Direktur Treasury and Market Bank Mandiri, Pahala N Mansury menyatakan tidak ada gejala nasabah melakukan penutupan akun rekening. Hal itu terkait kebijakan Kementerian Keuangan mewajibkan penerbit kartu kredit melaporkan data serta transaksinya kepada Direktorat Jenderal Pajak. "Kalau dari menutup akun rekeningnya saya rasa tidak ada sampai sejauh ini. Tidak ada gejala kalau mereka melakukanselengkapnya

Direktur Treasury and Market Bank Mandiri, Pahala N Mansury mengatakan pihaknya akan mengantisipasi tingkat bunga terkait dana repatriasi yang masuk dari kebijakan "Tax Amnesty" atau pengampunan pajak. "Selain mengantisipasi dana masuk, kami juga mengantisipasi tingkat bunga yang kami harapkan akan turun," kata Pahala dalam buka puasa bersama media di Jakarta, Rabu.selengkapnya

Pengenaan pajak terhadap buku menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan minat baca di Indonesia. Sebab, pajak 10 persen untuk pajak pertambahan nilai (PPN) ditambah 1,5 persen pajak penghasilan pasal 22 membuat harga buku pun lebih mahal. "Sehingga budaya baca di Indonesia tidak terlalu bagus karena masyarakat jadi susah beli buku," kata Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Hikmat Kurniaselengkapnya

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat adanya penuruan tren penggunaan kartu kredit hingga saat ini. Namun, hal ini bukan karena rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan 'mengintip' data nasabah bank pengguna kartu kredit. "Perlambatan pertumbuhan dari kartu kredit disebabkan karena pertumbuhan makro yang sedang melambat. Jadi buka disebabkan faktor pelaporan pajak,"selengkapnya

Mulai 1 Juli 2016, pembayaran pajak hanya bisa dilakukan melalui Modul Penerimaan Negara dengan sistem e-Billing. Sebelum melakukan pembayaran, Wajib Pajak harus membuat kode billing dan membayar melalui ATM, Teller, atau Internet Banking. Sistem pembayaran elektronik ini memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak karena dapat dilakukan di mana dan kapan saja melalui media internet, serta tidak perlselengkapnya

Gubernur Tokyo, Jepang berencana mengundurkan diri setelah tersandung kasus korupsi, Rabu (15/6). Media publik NHK melaporkan Yoichi Masuzoe dituduh melakukan penyelewenangan dana pajak dan berlebihan dalam pengeluaran untuk perjalanan bersama keluarga dan karya seni. Masuzoe akan jadi gubernur Tokyo kedua yang mengundurkan diri sejak Tokyo dinobatkan jadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2020.selengkapnya

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyatakan, pengampunan pajak (tax amnesty) sangat dinantikan para pengusaha baik di dalam maupun di luar negeri. Sebab dengan kebijakan ini, pemohon tax amnesty dapat lolos dari sanksi pidana pajak atas segala ‘dosa’ saat mengemplang pajak. Sementara negara bisa mendapatkan penerimaan pajak yang ditaksir hingga Rp 165 triliun dari kebijakan ini.selengkapnya

Gubernur Tokyo, Yoichi Masuzoe, berencana untuk mengajukan pengunduran dirinya pada Rabu pagi waktu setempat. Kantor berita NHK melaporkan, keputusan ini dilakukan setelah mencuatnya dugaan penggunaan uang pajak dengan tidak semestinya, antara lain untuk liburan keluarga, Dilansir dari Reuters, Rabu 15 Juni 2016, Masuzoe yang kini berusia 67 tahun memenangkan pemilu pada 2014 dengan dukunganselengkapnya

Pembahasan RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang sedang dikebut pemerintah dan DPR terus dipersoalkan. Kemarin, giliran politikus Nasdem Akbar Faisal yang mempermasalahkan. Dia bilang, ada 10 pengusaha gede penunggak wajib pajak yang mendompleng RUU ini. Duh, siapa aja itu, Pak?selengkapnya

Kendati antusiasme para wajib pajak dalam rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai cukup besar, target arus ke kas negara seharusnya tetap realistis. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengaku tidak masalah ada target penerimaan dari tax amnesty yang sudah dimasukkan dalam RAPBN Perubahan 2016.selengkapnya

Bola Rancangan Undang Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) kini sudah menggelinding di markas wakil rakyat di Senayan. Salah satu poin besar dari RUU KUP tersebut adalah soal kelembagaan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang selama ini di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera berdiri sendiri.selengkapnya

Pemerintah menargetkan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty (TA) bisa disahkan dan berlaku per 1 Juli 2016. Artinya, pembahasannya dikebut dalam sebulan ini. Realistiskah? Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno mengatakan, selain menargetkan realisasi tax amnesty pada 1 Juli 2016, pemerintah mematok masa pengampunan selama 10 bulan.selengkapnya

Sampai saat ini pembahasan RUU Pengampunan Pajak belum menghasilkan progres yang signifikan. Anggota Komisi XI Donny Priambodo mengatakan, hingga rapat konsinyering terakhir, Panja belum memutuskan pasal-pasal yang substansial. Dari 27 pasal, Panja baru menyelesaikan 20% atau sekitar 6 pasal saja.selengkapnya

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan pemerintah telah mengusulkan kebijakan pengampunan pajak berlaku selama 10 bulan, dengan perkiraan program tersebut berlaku mulai 1 Juli 2016. "Kami tidak ada masalah kalau mau berlaku seperti itu. Tapi ini belum dibahas, baru disampaikan dalam diskusi," kata Soepriyatno di Jakarta, Seninselengkapnya

Lahirnya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty ternyata bukan hanya ditunggu-tunggu oleh pemerintah tapi juga dunia usaha, salah satunya PT Astra International Tbk (ASII). Investor Relation Astra International Ira Ardianti mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik tax amnesty tersebut. Pasalnya dengan masuknya dana repatriasi maka akan memberikan pengaruh dalam menggerakan rodaselengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, sikap pemerintah terkait masa pemberlakuan rencana kebijakan Tax Amnesty tetap berpatokan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Bahkan, Bambang membantah pemerintah mengusulkan perpanjangan masa berlaku pengampunan pajak tersebut. "Kami enggak pernah usulin, kami tetap berpatokan pada RUU," kata Bambang di kantornya, Kamis (13/6)selengkapnya

Pemerintah tetap mewaspadai tingkat defisit yang tinggi dalam rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan 2016. Meskipun kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty disahkan DPR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan bahwa penerimaan negara pada tahun ini tidak akan sebagus harapan semula. "(Penerimaan negara) Ya, enggak sebagus yang diharapkan,"selengkapnya

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar anggaran kementerian dan lembaga dipangkas Rp 50 triliun. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 sebagai upaya penghematan untuk mengendalikan dan mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Usul menyunat anggaran juga disampaikanoleh Agus Martowardjojo. Bahkan, pada akhir pekan lalu, Gubernur Bank Indonesia ini menyarankanselengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai efek kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty tidak berpengaruh besar terhadap defisit anggaran yang terjadi saat ini. Berdasarkan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan penghematan dan pemotongan anggaran belanja kementerian lembaga (K/L), pemerintah dianjurkan melakukan penghematan sebesar Rp50 triliun melaluiselengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain terkait penerapan kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Hingga kini, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak masih terus berlangsung. Pemerintah berharap uang tebusan yang terkumpul dari kebijakan tersebut akan menutup kekurangan (shortfall) serta mencapai targetselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya