belum keluar, namun para investor sudah ada yang masuk terlebih dahulu investasi dan ekspansi ke Indonesia. Ini dikarenakan, mereka melihat peluang ekonomi yang lebih kuat untuk Indonesia setelah disahkannya tax amnesty.selengkapnya

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jumat (15/7), dibuka menguat sebesar 6,71 poin seiring dengan pergerakan bursa saham kawasan Asia yang bergerak di area positif. IHSG BEI dibuka naik 6,71 poin atau 0,13 persen menjadi 5.090,24. Sedangkan kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak menguat 1,87 poin (0,36 persen) menjadi 874,09.selengkapnya

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) optimistis pemberlakuan pengampunan pajak (Tax Amnesty) akan berlanjut setelah diterapkan selama tiga tahun mengingat tingginya kepentingan rakyat atas perbaikan ekononi nasional. Di sisi lain, judicial review yang diajukan sementara pihak ke Mahkamah Konstitusi tidak akan diterima MK.selengkapnya

Walaupun keraguan atas tertekannya belanja pemerintah sempat mengemuka, disetujuinya skema pengampunan pajak alias tax amnesty yang telah lama ditunggu menjadi katalis positif.selengkapnya

Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada para menterinya; Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, serta Ditjen Pajak untuk segera menyiapkan segala perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan UU Pengampunan Pajakselengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan tetap akan melanjutkan aturan kewajiban perbankan melaporkan data atau informasi kartu kredit nasabah setelah masa berlaku pengampunan pajak (tax amnesty) selesai 31 Maret 2017. Itu artinya penundaan hanya bersifat sementara.selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mencanangkan Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak sebelum Lebaran. Dengan UU ini diharapkan akan meningkatkan investasi dan pajak bagi Indonesia.selengkapnya

Menteri Keuangan meminta kepentingan negara didahulukan menyusul adanya gugatan atas Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty ke Mahkamah Konstitusi.selengkapnya

Direktur Jendral Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi bakal merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 H bersamaan dengan euforia disahkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi Undang-undang (UU). Bahkan dia mengaku bakal membawa kegembiraan Tax Amnesty ke kampung halamannya di Malang.selengkapnya

Menteri Perindustrian Saleh Husin berharap dana yang masuk akibat pemberlakuan pengampunan pajak bisa memgalir ke industri manufaktur.selengkapnya

Menteri Perindustrian Saleh Husin berharap dana yang masuk akibat pemberlakuan pengampunan pajak bisa memgalir ke industri manufaktur.selengkapnya

Menteri Perindustrian Saleh Husin berharap dana yang masuk akibat pemberlakuan pengampunan pajak bisa memgalir ke industri manufaktur.selengkapnya

Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama-nama pengusaha yang diduga menyimpan hartanya di negara tax havens (surga pajak).selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan 95 persen nama-nama orang Indonesia yang akan mengikuti program pengampunan pajak merupakan pengusaha.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mereformasi atau menyeimbangi aturan-aturan baru di sektor perpajakan, seperti yang sekarang sudah disahkannya UU pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Presiden Joko Widodo menegaskan tax amnesty atau pengampunan pajak bukan merupakan upaya pengampunan bagi koruptor atau pemutihan terhadap aksi pencucian uang.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya