Potensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT DibubarkanPotensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT DibubarkanSenin 15 Jan 2018 13:58Ridha Anantidibaca 713 kaliSemua Kategori

Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak terhadap optimalisasi pelayanan daerah.selengkapnya

 Begini Harapan Pengusaha soal Pajak Progresif Lahan NganggurBegini Harapan Pengusaha soal Pajak Progresif Lahan NganggurSelasa 31 Jan 2017 13:22Ajeng Widyadibaca 646 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memutuskan akan memajaki lahan nganggur alias tidak produktif pada berbagai daerah di Indonesia. Aturan ini tengah dibahas pada jajaran Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.selengkapnya

 Genjot Transaksi, Bappebti Rancang Insentif Bursa BerjangkaGenjot Transaksi, Bappebti Rancang Insentif Bursa BerjangkaSenin 15 Ags 2016 07:58Administratordibaca 855 kaliSemua Kategori

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan RI siap memberikan pemanis atau insentif untuk menarik dana pengampunan pajak masuk dalam transaksi bursa berjangka.selengkapnya

 3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-Commerce3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-CommerceJumat 8 Des 2017 15:58Ridha Anantidibaca 786 kaliSemua Kategori

Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kehttp://www.klinikpajak.co.id/files/foto-e140dbab44e01e699491a59c9978b924.jpgmenterian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bergabung menjadi satu kelompok kerja atau pokja pada Kamis (7/12/2017).selengkapnya

 Pengusaha Sebut Kemenkeu tidak Adil Terkait Pajak E-CommercePengusaha Sebut Kemenkeu tidak Adil Terkait Pajak E-CommerceKamis 1 Feb 2018 13:32Ridha Anantidibaca 599 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus bisa lebih adil terhadap para pelaku e-commerce terkait dengan pajak yang akan diterapak. Hal tersebut karena aturan pajak tersebut nantinya hanya akan berlaku bagi pedagang dari UKM yang masih dalam marketplace, tapi belum bisa dikenakan pada UKM yang berjualan melalui media sosial pribadi baik pelaku dalam dselengkapnya

 Sri Mulyani: Tax Amnesty RI Bukan untuk Fasilitasi Uang HaramSri Mulyani: Tax Amnesty RI Bukan untuk Fasilitasi Uang HaramRabu 12 Okt 2016 17:12Administratordibaca 550 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ‎memanfaatkan Forum Tahunan International Moneter Fund (IMF)-World Bank ‎di Washington DC, Amerika Serikat (AS) untuk menjelaskan Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) di Indonesia.selengkapnya

 RI Buka Layanan Tax Amnesty di Tiga NegaraRI Buka Layanan Tax Amnesty di Tiga NegaraSabtu 2 Jul 2016 09:54Administratordibaca 951 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan gencar melakukan sosialisasi kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ke luar negeri. Bahkan, Ditjen Pajak akan membentuk unit pelayanan pajak bagi peminat Tax Amnesty di kedutaan besar Republik Indonesia di tiga negara.selengkapnya

 Dana Repatriasi Program Tax Amnesty Capai Rp 142 TriliunDana Repatriasi Program Tax Amnesty Capai Rp 142 TriliunSelasa 11 Okt 2016 11:15Admindibaca 894 kaliSemua Kategori

Antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) untuk ikut berpartisipasi dalam program Pengampunan Pajak atau tax amnesty masih tinggi. Sampai hari Selasa pekan kedua Oktober ini, tercatat terdapat Rp 142 triliunselengkapnya

 Bayar Pajak Kendaraan di Banten Saat Ini Bisa Via MinimarketBayar Pajak Kendaraan di Banten Saat Ini Bisa Via MinimarketSenin 13 Mei 2019 12:56Ridha Anantidibaca 682 kaliSemua Kategori

Pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Banten yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di kantor Samsat dan ATM di Banten, saat ini sudah dapat dilakukan melalui Indomaret dan Alfamart yang ada. Hal itu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam membayar PKB.selengkapnya

 DJP Ubah Strategi Sosialisasi Amnesti PajakDJP Ubah Strategi Sosialisasi Amnesti PajakAhad 16 Okt 2016 14:27Administratordibaca 1074 kaliSemua Kategori

Untuk mengejar pelaksanaan amnesti pajak tahap kedua dan ketiga, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mengubah strategi komunikasi yang dilakukannya. Ditjen Pajak mengaku akan membagi segmentasi wajib pajak (WP) sehingga sosialisasi yang dilakukan lebih tepat sasaran. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP)selengkapnya

 OJK: Bank Singapura Dukung Program Amnesti PajakOJK: Bank Singapura Dukung Program Amnesti PajakJumat 23 Sep 2016 14:05Administratordibaca 988 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tiga bank asal Singapura mendukung sepenuhnya program amnesti pajak dan siap membantu kelancaran kebijakan repatriasi modal maupun deklarasi aset yang dicetuskan Pemerintah Indonesia.selengkapnya

 RI bakal Raup Rp 6 T Jika Kapal Pesiar Cs Bebas PPnBMRI bakal Raup Rp 6 T Jika Kapal Pesiar Cs Bebas PPnBMSelasa 24 Jul 2018 15:05Ridha Anantidibaca 795 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat koordinasi membahas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar dan yacht asing. Hasilnya pemerintah akan menghapus pajak tersebut khusus untuk kapal pariwisata asing.selengkapnya

 Menkeu : Sampaikan Kepada Saya Jika Kesulitan Tarik Dana dari Luar NegeriMenkeu : Sampaikan Kepada Saya Jika Kesulitan Tarik Dana dari Luar NegeriSelasa 18 Okt 2016 17:19Administratordibaca 828 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta wajib pajak yang memiliki dana besar, tetapi mengalami kesulitan mengikuti program pengampunan pajak‎ agar segera melaporkan ke dirinya.selengkapnya

 Pemerintah Ungkap Modus Lain Penghindaran PajakPemerintah Ungkap Modus Lain Penghindaran PajakRabu 21 Sep 2016 07:38Administratordibaca 570 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan ada modus lain yang dilakukan warga negara Indonesia (WNI) untuk menghindari pajak.selengkapnya

 Kemenkeu masih Setengah Hati Melepas Ditjen PajakKemenkeu masih Setengah Hati Melepas Ditjen PajakSenin 13 Jun 2016 12:40Administratordibaca 1121 kaliSemua Kategori

Melalui pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), Kementerian Keuangan (Kemenekeu) akan melepas Direktoran Jenderal Pajak menjadi lembaga baru. Lembaga ini nantinya secara struktur akan langsung berada di bawah presiden. Tetapi, Kemenkeu tampaknya belum rela otoritas pajak lepas begitu saja dari pengawasannya. Ini tampak dari draft RUU KUP, yakni pasalselengkapnya

 PERLUASAN MAKNA KUASA WAJIB PAJAK: Siapa yang Berhak Lakukan Uji KompetensiPERLUASAN MAKNA KUASA WAJIB PAJAK: Siapa yang Berhak Lakukan Uji KompetensiRabu 2 Mei 2018 11:12Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 63/PUU/XV/2017 telah memperluas makna pihak yang bisa menjadi kuasa wajib pajak (WP). Namun demikian, masalah tak hanya sampai di situ, saat ini pascaputusan itu muncul pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang berhak melakukan uji kompetensi kepada kuasa WP.selengkapnya

 Ada Uang WNI Rp 150 Triliun di Swiss yang Belum Ditarik ke RIAda Uang WNI Rp 150 Triliun di Swiss yang Belum Ditarik ke RIAhad 16 Okt 2016 15:19Administratordibaca 1816 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang sudah berjalan hampir 4 bulan masih terdapat sedikit kendala. Kali ini datang dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan uang di Swiss dan kesulitan membawa pulang dananya ke negara ini karena terganjal masalah status pencucian uang.selengkapnya

 Bea Cukai akhirnya bangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di SoppengBea Cukai akhirnya bangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di SoppengSenin 26 Okt 2020 14:01Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Salah satu bentuk dari peran Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sebagai trade facilitator, Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng meresmikan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) pertama di Indonesia pada Jumat 16 Oktober 2020.selengkapnya

 Aturan Baru Pengkreditan PPh Luar Negeri Beri Kepastian kepada Wajib PajakAturan Baru Pengkreditan PPh Luar Negeri Beri Kepastian kepada Wajib PajakSenin 14 Jan 2019 09:17Ridha Anantidibaca 896 kaliSemua Kategori

Regulasi baru terkait pengkreditan pajak penghasilan luar negeri diharapkan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak (WP) yang telah mendeklarasikan hartanya dalam program pengampunan pajak.selengkapnya

 Permudah Pebisnis, Hipmi: Kebijakan Layanan Pajak DJP BagusPermudah Pebisnis, Hipmi: Kebijakan Layanan Pajak DJP BagusRabu 25 Apr 2018 08:20Ridha Anantidibaca 668 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengeluarkan paket kebijakan kemudahan layanan pajak. Paket kebijakan ini diringkas dengan 3 Mudah dan 2 Adil.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :