Main Basket, Menteri Bambang Berharap Masyarakat Patuhi PajakMain Basket, Menteri Bambang Berharap Masyarakat Patuhi PajakSenin 30 Mei 2016 10:33Administratordibaca 885 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro berharap, tingkat kepatuhan masyarakat di Indonesia akan pajak terus meningkat. Hal tersebut diungkapkannya pada saat acara kampanye layanan pajak e-Filing dan e-Billing di Parkir Barat Plaza Sarinah Thamrin, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016). "Terimakasih para peserta yang telah berpartisipasi pada acara lari dan basketselengkapnya

 Bertemu Presiden Prancis, Jokowi Tolak Pajak Minyak SawitBertemu Presiden Prancis, Jokowi Tolak Pajak Minyak SawitJumat 27 Mei 2016 20:37Administratordibaca 1228 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Francois Hollande di sela-sela pelaksanaan G7 Summit di Ise-Shima, Jepang, Jumat (27/5). Dalam pertemuan bilateral tersebut, Jokowi meminta pemerintah Prancis membatalkan rencana menaikkan pajak untuk minyak kelapa sawit impor.selengkapnya

 KTT G-7, Jokowi lobi Presiden Prancis soal CPOKTT G-7, Jokowi lobi Presiden Prancis soal CPOJumat 27 Mei 2016 16:29Administratordibaca 909 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak pemerintah Prancis mendorong parlemen mereka menghentikan pembahasan rencana pajak sawit. Presiden Jokowi menyampaikan langsung desakan tersebut kepada Presiden Republik Perancis Francois Hollande dalam pertemuan bilateral yang dilakukan di sela-sela pelaksanaan KTT G-7 di Shima, Jepang Jumat (27/5).selengkapnya

 Pemerintah Usulkan Perubahan Tarif Tebusan Tax AmnestyPemerintah Usulkan Perubahan Tarif Tebusan Tax AmnestyRabu 25 Mei 2016 13:48Administratordibaca 972 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengaku telah mengajukan perubahan tarif tebusan untuk kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty. Perubahan tarif tebusan tax amnesty diajukan, saat payung hukum tersebut digodok bersama di tingkat Panitia Kerja secara tertutup di parlemen pada Selasa kemarin, 24 Mei 2016.selengkapnya

 BI yakin Pengampunan Pajak Naikkan Ekonomi 0,3 PersenBI yakin Pengampunan Pajak Naikkan Ekonomi 0,3 PersenSelasa 24 Mei 2016 12:24Administratordibaca 619 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia memperkirakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty apabila disahkan bisa membantu mendorong ekonomi tumbuh 0,3 persen, kata Gubernur BI Agus Martowardojo saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin. Menurut Agus, pengampunan pajak bisa mendorong penerimaan pajak negara sehingga membantu realisasi pendanaan proyek infrastrukturselengkapnya

 Menkeu Kesal Banyak Pajak Orang Kaya RI Lari ke SingapuraMenkeu Kesal Banyak Pajak Orang Kaya RI Lari ke SingapuraSenin 23 Mei 2016 16:50Administratordibaca 907 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro geram dengan pelarian laba (profit shifting) ‎yang dilakukan para konglomerat Indonesia, termasuk pengeruk sumber daya alam di Tanah Air. Mereka justru mengalihkan keuntungannya ke negara-negara surga pajak (tax havens) dengan tujuan menghindari pajak.selengkapnya

 Ekonom Unram: UU Tax Amnesty Berat DilaksanakanEkonom Unram: UU Tax Amnesty Berat DilaksanakanSenin 23 Mei 2016 13:51Administratordibaca 1023 kaliSemua Kategori

Implementasi aturan pengampunan pajak (tax amnesty), tidak akan sesederhana bayangan. Lantaran. aturannya tidak bisa berdiri sendiri. Harus disokong aturan lainnya. Demikian disampaikan Ekonom dari Universitas Mataram (Unram) M Firmansyah kepada wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/5/2016).selengkapnya

 DPR Minta Tarif Tebusan DinaikkanDPR Minta Tarif Tebusan DinaikkanSenin 23 Mei 2016 13:43Administratordibaca 601 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat berencana menaikkan tarif uang tebusan yang menjadi salah satu pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Keinginan untuk menaikkan tarif tebusan tersebut disampaikan oleh Muhammad Sarmuji anggota Komisi XI dari fraksi Partai Golkar. “Kami akan mengajukan skema dua tahap, enam bulan. Tahap pertama 5%, tahap kedua 7,5%,” ujar Sarmujiselengkapnya

 PETISI DARING: 10.686 Orang Desak Pemerintah Tak Terapkan Tax AmnestyPETISI DARING: 10.686 Orang Desak Pemerintah Tak Terapkan Tax AmnestySenin 23 Mei 2016 13:34Administratordibaca 703 kaliSemua Kategori

Sedikitnya 10.686 pendukung mendesak pemerintah tak mengampuni orang dan korporasi pengemplang pajak karena menimbulkan perlakukan yang tak adil kepada pembayar pajak lainnya. Petisi itu dibuat oleh Forum Pajak Berkeadilan (FPB), yang menyaatakan bahwa Indonesia berada dalam posisi ke-9 dari negara-negara dengan aliran uang haram tertinggi di dunia. Mereka menyebtukan Indonesia kehilangan potensiselengkapnya

 Menkeu Rombak Jajaran Eselon II Ditjen PajakMenkeu Rombak Jajaran Eselon II Ditjen PajakSabtu 21 Mei 2016 15:47Administratordibaca 3195 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro baru saja melantik 28 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Para pejabat yang dilantik meliputi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan.selengkapnya

 2 Pengemplang Pajak Rp4,3 Miliar Ditahan2 Pengemplang Pajak Rp4,3 Miliar DitahanJumat 20 Mei 2016 20:57Administratordibaca 1019 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim I menahan dua orang berinisial ET dan WTD yang disangka melakukan tindak pidana perpajakan dan merugikan negara Rp4,378 miliar. Kepala Kantor DJP Jatim I Hestu Yoga Saksama mengatakan, pelaku diduga kuat tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai kepada negara dan terbukti menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan.selengkapnya

 Pemerintah Yakin Tax Amnesty Bisa Turunkan Yield SBNPemerintah Yakin Tax Amnesty Bisa Turunkan Yield SBNKamis 19 Mei 2016 18:16Administratordibaca 680 kaliSemua Kategori

Santer diisukan The Fed bakal kembali menaikan suku bunga. Hal itu diperkirakan bakal menaikan yield dari surat berharga negara (SBN) yang harus dibayar pemerintah. Namun menurut Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan pengaruh dari kenaikan suku bunga The Fed bakal tertutupi dengan adanya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pasalnya dengan banyaknya dana yangselengkapnya

 Revisi UU PPh Sertakan Instrumen Keuangan SyariahRevisi UU PPh Sertakan Instrumen Keuangan SyariahRabu 18 Mei 2016 15:18Administratordibaca 1224 kaliSemua Kategori

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) akan direvisi dengan juga menyertakan instrumen keuangan syariah. Revisi diharapkan selesai tahun depan. Dalam Forum Sukuk untuk Pembangunan Infrastruktur di Sidang Tahunan IDB ke 41, Selasa (17/5), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, revisi UU PPh akan dilakukan menyeluruh, termasuk sukuk dan obligasi.selengkapnya

 Sidang DPR Dimulai, RUU Pengampunan Pajak Diminta DidukungSidang DPR Dimulai, RUU Pengampunan Pajak Diminta DidukungRabu 18 Mei 2016 12:40Administratordibaca 1001 kaliSemua Kategori

Masa persidangan V DPR RI telah dimulai. Ada sembilan rancangan undang-undang (RUU) yang ditargetkan selesai pembahasannya, salah satunya adalah RUU Pengampunan Pajak. Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam, mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendukung RUU Pengampunan Pajak. Menurut dia, pengampunan pajak penting diterapkanselengkapnya

 Beban Bunga Membengkak, Pemerintah Kaji Surat Utang Bebas PajakBeban Bunga Membengkak, Pemerintah Kaji Surat Utang Bebas PajakRabu 18 Mei 2016 12:06Administratordibaca 873 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana penghapusan pajak bunga Surat Berharga Negara (SBN). Pertimbangannya, beban bunga SBN yang harus dibayarkan pemerintah kepada para investor terus membengkak ketimbang pendapatan pajak yang diperoleh dari surat utang tersebut.selengkapnya

 Anggaran Kementerian Dipotong karena Pendapatan Pajak StagnanAnggaran Kementerian Dipotong karena Pendapatan Pajak StagnanSelasa 17 Mei 2016 16:22Administratordibaca 1259 kaliSemua Kategori

Pemerintah memotong anggaran sebesar Rp 50,016 triliun dari APBN 2016 melalui instruksi presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemangkasan anggaran dilakukan karena pendapatan negara dari sektor pajak pada 2016 diprediksi stagnan seperti tahun lalu.selengkapnya

 JK Minta Klien Mossack Fonseca Segera Urus NPWPJK Minta Klien Mossack Fonseca Segera Urus NPWPSabtu 14 Mei 2016 11:04Administratordibaca 927 kaliSemua Kategori

Dari 1038 nama orang Indonesia di daftar Panama Paper atau dokumen panama, ada 766 nama yang bermasalah. Di antaranya tidak memiliki Nomor Pokok Wakib Pajak (NPWP), sebagiannya lagi validitasnya diragukan. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku tidak habis pikir, karena sebagian besar nama di daftar tersebut adalah pengusaha. Kata dia seharusnya tidak mungkin seorang pengusaha tidak memiliki NPWP,selengkapnya

 Tax Amnesty: Solusi Dilematis bagi DPR RITax Amnesty: Solusi Dilematis bagi DPR RIJumat 13 Mei 2016 20:46Administratordibaca 1204 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI M. Sarmuji berpendapat pengampunan pajak merupakan bagian kecil dari reformasi pajak. Oleh sebab itu, dia mengajurkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sebaiknya dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan. "Dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan. Kalau bisa dibarengi dengan tax reform, tax amnesty tidak berdiri sendiri, tax amnesty hanya bagianselengkapnya

 Surati Panama, India serius tindaklanjuti Panama PapersSurati Panama, India serius tindaklanjuti Panama PapersJumat 13 Mei 2016 16:53Administratordibaca 831 kaliSemua Kategori

Pemerintah India telah menyurati Panama untuk memperoleh informasi mengenai warga negara India yang disebut dalam skandal Panama Papers telah mendirikan entitas offshore dengan menjadikan negara surga pajak itu sebagai basisnya. India memanfaatkan kesempatan itikad Panama untuk bergabung dengan rezim tukar menukar informasi pajak internasional dalam mencegah penghindaran dan pengemplangan pajak.selengkapnya

 Panama Papers, ada 670 Perusahaan Cangkang di AustraliaPanama Papers, ada 670 Perusahaan Cangkang di AustraliaJumat 13 Mei 2016 16:47Administratordibaca 993 kaliSemua Kategori

Menyusul rilis database "Panama Papers" yang menyingkapkan bagaimana orang kaya menggunakan perusahaan-perusahaan offshore demi menghindari pajak, maka tersingkap pula 200.000 perusahaan cangkang oleh investigasi Konsorsium Wartawan Investigatif Internasional (ICIJ) yang 670 di antaranya berkantor di Australia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :