APBNP 2016 dan Tax Amnesty Dinilai Mampu Tahan Dampak BrexitAPBNP 2016 dan Tax Amnesty Dinilai Mampu Tahan Dampak BrexitJumat 1 Jul 2016 14:53Administratordibaca 1105 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menyatakan disetujuinya RUU APBN-Perubahan 2016 dan Pengampunan Pajak oleh parlemen telah menstimulus penguatan nilai tukar rupiah Selasa ini.selengkapnya

 KEIN: Terapkan Tak Amnesty, Pemerintah Harus Kerja KerasKEIN: Terapkan Tak Amnesty, Pemerintah Harus Kerja KerasRabu 22 Jun 2016 15:31Administratordibaca 1167 kaliSemua Kategori

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai pemerintah perlu bekerja ekstra keras untuk mencapai target penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Alasannya, jika Undang-Undang Pengampunan Pajak telah disetujui DPR maka jarak waktu pemerintah untuk mengimplementasikan sangat sempit.selengkapnya

 Dewan Minta Target PAD di Sektor Pajak dan Retribusi DinaikkanDewan Minta Target PAD di Sektor Pajak dan Retribusi DinaikkanRabu 23 Sep 2020 13:22Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Makassar meminta agar target pendapatan asli daerah (PAD) untuk sektor pajak dan retribusi pada anggaran perubahan dinaikkan.selengkapnya

 Kemenkeu: Pajak Digital Mulai Bisa Dipungut AgustusKemenkeu: Pajak Digital Mulai Bisa Dipungut AgustusKamis 18 Jun 2020 10:21Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap, pemerintah dapat mulai menunjuk pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) luar negeri pada bulan depan. Dengan begitu, pajak digital sudah bisa masuk ke kas negara pada Agustus.selengkapnya

 AS Akan Investigasi Pengenaan Pajak Digital Di IndonesiaAS Akan Investigasi Pengenaan Pajak Digital Di IndonesiaKamis 4 Jun 2020 13:07Ridha Anantidibaca 634 kaliSemua Kategori

Amerika Serikat (AS) melakukan investigasi formal terkait dengan penerapan pajak digital baru di beberapa negara, salah satunya Indonesia. AS khawatir pemajakan itu dilakuka secara tidak adil dengan hanya menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Facebook.selengkapnya

 Sengketa dengan Freeport, DJBC Bakal Review Kebijakan Bea KeluarSengketa dengan Freeport, DJBC Bakal Review Kebijakan Bea KeluarSenin 18 Nov 2019 10:30Ridha Anantidibaca 656 kaliSemua Kategori

Sengketa antara Bea Cukai dengan PT Freeport Indonesia berpotensi menekan pendapatan negara dari penerimaan bea keluar hingga Rp1,8 triliun.selengkapnya

 KPK Kembangkan Suap Restitusi PajakKPK Kembangkan Suap Restitusi PajakSenin 19 Ags 2019 11:41Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus suap restitusi pajak yang melibatkan petugas pajak dan PT Wahana Auto Ekamarga (WAE), perusahaan penanaman modal asing. Pada Jumat (16/8), KPK memeriksa Komisaris PT WAE Darwin Maspolim sebagai tersangka.selengkapnya

 Indonesia dan Swiss teken kerjasama MLA, bidik kejahatan pajak dan korupsiIndonesia dan Swiss teken kerjasama MLA, bidik kejahatan pajak dan korupsiRabu 6 Feb 2019 09:05Ridha Anantidibaca 604 kaliSemua Kategori

Pemerintah Republik Indonesia (RI) via Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly meneken perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss di Bernerhof Bern, Senin (4/2).selengkapnya

 Jonan Usul Pengurangan Pajak agar Harga Avtur KompetitifJonan Usul Pengurangan Pajak agar Harga Avtur KompetitifRabu 16 Jan 2019 09:36Ridha Anantidibaca 613 kaliSemua Kategori

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengusulkan pengurangan pajak agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Avtur kompetitif. Ini menanggapi fenomena mahalnya tiket pesawat akibat harga Avtur.selengkapnya

 Kemkop UKM:  Pemangkasan pajak final UKM dan koperasi segera diberlakukanKemkop UKM: Pemangkasan pajak final UKM dan koperasi segera diberlakukanSelasa 5 Jun 2018 13:53Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua Kategori

Pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun termasuk koperasi menjadi tinggal 0,5 % atas omzet segera diberlakukan.selengkapnya

 Meski Diapresiasi, Pengurangan Pajak UMKM Tetap Bebani Pengusaha KecilMeski Diapresiasi, Pengurangan Pajak UMKM Tetap Bebani Pengusaha KecilSenin 4 Jun 2018 11:07Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha mengapresiasi pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final dari 1% menjadi 0,5% bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kendati aturan itu berpotensi memunculkan biaya baru yang memberatkan.selengkapnya

 Kurangi Sengketa Pajak, Ini yang Akan Dilakukan Ditjen PajakKurangi Sengketa Pajak, Ini yang Akan Dilakukan Ditjen PajakSenin 12 Mar 2018 14:31Ridha Anantidibaca 1158 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak mengklaim rencana perubahan peraturan terkait advance pricing agreement (APA) akan memperkecil sengketa terkait penetapan pajak dari praktik transfer pricing.selengkapnya

 KPK Usut Keterlibatan Pegawai Pajak Lain Kasus Suap PT EK PrimaKPK Usut Keterlibatan Pegawai Pajak Lain Kasus Suap PT EK PrimaSelasa 6 Des 2016 10:54Ajeng Widyadibaca 612 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pengamanan wajib pajak‎ PT EK Prima Ekspor Indonesia. Keduanya, yakni Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno dan Presiden ‎Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair‎.selengkapnya

 Kasus Suap Pejabat, KPK Buka Peluang Periksa Dirjen PajakKasus Suap Pejabat, KPK Buka Peluang Periksa Dirjen PajakJumat 25 Nov 2016 14:08Ajeng Widyadibaca 1213 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif menyatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus dugaan suap pengamanan tunggakan wajib pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Salah satu yang besar kemungkinan diperiksa KPK adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi.selengkapnya

 Didominasi Harta Dalam Negeri, Tax Amnesty Tembus Rp 1.000 TriliunDidominasi Harta Dalam Negeri, Tax Amnesty Tembus Rp 1.000 TriliunSelasa 20 Sep 2016 16:36Administratordibaca 740 kaliSemua Kategori

Jumlah penyertaan harta program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) telah mencapai Rp 1.013 triliun per Selasa pagi (20/9) ini. Jumlahnya sudah mencapai 25 persen dari target pemerintah sebesar Rp 4.000 triliun, akan terus naik signifikan menjelang berakhirnya periode pertama amnesti pajak bulan ini.selengkapnya

 Jokowi ke Petugas Pajak: Jangan Coba Main-Main dengan Tax Amnesty!Jokowi ke Petugas Pajak: Jangan Coba Main-Main dengan Tax Amnesty!Senin 4 Jul 2016 09:27Administratordibaca 790 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada petugas Direktorat Jenderal Pajak agar tidak bermain-main dengan penerapan Undang-Undang Tax Amnesty. Dia meminta agar petugas meningkatkan integritas dan profesionalitas dalam perpajakan.selengkapnya

 Hari Ini Panja DPR Mulai Bahas RUU Pengampunan PajakHari Ini Panja DPR Mulai Bahas RUU Pengampunan PajakJumat 24 Jun 2016 12:51Administratordibaca 861 kaliSemua Kategori

Setelah melalui serangakai pertemuan tertutup yang dilakukan panitia kerja (Panja), Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) kembali akan dibahas dalam rapat kerja (raker). Rapat kerja ini rencananya akan mulai dilaksanakan hari ini, Jumat (24/6). Raker rencananya Jumat (24/6) ini, semuanya dibahas. Jadi pekan depan sudah masuk Paripurna," kata Ketua Panja TAselengkapnya

 JK: Turunnya Target Pertumbuhan RealistisJK: Turunnya Target Pertumbuhan RealistisRabu 8 Jun 2016 21:00Administratordibaca 749 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro merevisi target pertumbuhan ekonomi menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 5,3 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 yang tengah dibahas di DPR RI. Revisi tersebut disampaikan Bambang saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung MPR/DPR RI,Jakarta, Selasa (7/6) malam.selengkapnya

 Konsensus pajak digital gagal mencapai mufakatKonsensus pajak digital gagal mencapai mufakatSenin 19 Okt 2020 13:09Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memberikan kabar tak sedap. Pasalnnya, konsensus pajak digital yang digadang sejak tahun 2019 lalu gagal mencapai mufakat.selengkapnya

 Sri Mulyani: G20 Belum Sepakat Soal Pajak DigitalSri Mulyani: G20 Belum Sepakat Soal Pajak DigitalSelasa 21 Jul 2020 13:35Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait pajak digital dalam negara-negara yang tergabung pada G20. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat (AS) belum setuju.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :